Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Peringati Hari Susu Nasional 2025, Pertamina Perkuat Program DEB Ketahanan Pangan dari Desa

    Peringati Hari Susu Nasional 2025, Pertamina Perkuat Program DEB Ketahanan Pangan dari Desa

    Peringati Hari Susu Nasional 2025, Pertamina Perkuat Program DEB Ketahanan Pangan dari Desa
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Peringatan
    Hari Susu Nasional
    2025 sukses digelar di
    car free day
    Jakarta, Minggu (15/6/2025).
    Ratusan peserta berkumpul sepanjang 1,1 kilometer dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Taman Budaya Dukuh Atas
    Tahun ini, Hari Susu Nasional mengusung tema “Penuhi Gizi melalui Konsumsi Susu” dan slogan “Susu untuk Negeri: Segelas Susu untuk Indonesia yang Lebih Sehat.”
    Saat membuka acara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa
    ketahanan pangan
    merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal itu juga sejalan dengan inisiatif
    Desa Energi Berdikari
    (DEB)
    Ketahanan Pangan

    Pertamina
    . Saat ini, dari total 172 DEB yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 103 di antaranya telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung ketahanan pangan melalui pendekatan energi berbasis masyarakat.
    Inisiatif tersebut tidak hanya berfokus pada hasil pertanian, tetapi juga menempatkan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai fondasi untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan.
    Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan bersama jajaran turut mengunjungi
    booth
    Pertamina. Mereka mendapat penjelasan langsung dari Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S Poerwadi serta Vice President (VP) Corporate Social Responsibility (CSR) dan Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) Management Pertamina Rudi Ariffianto.
    “Pertamina mendukung penuh penyelenggaraan Hari Susu Nasional ini karena sejalan dengan salah satu dari tiga pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina, yakni pilar kesehatan, khususnya pendidikan ibu dan anak. Konsumsi susu menjadi aspek penting yang perlu terus digalakkan,” ujar Brahmantya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.
    Rudi menambahkan, program DEB Ketahanan Pangan Pertamina mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, perikanan, sayur, palawija, dan susu.
    “Saat ini, kelompok masyarakat mitra DEB Pertamina telah berhasil memproduksi total 1.050 liter susu per hari di empat desa dari 103 DEB Ketahanan Pangan. Program tersebut turut membantu dan mendukung para petani untuk meningkatkan produktivitasnya,” ucap Rudy.
    Empat DEB yang secara khusus mengembangkan peternakan sapi perah, yaitu di Desa Keposong, Desa Sruni, dan Desa Gedangan di Kabupaten Boyolali, serta Desa Suntejaya, Kabupaten Bandung,
    Adapun Desa Keposong merupakan salah satu contoh yang menonjol. Pasalnya, hampir setiap rumah di sana memiliki sapi perah. Kotoran sapi yang sebelumnya menjadi limbah pun diolah menjadi biogas dengan kapasitas 20 meter kubik melalui lebih dari 100 unit
    biodigester
    .
    Hasilnya, warga yang semula bergantung pada gas elpiji kini tidak lagi.
    Warga Boyolali juga mengolah susu menjadi produk bernilai tambah, seperti tahu susu, susu pasteurisasi, dan donat susu.
    Apresiasi terhadap program tersebut juga datang dari peserta Hari Susu Nasional, yakni Muhammad Afyan.
    “Menurut saya, program pangan yang diinisiasi Pertamina memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi. Saya berharap, langkah ini bisa memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar mahasiswa asal Pekanbaru itu
    Melalui program DEB Ketahanan Pangan, Pertamina membuktikan bahwa akses energi terbarukan di desa mampu menciptakan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
    Mulai dari telur ayam, sayur hidroponik, pupuk organik, hingga segelas susu yang dinikmati masyarakat, semuanya menjadi bukti konkret gotong royong, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta energi sehat yang mengalir dari desa untuk Indonesia.
    Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan
    Berkelanjutan.

    Selengkapnya

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PAN: Presiden telah perhitungkan dengan baik tak lakukan reshuffle

    PAN: Presiden telah perhitungkan dengan baik tak lakukan reshuffle

    Hasilnya kita tahu saat ini cadangan beras Indonesia mencapai 3,7 juta ton dan merupakan yang tertinggi dalam sejak tahun 1969 lalu. Ini adalah hasil dari kerja bersama Menko Pangan bersama dengan kementerian terkait

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai Presiden Prabowo Subianto telah memperhitungkan dengan baik dalam mengambil keputusan untuk tidak melakukan perombakan kabinet (reshuffle) dalam waktu dekat.

    “Pak Prabowo tahu yang terbaik dengan memperhitungkan segala sesuatunya. Sebagai partai pendukung, PAN mendukung penuh keputusan beliau,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia pun menekankan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif yang sepenuhnya dikantongi presiden. Untuk itu, ia meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut.

    Terkait hal tersebut, dia menjelaskan bahwa kader PAN yang duduk di Kabinet Merah Putih terus bekerja menunaikan amanat maupun target program-program pro-rakyat Presiden Prabowo.

    Dia lantas mencontohkan bagaimana upaya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terus bekerja keras mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Dengan kepercayaan Presiden Prabowo, lanjut dia, Zulkifli Hasan memimpin koordinasi dan sinergi lintas kementerian untuk memastikan stok pangan tercukupi dari sumber-sumber dalam negeri.

    “Hasilnya kita tahu saat ini cadangan beras Indonesia mencapai 3,7 juta ton dan merupakan yang tertinggi dalam sejak tahun 1969 lalu. Ini adalah hasil dari kerja bersama Menko Pangan bersama dengan kementerian terkait,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di bawah koordinasi Zulkifli Hasan sudah mencapai 47 persen dari target.

    Di mana, dari 79.822 desa dan kelurahan yang bermusyawarah, kini 37.300 koperasi telah memiliki legalitas resmi dan berbadan hukum.

    “Melalui kepercayaan Presiden Prabowo, Menko Pangan Zulkifli Hasan dipercaya memimpin percepatan program Koperasi Merah Putih untuk memastikan program-program pro rakyat segera dirasakan manfaatnya,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “InsyaAllah kami meyakini kinerja menteri-menteri PAN sejalan dengan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo”.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, karena para menterinya bekerja dengan baik.

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle, sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan setelah menutupInternational Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6).

    Prabowo menilai bahwa hingga saat ini para menterinya bekerja dengan baik dan solid sebagai sebuah tim. Menurut Presiden, adanya kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bambang Soesatyo Menjadi Ketum PB Kodrat Kedua Kalinya

    Bambang Soesatyo Menjadi Ketum PB Kodrat Kedua Kalinya

    Jakarta –

    Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB Kodrat) periode 2025-2029 resmi dilantik dengan formasi kepemimpinan baru, kali ini Bambang Soesatyo menjadi Ketua Umum untuk kedua kalinya. Dalam pelantikan ini Bamsoet menyebut, pelantikan ini sebagai momentum penting bagi perkembangan beladiri asli Indonesia.

    Kepengurusan pada periode 2025-2029 diperkuat dengan formasi Ketua Dewan Pembina Jenderal Pol (Purn”) Budi Gunawan, Ketua Dewan Penasehat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Ketua Harian Brigjen Pol Putu Putera Sadana, dan Sekjen Brigjen TNI AD Asep Sugiharto.

    Tarung Derajat yang mengedepankan filosofi ‘Aku Ramah Bukan Berarti Takut, Aku Tunduk Bukan Berarti Takluk’, bukan sekadar sebuah cabang olahraga, tetapi juga cerminan karakter dan budaya bangsa.

    “Dengan semangat baru dari kepengurusan PB Kodrat periode 2025-2029, harapan besar tertumpu pada langkah-langkah nyata dan keberanian dalam membuka jalan internasionalisasi Tarung Derajat. Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang mengangkat marwah bangsa melalui jalur prestasi olahraga. Karena pada akhirnya, setiap tetes keringat petarung Tarung Derajat bukan hanya demi medali, tetapi demi nama baik Indonesia di mata dunia,” ujar Bamsoet dalam keterangan resmi pada, Sabtu (14/06/2025).

    Hal ini disampaikan pada saat Pelantikan Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB Kodrat) periode 2025-2029 di Jakarta.

    Dalam acara pelantikan juga dihadiri jajaran Pengurus PB Kodrat antara lain, Sang Guru Achmad Dradjat, Indung Aprilyanti, Sang Guru Badai Meganagara, Sang Guru Rimba Dirgantara, Sang Guru Dara Mentari, Ketua Dewan Penasehat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Dewan Penasehat Rivan A. Purwantono, Ketua Umum Bambang Soesatyo, Ketua Harian Brigjen Pol. Putu Putera Sadana dan Sekjen Brigjen TNI AD Asep Sugiharto. Hadir pula Wakil Ketua Umum II KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.

    Hal Ini membuktikan bahwa semangat Tarung Derajat melampaui sekat geografis dan etnis, menjadi bagian dari denyut nadi nasionalisme dan semangat kebangsaan.

    ‘Kiprah Tarung Derajat di kancah nasional sudah tidak diragukan lagi. Cabang ini rutin dipertandingkan dalam ajang multievent seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), Kejuaraan Nasional (Kejurnas), Kejuaraan Daerah (Kejurda), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) yang terus menghidupkan semangat kompetitif di kalangan atlet Tarung Derajat,” kata Bamsoet.

    Dengan upaya strategis yang akan dilakukan oleh PB Kodrat bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Luar Negeri, serta KONI, Tarung Derajat diharapkan dapat mendapatkan pengakuan resmi dari badan olahraga internasional seperti Olympic Council of Asia (OCA) dan International Olympic Committee (IOC). Ini adalah langkah penting untuk memantapkan posisi Tarung Derajat di dunia internasional dan membuka peluang selebar-lebarnya bagi atlet Indonesia meraih prestasi di kancah internasional.

    “Dengan keberlanjutan dan kesinambungan program-program yang ada, diharapkan dapat terus menarik minat bagi generasi muda untuk terlibat dalam Tarung Derajat. Kegiatan pembinaan atlet muda serta pengembangan pelatihan yang profesional adalah hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Dengan pendekatan yang tepat, Tarung Derajat berpotensi mencetak atlet berprestasi siap untuk berlaga di tingkat internasional,” pungkas Bamsoet.

    Kepengurusan organisasi PB Kodrat mulai dibentuk sejak tahun 1994. Ketua Umum pertama dipegang Wakil Gubernur Jawa Barat Brigade Jenderal TNI H.M. Sampurna (1994-1997). Selanjutnya Letnan Jenderal TNI (purn) Soeryatama Soebrata (1997-2002), Kepala Staf/TNI Angkatan Darat ke-23 Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu (2002-2006), Menteri Kehutanan ke-9 M.S. Kaban (2006-2010), Menteri Kehutanan Indonesia ke-10 Zulkifli Hasan (2010- 2014), Letnan Jenderal TNI Mar (purn) Alfan Baharudin (2014-2017), dan Harry Tanoesoedibjo (2017-2021) dan Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (2021-2025).

    Dengan adanya kepengurusan yang baru, diharapkan Tarung Derajat dapat meningkatkan prestasi serta mempertahankan dan memperkuat identitasnya sebagai seni bela diri yang khas dari Indonesia.

    (prf/prf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 53% Kopdes Merah Putih Belum Berbadan Hukum Juni 2025

    53% Kopdes Merah Putih Belum Berbadan Hukum Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap, sebanyak 37.300 dari total 79.882 Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum. Jumlah tersebut setara dengan 47% dari total koperasi. Sisanya 53% belum berbadan hukum.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan, per 13 Juni 2025 sudah ada sekitar 37.300 Kopdes/Kelurahan Merah Putih telah mendapatkan legalitas Badan Hukum Koperasi.

    “Dari 79.882 [Kopdes] itu, hari ini 37.300 legalitasnya sudah memenuhi persyaratan. Berarti sudah hampir 47% [berbadan hukum],” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Zulhas menyebut bahwa pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. 

    Rencananya, seremoni peluncuran Kopdes/Kelurahan Merah Putih akan dilaksanakan di empat wilayah di Indonesia. Kendati begitu, Zulhas belum dapat mengungkap empat daerah tersebut lantaran hal itu akan dibahas dalam rapat pekan depan.

    Dia juga mengungkap, sejauh ini sudah ada sekitar 140 unit yang mengajukan sebagai mock up Kopdes/Kelurahan Merah Putih. Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menetapkan 80 mock up Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi percontohan secara nasional.

    Percontohan ini meliputi bangunan fisik koperasi, ekosistem koperasi, hingga skema bisnis yang dijalankan. 

    “Jadi sudah banyak sekali yang mengajukan mock up, sudah 140. Nanti kita akan tampung semua,” ujarnya. 

    Pemerintah sebelumnya menargetkan pengesahan badan hukum koperasi di seluruh wilayah dapat diselesaikan pada akhir Juni 2025. 

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Fery Juliantono mengatakan, salah satu solusi percepatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk posko khusus guna memfasilitasi segala permasalahan di tingkat desa/kelurahan yang dimoderasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

    “Dalam mengakselerasi itu, saya kira butuh dukungan dari Kemendagri untuk menginstruksikan perangkat di wilayah untuk membentuk posko,” kata Ferry dalam rapat koordinasi pekan lalu. 

  • Kopdes Merah Putih Meluncur 12 Juli, 140 Desa Berebut Jadi Tuan Rumah

    Kopdes Merah Putih Meluncur 12 Juli, 140 Desa Berebut Jadi Tuan Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah bersiap menggelar peluncuran nasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Menariknya, sebanyak 140 desa dan kelurahan dari berbagai daerah berebut mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah acara peluncuran tersebut.

    Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan seusai memimpin rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Jumat (13/6/2025). Zulhas mengatakan, peluncuran ini akan digelar serentak di empat wilayah Indonesia, dengan melibatkan desa-desa percontohan.

    “Sudah banyak sekali yang mengajukan mock up. Sampai hari ini ada 140 desa atau kelurahan,” kata Zulhas di kantor Kemenko Pangan.

    Zulhas menyebutkan meski beberapa Kopdes sudah beroperasi lebih dahulu di sejumlah desa, pemerintah tetap akan menggelar peluncuran resmi. Hal itu dilakukan untuk menandakan target besar pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

    “Hari ini pun sudah ada yang jalan, tetapi peluncuran resminya tetap kita gelar 12 Juli, agar semua sudah siap secara legal dan administratif,” tambahnya.

    Dalam waktu dekat, pemerintah akan memutuskan empat lokasi utama peluncuran di berbagai wilayah Indonesia. Rencananya, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir secara simbolis dalam acara besar ini.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menegaskan, dari 140 desa yang mendaftar, akan dipilih beberapa lokasi terbaik untuk dijadikan percontohan nasional saat peluncuran Kopdes Merah Putih.

    “Kami sedang seleksi. Desa-desa itu sudah diusulkan lewat bupati dan wali kota. Nantinya yang terpilih akan menjadi lokasi peluncuran yang dihadiri presiden,” ujar Ferry.

    Program Kopdes Merah Putih digagas untuk menjadi solusi strategis akses ekonomi masyarakat desa. Beberapa di antaranya mulai dari distribusi pupuk bersubsidi hingga pendanaan murah bagi UMKM, serta menekan peran tengkulak dan rentenir di tingkat akar rumput.

  • Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengusulkan agar suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani tebu diturunkan menjadi 3% dari sebelumnya 6%. Usulan itu dilakukan guna mendukung percepatan swasembada gula.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, usulan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada Kamis (13/6/2025) untuk mendukung pencapaian swasembada gula.

    “Kalau bisa, [KUR] jangan 6% tapi 3%, itu usulan Pak Mentan [dalam rakortas],” kata Arief kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/6/2025). 

    Usulan tersebut telah disepakati dalam rakortas yang digelar bersama Kemenko Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait pada Kamis (13/6/2025).

    Selanjutnya, kata Arief, usulan tersebut akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengingat skema KUR diatur oleh kementerian yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu.

    “KUR itu kan skemanya ada di Kementerian Perekonomian, nanti mesti dibahas dulu kan di sana,” ujarnya.

    Selain mengusulkan pemangkasan suku bunga KUR untuk petani tebu, pemerintah juga tengah merombak sejumlah aturan untuk mendorong swasembada gula.

    Aturan itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan Keputusan Presiden (Keppres) No.15/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 

    “Oleh karena itu, perlu disempurnakan Perpres No.40/2023 mengenai swasembada gula. Kemudian, Keppres No.15/2024 mengenai satgas percepatan swasembada gula,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Zulhas menyebut, proses revisi kedua aturan ini tengah berlangsung. Dia mengharapkan adanya perubahan dalam peraturan tersebut dapat membantu Indonesia untuk mencapai swasembada gula dalam waktu dekat.

    Selain itu, kata dia, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada gula dalam 3 tahun mendatang atau pada 2028, dengan produksi mencapai sekitar 5 juta ton. 

    “Semoga dalam 3 tahun ini kita bisa swasembada [gula], jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” ujarnya.

  • Kopdes Merah Putih Sudah 47 Persen Berbadan Hukum

    Kopdes Merah Putih Sudah 47 Persen Berbadan Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mengakselerasi proses legalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia. Hingga Jumat (13/6/2025), tercatat 47% dari total 79.882 kopdes telah resmi berbadan hukum di Kementerian Hukum (Kemenkum).

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai memimpin rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan. Ia mengatakan, jumlah koperasi yang telah berbadan hukum mencapai 37.300 unit.

    “Kemarin 36.000, hari ini sudah 37.300. Jadi hampir 47%. Memang butuh waktu untuk mengurus legalitasnya, tetapi kita terus kejar,” kata Zulhas kepada wartawan.

    Pemerintah menargetkan seluruh Kopdes Merah Putih rampung berbadan hukum paling lambat 30 Juni 2025. Prosesnya disebut on the track mengingat progres per hari terus menunjukkan peningkatan.

    Tak hanya legalitas, Zulhas juga menyebut 96% musyawarah desa khusus (Musdesus) sebagai dasar pembentukan kopdes juga telah tuntas di hampir seluruh desa dan kelurahan. “Sudah 79.882 kopdes, dan 96% musdesus sudah selesai,” ujarnya.

    Kopdes Merah Putih digagas sebagai instrumen ekonomi rakyat untuk memutus rantai distribusi yang merugikan masyarakat desa. Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyatakan, koperasi ini akan menjadi alat negara untuk melawan tengkulak serta mendekatkan akses modal murah ke akar rumput.

    “Dengan Kopdes Merah Putih, rakyat bisa lebih mudah mengakses sembako murah, pupuk subsidi, LPG subsidi, dan pembiayaan usaha kecil yang selama ini sulit mereka dapatkan,” ujar Budi Arie dalam siaran pers, Kamis (12/6/2025).

    Koperasi ini juga diharapkan membantu UMKM di desa terhindar dari jeratan rentenir. Selain itu juga dapat menjadi solusi ekonomi inklusif yang merata hingga pelosok tanah air.

  • Kemenko Pangan Bakal Gelar Fun Walk Rayakan Hari Susu Nusantara 2025 – Page 3

    Kemenko Pangan Bakal Gelar Fun Walk Rayakan Hari Susu Nusantara 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) akan menggelar perayaan Hari Susu Nasional/Nusantara 2025 pada Minggu, 15 Juni 2025. Acara ini akan berlangsung di area Car Free Day (CFD) Jakarta dan dimeriahkan dengan Fun Walk bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti menuturkan, rapat final terkait persiapan acara telah dilakukan.

    Dia menuturkan, Hari Susu Nusantara merupakan kegiatan rutin yang telah berjalan sejak 2009, dan setiap tahunnya diperingati pada 1 Juni. Namun, tahun ini perayaan dalam bentuk acara besar akan digelar pada 15 Juni 2025.

    “Kami tadi final untuk pembahasan persiapan memperingati hari susu nasional, atau hari susu nusantara, yang selama ini sebenarnya sudah rutinitas sejak tahun 2009 itu berjalan dan dirayakan setiap tanggal 1 Juni,” kata Widiastuti dalam konferensi pers Perayaan Hari Susu Nusantara, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Dalam acara tersebut, akan disediakan booth-booth produk susu, baik dari industri besar maupun UMKM. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya konsumsi susu, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan gizi masyarakat Indonesia.

    “Disitu nanti kita juga akan ada booth-booth terkait produk-produk susu. Tujuannya ini adalah untuk mengenalkan atau kita memberikan edukasi ke masyarakat terkait pemanfaatan susu,” ujarnya.

     

  • Pemerintah Targetkan Swasembada Gula Tercapai dalam 3 Tahun

    Pemerintah Targetkan Swasembada Gula Tercapai dalam 3 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sepakat mempercepat target swasembada gula nasional dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Langkah ini diambil menyusul keberhasilan capaian swasembada beras dan jagung.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan percepatan swasembada gula menjadi prioritas pemerintah berikutnya.

    Dalam mendukung upaya tersebut, sejumlah regulasi dinilai yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 mengenai Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol perlu disempurnakan.

    “Perlu disempurnakan, dan sekarang dalam proses,” kata Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Kamis (12/6/2025).

    Zulhas menegaskan, swasembada gula tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, melainkan juga gula rafinasi untuk keperluan industri.

    “Produksi gula konsumsi kita kurang sedikit, tapi ini kita maunya tidak hanya konsumsi, tetapi juga gula refinasi untuk industri,” tambahnya.

    Ia menyebut target swasembada gula sebesar 5 juta ton dapat dicapai dalam waktu tiga tahun mendatang. “Semua kita bisa, dalam 3 tahun ini kita bisa swasembada gula yang jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” tandas Zulhas.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan produktivitas gula nasional sebelum 2028 bisa mencapai 14 ton per hektare. Menurut Amran, produktivitas saat ini baru mencapai sekitar 4 ton per hektare. Oleh karena itu, ia menilai ada banyak hal yang harus dibenahi.

    “Doakan, mudah-mudahan bisa kembali minimal 14 ton seperti zaman dahulu,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).

  • Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, sebanyak 17 kabupaten di 8 provinsi meminta pemerintah pusat untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seiring meningkatnya harga beras di daerah-daerah tersebut.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat ke Bapanas untuk mengajukan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Arief mengatakan, daerah yang telah mengajukan penyaluran beras SPHP ini utamanya berasal dari wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.

    Nantinya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke daerah-daerah tersebut. Dalam hal ini, penyaluran oleh Perum Bulog dilakukan melalui pengecer, ritel modern, distributor/mitra perusahaan, dan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah.

    Kedepannya, beras SPHP diharapkan dapat dilakukan melalui Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.

    “Kita salurkan dalam bentuk 5 kilogram ke outlet-outlet dan outlet-outlet ini adalah terverifikasi,” ujarnya. 

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    Menanggapi kondisi ini, Ketut menyebut bahwa Bapanas mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.

    “Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Kedua, percepatan program SPHP. Distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” pungkasnya.