Tag: Zulkifli Hasan

  • Mentan Ungkap Arahan Prabowo untuk Batasi Impor Singkong-Tapioka

    Mentan Ungkap Arahan Prabowo untuk Batasi Impor Singkong-Tapioka

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi banjir impor singkong-tapioka. Arahan Prabowo utamanya untuk melindungi petani.

    “Itu keputusannya kami di ratas (rapat terbatas), kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden. Beliau menyampaikan lindungi petani dalam bentuk apapun,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Sebagai tindak lanjut, dia melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Hasil rapat itu ada dua kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan impor singkong dan tapioka, pertama larangan terbatas (lartas) dan kedua pengenaan tarif.

    “Itu ada dua kemungkinan, masih dipertimbangkan atau tarif dengan lartas,” terangnya.

    Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Amran mengatakan pemerintah akan menggenjot produksi produk turunan dari singkong. Hal ini sebagai langkah menambah nilai tambah komoditas tersebut, baik untuk petani dan negara.

    “Kami sudah menyurat khusus singkong ke Menteri Kehutanan kita kawal, ekspor sudah ada peminatnya dan kita akan hilirisasi. Kemudian kita membuat lartas, nggak boleh petani sendiri dibiarkan impor mengalir. Tetapi yang punya singkong di negara lain juga orang Indonesia sendiri yang akhirnya memukul petani kita,” jelasnya.

    Rencana Pajaki Impor Singkong-Tapioka

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah mengatakan pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk untuk impor singkong dan tapioka untuk menekan angka impor komoditas tersebut.

    Kebijakan itu baru rencana karena sampai saat ini terkait impor singkong dan tapioka belum dibahas dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Masih nunggu rakor Kemenko Perekonomian. Ya waktu itu kan salah satu solusinya dikenakan tarif bea masuk, tapi kan belum diputuskan,” kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

    Permasalahan singkong dan tapioka ini bermula dari protes petani singkong yang mengalami kerugian akibat harga anjlok. Turunnya harga singkong disebabkan oleh melimpahnya pasokan yang tidak terserap oleh pabrik tapioka.

    Bukan tanpa sebab pabrik tapioka tidak menyerap singkong petani. Pabrik-pabrik tapioka itu juga kesulitan menjual hasil produksinya karena industri memilih impor. Inilah yang menjadi penyebab utama dari permasalahan harga singkong yang anjlok.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pernah mengatakan sebanyak 250 ribu ton tapioka Lampung tidak terserap oleh industri dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh datangnya tapioka impor yang harganya lebih murah.

    Dampaknya tidak hanya merugikan produsen tapioka, petani juga ikut merugi. Produsen yang sulit menjual tapiokanya membuat produksi terhenti dan tidak membeli singkong.

    “Permasalahan utama pengusaha, harga tidak kompetitif, dengan tepung tapioka impor yang jauh lebih murah masuk ke Indonesia. Mereka produksi per kg 6.000. Tepung tapioka impor Rp 5.200/kg dan tidak kena pajak, tidak pernah kena pajak,” kata dia rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (25/6/2025).

    Tonton juga “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (ada/ara)

  • 6 Menko Prabowo Minta Tambahan Anggaran di 2026, Ini Daftarnya

    6 Menko Prabowo Minta Tambahan Anggaran di 2026, Ini Daftarnya

    Jakarta

    Para Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Ketujuh menko dipanggil membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2026.

    Mereka yang hadir dalam rapat yakni Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga hadir bersama Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto absen karena sedang dinas luar negeri.

    Keenam menko meminta usulan tambahan anggaran. Usulan itu pun diterima oleh Badan Anggaran DPR RI, namun meminta waktu untuk dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

    “Secara proporsional kami sungguh-sungguh akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh kepada menko kita yang hadir. Sebelum nota keuangan disampaikan atau ketika nota keuangan disampaikan, insyaallah pagu keuangan para menko setidaknya akan memenuhi harapan,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Para Menko Kabinet Merah Putih, Senin (7/5/2025).

    Berikut usulan tambahan anggaran dari enam Kemenko Kabinet Merah Putih untuk 2026:

    1. Kemenko Bidang Pangan
    Pagu anggaran: Rp 137.001.149.000
    Tambahan: Rp 272.998.851.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 410.000.000.000

    2. Kemenko Bidang Pembedayaan Masyarakat
    Pagu anggaran: Rp 223.938.177.000
    Tambahan: Rp 276.193.615
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 500.131.792.000

    3. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
    Pagu anggaran: Rp 126.597.743.000
    Tambahan: Rp 602.242.067.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 728.839.810.000

    4. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
    Pagu anggaran: Rp 106.898.932.000
    Tambahan: Rp 207.218.312.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 314.117.244.000

    5. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
    Pagu anggaran: Rp 124.633.925.000
    Tambahan: Rp 100.609.000.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 225.242.925.000

    6. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    Pagu anggaran: Rp 115.719.407.000
    Tambahan: Rp 200.212.922.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 315.932.329.000.

    Tonton juga “DPR Sebut Efisiensi Anggaran Tapi Utang Bertambah, Ini Kata Istana” di sini:

    (acd/acd)

  • Banggar DPR raker dengan para Menko bahas rencana kerja anggaran 2026

    Banggar DPR raker dengan para Menko bahas rencana kerja anggaran 2026

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan para Menteri Koordinator (Menko) untuk membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Berdasarkan World Economic Forum, risiko global tertinggi pada tahun 2026 adalah perang.

    “Oleh karenanya rapat dengan para Menko hari ini sungguh kami berharap ada sinergi dari para Menko, ada koordinasi dan sebagainya, untuk lebih memperkokoh ketahanan kita sebagai bangsa, baik secara politik dan ekonomi,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Adapun para Menko yang hadir yaitu Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Said mengatakan bahwa salah satu Menko yang berhalangan hadir yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut dia, Airlangga sudah menyampaikan izin karena harus mendampingi Presiden dalam kunjungan kerjanya.

    Karena beban dan tugas Menko itu berat, menurut dia, usulan penambahan rancangan anggaran akan dianggap sebagai bagian dari persetujuan yang akan diambil dalam rapat kerja tersebut.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pada masa sidang yang dimulai pada 24 Juni hingga 24 Juli 2025, akan mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Dia mengatakan bahwa tahun 2026, diproyeksikan perekonomian global masih akan dihadapkan dengan situasi yang dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik, geoekonomi dan perekonomian global yang tidak kondusif akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi.

    “Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN dalam menjalankan pembangunan nasional,” kata Puan pada rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (24/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas Tegaskan Pendanaan Kopdes Merah Putih Melalui Bank BUMN, Bukan APBN

    Zulhas Tegaskan Pendanaan Kopdes Merah Putih Melalui Bank BUMN, Bukan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Zulhas mengatakan pendanaan KopDes/Kel Merah Putih akan bersumber dari pinjaman himpunan bank milik negara (Himbara). Namun, dia menegaskan pendanaan itu baru akan dikucurkan jika KopDes/Kel Merah Putih sudah mengantongi perencanaan usaha yang matang.

    Setelahnya, ujar Zulhas, bank Himbara akan mengucurkan pinjaman dengan plafon hingga Rp3 miliar. Untuk itu, dia menegaskan pendanaan usaha KopDes/Merah Putih tidak bersumber dari dana APBN, melainkan pinjaman bank pelat merah.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman [dari Himbara],” jelas Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Dengan adanya KopDes/Kel Merah Putih, Zulhas menjelaskan bahwa nantinya masyarakat desa bisa mengakses pendanaan melalui perbankan lebih mudah.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan KopDes/Kel Merah Putih disiapkan untuk menyediakan infrastruktur logistik seperti gudang, cold storage, dan armada distribusi agar produk BUMDes tersimpan dan terdistribusi secara optimal.

    Budi Arie menuturkan, KopDes/Kel Merah Putih juga akan menjadi saluran penjualan langsung kepada masyarakat, seperti melalui gerai sembako, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

    “Dengan pembagian peran ini, BUMDes [Badan Usaha Milik Desa] dan KopDes/Kel Merah Putih tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi dua pilar yang saling mendukung dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” kata Budi Arie kepada Bisnis, Kamis (3/7/2025).

    Untuk itu, dia menjelaskan, pemerintah merancang hubungan antara BUMDes dan KopDes/Kel Merah Putih sebagai bentuk kemitraan strategis yang saling melengkapi.

    “Ke depan, BUMDes akan tetap fokus pada pengelolaan usaha berbasis aset dan potensi desa. Sementara KopDes akan berperan memperkuat distribusi, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi masyarakat desa,” katanya.

  • Prabowo Luncurkan 80.000 KopDes Merah Putih 19 Juli, ada 100 Model Percontohan

    Prabowo Luncurkan 80.000 KopDes Merah Putih 19 Juli, ada 100 Model Percontohan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih pada 19 Juli 2025. Selain itu, rencana ada total 100 model percontohan Kopdes Merah Putih di 38 Provinsi.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Kepala Negara RI nantinya akan meluncurkan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih yang akan diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten di Tanah Air.

    “Kita bersyukur 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli, sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Zulhas menuturkan hingga saat ini telah terdapat sekitar 100 model percontohan (mockup) nasional KopDes/Kel Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia. Namun, ke depan, jumlah mockup KopDes/Kel Merah Putih ini akan terus bertambah hingga akhir tahun.

    “Tapi kami masih minta kalau bisa tiap kabupaten ada [mockup], belum sempurna pun gak apa-apa, karena sempurnanya nanti di akhir tahun, itu akan di-launching, jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan [KopDes/Kel Merah Putih] terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” terangnya.

    Pasalnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa agar koperasi bisa berjalan sukses maka perlu adanya kerja sama antarpihak, baik dari Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten/Provinsi, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga perbankan.

    “Di sini ada perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, ada Pupuk, ada ID Food, ada Bulog, Bapanas, dan lain-lain. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa mockup dari KopDes Merah Putih harus terdiri dari agen pupuk, LPG 3 kilogram, gerai sembako, truk pengangkut logistik, hingga klinik/apotek desa.

    Untuk truk pengangkut logistik, misalnya, Zulhas menerangkan bahwa keberadaan truk pengangkut ini akan membantu masyarakat desa mengangkut gabah dan jagung untuk disetor ke Perum Bulog. Serta, akses perbankan yang menjangkau ke masyarakat desa.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti, di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat, kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” imbuhnya.

    Selain itu, KopDes juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah.

    Dalam hal pembiayaan, Zulhas menegaskan bahwa pembentukan KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki perencanaan bidang usaha yang matang.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman,” pungkasnya.

  • Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri sekaligus cendekiawan muda Indonesia Gugun Gumilar mengapresiasi catatan emas diplomasi RI Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).

    Hal tersebut terkait dengan adanya peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerja sama lintas sektor dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.

    “Saya mengapresiasi kunjungan ini menghasilkan penandatanganan berbagai kesepakatan bisnis senilai sekitar 27 miliar dolar AS (sekitar Rp440 triliun) antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi, mencakup sektor energi bersih, petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan,” kata Gugun dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran MBS di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (2/7).

    Indonesia dan Arab Saudi menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan sehingga dalam lima tahun terakhir, total perdagangan bilateral mencapai sekitar 31,5 miliar dolar AS, menjadikan Arab Saudi sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk.

    Selain itu, kunjungan Prabowo tersebut juga membahas rencana kampung haji.

    Gugun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana realisasi kampung haji.

    “Saya juga ikut dalam merencanakan proses pertemuan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Pak Menko (Koordinator Bidang Pangan) Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roeslani, di mana mereka mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” ujar Gugun.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun tahun yang akan datang.

    Hal tersebut bukti komitmen pemerintah sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jamaah Indonesia.

    “Insyaallah Presiden Prabowo mencatat diplomasi emas RI dengan Arab Saudi dengan keseriusan dalam mewujudkan kampung haji Indonesia dan Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” ucap Gugun.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sukses Penyelenggaraan Haji, Nasaruddin Umar Masuk DKT RI-Saudi

    Sukses Penyelenggaraan Haji, Nasaruddin Umar Masuk DKT RI-Saudi

    Jakarta, Beritasatu.com – Momentum kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi landasan strategis bagi Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas kemitraan bilateral Indonesia-Arab Saudi. 

    Dalam kunjungan kenegaraannya ke Jeddah, Prabowo bersama Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), secara resmi membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT) RI-Saudi.

    Dalam struktur awal DKT tersebut, Prabowo secara langsung menunjuk Menteri Agama,  tokoh ulama dan intelektual terkemuka Indonesia,  Nasaruddin Umar, sebagai salah satu anggota tim kerja DKT. 

    Masuknya Nasaruddin Umar, yang saat ini menjabat sebagai menteri agama dan imam besar Masjid Istiqlal, menandai perluasan misi kemitraan tidak hanya pada aspek ekonomi, industri, dan ketenagakerjaan, tetapi juga pada aspek keagamaan, kebudayaan, dan spiritualitas antarbangsa.

    “Selama ini kerja sama Indonesia-Saudi terbatas pada urusan haji, umrah, dan tenaga kerja. Dengan DKT, kita ingin membangun hubungan yang lebih luas, termasuk dalam diplomasi keagamaan dan pendidikan spiritual,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, di Jeddah, Kamis (3/7/2025).

    Nasaruddin Umar, yang selama dua dekade aktif menjalin dialog antaragama dan diplomasi budaya di berbagai forum internasional, dinilai sebagai figur tepat untuk mewakili wajah Islam moderat Indonesia dalam DKT. 

    Prabowo menilai, masuknya Nasaruddin akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Arab Saudi, khususnya dalam bidang pembinaan jemaah haji, pembangunan kawasan spiritual seperti Kampung Haji di Makkah, serta penguatan peran masjid sebagai pusat peradaban.

    Ini bukan hanya soal politik dan ekonomi. Ini juga tentang membangun jembatan spiritual antara dua bangsa muslim besar. Nasaruddin Umar menjadi sosok punya kapasitas soal hal tersebut.

    Sebagai bagian dari kesepakatan, Prabowo dan MBS telah menandatangani minutes of meeting (MoM) pembentukan DKT yang mencakup tata kelola, kerangka kerja, serta pembentukan tim kajian untuk program prioritas. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah kajian pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, sebagai bentuk pelayanan permanen jemaah haji dan pusat budaya Indonesia di tanah suci.

    Langkah strategis ini menandai babak baru dalam relasi Indonesia dan Arab Saudi. Tidak hanya memperluas kerja sama sektor industri dan investasi, tetapi juga memperdalam dimensi nilai dan spiritualitas yang menjadi fondasi kuat kedua negara.

    DKT Indonesia-Saudi ini mengadopsi format yang sama seperti hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Dengan format ini, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara Asia Tenggara yang memiliki kemitraan institusional tingkat tinggi dengan Riyadh.

    Masuknya Nasaruddin Umar dalam jajaran DKT sekaligus menjadi pengakuan atas kontribusinya dalam diplomasi kebudayaan dan kemanusiaan lintas negara. Tak hanya menjadi simbol keberhasilan pengelolaan haji 2025, keterlibatannya juga mempertegas bahwa suara moderasi Islam Indonesia memiliki peran penting dalam percaturan dunia muslim global.

    Dengan DKT ini, harapan baru tumbuh untuk membangun koneksi lebih erat, tidak hanya antarnegara, tetapi juga antarkalbu umat. Ini tentang masa depan bersama. Ekonomi, spiritual, dan kemanusiaan. Indonesia dan Saudi berjalan beriringan.

  • Produk RI Sulit Masuk Arab Saudi, Zulhas Minta MBS Turun Tangan

    Produk RI Sulit Masuk Arab Saudi, Zulhas Minta MBS Turun Tangan

    Jakarta

    Indonesia kembali mendorong Arab Saudi untuk mempercepat pembahasan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut permintaan itu sudah disampaikan langsung ke Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Zulhas mengungkapkan, sejak dirinya menjabat Menteri Perdagangan, pembahasan FTA dengan GCC yang beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman memang berjalan lambat. Padahal banyak produk Indonesia yang sulit menembus pasar Arab Saudi akibat belum adanya perjanjian dagang tersebut.

    “Kita ada kesulitan, beberapa produk kita masuk kemari (Arab Saudi). Nah itu memang agak lambat ya, karena di sini kan GCC kan, ada berapa 6 negara itu. GCC mereka harus sepakat. Tadi diminta agar crown prince (Pangeran MBS) turun tangan, agar ini bisa cepat selesai. Karena itu payungnya ya,” ujar Zulhas kepada media, Jumat (4/7/2025).

    Saat ini, kata Zulhas, produk Indonesia baru relatif mudah masuk ke Uni Emirat Arab karena sudah memiliki perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan negara tersebut. Namun untuk negara-negara Teluk lainnya, perjanjian baru sebatas FTA yang belum juga rampung.

    “Kita malah bahkan sama UEA kan sudah CEPA itu, di sini belum. Baru kita bisa kerjasama lebih luas,” ucapnya.

    Permintaan Indonesia itu disambut positif oleh Pangeran MBS. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral, kedua pihak sepakat untuk mempercepat rampungnya perjanjian dagang dengan GCC dalam waktu dekat.

    “Mereka (Prabowo dan MBS) menyambut baik hasil positif dari negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas antara negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk dan Republik Indonesia, yang diselenggarakan pada September 2024 dan Februari 2025, dan menyampaikan harapan mereka untuk menyelesaikan perjanjian tersebut dalam waktu dekat,” demikian isi pernyataan bersama tersebut.

    (hal/rrd)

  • Prabowo bentuk tim khusus kaji pembentukan kampung haji di Arab Saudi

    Prabowo bentuk tim khusus kaji pembentukan kampung haji di Arab Saudi

    Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela-sela lawatan Presiden Prabowo Subianto di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (3/7/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo bentuk tim khusus kaji pembentukan kampung haji di Arab Saudi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 00:16 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim khusus untuk mengkaji teknis dan kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang dapat diambil terkait rencana pembentukan kampung jamaah haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi.

    “Kampung haji itu, juga Beliau (Presiden, red.) akan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa dilakukan oleh Pemerintah (Arab) Saudi dan Pemerintah Indonesia,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela-sela lawatan Presiden Prabowo Subianto di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (3/7), sebagaimana dikutip dari rekaman suara yang diterima di Jakarta.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Prof. Nasaruddin Umar menjelaskan tim kajian itu nantinya bertugas merumuskan model kerja sama teknis dan regulasi-regulasi yang dibutuhkan.

    “Sesuai dengan arahan Presiden, kita sudah bekerja sama dengan BPH untuk segera menindaklanjuti penyusunan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut,” kata Nasaruddin.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis kampung haji yang diinginkan oleh Indonesia akan segera terwujud pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Insyaallah, kampung haji di era Pak Prabowo akan bisa terwujud,” kata Zulhas, sapaan populer Zulkifli Hasan.

    Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf, Menag Nasaruddin Umar, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan tergabung dalam delegasi Pemerintah Republik Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo saat pertemuan bilateral Indonesia-Arab Saudi di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu malam. Pertemuan bilateral itu, yang dipimpin oleh oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) dan Presiden Prabowo, merupakan rangkaian agenda kenegaraan Presiden Prabowo di Jeddah pada 1–3 Juni 2025.

    Dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Pangeran MBS, keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama menyediakan pelayanan terbaik untuk  jamaah haji Indonesia.

    Tidak hanya soal haji, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS juga membahas peningkatan kerja sama bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Dua negara sepakat sepakat saling mendukung target masing-masing untuk mencapai Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.

    Presiden Prabowo dan Pangeran MBS kemudian juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada 10 bidang, yang mencakup ekonomi digital dan inovasi; sistem hukum dan penegakan hukum; tenaga kerja dan sumber daya manusia; kebudayaan; pariwisata; olahraga dan kepemudaan; pendidikan dan riset; industri dan pertambangan; pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan; kemudian konektivitas via udara antara dua negara.

    Sumber : Antara

  • Zulhas: Arab Saudi Siap Guyur US Miliar Buat RI di Bidang Energi

    Zulhas: Arab Saudi Siap Guyur US$10 Miliar Buat RI di Bidang Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa Arab Saudi berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor, tidak hanya terbatas pada urusan haji, umrah, dan tenaga kerja.

    Hal ini disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) di Istana Al-Salam, Jeddah, Kamis (3/7/2025). 

    “Pertama memang Kerajaan ingin sekali kerja sama dengan Indonesia itu lebih kuat, dengan berbagai aspek. Selama ini kita urusannya umroh haji, tenaga kerja, tapi ini ingin usaha yang lebih luas. Maka dibentuk tadi Dewan Konsultasi Tertinggi, dipimpin Pak Presiden dengan crown prince. Nanti ada anggota-anggotanya, ada tim kerja termasuk Pak Rosan, mungkin kami dan Pak Menag nanti tim kerja ya,” ujar Zulhas.

    Zulhas menambahkan, Indonesia juga berharap proses perjanjian dagang dengan Saudi dapat segera rampung. Sebab, saat ini masih terkendala mekanisme di Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang melibatkan beberapa negara.

    “Dulu kita ingin menyelesaikan pre-trade agreement, enggak usah CEPA dulu. Nah itu memang agak lambat ya, karena disini kan GCC kan, ada berapa negara itu. GCC mereka harus sepakat. Oleh karena itu kita ada kesulitan, beberapa produk kita masuk kemari. Nah tadi diminta agar crown prince turun tangan, agar ini bisa cepat selesai. Karena itu payungnya ya. Kita malah bahkan sama UAE kan sudah CEPA itu, disini belum,” jelas Zulhas.

    Tak hanya itu, Zulhas menekankan bahwa dalam pertemuan tersebut juga disepakati rencana kerja sama investasi dengan nilai hampir US$10 miliar di bidang energi dan sektor lainnya.

    “Baru kita bisa kerja sama lebih luas, dan Pak Rosan tadi juga sudah disetujui untuk nilainya hampir US$10 miliar ya untuk energi di berbagai bidang tadi. Kalau Haji tadi sudah ya,” kata Zulhas.

    Selain soal ekonomi, kedua pemimpin turut membahas persoalan geopolitik, khususnya pentingnya solusi dua negara untuk Palestina.

    “Intinya sangat ingin crown prince kerja sama dengan industri lebih luas sebagai sahabat sejati. Nah yang kedua kesepakatan mengenai geopolitik, yang juga dibahas ya. Bahwa perlunya solusi dua negara, Palestina. Jadi sama pandangannya terhadap keadaan geopolitik di Timur Tengah. Saya kira itu kira-kira intinya. Makasih,” pungkas Zulhas.