Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Pembentukan Tim Khusus Kampung Haji Tunggu Prabowo Pulang dari Luar Negeri

    Pembentukan Tim Khusus Kampung Haji Tunggu Prabowo Pulang dari Luar Negeri

    Pembentukan Tim Khusus Kampung Haji Tunggu Prabowo Pulang dari Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Penyelenggara Ibadah Haji (
    BP Haji
    ) menegaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menyiapkan kajian dan regulasi pembangunan
    Kampung Haji
    di Arab Saudi.
    Namun, pembentukan tim tersebut masih menunggu Presiden
    Prabowo Subianto
    kembali dari kunjungan kerjanya ke luar negeri.
    “Nanti akan ditunjuk oleh Presiden, ya. Di awal akan dibicarakan di Dewan Koordinasi Tinggi,” ujar Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung DPR RI, Selasa (15/7/2025).
    Dahnil menegaskan, sosok-sosok yang akan menjadi bagian anggota tim tersebut pun akan langsung ditunjuk kepala negara.
    “Dewan itu dari pihak kita akan ditunjuk oleh Presiden siapa saja anggotanya. Presiden juga belum pulang, baru pulang besok,” kata Dahnil.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut akan membentuk tim khusus guna menyiapkan kajian dan regulasi untuk pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
    Hal ini ditegaskan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf usai melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, beliau menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kerja sama antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia,” ujar Irfan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).
    Sementara itu,
    Menteri Agama
    Nasaruddin Umar yang juga mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ke Arab Saudi menyampaikan topik mengenai perumahan haji hingga pemanfaatan Bandara Taibah juga turut dibahas.
    Menag mengungkapkan, pembentukan tim kajian bersama menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan.
    “Sesuai dengan arahan Presiden, kita sudah bekerja sama dengan BP Haji untuk segera menindaklanjuti penyusunan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut,” jelasnya.
    Selain itu, Nasaruddin juga menjelaskan, optimalisasi penggunaan Bandara Taibah di Madinah akan dilakukan setelah seluruh perumahan haji selesai dibangun.
    Selain perumahan haji, Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jemaah Indonesia.
     
    “Selain itu, dibahas juga mengenai bagaimana meningkatkan kenyamanan ibadah haji ke depan,” ungkap Menag.
    Dalam keterangan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meyakini Kampung Haji akan terwujud di era Presiden Prabowo.
    “Insya Allah, Kampung Haji di era Pak Prabowo akan bisa terwujud. Mohon doanya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kopdes Baru Diberi Pinjaman Modal Jika Untung – Page 3

    Kopdes Baru Diberi Pinjaman Modal Jika Untung – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, mengatakan 18 Kementerian/ Lembaga (K/L) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Klaten, Jawa Tengah menggelar persiapan peluncuran program 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih yang akan dilakukan pada 21 Juli 2025 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

    Menkop menegaskan bahwa persiapan peluncuran program Kopdes/ Kel Merah Putih ini sudah mendekati finalisasi. Dipastikan 103 Kopdes/ Kel Merah Putih percontohan (Mockup) sudah siap diperkenalkan kepada publik serentak secara virtual atau daring.

    Melalui percontohan Kopdes/ Kel Merah Putih ini diharapkan Kopdes lainnya dapat mereplikasi ekosistem yang telah dibentuk demi memperlancar operasionalisasi pada masa mendatang.

    “Satgas (Satuan Tugas) Nasional telah menentukan 103 titik percontohan yang tersebar di seluruh provinsi, titik-titik ini menjadi model awal penerapan Kopdes/Kel Merah Putih secara utuh,” ujar Menkop Budi Arie usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih, di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kec.Wonosari, Kab.Klaten, Jawa Tengah, minggu (13/7/2025).

    Rakortas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menkop didampingi oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi.

    Serta turut hadir Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kabinet Merah Putih lainnya.

    Pusat Layanan Ekonomi

    Menkop memastikan bahwa Kopdes/ Kel Merah Putih ini bukan sekadar koperasi biasa, melainkan sebagai pusat layanan ekonomi rakyat di desa yang akan mengelola dan menyalurkan kebutuhan dasar masyarakat.

    Hingga 13 Juli 2025, secara nasional saat ini sudah terbentuk 81.147 Kopdes/ Kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum RI.

     

  • Zulkifli Hasan Pastikan Kopdes Merah Putih Tak Saingi Bisnis Warung Warga – Page 3

    Zulkifli Hasan Pastikan Kopdes Merah Putih Tak Saingi Bisnis Warung Warga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menjadi pesaing bagi warung yang sudah ada, sebaliknya justru Kopdes Merah Putih bisa menjadi penyuplai kebutuhan warung.

    “Enggak, malah mendukung, dong. Bahkan nanti koperasi ini bisa juga mensuplai warung-warungnya di kampung,” tegasnya di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Ada enam jenis usaha yang akan dijalankan di Kopdes Merah Putih, meliputi gerai sembako, apotek desa atau kelurahan, unit simpan pinjam, klinik desa atau kelurahan, pengelolaan logistik, dan gerai perbankan seperti BRILink.

    Jenis-jenis usaha ini dianggap menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan warga.

    “Sembako ada untungnya. pupuk ada untungnya, ya kan? Kerjasama dengan (BUMN) Pos ada, tinggal ngirim barang, ada ongkosnya, untung kan?” ucap dia.

    Setelah Kopdes Merah Putih berhasil berjalan dan mendapat keuntungan, maka bisa mengajukan pinjaman ke Himpunan Bank Rakyat (Himbara) dengan plafon sebesar Rp 3 miliar dengan bunga 6 persen.

    Pinjaman tersebut tidak akan diberikan begitu saja, tetapi akan disesuaikan dengan kebutuhan Kopdes Merah Putih.

    “Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya, plafon. Misalnya, koperasi mengambil pupuk. Ya kan perlu modal, kan? Nah, nanti minjamnya Rp 1 miliar. Bank, lihat dong. Eh, pupuknya nilainya 60 juta. Kok minjamnya 1M? Ya, dikasih 60 juta. Bayar ke pupuk,” ujar Zulkifli Hasan.

  • Peluncuran Kopdes Merah Putih Mundur Jadi 21 Juli, Zulhas Beberkan Alasannya

    Peluncuran Kopdes Merah Putih Mundur Jadi 21 Juli, Zulhas Beberkan Alasannya

    Jakarta –

    Peluncuran Koperasi/Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih diundur menjadi 21 Juli 2025. Sebelumnya, rencana peluncuran Kopdeskel akan dilaksanakan 19 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap mundurnya peluncuran ini karena pada tanggal 19 Juli bertepatan pada hari Sabtu atau libur kerja. Pada hari tersebut dikhawatirkan kepala daerah atau perwakilan daerah tengah melakukan kunjungan kerja, sementara perintah dari Presiden Prabowo Subianto peluncuran ini harus dihadiri semua pihak, terutama dari daerah.

    “Memang rencana tanggal 19, tapi 19 itu kan hari Sabtu. Kita ingin penjelasan presiden itu bisa diketahui, diikuti oleh semua pihak agar nggak dua kali kita kerja kan, baik gubernur maupun bupati, wali kota, kepala desa, DPD. Nah, itu bagus kalau hari kerja, sehingga tidak bergabung, kan hari kerja. Arahan dari presiden, tapi kalau di Sabtu biasanya ada yang ke daerah, ada yang kunjungan kerja dan sebagainya,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Pembentukan Kopdes telah rampung dengan jumlah 80.000 koperasi. Sementara, dalam peluncuran pemerintah akan merilis 103 Koperasi/Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih percontohan.

    Selain itu, jelang peluncuran yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya dengan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) menyempurnakan pengadaan gerai koperasi desa, misalnya Peraturan Menteri ESDM terkait penyaluran LPG agar Kopdes bisa menjadi pangkalan.

    “Sekarang sudah, tapi aturannya harus segera diselesaikan. Yang kedua mengenai pupuk juga, aturan-aturan mengenai pupuk agar nanti Kopdes juga bisa menjadi pangkalan pupuk. Begitu juga aturan ketiga yaitu warung, Kopdes juga otomatis menjadi izin untuk sembako dan lain-lain. Termasuk kerjasama dengan kantor pos, BNILink, BRIlink, dan MandiriLink,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 103 Kopdeskel Merah Putih siap diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli. Budi Arie menyebut peluncuran tersebut akan dilakukan secara luring maupun daring di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    “Sebanyak 103 Kopdes/Kel percontohan akan ditampilkan di hadapan Presiden secara luring maupun daring pada saat peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih tanggal 19 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kab. Klaten, Jawa Tengah,” kata Budi Arie kepada detikcom, dikutip Minggu (13/7/2025).

    Budi Arie menegaskan Kopdeskel Merah Putih percontohan direncanakan tersebar di seluruh Provinsi, baik yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan PDT, dan Kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Nasional.

    Pengurus, pengawas, serta pengelola Kopdeskel Merah Putih percontohan ini akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan manajemen perkoperasian agar tata kelola koperasi percontohan berjalan dengan baik. Dengan begitu, dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lainnya.

    (ada/ara)

  • OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya masih meninjau skema mitigasi risiko kredit untuk koperasi desa (Kopdes) merah putih, mengingat program pemerintah ini masih dalam tahap piloting.

    “Nanti, kita lihat dulu, karena (kopdes) masih tahap piloting. Justru ini (masa piloting) kesempatan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling interaksi agar model bisnis yang sedang disusun dan dicontohkan ini benar-benar bisa menghasilkan yang baik dan pada gilirannya berkelanjutan,” kata Mahendra saat dijumpai di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, Mahendra mengatakan bahwa OJK mendukung langkah pengembangan kopdes merah putih.

    Inisiatif ini dinilai membuka peluang bagi penguatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di desa-desa, yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    OJK akan terus mencermati perkembangan kopdes merah putih secara lebih lanjut.

    Di samping itu, ujar Mahendra, OJK juga siap memberikan dukungan agar pembiayaan atau dukungan fasilitas lainnya dari lembaga jasa keuangan dijalankan secara prudent dengan tata kelola yang baik (good governance).

    Pada Rabu (9/7/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo bertemu untuk mendiskusikan strategi pembiayaan kopdes merah putih.

    Kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Rabu (9/7/2025), Menkeu menyebutkan dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk pembiayaan kopdes merah putih.

    Menkeu menjelaskan apabila suatu unit usaha memiliki aktivitas ekonomi dan keuangan yang realistis serta mampu menghasilkan pendapatan, maka seharusnya dapat mengakses pembiayaan dari bank.

    Namun, bank kerap menghadapi kekhawatiran. Pada desa yang sudah terampil dan memiliki kapasitas baik, kegiatan ekonominya dinilai berkelanjutan. Sebaliknya, pada desa yang belum memiliki kapasitas memadai, timbul kekhawatiran terhadap potensi kredit macet.

    Menkeu pun menyampaikan, dana desa yang mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun dapat berperan sebagai katalis maupun penjamin dalam pengembangan koperasi desa.

    “Sehingga, kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga (kopdes) bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehatian-kehatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” kata Menkeu.

    Adapun peluncuran kopdes merah putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diputuskan untuk diundur menjadi 21 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kopdes merah putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurutnya, sebanyak 103 kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini.

    Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan, sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih siap diluncurkan serentak pada 21 Juli 2025

    Kopdes Merah Putih siap diluncurkan serentak pada 21 Juli 2025

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut bahwa peluncuran program Koperasi Desa Merah Putih akan dilaksanakan pada 21 Juli 2025 mendatang di Klaten, Jawa Tengah.  Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat kordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa(15/7).
    (Anggah/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih Meluncur 21 Juli, Perangkat Desa jadi Dewan Pengawas

    Kopdes Merah Putih Meluncur 21 Juli, Perangkat Desa jadi Dewan Pengawas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan diawasi langsung oleh perangkat desa. 

    Zulhas mengatakan, kepala desa akan menjadi ketua dewan pengawas Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang ada di masing-masing daerah. Hal ini mengingat koperasi-koperasi ini dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.

    “Karena koperasi ini dibentuk oleh pemerintah desa, kepala desa itu sebagai dewas, ketua dewan pengawas,” kata Zulhas ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (15/7/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah akan meluncurkan 80.000 Kopdes/Kelurahan Merah Putih pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Hingga 13 Juli 2025, sebanyak 81.147 Kopdes/Kel Merah Putih telah terbentuk melalui musyawarah desa khusus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebelumnya mengatakan, persiapan peluncuran program Kopdes/Kel Merah Putih ini sudah mendekati final.

    Dia mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Nasional telah menentukan 103 titik percontohan atau mock up yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 103 mock up itu sudah siap diperkenalkan kepada publik serentak secara virtual atau daring.

    “Satgas Nasional telah menentukan 103 titik percontohan yang tersebar di seluruh provinsi, titik-titik ini menjadi model awal penerapan Kopdes/Kel Merah Putih secara utuh,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).

    Budi menjelaskan, 103 percontohan Kopdes/Kel Merah Putih ini tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh beberapa lembaga pembiayaan besar seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Skema pembiayaan dirancang agar koperasi bisa mengakses dana dengan mudah, tetapi tetap menjaga aspek kehati-hatian dan keberlanjutan usahanya. 

    Adapun, pembiayaan bagi Kopdes/Kel Merah Putih akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beleid itu tengah dimatangkan oleh pemerintah dan diharapkan dapat terbit dalam waktu dekat.

    Khusus pembiayaan yang nantinya akan diberikan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Koperasi diwajibkan memiliki usaha riil dan produktif.

    “Yang penting ada usaha yang jelas dan rencana bisnis yang realistis. Kita ingin pastikan setiap dana yang turun bisa berdampak langsung pada masyarakat,” tuturnya.

  • Peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Mundur ke 21 Juli 2025

    Peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Mundur ke 21 Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi menunda tanggal peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi 21 Juli 2025, dari rencana sebelumnya pada 19 Juli 2025. Peluncuran akan dilaksanakan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) batal dilakukan pada 19 Juli 2025 mengingat tanggal tersebut bukan merupakan hari kerja. 

    “Kopdes Merah Putih yang rencananya [diluncurkan] 19 [Juli 2025], tapi itu hari libur, kita jadikan tanggal 21 [Juli 2025]. Alhamdulilah, Pak Presiden sudah bersedia [hadir],” kata Zulhas usai memimpin rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Zulhas mengharapkan, dengan dipindahkannya jadwal peluncuran Kopdes Merah Putih pada hari kerja, para kepala desa dapat hadir mendengarkan arahan dari Kepala Negara, baik secara daring maupun luring.

    “Kita ingin penjelasan Presiden itu bisa diketahui, diikuti, oleh semua pihak,” ujarnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebelumnya mengatakan, persiapan peluncuran program Kopdes Merah Putih ini sudah mendekati final. 

    Dia mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Nasional telah menentukan 103 titik percontohan atau mock up yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 103 mock up itu sudah siap diperkenalkan kepada publik serentak secara virtual atau daring.

    “Satgas Nasional telah menentukan 103 titik percontohan yang tersebar di seluruh provinsi, titik-titik ini menjadi model awal penerapan Kopdes/Kel Merah Putih secara utuh,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).

    Dia menuturkan, 103 percontohan Kopdes Merah Putih ini tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh beberapa lembaga pembiayaan besar seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Skema pembiayaan dirancang agar koperasi bisa mengakses dana dengan mudah tapi tetap menjaga aspek kehati-hatian dan keberlanjutan usahanya. 

    Adapun, pembiayaan bagi Kopdes Merah Putih akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beleid itu tengah dimatangkan oleh pemerintah dan diharapkan dapat terbit dalam waktu dekat.

    Khusus pembiayaan yang nantinya akan diberikan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Koperasi diwajibkan memiliki usaha riil dan produktif.

    “Yang penting ada usaha yang jelas dan rencana bisnis yang realistis. Kita ingin pastikan setiap dana yang turun bisa berdampak langsung pada masyarakat,” tuturnya.

    Adapun, hingga 13 Juli 2025, sebanyak 81.147 Kopdes Merah Putih telah terbentuk melalui musyawarah desa khusus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum.

  • Pekan Depan, Prabowo Resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih se-Indonesia di Klaten Regional 14 Juli 2025

    Pekan Depan, Prabowo Resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih se-Indonesia di Klaten Regional 14 Juli 2025

    Pekan Depan, Prabowo Resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih se-Indonesia di Klaten
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia akan diluncurkan oleh Presiden RI
    Prabowo
    Subianto di
    Klaten
    , Jawa Tengah pada Senin, (21/7/2025).
    Rencananya, acara akan digelar secara luring dan daring (hybrid).
    Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten terpilih untuk peluncuran luring yang dihadiri langsung oleh Prabowo.
    Sebanyak 8.523 kepala desa atau pengelola koperasi desa/kelurahan merah putih di Jawa Tengah dijadwalkan hadir di lokasi bersama 35 Bupati/Walikota. Lalu, puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia mengikuti acara secara daring di daerahnya.
    Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi usai rapat koordinasi dan meninjau kesiapan lokasi peluncuran
    koperasi merah putih
    di Klaten pada Minggu, (13/7/2025).
    “Ada estimasi tanggal 21 Juli 2025 akan diresmikan oleh Presiden, sehingga Pemprov sudah menyiapkan,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Dalam sepekan ke depan, koordinasi akan ditingkatkan antara Satgas KDMP Provinsi dan Kabupaten Klaten, pihak penyelenggara, serta TNI-Polri. Rencananya, sebelum dilakukan acara peluncuran akan dilakukan gladi terlebih dahulu.
    Luthfi mengeklaim, perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah paling progresif dibandingkan daerah lain.
    Sebanyak 8.523 koperasi yang akan diluncurkan telah berbadan hukum. Hal itu menjadikan Jawa Tengah provinsi pertama yang KDMP-nya sudah 100 persen berbadan hukum.
    Menurut Luthfi, ribuan KDMP yang tersebar di 35 kabupaten/kota itu mampu menyerap sebanyak 68.184 tenaga kerja.
    “Provinsi yang 100 persen itu Jawa Tengah. Harapannya dengan adanya KDMP, kita bisa melakukan penetrasi terkait dengan bahan pokok, karena basisnya adalah desa,” lanjutnya.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan mulanya peluncuran dijadwalkan pada Sabtu, 19 Juli 2025. Namun dengan mempertimbangkan berbagai hal, peluncuran diundur pada Senin, 21 Juli 2025.
    “Biar hari kerja, kalau hari kerja kan Bupati dan kepala desa siap semua, tidak ada alasan tidak hadir,” ujar Zulhas.
    Dia memprediksi 10.000 orang akan menghadiri lokasi peluncuran KMDP. Untuk itu, ia mengimbau kesiapan penyelenggara.
    Zulhas memaparkan, saat ini sudah ada 81.000 musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk pendirian KDMP se-Indonesia.
    Sekitar 78.000 sudah berbadan hukum dan ia yakin dalam waktu sepekan dapat mencapai 80.000 KDMP berbadan hukum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PM: Ratas dengan Presiden bahas bansos hingga Sekolah Rakyat

    Menko PM: Ratas dengan Presiden bahas bansos hingga Sekolah Rakyat

    Ratas yang diselenggarakan di sela-sela lawatan Presiden di luar negeri tersebut juga membahas judi daring atau judol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (12/7) membahas banyak hal, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga Sekolah Rakyat.

    “Banyak. (Kemenko) PM itu mulai dari bansos, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, tentang Koperasi Desa, tentang Sekolah Rakyat. Banyak kita,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain itu, imbuh dia, ratas yang diselenggarakan di sela-sela lawatan Presiden di luar negeri tersebut juga membahas judi daring atau judol. Ia menyebut pemerintah tengah membahas solusi terbaik untuk persoalan itu.

    “Soal judol kita diskusikan, kita carikan solusi-solusi, termasuk sanksi,” ucapnya.

    Lebih lanjut Cak Imin menuturkan, Presiden dalam ratas tersebut meminta tujuh menteri koordinator di Kabinet Merah Putih untuk melaporkan seluruh perkembangan pekerjaan di masing-masing bidang.

    “Presiden lebih menekankan selama di luar negeri, para menteri diminta bekerja serius,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin ratas yang diikuti oleh tujuh menko dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di sela-sela lawatan di Brussels, Belgia.

    Dalam rapat terbatas melalui video konferensi itu, Presiden menerima laporan sejumlah menterinya mengenai perkembangan pelaksanaan program prioritas pemerintah, di antaranya Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.

    “Dalam ratas yang dilakukan pada pukul 17:00 WIB ini, Presiden Prabowo membahas berbagai hal terkait dengan bidang koordinasi masing-masing menteri, antara lain: komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (12/7).

    Seskab Teddy, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan luar negerinya di Brussels, turut mengikuti sesi rapat terbatas tersebut.

    Tujuh menko yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden, yaitu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.