PIKIRAN RAKYAT – Terdapat 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025. Dalam periode tersebut, tercatat penerima manfaat mencapai 5.566.648 orang.
Hal tersebut tercatat dalam hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga yang digelar di Ruang Rapat Utama Kemenko Bidang Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan, target program MBG adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Anggaran yang sudah dialokasikan mencapai Rp 121 triliun hingga Desember 2025.
Penyelesaian Peraturan Presiden tentang MBG dikatakannya akan dipercepat untuk membenahi tata kelola program.
“Jelas arahan dari Bapak Presiden, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, kami disuruh percepat agar semakin banyak, semakin cepat, anak-anak kita yang menikmati MBG yang sangat diperlukan mereka untuk pertumbuhan atau gizi yang baik. Perpres mudah-mudahan minggu ini selesai,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan program MBG untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.
Pada kesempatan terpisah, Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, mengatakan, jumlah SPPG akan terus bertambah dalam beberapa bulan kedepan. Pada Agustus nanti, ditargetkan ada 7.000 SPPG.
“Jumlah SPPG ini akan bertambah di bulan Juli dan Agustus. Di bulan Agustus, kami menargetkan penambahan jumlah SPPG sejumlah 7.000 SPPG dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit SPPG di seluruh Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, BGN mencatat sebanyak 72.521 orang telah bekerja dalam pelaksanaan operasional MBG di SPPG. Tak menutup kemungkinan bakal ada 1,5 juta tenaga kerja bakal terserap dari Program MBG.
“Jadi, sampai 22 Juni 2025, BGN telah menyerap tenaga kerja dengan total 72.521 orang. Sampai nanti 32.000 (SPPG) terpenuhi, akan ada setidaknya 1,5 juta lapangan pekerjaan dari program ini,” ucap Redy.
Wakil Menteri Agama, Romo R. Muhammad Syafi’i, mengatakan, pesantren telah berkontribusi aktif dalam mendukung program MBG, khususnya dalam pengelolaan dapur. Tetapi, hingga saat ini belum ada nota kesepahaman dengan BGN.
“BGN tidak bisa berjalan sendiri, harus melibatkan banyak pihak dalam artian kerja sama yang resmi dengan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama dengan MBG sampai saat ini belum ada membuat MoU,” katanya.
Syafi’i menekankan pentingnya kerja sama resmi antara BGN dan Kementerian Agama agar pelaksanaan MBG di lingkungan madrasah dan pesantren lebih terkoordinasi.
“Kalau kita mau lihat di lapangan, sudah banyak istimewanya pesantren-pesantren yang dapurnya itu sudah kemudian di-up menjadi dapur MBG. Semuanya harus terlibat dan berperan serta menyukseskan program MBG ini,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, memberikan beberapa catatan terhadap MBG berdasarkan hasil reses di beberapa sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. MBG dinilainya masih harus melakukan pendataan sesuai kebutuhan sekolah, utamanya kebutuhan latar belakang sosial-ekonomi siswa dan jumlah pendataannya.
Ledia mengatakan, ada sejumlah sekolah yang sebagian besar siswanya dari kalangan tidak mampu atau hampir semuanya tidak mampu. Ada siswa yang sulit untuk sarapan, tidak punya bekal, dan lain sebagainya. Maka sekolah ini seharusnya menjadi prioritas utama. Sementara ada sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu sehingga tidak begitu memerlukan program MBG.
“Mengingat pelaksanaan program ini membutuhkan dana sangat besar dan saat ini bahkan belum bisa menjangkau semua sekolah di seluruh Indonesia, maka diperlukan pendataan yang lebih jelas agar diperoleh informasi akurat mana-mana sekolah yang harus diprioritaskan menerima program MBG ini,” katanya.***
