Tag: Zulkifli Hasan

  • Harga Beras Naik, Pemerintah Minta Bulog Segera Operasi Pasar

    Harga Beras Naik, Pemerintah Minta Bulog Segera Operasi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong Perum Bulog mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen yang mulai bergerak naik.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, Indonesia tengah memasuki panen gadu sehingga produksi tidak sebesar pada saat panen raya.

    “Sekarang [panen] gadu, jadi kebutuhan [beras] lebih banyak, produksinya lebih kecil, maka harganya agak naik,” ungkap Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Untuk mengantisipasi melonjaknya harga beras di tingkat konsumen, pemerintah lantas meminta Bulog untuk mempercepat operasi pasar.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pemerintah telah menugaskan BUMN Pangan itu untuk menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun.

    Dia memastikan proses penyaluran dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan dipasarkan dalam bentuk beras SPHP.

    “Sudah ada 1,3 juta [ton] guyur ke pasar tapi dengan pengawasan yang ketat. Harus betul-betul itu SPHP bisa dipasarkan dalam bentuk SPHP, enggak dicampur-campur,” tuturnya.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan program SPHP selama periode Juli – Desember 2025. 

    Penugasan itu tercantum dalam Surat Kepala Bapanas No.173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025. Penyaluran ditargetkan sebanyak 1,31 juta ton beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah di Indonesia.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, pelaksanaan SPHP berjalan seiring dengan dilaksanakannya program bantuan pangan beras. 

    “SPHP dan bantuan pangan menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil,” kata Suyamto dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

  • Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 

    Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pengusaha atau perusahaan yang mencampur/mengoplos beras dan menjualnya tidak sesuai mutu diberi tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat sudah melakukan penipuan terhadap masyarakat.

    “Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas,” kata Zulhas di Jakarta, Jumat.

    Disampaikannya, pihaknya sudah melakukan rapat dengan kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang meminta segera menyelesaikan penyimpangan dalam penjualan beras.

    “Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja,” katanya lagi

    Zulhas menyampaikan saat ini sudah ada 14 perusahaan yang diperiksa terkait kasus beras oplosan, serta mengingatkan pengusaha yang masih berniat melakukan hal serupa untuk menjual beras sesuai kualitas.

    Selain itu disampaikan Zulhas, pemerintah memutuskan untuk tidak menarik peredaran beras oplosan dari pasar.

    “Enggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong,” katanya lagi.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut pengusaha yang mengoplos beras merupakan pengkhianat rakyat karena mereka telah menipu masyarakat dengan menjual beras label premium dengan beras biasa, dan diyakini aksi mereka itu merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahunnya.

    Di hadapan para kepala daerah, kepala desa dan jajaran pejabat pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas dan menindak para pengoplos beras, yang disebut oleh Presiden, pengusaha yang serakah.

    “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima! Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Sumber : Antara

  • Klasifikasi Beras Premium dan Medium Akan Dihapus, Ini Gantinya

    Klasifikasi Beras Premium dan Medium Akan Dihapus, Ini Gantinya

    Jakarta, Beritasatu.com – Maraknya praktik manipulasi dan pengoplosan beras di pasaran mendorong pemerintah untuk berencana menetapkan dua jenis klasifikasi beras berdasarkan kualitas. Langkah ini diambil untuk menekan penyimpangan tata niaga oleh oknum pengusaha yang menjual beras dengan mutu tidak sesuai namun berharga tinggi.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, temuan dari Kementerian Pertanian hingga Satgas Pangan menunjukkan adanya manipulasi kualitas beras yang meresahkan masyarakat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga ketersediaan beras karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

    “Maka ke depan tidak ada lagi klasifikasi beras premium atau medium. Beras cukup disebut beras dan satu lagi adalah beras khusus,” ujar Zulhas seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (25/7/2025).

    Ia menjelaskan, beras biasa merupakan produk yang dipasok oleh petani lokal dan mendapat subsidi dari pemerintah, baik dalam bentuk pupuk maupun sistem irigasi. Sementara beras khusus adalah jenis tertentu yang mendapat sertifikasi pemerintah, seperti beras basmati, ketan, atau japonica.

    “Bukan lagi premium atau medium, karena berasnya sebenarnya itu-itu juga. Beras khusus ini dibedakan berdasarkan jenisnya,” tambah Zulhas.

    Ia mencontohkan, perbedaan beras ini seperti halnya daging sapi, yang terdiri dari jenis biasa dan wagyu. Selama ini, perbedaan harga beras yang signifikan, dari Rp 12.500 hingga Rp 18.000 per kilogram dan tidak mencerminkan perbedaan kualitas, melainkan lebih kepada kemasan dan labelnya.

    “Banyak dijual dalam kemasan bagus dan mengkilap, padahal isinya tidak sesuai. Ini yang tidak boleh lagi terjadi,” tegas Zulhas.

    Sebelumnya, Satgas Pangan menemukan indikasi pengoplosan beras oleh sejumlah oknum produsen. Dalam investigasinya, mereka mendapati bahwa pengusaha mencampur beras dengan memanfaatkan teknologi mesin modern maupun cara manual.

    Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol Helfi Assegaf menjelaskan bahwa modus operandi pengoplosan dengan mesin modern dilakukan dengan pengaturan tingkat pecahan beras secara sengaja.

    “Teknologinya sudah by setting. Kalau mau bikin pecahan 15%, tinggal tekan tombol angka 1 dan 5. Artinya, niat jahatnya sudah ada dari awal,” jelas Helfi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (24/7/2025).

    Ia menegaskan, para pelaku tidak bisa beralasan tidak tahu karena konfigurasi mesin menunjukkan niat yang disengaja.

    “Jadi tidak bisa berkilah, saya tidak mengerti, karena hasil akhir beras tergantung dari apa yang mereka atur di mesin,” ungkapnya.

    Selain itu, dalam modus manual, pengusaha telah lebih dahulu memesan kemasan plastik sesuai dengan komposisi yang diinginkan, meskipun isi sebenarnya tidak sesuai dengan label kemasan.

    “Mereka menulis premium di kemasan, tetapi isinya campuran dari berbagai jenis beras. Sejak awal, niatnya sudah jelas,” kata Helfi.

    Pemerintah kini bersiap menerapkan klasifikasi baru untuk memutus rantai manipulasi tersebut dan menjaga keadilan bagi konsumen serta petani.

  • Heboh Kasus Beras Oplosan dan Takaran Curang, Konsumen Teriak

    Heboh Kasus Beras Oplosan dan Takaran Curang, Konsumen Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus beras oplosan yang kini tengah diselidiki pemerintah dan Satgas Pangan ternyata menyulut kemarahan konsumen. Sejumlah pembeli mengaku merasa ditipu setelah mengetahui beras berlabel “premium” yang mereka beli, ternyata tidak sesuai mutu dan takaran dalam kemasan.

    Salah satu konsumen, Ety, mengaku kecewa berat setelah mengetahui kualitas dan isi beras yang ia beli selama ini tak sesuai label. Ia mengaku selama ini rutin membeli merek Sania dan Setra Ramos kemasan 5 kilogram (kg).

    “Iya pasti merasa dirugikan sekali. Selama ini beli beras Sania atau Setra Ramos itu 5 kg, nggak taunya nggak sampai 5 kg dan ternyata dioplos berasnya. Pasti, saya merasa ditipu,” kata Ety kepada CNBC Indonesia, Jumat (25/7/2025).

    Meski pemerintah menyatakan tak akan menarik beras bermasalah itu dari peredaran, Ety menilai hal itu tak jadi soal selama harga produk disesuaikan dengan kualitasnya.

    “Kalau kata pemerintah sudah nggak bisa ditarik dari peredaran, ya sudah nggak apa-apa, asal harganya benar-benar diturunin. Tapi kenyataannya, berasnya belum diturunin. Kemarin ke salah satu swalayan masih sama harganya. Saya kemarin mau beli masih Rp74.500 kok,” ungkapnya.

    Konsumen lain, Rina, juga mengaku kesal karena merasa tertipu dengan maraknya beras oplosan tak sesuai mutu. Ia bahkan menyebut beras yang dibelinya mudah basi setelah dimasak.

    “Ya saya kesal sama itu… karena yang bikin kesalnya itu di saat harga beras mahal gini, tapi isinya dikurangi. Oh tentu saya merasa ditipu. Kalau memang isinya nggak sesuai, harusnya harganya berkurang. Ini saya beli harga premium tapi berasnya jelek. Jadi gampang basi saya masak nasi, bau,” keluhnya.

    Foto: Beras premium di beberapa minimarket tampak langka di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)
    Beras premium di beberapa minimarket tampak langka di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

    Meski begitu, Rina sebenarnya tak mempermasalahkan praktik pencampuran beras selama dilakukan secara wajar dan tidak merugikan konsumen.

    “Kalau emang beras dioplos ya nggak apa-apa sebenarnya, asal masih bagus isinya, kualitasnya masih sama, dan yang utama layak dimakan dan harganya murah, ya oke-oke aja,” kata dia.

    Konsumen lainnya, Cika, juga merasakan hal serupa. Ia kecewa karena ternyata harga premium yang dibayar tidak sebanding dengan mutu produk yang diterima.

    “Merasa dibohongi. Nggak tahunya yang saya beli harganya aja premium, tapi kualitasnya sama kayak beras murah. Sangat dirugikan ya,” ujar Cika.

    Ia berharap pemerintah tidak hanya menegur produsen, tetapi juga memberi sanksi tegas dan mengembalikan kepercayaan konsumen.

    “Harapannya pemerintah bisa tindak tegas oknum pelaku dan menyesuaikan beras dengan mutu keasliannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Ia meminta agar produsen yang ketahuan menjual beras tak sesuai mutu dan label segera menyesuaikan harga produknya.

    “Segera! Jangan main-main. Turunkan harga yang macam-macam itu,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Menurut Zulhas, langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari perintah Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar praktik curang di sektor perberasan segera diberantas.

    “Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas,” ujarnya.

    Zulhas menyebut setidaknya sudah ada 14 perusahaan yang diperiksa aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan Satgas Pangan.

    “Kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja,” tegas Zulhas.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menko Zulhas Perintahkan Produsen Turunkan Harga Beras Oplosan

    Menko Zulhas Perintahkan Produsen Turunkan Harga Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memerintahkan semua produsen beras yang diduga mengoplos beras premium untuk segera menurunkan harga sesuai dengan kualitas yang diproduksinya.

    “Jadi pesannya jelas. Segera, jangan main-main, turunkan harga yang macam-macam itu,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas produsen beras yang melakukan pelanggaran.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, saat ini pihak berwenang telah memeriksa sekitar 14 perusahaan terkait dugaan beras premium oplosan.

    “Banyak itu [yang diperiksa]. Sudah ada 14 perusahaan,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi kejadian serupa kembali terulang, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah akan menghapus jenis beras premium dan medium. Nantinya, beras yang beredar di konsumen hanya ada dua jenis yakni beras umum dan beras khusus.

    Seiring adanya rencana tersebut, Zulhas menyebut pemerintah akan merombak sejumlah peraturan terkait perberasan, seperti dari sisi harga, mutu, hingga kualitas yang nantinya dapat dijual di konsumen.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengharapkan perubahan regulasi itu dapat dilakukan secepatnya. 

    “Kita ingin cepat lah. Tadi sudah lihat kan, nyatanya berasnya premium, isinya enggak premium,” ujar Arief.

    Meski belum dapat menjelaskan lebih detail terkait perubahan-perubahan yang bakal tercantum dalam regulasi baru, Arief memastikan bahwa nantinya, pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Kemudian, kata dia, kadar air beras tetap dipertahankan maksimal 14% agar tidak rentan patah.

    “Nanti akan dirapatkan, [termasuk] harganya nanti [disampaikan] setelah dirapatkan,” tegasnya.

  • Zulhas Sebut 14 Perusahaan Sudah Diperiksa Terkait Kasus Beras Oplosan

    Zulhas Sebut 14 Perusahaan Sudah Diperiksa Terkait Kasus Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap, setidaknya sudah ada 14 perusahaan yang diperiksa terkait kasus dugaan beras premium oplosan.

    Hal tersebut diungkapkan Zulhas, sapaannya, usai menggelar rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    “Banyak, sudah ada 14 perusahaan,” ungkap Zulhas.

    Menindaklanjuti temuan ini, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas produsen beras yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pemerintah juga telah mendesak produsen yang diduga mengoplos beras, untuk segera menurunkan harga sesuai dengan kualitas yang diproduksi.

    “Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi kejadian serupa kembali terulang, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah akan menghapus jenis beras premium dan medium. Nantinya, beras yang beredar di konsumen hanya ada dua jenis yakni beras umum dan beras khusus.

    Seiring adanya rencana tersebut, pemerintah akan merombak sejumlah peraturan terkait perberasan, seperti dari sisi harga, mutu, hingga kualitas yang nantinya dapat dijual di konsumen.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengharapkan perubahan regulasi itu bisa dapat dilakukan secepatnya. 

    “Kita ingin cepat lah. Tadi udah lihat kan, nyatanya berasnya premium, isinya enggak premium,” ujar Arief.

    Meski belum dapat menjelaskan lebih detail terkait perubahan-perubahan yang bakal tercantum dalam regulasi baru, Arief memastikan bahwa nantinya, pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET).

    Kemudian, kata dia, kadar air beras tetap dipertahankan maksimal 14% agar tidak rentan patah.

    “Nanti akan dirapatkan, [termasuk] harganya nanti [disampaikan] setelah dirapatkan,” tegasnya.

  • Marak Beras Oplosan, Pemerintah Hanya Akan Izinkan 2 Jenis Beras

    Marak Beras Oplosan, Pemerintah Hanya Akan Izinkan 2 Jenis Beras

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana hanya mengizinkan dua jenis beras yang boleh diperjualbelikan di pasaran, menyusul maraknya praktik manipulasi dan pengoplosan beras yang meresahkan masyarakat.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rencana ini muncul akibat banyaknya temuan dari Kementerian Pertanian hingga Satgas Pangan mengenai penyalahgunaan tata niaga beras yang tidak sesuai mutu.

    “Beras nanti kita akan buat tidak lagi premium atau medium (klasifikasinya), beras ya beras saja. Ada beras dan satu lagi namanya yaitu beras khusus,” ujar Zulkifli Hasan seusai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, Jumat (25/7/2025).

    Menurut Zulhas, jenis pertama adalah beras umum, yakni produk dari petani lokal yang mendapat subsidi pemerintah, termasuk subsidi pupuk dan irigasi. Jenis kedua adalah beras khusus, yakni beras yang memiliki sertifikasi dari pemerintah seperti beras basmati, ketan, atau japonica.

    “Beras khusus itu yang diberikan sertifikasi oleh pemerintah semisal basmati, beras ketan, atau japonica. Bukan premium atau medium karena berasnya itu-itu saja. Beras khusus ini berdasarkan jenisnya,” ujarnya.

    Ia menambahkan, perbedaan harga yang mencolok antara beras premium dan medium saat ini sering kali hanya karena kemasan, bukan mutu isinya.

    Sementara itu, Satgas Pangan menemukan modus pengoplosan beras yang dilakukan sejumlah oknum pengusaha. Mereka memanfaatkan teknologi mesin modern hingga metode manual untuk mencampur beras dan mengatur kualitas pecahan sesuai keinginan pasar.

    Kasatgas Pangan, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menjelaskan teknologi modern memungkinkan pengaturan kualitas beras hanya dengan menekan tombol tertentu.

    “Yang teknologinya modern itu memang by setting. Apabila beras ini saya bikin pecahan 15%, tinggal ditekan tombol angka 1 dan 5. Artinya niat jahatnya sudah terlihat di situ,” ungkap Helfi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (24/7/2025).

  • `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`

    `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`

    Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Prabowo: `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas dukungannya terhadap pemerintah, dan karena telah menunjukkan keberpihakannya terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    “Saudara-saudara sekalian, terima kasih pernyataan sikap dari PKB. PKB jelas warnanya sekarang, PKB berada di pihak Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin semua ketua umum partai di sini (demikian, red.). Saya yakin (partai-partai, red.) tergerak oleh fatwanya Ketua Dewan Syuro PKB, dan saya percaya rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi, rakyat Indonesia tidak boleh dianggap bodoh, rakyat Indonesia merasakan yang benar itu benar, yang salah itu salah,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

    Pernyataan Presiden Prabowo itu merujuk kepada pidato politik Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, yang keduanya disampaikan dalam acara yang sama.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga berterima kasih atas pidato politik yang disampaikan oleh KH Ma’ruf Amin dan Muhaimin, karena keduanya memberikan optimisme dan memperkuat keyakinan terhadap masa depan Indonesia yang cerah.

    “Jadi, Ketua Dewan Syuro, Ketua Umum PKB, terima kasih. Saya di sini benar-benar yakin kalau masa depan Indonesia cerah, baik, tetapi memang tadi disinggung-singgung kuncinya adalah kita harus rukun, kita harus kerja sama, kita harus menegakkan dan menjalankan apa yang menjadi jiwa dan nafas NU (Nahdlatul Ulama) dan PKB, menjalankan rahmatan lil alamin, berbakti, bermanfaat, untuk semua, ini kuncinya,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo kemudian juga memuji sikap PKB yang selepas Pilpres 2024 memutuskan bergabung pada koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Dalam masa Pilpres 2024, PKB berada di kubu oposisi bersama PKS dan NasDem. Muhaimin, yang merupakan calon wakil presiden saat Pilpres, berpasangan dengan Anies Baswedan, dan bersaing dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    “Partai-partai kita bersaing, karena nanti pemilu, pilkada, pilpres bersaing, ndak ada masalah. Selesai bersaing, rukun, kerja sama, karena kita mau mengabdikan (diri kepada) rakyat kok, enggak ada masalah. Dalam koalisi, (dan) di luar koalisi kita butuh pengawas, kita butuh koreksi, tetapi kita mau koreksi benar-benar, dari wakil rakyat juga jangan orang mengangkat dirinya sendiri habis itu dia atur-atur kita, enak aja ya Gus? Enggak keringet, nggak berdarah-darah, omon-omon, komentar itu,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam acara Harlah Ke-27 PKB, hampir seluruh ketua umum partai politik hadir, dan beberapa partai diwakili oleh jajaran petingginya. Deretan pemimpin partai politik yang hadir, selain Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, Plt. Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum. Sementara itu, ada pula Ketua DPR Puan Maharani, yang merupakan salah satu petinggi PDI Perjuangan.

    Sumber : Antara

  • Pemanfaatan teknologi canggih kunci ketahanan pangan

    Pemanfaatan teknologi canggih kunci ketahanan pangan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas ditemui usai menghadiri acara Green Impact Festival di Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Menko: Pemanfaatan teknologi canggih kunci ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, sensor cuaca dan sistem irigasi otomatis dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Menurut Zulkifli yang akrab disapa Zulhas itu, penggunaan teknologi modern merupakan sebuah investasi untuk jangka panjang, yang nantinya dapat mendukung program prioritas swasembada pangan.

    “Memang kita mengatakan teknologi itu mahal, tapi sebetulnya tidak. Karena teknologi itu adalah investasi,” kata Zulhas di Jakarta, Kamis.

    Ia mencontohkan, China secara masif telah menggunakan teknologi modern untuk membangun sistem cadangan pangan nasional, seperti memperluas lahan pertanian dengan smart farming atau sistem pertanian yang mengintegrasikan teknologi digital dan otomatisasi. Selain itu, China juga telah lebih dulu memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memprediksi cuaca, dan olah tanah.

    Dengan bantuan teknologi, hasil panen jadi lebih banyak. Contohnya di China, penggunaan teknologi tanam bisa menghasilkan 10 ton padi per hektare (ha), sementara tanpa teknologi hanya sekitar 5 ton. Hal yang sama juga dilakukan oleh Brasil dalam memproduksi gula. Negara tersebut menggunakan teknologi untuk pembibitan, sehingga mampu panen hingga 7-10 tahun.

    “Sekali lagi karena teknologi,” ujar dia. 

    Zulhas mengatakan Indonesia sedang berupaya untuk lepas dari ketergantungan impor pangan. Oleh karena itu, secara bertahap pertanian di Indonesia mulai menggunakan teknologi seperti penggunaan drone untuk pupuk dan combine harvester untuk menanam padi.

    “Memang masih jauh, tapi kita juga mulai mengembangkan ‘smart green house’, yang dapat mengatur suhu, kelembaban, penyiraman otomatis,” kata Zulhas.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah siapkan 80 ribu KDMP bangun solar panel agar mandiri energi

    Pemerintah siapkan 80 ribu KDMP bangun solar panel agar mandiri energi

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam acara Green Impact Festival di Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Pemerintah siapkan 80 ribu KDMP bangun solar panel agar mandiri energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 14:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan mempersiapkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk pembangunan sarana energi baru terbarukan (EBT) berupa solar panel agar mandiri energi. 

    Zulkifli yang biasa disapa Zulhas itu di Jakarta, Kamis (24/7), mengatakan koperasi desa nantinya tidak hanya sebagai fasilitas simpan-pinjam, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang berada di desa, termasuk mempersiapkan EBT.

    “Sedang kita kaji, di 80 ribu desa yang nanti kita akan bangun 1-1,5 hektare solar panel, berbasis desa, kecamatan dan kabupaten. Jadi punya energi yang mandiri,” kata Zulhas dalam acara Green Impact Festival.

    Ia mengatakan setiap tahun negara memberikan subsidi listrik sebesar 25 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp399,37 triliun (kurs 1 dolar AS setara Rp15.975).

    Untuk membangun solar panel membutuhkan modal sebesar Rp100 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp1,57 kuadriliun. Namun, menurut dia, hal tersebut akan menguntungkan di tahun kelima, karena Indonesia tak perlu memberikan subsidi listrik di desa-desa.

    “Memang diperlukan kira-kira 100 miliar dolar AS, sudah dihitung. Artinya kalau 100 miliar dolar AS, 4 tahun subsidi. Itu sudah bisa bayar, berarti kita tahun kelima dan tahun keenam nggak perlu subsidi lagi,” katanya. 

    Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dengan adanya solar panel di tiap desa, kecamatan dan kabupaten, maka tidak lagi membutuhkan transmisi yang panjang seperti PLN. Menurutnya, hal ini akan lebih efisien.

    “Yang diperlukan tentu nanti baterai penyimpanan. Jadi sekali lagi yang terakhir, ini potensi yang luar biasa,” ujar Zulhas.

    Sumber : Antara