Tag: Zulkifli Hasan

  • Beras Oplosan di Ritel Modern Turun Harga Jadi Segini

    Beras Oplosan di Ritel Modern Turun Harga Jadi Segini

    Jakarta

    Harga beras premium di ritel modern turun. Penurunan harga ini buntut dari kasus beras oplosan yang tengah diusut pemerintah.

    Berdasarkan pantauan detikcom, Sabtu (26/7/2025), Alfamidi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, harga beras kemasan 5 kilogram (kg) turun Rp 1.000/5 kg, dari Rp 74.500/5 kg menjadi Rp 73.500/5 kg. Penjaga menyebut penurunan telah dilakukan sejak awal pekan ini.

    “Turun sejak beberapa hari ini, awal minggu ini turun Rp 1.000 semua,” kata penjaga Alfamidi tersebut kepada detikcom.

    Namun beras yang dijual hanya dua merek yakni Raja dan Topi Koki. Petugas Alfamidi itu menyebut, sejumlah merek beras telah ditarik oleh distributor sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebutkan salah satunya juga merek Sania hingga Beras Sentra Ramos sudah beberapa hari tidak datang.

    “Tinggal yang di rak itu aja, ditarik-tarikin dari kemarin. Iya (Sania) Sentra Ramos itu udah nggak ada stoknya. Nggak tahu datang lagi kapan,” ungkapnya.

    Kemudian, harga beras di Alfamart kawasan Ciater juga demikian, turun Rp 1.0000/kg. Meski di display harga masih tertera Rp 74.500/5 kg, namun petugas menyebut pada sistem telah turun Rp 73.500/5 kg.

    “Sudah turun di sistem Rp 73.500/ 5 kg,” ucap petugas Alfamart itu.

    Seperti ritel sebelumnya, pilihan merek beras yang dijual sedikit. Saat ini hanya ada merek Raja, Raja Platinum, dan Topi Koki. Petugas Alfamart tersebut mengatakan merek-merek lainnya sepertinya tidak akan datang lagi.

    “Iya tinggal merek itu aja, yang lain (merek lain) nggak bakalan datang lagi. Di gudang juga sudah tinggal ini aja (di rak),” ucapnya.

    Beras Oplosan Tidak Ditarik

    Sebelumnya, pemerintah meminta agar beras yang beredar di ritel tidak ditarik. Pemerintah hanya meminta produsen menurunkan harga jualnya ke ritel sebagai efek jera melakukan pelanggaran mutu, kualitas atau mengoplos beras.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.

    “Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    (ada/ara)

  • Beras Oplosan di Ritel Modern Turun Harga Jadi Segini

    Beras Oplosan di Ritel Modern Mulai Ditarik

    Jakarta

    Heboh beras oplosan beredar di ritel modern. Beras sejumlah merek di ritel-ritel modern pun hilang dari rak.

    Berdasarkan pantauan detikcom di sejumlah ritel modern di kawasan Ciputat hingga Pamulang Tangerang Selatan, Sabtu (26/7/2025), rak khusus beras minim pilihan. Seperti di Alfamidi kawasan Serua, Ciputat, beras yang dijual hanya dua merek yakni Raja dan Topi Koki.

    Penjaga Alfamidi itu menyebut, sejumlah merek beras telah ditarik oleh distributor sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebutkan salah satunya juga merek Sania hingga Beras Sentra Ramos sudah beberapa hari tidak datang.

    “Tinggal yang di rak itu aja, ditarik-tarikin dari kemarin. Iya (Sania) Sentra Ramos itu udah nggak ada stoknya. Nggak tahu datang lagi kapan,” kata petugas yang enggan menyebutkan namanya kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Kemudian, beras di Alfamart kawasan Ciater juga demikian. Stok beras yang dijual hanya merek Raja, Raja Platinum, dan Topi Koki. Petugas Alfamart tersebut mengatakan merek-merek lainnya sepertinya tidak akan datang lagi.

    “Iya tinggal merek itu aja, yang lain (merek lain) nggak bakalan datang lagi. Di gudang juga sudah tinggal ini aja (di rak),” ucapnya.

    Sementara di ritel Indomaret di kasawasn Ciater, juga demikian. Namun yang berbeda merek yang hilangnya. Di Indomaret tersebut hanya terdapat beras merek Indomaret yakni Beras Pandan Wangi produksi PB Sidang Asih dan Beras Premium produksi PT Unifood Candi Indonesia.

    “Merek lainnya dari kemarin ditarikin, jadi tinggal yang ada sekarang aja. Kurang tahu kapan yang lain datang, sudah ditarikin soalnya,” ucap petugas Indomaret tersebut.

    Pemerintah Minta Beras Oplosan Tak Ditarik

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan/Foto: Aulia Damayanti/detikcom

    Padahal, pemerintah meminta agar beras yang beredar di ritel tidak ditarik. Pemerintah hanya meminta produsen menurunkan harga jualnya ke ritel sebagai efek jera melakukan pelanggaran mutu, kualitas atau mengoplos beras.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas itupun memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.

    “Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Dikutip dari detikNews, Bareskrim Polrimemang telah melakukan penyelidikan terhadap beras oplosan yang beredar di pasaran. Sebanyak 201 ton beras disita sebagai bahan penyelidikan.

    Hasilnya, terdapat merek dari tiga produsen yang disebut telah melanggar aturan, yaitu PT Padi Indonesia Maju (PIM) dengan merek Sania; PT Food Station (FS) dengan merek Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, dan Sentra Ramos Pulen; serta Toko Sentra Raya (SY) dengan merek Jelita dan Anak Kembar.l

    Meski telah naik ke penyidikan, saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu. Namun Helfi tak menutup kemungkinan bakal menjerat individu maupun korporasi jika terbukti melakukan pelanggaran.

    Pelaku pengoplos beras terancam Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Untung-rugi Jenis Beras Premium dan Medium Dihapus

    Untung-rugi Jenis Beras Premium dan Medium Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membuka wacana penghapusan jenis beras premium dan medium imbas temuan kasus oplosan yang merugikan masyarakat.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, nantinya beras yang beredar di konsumen hanya ada dua jenis yakni beras umum dan beras khusus.

    “Jadi cuma ada dua, satu beras, satu lagi beras khusus,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Zulhas menjelaskan, beras khusus merupakan jenis beras yang berbeda dengan beras umum dan diberikan izin oleh pemerintah. Beras khusus ini, di antaranya beras Japonica, beras basmati, dan beras ketan.

    Dia mengharapkan adanya kebijakan ini dapat menghilangkan praktik-praktik kecurangan beras di Tanah Air. Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan kepada semua pihak agar tidak bermain-main dengan beras, apalagi mengambil manfaat besar demi kepentingan satu pihak.

    “Tidak ada lagi premium dan medium ya beras, [hanya] ada beras,” tegasnya.

    Seiring adanya keputusan tersebut, pemerintah dalam waktu dekat akan merombak seluruh aturan yang berkaitan dengan jenis beras premium dan medium, termasuk harga dan kualitas yang nantinya dapat dijual kepada konsumen.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengharapkan perubahan regulasi itu bisa dapat dilakukan secepatnya. 

    “Kita ingin cepat lah. Tadi sudah lihat kan, nyatanya berasnya premium, isinya enggak premium,” ujar Arief.

    Dampak Penghapusan Jenis Beras Premium dan Medium

    Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah untuk tidak gegabah menghapus beras premium dan medium di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

    Pengamat dari CORE Indonesia Eliza Mardian menyampaikan, menghilangkan jenis beras premium dan medium bukanlah solusi yang tepat mengingat segmentasi konsumen dibutuhkan agar pemerintah dapat melakukan intervensi untuk melindungi masyarakat menengah bawah.

    “Yang seharusnya dilakukan itu dihilangkan HET beras premium,” kata Eliza kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).

    Eliza menuturkan, konsumen beras premium merupakan kalangan masyarakat atas yang tidak mengalami masalah jika harga beras mengalami kenaikan.

    Kalangan masyarakat atas, lanjut dia, bahkan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengganti sumber pangan. Untuk itu, kata dia, pemerintah tidak perlu repot mengatur HET untuk beras premium.

    Dia mengatakan, fungsi dari HET sejatinya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang perlu dijaga daya belinya adalah kelompok menengah ke bawah. 

    “Beras medium dan HET ini harus wajib ada untuk melindungi konsumen masyarakat bawah. Kalangan atas yang pengeluarannya lebih banyak untuk non makanan, tidak akan terguncang kalau harga beras premium naik,” tuturnya.

    Dalam hal beras medium telah melampaui HET, kata dia, menjadi tugas pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga di pasar.

    Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyambut baik rencana pemerintah menghapus klasifikasi beras premium dan medium. Aprindo menilai, kebijakan itu membuat konsumen di ritel modern kini akan memiliki banyak pilihan untuk membeli beras sesuai dengan kebutuhan.

    Ketua Umum Aprindo Solihin menyampaikan, selama ini ritel modern hanya menjual beras premium dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah Rp14.900 per kilogram (kg) atau Rp74.500 untuk kemasan 5 kg.

    “Ritel modern kan jualnya hanya beras premium, tidak jual [beras] medium, kecuali ada penugasan,” kata Solihin kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).

    Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini, maka jenis beras yang dijual di ritel modern kian bervariasi, baik dari sisi harga maupun kualitas. Dengan begitu, konsumen memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli beras, sesuai dengan kebutuhannya.

    “Buat kami sebagai pengusaha atau ritel kan lebih memberikan kesempatan kepada konsumen, silakan membeli barang yang harga yang menurut konsumen sesuai,” tuturnya.

  • Bulog Diminta Genjot Operasi Pasar Beras SPHP, Inflasi Jadi Taruhan – Page 3

    Bulog Diminta Genjot Operasi Pasar Beras SPHP, Inflasi Jadi Taruhan – Page 3

    Masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan kualitas baik seharga Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan 5 kg, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk wilayah Jawa.

    “Program SPHP adalah instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi pangan. Bulog berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan distribusi beras SPHP secara merata,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Untuk memperluas jangkauan distribusi, Perum Bulog menggandeng sejumlah mitra strategis seperti PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, didukung berbagai instansi pemerintah.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari operasi pasar guna merespons kenaikan harga di beberapa wilayah.

    “Sebanyak 1,3 juta ton SPHP digelontorkan, dengan harga Rp62.500 per 5 kg. Diharapkan ini mampu meredam lonjakan harga,” tuturnya.

     

  • Beras Oplosan Tak Ditarik Meski Bikin Geger, Cuma Diminta Jual Murah

    Beras Oplosan Tak Ditarik Meski Bikin Geger, Cuma Diminta Jual Murah

    Jakarta

    Pemerintah meminta produsen tidak menarik stok beras yang tidak sesuai mutu atau oplosan di pasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta produsen menurunkan harga beras sesuai dengan kualitasnya.

    Zulhas memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.

    “Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Keputusan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah perberasan. Bagi pengusaha yang masih berani menyimpang, akan ditindak tegas.

    “Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja. Kalau masih ada yang berani mau main-main. Jadi pesannya jelas, segera! Jangan main-main, turunkan harga yang macam-macam itu,” tegasnya.

    Zulhas juga mengungkapkan sebanyak 14 perusahaan telah diperiksa terkait kasus pelanggaran mutu, kualitas, takaran hingga oplosan beras. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. “Banyak, sudah ada 14 perusahaan (diperiksa),” ujarnya.

    Kemudian, untuk mengantisipasi pengoplosan beras, pemerintah akan menghapus kategori kualitas pada beras yaitu premium dan medium. Meski begitu, harga dan kualitas yang dijual ke pasaran tetap akan diatur dalam satu aturan.

    “Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium. Beras ya beras,” tuturnya.

    (ada/ara)

  • Pemerintah Hapus Klasifikasi Beras Premium-Medium, Harga Bakal Lebih Murah? – Page 3

    Pemerintah Hapus Klasifikasi Beras Premium-Medium, Harga Bakal Lebih Murah? – Page 3

    Dia menjelaskan, nantinya hanya ada satu standar, terlepas dari standar medium atau premium yang berlaku saat ini. Selain itu, akan ada beras khusus dengan ketentuan ketat. Sehingga, hanya akan ada 2 jenis beras yang dijual.

    Zulkifli Hasan mengatakan, kualitas beras premium dan medium sebetulnya sama saja. Perbedaannya hanya berbeda pada satuan standar tertentu, termasuk tingkat patahan beras dalam kemasan, baik medium maupun premium.

    “Melihat perkembangan temuan-temuan tadi dari Jampidsus, Bareskrim, Pak Mentan, Satgas, itu beras itu ya beras. Cuma kadang-kadang beli beras bisa saja dikasih kantongnya bermacam-macam bisa pesan merek ini, bisa pesan merek ini, tapi berasnya sama saja,” ucapnya.

     

  • Pemerintah ubah klasifikasi penjualan beras tak lagi berdasar kualitas

    Pemerintah ubah klasifikasi penjualan beras tak lagi berdasar kualitas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah ubah klasifikasi penjualan beras tak lagi berdasar kualitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah mengubah klasifikasi penjualan beras semula berdasarkan kualitas medium dan premium, menjadi beras biasa dan khusus yang berdasarkan jenis.

    Dalam rapat tindak lanjut arahan Presiden terkait manipulasi harga beras dan beras oplosan di Jakarta, Jumat, Zulhas menjelaskan beras khusus merupakan beras berdasarkan jenis yang diberikan izin oleh pemerintah, seperti beras japonica, beras basmati, dan beras ketan.

    ‎”Kalau sekarang kita medium-premium, berasnya itu-itu juga. Tapi, ada yang Rp12.500, ada yang Rp13.000, ada yang Rp18.000 karena di kantongnya bagus mengkilat tapi kualitasnya tidak sesuai, itu yang tidak boleh terjadi lagi,” kata Zulhas.

    ‎Menurut dia, untuk harga beras biasa akan diatur oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    ‎”Tidak lagi medium dan premium,” ujarnya lagi.

    Disampaikannya keputusan ini diambil karena sebelumnya marak penjualan beras oplosan yang dijual dengan harga beras premium, namun beras yang ada dalam kemasan dicampur dengan kualitas medium.

    “Melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan dibuat hanya satu jenis, beras saja. Beras ya beras,” katanya.

    ‎Ia menegaskan beras merupakan salah satu bahan pokok yang menjadi prioritas utama dalam program Presiden Prabowo dan menyangkut hidup orang banyak, sehingga tak boleh ada yang mengambil keuntungan untuk pribadi.

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan untuk beras biasa hanya akan ada satu harga eceran tertinggi (HET), tak lagi ada HET medium atau HET premium.

    ‎‎”Akan satu harga aja, maksudnya maksimum aja. Kalau kemarin kan ada HET medium, HET premium,” ujarnya.

    Ia menegaskan dari penyamaan klasifikasi ini, beras yang dijual di masyarakat harus berkualitas bagus.

    “Kualitasnya harus bagus. Nanti kan kalau brand, berarti orang akan preferensi brand berdasarkan pengalaman dia beli beras apa. Kalau yang sekarang itu beli premium, tapi isinya bukan premium,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Mentan: Seluruh Beras yang Beredar Itu Ada Subsidi Rp 150 Triliun – Page 3

    Mentan: Seluruh Beras yang Beredar Itu Ada Subsidi Rp 150 Triliun – Page 3

    Sebelumnya, polemik beras oplosan tengah menjadi perhatian pemerintah dan kekhawatiran di masyarakat luas. Pemerintah berencana menghapus kelas beras premium dan medium kedepannya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan penghapusan kelas beras itu menyusul munculnya praktik penjualan beras tak sesuai dengan label kemasan. 

    “Melihat pengalaman itu maka beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, tidak lagi medium dan premium. Ya beras ada beras, ada satu lagi namanya beras khusus. Jadi cuma ada dua,” kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Hanya Dua Kelas Beras

    Dia menuturkan, nantinya hanya ada satu standar, terlepas dari standar medium atau premium yang berlaku saat ini. Selain itu, akan ada beras khusus dengan ketentuan ketat. Sehingga, hanya akan ada 2 jenis beras yang dijual.

    Zulkifli Hasan mengatakan, kualitas beras premium dan medium sebetulnya sama saja. Perbedaannya hanya berbeda pada satuan standar tertentu, termasuk tingkat patahan beras dalam kemasan, baik medium maupun premium.

    “Melihat perkembangan temuan-temuan tadi dari Jampidsus, Bareskrim, Pak Mentan, Satgas, itu beras itu ya beras. Cuma kadang-kadang beli beras bisa saja dikasih kantongnya bermacam-macam bisa pesan merek ini, bisa pesan merek ini, tapi berasnya sama saja,” ucapnya.

     

  • Beras Premium & Medium Dihapus, Peritel: Pilihan Konsumen Lebih Bervariasi

    Beras Premium & Medium Dihapus, Peritel: Pilihan Konsumen Lebih Bervariasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyambut baik rencana pemerintah menghapus klasifikasi beras premium dan medium. Konsumen di ritel modern kini akan memiliki banyak pilihan untuk membeli beras sesuai dengan kebutuhan.

    Ketua Umum Aprindo Solihin menyampaikan, selama ini ritel modern hanya menjual beras premium dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah Rp14.900 per kilogram (kg) atau Rp74.500 untuk kemasan 5 kg.

    “Ritel modern kan jualnya hanya beras premium, tidak jual [beras] medium, kecuali ada penugasan,” kata Solihin kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).

    Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini, maka jenis beras yang dijual di ritel modern kian bervariasi, baik dari sisi harga maupun kualitas. Dengan begitu, konsumen memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli beras, sesuai dengan kebutuhannya.

    “Buat kami sebagai pengusaha atau ritel kan lebih memberikan kesempatan kepada konsumen, silakan membeli barang yang harga yang menurut konsumen sesuai,” tuturnya.

    Di sisi lain, adanya rencana penghapusan beras medium dan premium juga dapat menjadi langkah antisipasi tindakan kecurangan beras, seperti yang tengah terjadi saat ini.

    Pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) sepakat untuk menghapus kelas mutu beras medium dan premium. Sebagai gantinya, hanya ada dua jenis beras saja yakni beras umum dan beras khusus.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, seiring adanya temuan terkait beras premium oplosan yang dinilai merugikan masyarakat.

    “Melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan buat hanya dua, beras [umum] dan beras khusus,” kata Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Sejalan dengan hal itu, pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan merombak sejumlah aturan terkait. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengharapkan, perubahan regulasi itu bisa dapat dilakukan secepatnya. 

    “Kita ingin cepat lah. Tadi sudah lihat kan, nyatanya berasnya premium, isinya enggak premium,” ujar Arief.

    Meski belum dapat menjelaskan lebih detail terkait perubahan-perubahan yang bakal tercantum dalam regulasi baru, Arief memastikan bahwa nantinya pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Kemudian, kata dia, kadar air beras tetap dipertahankan maksimal 14% agar tidak rentan patah.

    “Nanti akan dirapatkan, [termasuk] harganya nanti [disampaikan] setelah dirapatkan,” tegasnya.

  • Harga Beras Naik, Pemerintah Minta Bulog Segera Operasi Pasar

    Harga Beras Naik, Pemerintah Minta Bulog Segera Operasi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong Perum Bulog mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen yang mulai bergerak naik.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, Indonesia tengah memasuki panen gadu sehingga produksi tidak sebesar pada saat panen raya.

    “Sekarang [panen] gadu, jadi kebutuhan [beras] lebih banyak, produksinya lebih kecil, maka harganya agak naik,” ungkap Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Untuk mengantisipasi melonjaknya harga beras di tingkat konsumen, pemerintah lantas meminta Bulog untuk mempercepat operasi pasar.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pemerintah telah menugaskan BUMN Pangan itu untuk menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun.

    Dia memastikan proses penyaluran dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan dipasarkan dalam bentuk beras SPHP.

    “Sudah ada 1,3 juta [ton] guyur ke pasar tapi dengan pengawasan yang ketat. Harus betul-betul itu SPHP bisa dipasarkan dalam bentuk SPHP, enggak dicampur-campur,” tuturnya.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan program SPHP selama periode Juli – Desember 2025. 

    Penugasan itu tercantum dalam Surat Kepala Bapanas No.173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025. Penyaluran ditargetkan sebanyak 1,31 juta ton beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah di Indonesia.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, pelaksanaan SPHP berjalan seiring dengan dilaksanakannya program bantuan pangan beras. 

    “SPHP dan bantuan pangan menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil,” kata Suyamto dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).