Tag: Zulkifli Hasan

530 Hektare Lahan Pertanian Aceh Rusak Diterjang Banjir

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meninjau langsung dampak kerusakan akibat bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Dalam peninjauan tersebut, tercatat lahan pertanian seluas 530 hektare mengalami kerusakan total dan tidak dapat ditanami kembali, khususnya di Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Aceh.

Peninjauan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang turun langsung ke lokasi untuk berdialog dengan warga serta para petani terdampak banjir. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait penanganan pascabencana.

Dalam dialog tersebut, para petani menyampaikan, kondisi ratusan hektare lahan pertanian di desa mereka saat ini sangat memprihatinkan. Area persawahan tertutup lumpur tebal akibat terjangan banjir bandang, sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ditanami dalam waktu dekat.

Selain merusak lahan sawah, banjir juga menghancurkan berbagai infrastruktur penunjang pertanian. Saluran irigasi dilaporkan rusak parah, sementara tanggul penahan air jebol akibat tingginya debit banjir.

“Ini dahulu lahan sawah semua. Namun, sekarang rusak total. Di tanggul sana sampai 2 meter airnya,” ujar Amirullah, salah satu petani Desa Cot Ara, Minggu (14/12/2025).

Kondisi tersebut berdampak langsung pada mata pencaharian petani yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Kerusakan lahan dan infrastruktur membuat aktivitas pertanian terhenti, sekaligus memicu kekhawatiran akan keberlanjutan produksi pangan di wilayah terdampak.

Merespons keluhan warga, Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan hadir dan mengambil langkah konkret untuk membantu para petani yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh.

“Sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo, perbaikan infrastruktur pertanian pascabencana menjadi perhatian khusus pemerintah,” kata Zulhas.

Ia menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan pemulihan sarana dan prasarana pertanian, termasuk irigasi dan tanggul, agar lahan pertanian dapat kembali difungsikan secara bertahap. Selain itu, dukungan terhadap petani terdampak juga akan disiapkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Langkah peninjauan langsung ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sektor pertanian di Aceh, sekaligus memastikan kebijakan penanganan bencana berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

14/12/2025 11:18
Menko Pangan tinjau posko pengungsi di Aceh Tamiang dan Langsa

pemerintah terus berkoordinasi lintas sektor untuk memastikan pemulihan kehidupan masyarakat berjalan menyeluruh, termasuk pemulihan sektor pangan sebagai sumber penghidupan utama warga terdampak

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Kota Langsa, Aceh, Sabtu.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kondisi pengungsi serta percepatan pemulihan pascabencana.

Selain menyalurkan bantuan, dia juga secara langsung menghubungi Direktur Utama PLN guna mendorong percepatan pemulihan sambungan listrik. Pemulihan kelistrikan diupayakan maksimal agar kembali normal secara bertahap pada pekan mendatang.

Dia memastikan pemerintah terus berkoordinasi lintas sektor untuk memastikan pemulihan kehidupan masyarakat berjalan menyeluruh, termasuk pemulihan sektor pangan sebagai sumber penghidupan utama warga terdampak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera, tetapi Presiden berjanji kepada para pengungsi pemerintah terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.

“Insya Allah, bersama-sama pemerintah akan turun, akan membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum tertangani. Kita sedang bekerja keras,” kata Presiden Prabowo kepada para pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang (12/12).

Presiden Prabowo juga menyatakan saat ini pemerintah bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat turun ke daerah-daerah terdampak bencana untuk membantu para pengungsi. Presiden berharap aksi gotong-royong itu dapat terus berjalan, sehingga masyarakat di daerah terdampak bencana dapat segera bangkit.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

13/12/2025 18:50
Menko Pangan beri semangat petugas SPPG di daerah bencana

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan semangat kepada para petugas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tetap beroperasi di tengah suasana bencana.

Dia melakukan hal itu ketika menengok langsung SPPG Kejuruan Muda Bukit Rata yang berlokasi di Aceh Tamiang, Aceh pada Sabtu.

Dia melakukan kunjungan itu karena SPPG yang ada telah beralih fungsi menjadi dapur umum bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh. Kedatangan Menko Zulhas juga mendapat apresiasi dari petugas dapur SPPG yang sedang bertugas memasak di dapur.

“Alhamdulillah bisa didatangi Pak Zul saya senang bisa dikunjungi dapurnya. Kami sudah tidak punya rumah lagi tapi masih tetap semangat bekerja di dapur,” kata salah satu petugas SPPG, Armiana.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur darurat untuk melayani pengungsi di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara meningkat hingga 319 SPPG.

“SPPG yang meng-handle (melayani, red.) pengungsi yang ada di Aceh 105 SPPG, Sumut 148 SPPG dan Sumbar dengan 66 SPPG. Total 319 SPPG,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana saat dikonfirmasi dari Yogyakarta setelah menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025, di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12).

Dadan menjelaskan SPPG tersebut akan menjadi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Terlebih, seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (BGN) berada di pengungsian, seperti para pelajar yang masih diliburkan.

“Anak-anak semua di pengungsian, ibu hamil juga di pengungsian, dan anak balita di pengungsian. Jadi, kami berikan makanan di pengungsian,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

13/12/2025 18:41
Legislator: Menimpakan bencana kepada seseorang wujud kezaliman

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim mengatakan bahwa menimpakan kesalahan kepada Zulkifli Hasan sebagai penyebab terjadinya bencana alam hidrometeorologi di Sumatera merupakan bentuk kezaliman.

“Ini bentuk kezaliman di ruang digital yang sungguh sangat mengerikan,” kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Zulkifli Hasan memang pernah menjadi Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014.

Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik dengan mengkaitkan terjadinya bencana alam dengan kebijakan seorang pejabat publik.

Fenomena tersebut ,kata dia, kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi.

“Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tapi mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan bersama yang adil dan beradab,” ujarnya n

Ia menilai seorang pejabat publik memang boleh diminta pertanggungjawabannya, tetapi harus melalui proses yang benar, jangan dengan penggalan sepotong cerita dan kemudian membuat kesimpulan serta menjatuhkan vonis seseorang bersalah.

Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bukan melakukan proses penyelidikan yang seharusnya, tetapi penghakiman di ruang publik dengan ekspos konten-konten yang tendensius untuk menyerang Zulkifli Hasan.

Dia mengatakan Zulhas menjadi sasaran suatu praktek komunikasi yang brutal dan zalim, jika pola seperti itu dibiarkan dikhawatirkan akan berkembang menjadi tradisi buruk dalam demokrasi.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Wacana dan penghakiman terbuka kepada seseorang dengan mengkaitkan sebagai penyebab bencana alam sungguh keterlaluan,” katanya.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat melihat dengan jernih kebijakan dan keputusan apa dan dalam konteks apa yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai Menhut.

Lukman merujuk keterangan Hadi Daryanto yang menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan saat Zulhas menjabat sebagai Menhut, yang menguraikan bahwa pelepasan 1,6 juta hektare hutan saat itu bukan untuk perkebunan sawit, namun dialokasikan untuk pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan, dan kepastian hukum warga.

Keputusan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, serta aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/12/2025 00:26
Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

Bisnis.com, JAKARTA — BIG 40 Awards, yang merupakan rangkaian agenda HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group, memberikan penghargaan bergengsi bagi Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla untuk kategori “Visionary Leadership and Ideas”.

BIG 40 Awards diselenggarakan pada Senin (8/12/2025) malam di Hotel Raffles, Jakarta. Sebelumnya, Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference yang mempertemukan para pelaku industri dan regulator yang dihadiri antara lain oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait.

Merayakan momen HUT ke-40, Bisnis Indonesia Group juga memberikan penghargaan khusus kepada 40 tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan negeri. Mereka merupakan figur pilihan yang dianggap berkontribusi bagi dunia bisnis, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, merupakan pengusaha nasional sekaligus negarawan kebanggaan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang wirausahawan, JK sukses mengembangkan Kalla Group menjadi entitas bisnis terkemuka di Indonesia Timur. Di bawah kepemimpinan JK, Kalla Group terus berekspansi ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, otomotif, transportasi dan logistik, hingga perhotelan dan real estate.

Menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2004–2009 dan 2014–2019, Bisnis Indonesia menilai JK memiliki rekam jejak sebagai sosok pemimpin yang visioner, mampu bergerak cepat, dan menghasilkan keputusan berdampak nyata.

Dalam catatan Bisnis Indonesia, JK juga dikenal sebagai seorang problem solver yang konsisten mengedepankan pendekatan praktis dalam menyelesaikan konflik, memperkuat perekonomian, serta mendorong inovasi di berbagai kebijakan publik.

“Warisan kepemimpinan Jusuf Kalla adalah ide, keberanian, dan keteladanan dalam aksi nyata,” demikian keterangan resmi Tim Kurasi BIG 40 Awards.

JK juga berperan penting atau menjadi tokoh kunci untuk membantu mendamaikan konflik Aceh beberapa tahun silam. Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjadi juru damai melalui perundingan dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga tercapai kesepakatan Helsinki pada 2005. Mengusung strategi dialog, keadilan ekonomi, serta pengakuan martabat kedua belah pihak, perdamaian di Aceh dapat terealisasi.

Setelah pensiun dari jabatan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

BIG-40 Awards merupakan bentuk penghormatan Bisnis Indonesia Group kepada 40 tokoh yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini mencakup beragam sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, sosial dan politik, budaya, lingkungan, hingga olahraga.

Para penerima penghargaan terdiri dari para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung pertumbuhan dunia usaha, pendiri perusahaan besar, penggerak pembangunan daerah, eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, hingga tokoh-tokoh pemberdayaan masyarakat.

Proses pemilihan tokoh dilakukan melalui metodologi seleksi berlapis, termasuk riset mendalam, penelusuran rekam jejak publik, serta kurasi independen oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia. Seleksi ini memastikan bahwa setiap figur yang terpilih memiliki dampak nasional dan kontribusi terukur.

Melalui BIG 40 Awards, Bisnis Indonesia Group berharap momentum ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat luas dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

08/12/2025 20:38
Zulhas, Political Selfie, dan Literasi Visual Publik Nasional 8 Desember 2025

Zulhas, Political Selfie, dan Literasi Visual Publik
Pengamat Komunikasi Politik dan Sosiologi Media
VIDEO
dan foto kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di lokasi banjir bandang Sumatera beredar luas di berbagai platform. Ia tampak memanggul karung beras, melangkah di tengah genangan, dengan kamera yang terus mengikuti setiap gerakan. Potongan lain memperlihatkan ia ikut membersihkan rumah warga terdampak banjir.
Paket visual ini dengan cepat diberi label “
pencitraan
” dan “akting” oleh banyak warganet. Setelahnya, unggahan dan pemberitaan itu direspons dengan kalimat sinis, kritis dan skeptis. Di mata para pengkritik, adegan memanggul beras dan menyapu lumpur itu tampak lebih mirip set pengambilan gambar daripada kerja darurat di tengah krisis.
Tak ayal, perang klaim antara “turun langsung membantu” dan kecurigaan “sekadar pencitraan” menjadi sumbu polemik. Semua terjadi di tengah bencana yang skalanya jauh dari ringan. Pertanyaan utama tak pelak langsung mendera benak publik, bukan hanya apakah
Zulkifli Hasan
tulus atau tidak ketika memanggul karung beras.
Yang lebih krusial, apakah praktik pejabat yang mengemas kehadiran di lokasi bencana sebagai materi visual ini dapat dipahami sebagai
political selfie
dalam pengertian yang dikaji di banyak negara. Bila ya, kita perlu menimbang dampaknya bagi korban, bagi kualitas demokrasi, dan bagi cara negara memaknai kehadiran di tengah bencana.
Achilleas Karadimitriou dan Anastasia Veneti (2016) menyebut
political selfie
sebagai “image event” baru di medan komunikasi politik digital. Menurut mereka, ada empat fungsi utama
political selfie
, yaitu menghasilkan materi visual sendiri di luar filter redaksi, menciptakan rasa intim, menjadi alat branding politik, dan menarik perhatian media.
Dalam kerangka ini, selfie bukan lagi foto spontan, melainkan bagian dari strategi permanen membangun citra. Dengan demikian,
political selfie
adalah momen ketika tubuh politisi dan kamera sengaja dipertemukan untuk tujuan politik, bukan sekadar dokumentasi.
Melalui perspektif ini, video karung beras tampak sangat pas dengan anatomi
political selfie
. Materi visualnya diambil dari akun Instagram resmi @zul.hasan yang sepenuhnya dikelola tim. Sudut pengambilan gambar menonjolkan beban di pundak dan kedekatan fisik dengan warga, membangun kesan pemimpin yang “turun tangan”. Dari sana, potongan gambar diangkat ulang oleh media daring dan menjadi berita. Ini mengunci frame: menteri pekerja keras hadir di tengah lumpur banjir.
Penelitian Mireille Lalancette dan Vincent Raynauld (2017, 2019) tentang Instagram Justin Trudeau menunjukkan pola serupa. Selfie dan potret santai sang perdana menteri dipakai untuk menjual citra pemimpin muda, dekat, dan hangat. Isu kebijakan hadir sebagai latar naratif, bukan pusat gambar.
Penelitian ini menemukan bahwa logika “viral” dan estetika positif dalam membentuk persepsi publik sering kali menutupi konflik kebijakan yang jauh lebih kompleks.
Studi lain tentang
selfie journalism
di pemilu Siprus (Papathanassopoulos et al., 2018) menunjukkan hampir seluruh selfie politisi yang dianalisis menggambarkan momen positif dan emosional, dengan konteks politik yang minim.
Selfie menjadi alat mobilisasi kesan, bukan penjelasan kebijakan. Pola ini tampak berulang di banyak negara ketika kampanye dan kerja pemerintahan melebur dalam satu arus konten yang mengumbar visual dramatis. Di titik itu, bencana alam menyediakan panggung yang sangat “fotogenik” bagi politisi.
Lebih jauh, Jeremiah Morelock dan Felipe Narita (2021) meyakini masyarakat sekarang hidup dalam
society of the selfie
, di mana promosi diri menjadi logika dasar yang merembes ke hampir semua ruang sosial, termasuk politik dan kebencanaan. Dalam logika ini, tidak cukup hadir dan bekerja, seorang pejabat juga harus terlihat bekerja, sebaik mungkin, dalam format yang mudah dibagikan.
Bencana lalu berisiko direduksi menjadi panggung yang menyediakan “stok gambar” bagi politisi, alih alih momentum untuk mengakui kegagalan tata kelola dan memperbaikinya.
Sejalan dengan banyak teoretisi yang mengkaji gejala
political selfie
, Kuntsman dan Stein (2017) memperkenalkan gagasan
selfie citizenship
untuk menjelaskan bagaimana warga biasa menggunakan selfie sebagai klaim kewargaan. Seturut itu, Butkowski (2023) lewat studi “I voted selfies” menunjukkan bahwa swafoto usai mencoblos dapat menjadi cara warga menegaskan diri sebagai bagian dari komunitas politik yang peduli.
Dalam kedua kasus ini, selfie mengalir dari bawah ke atas, dari mereka yang lemah kuasa ke ruang publik yang sering mengabaikan suara mereka. Sebaliknya,
political selfie
pejabat di tengah bencana bergerak dari atas ke bawah, dari pemegang kekuasaan kepada warga yang baru kehilangan rumah dan keluarga. Korban tidak benar-benar memiliki kuasa untuk menolak ikut masuk frame, apalagi mengatur bagaimana gambarnya akan digunakan.
Ketika tubuh mereka hadir sebagai latar yang memperkuat citra empatik pejabat, mereka lebih menjadi properti visual daripada subjek politik yang setara. Di titik ini, adalah krusial mengajukan kriteria etis terkait fenomena
political selfie
.
Pertama, siapakah yang menjadi pusat visual dalam
political selfie
di lokasi bencana: wajah pejabatkah atau informasi penting bagi korban? Kedua, apakah warga memiliki cukup ruang aman untuk mengatakan ‘tidak’ untuk difoto, tanpa tekanan simbolik dari aparat, staf, dan suasana resmi? Ketiga, apakah gambar tersebut disertai penjelasan kebijakan yang konkret, atau berhenti pada dramatisasi empati dan ketegasan?
Jika tiga pertanyaan itu diajukan pada video karung beras, jawabannya mengkhawatirkan. Frame jelas memusatkan tubuh pejabat, sementara korban dan relawan berada di belakang sebagai latar. Mustahil membayangkan pengungsi yang kelelahan berani menolak ketika anggota rombongan menjepret.
Sudah menjadi tabiat umum bahwa keterangan yang menyertai unggahan lebih banyak bicara tentang kehadiran pemerintah, bukan rincian langkah struktural untuk memulihkan nasib ratusan ribu pengungsi.
Pembelaan “memanggul beras bukan pencitraan, tetapi tugas pejabat sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana” tidak cukup menjawab problem ini. Undang-Undang memang mewajibkan pejabat turun membantu, tetapi tidak pernah memerintahkan setiap gerak dijadikan konten yang memusatkan figur pejabat.
Justru di titik ini, kepekaan terhadap hierarki kuasa dan martabat korban harus menjadi perhatian utama, termasuk dalam keputusan sederhana: siapa yang diundang ke depan kamera, dan untuk tujuan apa.
Kontroversi
political selfie
di Sumatera sebenarnya menunjukkan tumbuhnya literasi visual publik. Ketika warganet cepat mengenali
staging
dan simbolisme yang berlebihan, hal itu secara implisit menunjukkan bahwa medan politik layar sudah tidak bisa lagi dianggap ruang pasif yang hanya menghamburkan agenda simbolis.
Namun literasi ini perlu diarahkan lebih bermakna, agar kritik tidak berhenti di soal gaya, tetapi menyasar juga pola komunikasi kekuasaan yang mereduksi lokasi bencana menjadi panggung citra.
Ringkasnya, alih-alih sebagai jembatan informasi yang menyejukkan, praktik
political selfie
(amat dikhawatirkan) menggeser fokus dari hak korban ke hak pejabat untuk tampil ‘sempurna’ bak pahlawan di layar. Padahal, dalam bencana sebesar ini, ukuran utama seharusnya terletak kepada seberapa jauh kebijakan yang lahir (setelah kamera dimatikan) mampu memulihkan asa korban dan berdampak signifikan terhadap mitigasi bencana ke depan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 19:42
Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

GELORA.CO – Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menanggapi santai tudingan yang mengaitkan dirinya sebagai penyebab sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatera.

Alih-alih tersinggung, Zulhas justru menegaskan bahwa dirinya memaklumi berbagai tuduhan tersebut.

Dia menyampaikan, ketika bencana longsor dan banjir terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, justru dirinya disalahkan.

Bahkan, dikait-kaitkan dengan isu yang terjadi jauh dari pusat bencana, yakni di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau.

“Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Itu di Provinsi Riau, sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun,” kata Zulhas dalam acara Group Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12).

Lebih jauh, ia bahkan menyebut dirinya ikut disalahkan atas kejadian di luar negeri, seperti Thailand dan Malaysia. Terkait sejumlah tudingan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan tak apa-apa, dan ia sudah memaafkan.

“Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya gak apa-apa, saya maafkan, gak apa-apa,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa cobaan berat ini menjadi duka bersama seluruh bangsa.

“Hari-hari ini, hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menyesalkan duka yang kita rasakan bersama,” ujar Menko Zulhas.

Zulhas menuturkan bahwa tidak ada ungkapan yang mampu menggambarkan rasa kehilangan dan pedih yang dialami masyarakat di wilayah terdampak.

Ia menekankan bahwa dalam situasi sulit ini, negara dan seluruh elemen bangsa tidak akan membiarkan siapapun berjuang sendirian.

“Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana. Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapapun,” jelasnya

08/12/2025 15:21
Menko Zulkifli Hasan Akui Dukung Prabowo 3 Kali, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan secara terbuka mengakui dirinya telah mendukung Prabowo Subianto dalam tiga kali pemilihan presiden.

Namun, dari seluruh kontestasi tersebut, kemenangan baru dirasakan pada Pilpres 2024. Menurut Zulhas, kemenangan ini bukan sekadar soal momentum politik, melainkan buah dari konsistensi dalam memperjuangkan cita-cita dan platform perjuangan yang diyakini sejak awal.

“Saya ini pendukung Prabowo tiga kali baru kali ini menang baru kali ini terpilih kenapa karena kita setia pada cita-cita, setia pada platform, setia ada perjuangan,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Zulhas mengatakan, selama 28 tahun era reformasi, Indonesia telah mencatat banyak kemajuan, namun juga menyisakan pekerjaan rumah besar yang perlu dievaluasi secara serius.

Ia menilai keberhasilan Prabowo kali ini tak lepas dari keteguhan menjaga garis perjuangan, terutama dalam mewujudkan kedaulatan nasional.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, platform perjuangan Prabowo sejak lama konsisten ingin mengembalikan cita-cita Indonesia merdeka yang utuh, yakni berdaulat secara politik dan ekonomi.

Salah satu pilar utama dari kedaulatan tersebut adalah swasembada pangan. Menurutnya, swasembada bukan semata isu teknis pertanian, tetapi menyangkut kehormatan bangsa.

“Dalam paradoks Indonesia yang sudah ditulis sebenarnya kita sudah melihat di situ platform Perjuangan Pak Prabowo itu, ingin sekali mengembalikan Kita cita Indonesia merdeka itu, kedaulatan ekonomi, Kedaulatan sama Swasembada pangan, Swasembada itu kedaulatan kedaulatan itu kehormatan,” ujarnya.

08/12/2025 15:00
Zulhas Blak-blakan soal Kisruh Lahan di TN Tesso Nilo

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyinggung kembali isu kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo (Tesso Nilo) yang kerap dikaitkan dengannya.

Zulhas, sapaan akrabnya, awalnya mengulas bencana di sejumlah wilayah Sumatra yang memberikan dampak kepada 3 provinsi.

“Bencana Sumatra yang tadi saya sudah sampaikan duka cita kita yang mendalam. Itu terjadi di Provinsi Aceh, dua di Provinsi Sumatera Utara, tiga di Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference bertema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Namun, dia menyebut justru isu lain yang sering diarahkan kepadanya adalah kerusakan kawasan Tesso Nilo di Provinsi Riau, meski daerah tersebut saat ini tidak terdampak bencana.

“Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Tesso Nilo itu di Provinsi Riau. Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun. Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan, nggak apa-apa,” katanya.

Zulhas menegaskan bahwa Tesso Nilo merupakan kawasan taman nasional yang secara hukum tidak boleh diberi izin untuk bentuk pemanfaatan apa pun.

“Taman nasional itu tidak boleh diberi izin apa pun. Oleh karena itu, Teso Nelo itu tidak ada menteri kehutanan yang berani memberi izin. Nggak ada,” ucapnya.

Menurut dia, siapa pun menteri kehutanan yang mencoba mengeluarkan izin di kawasan tersebut akan berhadapan langsung dengan hukum pidana.

“Kalau ngasih izin di Tesso Nilo, maka dia masuk penjara langsung. Karena pidana,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menyebut kerusakan kawasan tersebut terjadi jauh sebelum dirinya menjabat menteri, yakni sejak era reformasi.

Zulhas juga mengingat kembali momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford datang ke Indonesia untuk mengulik isu kehutanan.

“Waktu orang Amerika Serikat itu datang ‘Kamu kok nggak tangkap tuh 50.000 orang?’ Saya bilang ‘Itu perambah pidana, itu ranah hukum’. Cuma kan saya nggak enak kalau ngomongin kok nggak ditangkap. Masa saya ngomong begitu, kan nggak boleh dong,” katanya.

Di hadapan peserta konferensi, dia menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH).

“Saya bersyukur sekarang, Pak. Walaupun saya nunggu Pak Prabowo 15 tahun, saya bersyukur. Sekarang Pak, 4 juta. Ini baru Pak, 4 juta, akan 6 juta ini,” ujarnya.

Menurut Zulhas, satgas itu kini telah mengamankan jutaan hektare kawasan hutan ilegal.

“Ini yang elegan, kita kebut [pengamanan hutan ilegal] termasuk di situ. Udah diamankan Satgas dipimpin Menhan, namanya Satgas PKH. Udah 4 juta. Ada di Sumatera Utara, paling banyak di Riau. Paling banyak 4 juta hektare ilegal baru berhasil sekarang, yang dulu enggak berhasil,” tandas Zulhas.

08/12/2025 14:52
Biaya Produksi Mahal, Penyebab Indonesia Sering Impor Pangan

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan biaya produksi pangan di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. Untuk menghasilkan 1 kilogram beras, petani Indonesia harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 13.000, sementara di Vietnam ongkos produksi hanya berkisar Rp 4.000 per kilogram.

“Saya ambil satu contoh kalau kita rakyat kita ini makan nasi dia beli beras untuk mendapatkan 1 kg beras dia mesti membayar Rp 14.000 karena untuk memproduksi 1 kg beras itu kita ongkosnya itu Rp 13.000 Vietnam untuk memproduksi ongkos 1 kg beras itu Rp 4000 nah jauh,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas gula. Thailand disebut hanya membutuhkan ongkos sekitar Rp 3.000 untuk memproduksi 1 kilogram gula, sedangkan Indonesia harus merogoh biaya Rp 13.000 hingga Rp 15.000 per kilogram. Selisih yang lebar ini membuat produk pangan domestik kalah bersaing.

“Thailand itu untuk memproduksi 1 kg gula butuh Rp 3000, Kita untuk menghasilkan 1 kg gula itu ongkosnya Rp 13.000 sampai Rp 15.000 jauh sekali enggak mungkin kita akan maju karena jauh sekali sulit,” ujar dia.

Menurut Zulkifli, mahalnya biaya produksi tidak hanya menekan daya saing, tetapi juga memicu ketergantungan kronis pada impor. Selama struktur biaya ini tidak dibenahi, Indonesia akan terus berada dalam posisi lemah di pasar pangan global. “Enggak mungkin kita akan maju, karena jauh sekali sulit. Oleh karena itu, kita ketergantungan (impor),” ujarnya.

08/12/2025 12:25