Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

    Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjual obat lebih murah hingga 20% dibandingkan ritel modern.

    Dia menjelaskan bahwa apotek desa yang dicanangkan sebagai salah satu model bisnis Kopdes Merah Putih ini dapat menjadi sarana masyarakat mendapatkan obat dengan harga murah.

    “Karena [Kopdes] kapasitasnya 80.000 di seluruh Indonesia, kalau dalam estimasi saya mungkin sekitar 40%-50% dari harga obat [dari pemasok] bisa diskon. Sehingga kalau misalnya menjual obat bebas, mereka akan menjual obat yang lebih murah sekitar 10%-20% dari harga yang dijual di Indomaret,” kata Dante dalam rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).

    Menurutnya, skema tersebut akan membuat apotek desa kian berkembang, sekaligus menambah daya tarik bagi masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Dante lantas mengajak pelaku usaha di bidang farmasi, baik milik negara maupun swasta untuk bisa memberikan potongan harga obat secara signifikan bagi apotek desa.

    Hal ini dinilai dapat menjadi alternatif dari skema serupa dari yang selama ini diberikan kepada rumah sakit. Apotek desa di yang tersebar hingga pelosok negeri disebut menjadi daya tawarnya.

    Selain itu, Dante berujar bahwa apotek desa akan menerapkan sistem konsinyasi dalam pasokan obat, bukan pembelian putus. Sistem ini disebut tidak berbeda dengan praktik penjualan obat di rumah sakit pada umumnya.

    “Seperti yang kita belajar as usual di rumah sakit atau di apotek yang sekarang ada, itu yang akan dilakukan di apotek desa,” ujar Dante.

    Pada perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi pada Agustus 2025.

    Kendati begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini jumlah tersebut dapat melampaui target yang diharapkan pemerintah.

    “Segera Agustus ini, 10.000 Kopdes sudah beroperasi, paling kurang di Agustus,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (29/7/2025).

  • Prabowo Harus Pecat Nusron Hingga Budi Arie Imbas Gaduh Kabinet

    Prabowo Harus Pecat Nusron Hingga Budi Arie Imbas Gaduh Kabinet

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto disarankan segera melakukan perombakan kabinet Merah Putih seiring berjalannya pemerintahan hampir sepuluh bulan. 

    Terlebih, ada sejumlah menteri yang dinilai kerap bikin gaduh. Pada akhirnya ulah menteri tersebut justru menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. 

    “Beberapa nama layak diganti karena hanya membikin gaduh dan tidak produktif, Nusron Wahid, Raja Juli Antoni, Budi Arie, menjadi yang paling layak. Hal itu karena sikap politik dan kinerja mereka yang justru memprihatinkan,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada wartawan, Selasa 12 Agustus 2025. 

    Menurut Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, ketiga menteri itu perlu diganti oleh Presiden Prabowo. 

    Lebih jauh, Dedi menilai bahwa reshuffle diperlukan karena pemerintah Presiden Prabowo sedang giat membangun reputasi yang baik. Terlebih, Presiden Prabowo telah membentuk banyak satgas, penggabungan unit usaha negara, termasuk terbentuknya Danantara.

    “Semua keputusan strategis ini penanda jika Prabowo sebenarnya tidak percaya dengan kualitas menteri dan kapasitas kinerjanya, itulah sebab Prabowo tetap mempercayakan pekerjaan ke tokoh tertentu, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan beberapa nama lain,” beber Dedi. 

    “Inilah saatnya Prabowo lakukan reshuffle, dan publik besar kemungkinan mendukung,” tegasnya.

    Teranyar, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara.

    Pernyataan itu disampaikan Nusron saat diprotes gara-gara mengamankan 100 ribu hektare tanah terlantar alias nganggur. Ia mengakui pernyataannya tersebut keliru.

    “Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” kata Nusron dalam konferensi pers di kantornya, Selasa 12 Agustus 2025.

    Sedangkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga terlihat kerap bikin gaduh. Mulai dari polemik judi online yang kemudian ia justru menyeret nama Menko Polkam Budi Gunawan dan PDIP hingga manuver politiknya yang disebut-sebut masih menjadi loyalis Jokowi

  • Zulhas Bicara Kemiskinan Jadi Musuh Indonesia, Bantuan Beras Segera Disalurkan

    Zulhas Bicara Kemiskinan Jadi Musuh Indonesia, Bantuan Beras Segera Disalurkan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa musuh bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan kebodohan. Zulhas juga bicara program pemerintah untuk mengentaskan masalah itu.

    Hal itu dikatakan Zulhas dalam sambutannya di acara zikir kebangsaan yang digelar di Istiqlal, Minggu (10/8). Zulhas lebih dulu menjelaskan soal Presiden RI Prabowo Subianto yang terus menekankan pentingnya persatuan Indonesia.

    “Persatuan kata bapak presiden penting sekali untuk menghadapi dunia seperti ini. Kita dijajah lama karena kita tak bersatu, kita berhasil dipecah belah,” kata Zulhas di lokasi, Minggu (10/8/2025).

    Zulhas kemudian menyinggung soal kemiskinan yang menjadi musuh Indonesia. Dia mengatakan Presiden Prabowo sudah meneken bantuan untuk rakyat miskin Indonesia.

    “Musuh kita saudara-saudara, kemiskinan. Bapak presiden baru saja meneken memberikan bantuan beras untuk 18,3 juta miskin, itu miskin. Yang hampir miskin lebih banyak lagi. Itu saudara-saudara musuh kita, bukan sesama kita, bukan sesama saudara,” ujarnya.

    Dia juga menjelaskan program Danantara hingga Koperasi Desa untuk mengatasi masalah tersebut.Selain itu, kata Zulhas, pemerintah juga membangun sekolah rakyat untuk mengatasi masalah lain bangsa Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berpesan agar masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan.Dia juga berbicara peradaban baru Indonesia dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil.

    “Mungkin mereka sudah menganggap bahwa sudah waktunya Indonesia tampil untuk melahirkan sebuah peradaban Indonesia baru di tempat yang sangat stabil ekonominya, stabil politiknya dan juga sangat damai penduduknya,” imbuhnya.

    Acara ini sendiri digelar oleh Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (PB JATMA ASWAJA). Acara digelar untuk memperingati HUT RI ke-80.

    Dalam acara ini dilakukan pembacaan ikrar bela negara dan zikir kebangsaan yang dipimpin langsung oleh para masyayikh, mursyidthariqah hingga tokoh antar agama. Hadir pula Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.

    (ial/wnv)

  • Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat Nasional 10 Agustus 2025

    Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat Nasional 10 Agustus 2025

    Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Para menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat lain kompak mengenakan seragam loreng militer berwarna hijau ketika menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklat Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara mengatakan, seragam yang dikenakan para tokoh tersebut menandakan bahwa mereka ingin mempertaruhkan diri kepada rakyat Indonesia.
    ” Banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam, mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Minggu.
    Prabowo lalu menyinggung sistem pertahanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia di mana perlu keterlibatan semua pihak untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.
    “Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta, kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia,” imbuhnya.
    Adapun seragam loreng yang dikenakan para pejabat sama persis dengan tamu-tamu lain yang berasal dari TNI, meski para pejabat itu berstatus warga sipil.
    Para pejabat tersebut, antara lain, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Nasaruddin Umar, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid,
    Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Mensos Saifullah Yusuf, Menko PMK Pratikno, dan masih banyak lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jamuan Makan Siang Wapres Gibran dan Dasco, Apa Makna Politik di Baliknya? – Page 3

    Jamuan Makan Siang Wapres Gibran dan Dasco, Apa Makna Politik di Baliknya? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatsus) Komando Pasukan Khusus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com dari Youtube Sekretariat Presiden, Wapres Gibran tiba terlebih dahulu pukul 08.53 WIB. Selang beberapa menit, Prabowo tiba di lokasi upacara pada pukul 08.55 WIB.

    Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Prabowo dan Gibran kompak mengenakan baju safari bewarna cokelat muda.

    Sementara itu, para pimpinan lembaga tinggi negara dan menteri Kabinet Merah Putih mengenakan baju loreng TNI. Tampak hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sutan Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Prabowo melakukan pemeriksaan pasukan dengan menaiki mobil Maung bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri.

     

  • Prabowo: Indonesia Tak Suka Perang, Tapi Kita Diganggu dan Kekayaan Dirampok – Page 3

    Prabowo: Indonesia Tak Suka Perang, Tapi Kita Diganggu dan Kekayaan Dirampok – Page 3

    Pelantikan dilakukan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatsus) Komando Pasukan Khusus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Jenderal Tandyo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD). Dia mengisi jabatan Wakil Panglima TNI yang kosong selama 25 tahun.

    Prabowo menyematkan tanda pangkat kepada Jenderal Tandyo. Dia lalu menyalami Jenderal Tandyo Budi.

    Tampak hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sutan Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian,hingga Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Puan Maharani dan Para Menteri Pakai Loreng Saat Upacara Gelar Pasukan, Prabowo Beberkan Alasannya – Page 3

    Puan Maharani dan Para Menteri Pakai Loreng Saat Upacara Gelar Pasukan, Prabowo Beberkan Alasannya – Page 3

    Dia menegaskan bangsa Indonesia lebih memilih mati dibandingkan harus dijajah kembali oleh negara lain. Prabowo menyampaikan terima kasih kepada tokoh nasional yang siap menjadi bagian pertahanan rakyat semesta.

    “Banyak negara mungkin merasa lebih kuat dari kita tapi semangat kita sudah kita buktikan dan kita akan buktikan terus, bahwa kita bangsa yang pejuang yang tidak pernah mengenal menyerah,” tutur Prabowo.

    Dalam upacara ini, tampak hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sutan Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno,, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • 562 Koperasi Desa Merah Putih di Jateng sudah beroperasi

    562 Koperasi Desa Merah Putih di Jateng sudah beroperasi

    Foto: Joko Hendrianto/Radio Elshinta

    562 Koperasi Desa Merah Putih di Jateng sudah beroperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayahnya. Hingga kini,  dari  8.523 kopreasi merah putih yang berbadan hukum, sebanyak 562 koperasi sudah beroperasi. 

    “Saat ini 562 koperasi sidah beroperasi. Mudah-mudahan nanti juga menjadi piloting (percontohan) untuk koperasi yang lainnya,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, usai mengikuti Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kantor Gubernur Bali pada Jumat, 8 Agustus 2025.

    Ia mengatakan, rapat tersebut mendorong agar setiap provinsi membentuk dan berkomunikasi dengan satuan tugas (satgas) percepatan untuk operasional KDMP.

    “Ini menjadi sesuatu yang strategis. Hari kami dapat berbagai informasi untuk percepatan operasional. Tadi juga dipertemukan dengan berbagai mitra,  seperti ID Food, Pertamina, perbankan,  dan Himbara. Termasuk  langkah-langkah kerjasamanya,” katanya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto.

    Sumarno mengatakan, dalam waktu dekat akan menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah, guna memastikan lagi percepatan operasional KDMP. Nanti juga akan dibahas mengenai  modal, pelatihan pengurus, kerjasama berbagai pihak, komoditas apa yang harus dijual, dan lainnya.

    “Jadi koperasi ini tidak hanya sekedar berdiri, akan tetapi nanti benar-benar bisa operasional sesuai dengan tujuan dibentuknya,” ucap Sumarno.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, melalui rapat tersebut ia ingin memastikan terbentuknya satgas percepatan operasional koperasi di seluruh provinsi. 

    “Karena ini kerja besar ya. Kalau dulu koperasi sendirian, sekarang dikerjakan oleh semua kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Gotong-royong, semua terlibat, termasuk BUMN. Jadi kita pastikan hari ini sudah terbentuk hampir 100% satgas baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” katanya.

    Dari satgas itu, dia menargetkan, percepatan operasional KDMP pada bulan ini akan terbentuk 15.000 unit. Melalui satgas itu, dia meminta pendataan fasilitas infrastruktur di tiap desa/kelurahan yang bisa dimanfaatkan menjadi outlet koperasi, bahkan gudang penyimpanan barangnya.  

    “Cari apa yang bisa dimanfaatkan, apakah kantor desa, kantor kelurahan ataukah balai desa. Kalau memang tidak ada baru boleh membangun tempat baru,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ombudsman Desak Pemerintah Cabut HET Beras Premium

    Ombudsman Desak Pemerintah Cabut HET Beras Premium

    Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman meminta agar pemerintah untuk segera mencabut harga eceran tertinggi (HET) beras premium imbas temuan beras yang tidak sesuai mutu dan dijual menjadi beras premium alias beras oplosan.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meminta pemerintah agar segera mempertimbangkan untuk mencabut HET beras premium. Menurutnya, pemerintah hanya perlu mengatur HET beras medium.

    “HET beras premium cabut, biarkan swasta menyediakan beras sesuai dengan mekanisme pasar,” kata Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Menurut Yeka, pemerintah bisa mengevaluasi harga beras jika ke depan komoditas ini mengalami fluktuasi harga. Salah satunya adalah dengan melakukan operasi pasar melalui penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang setara dengan HET beras medium.

    Dengan demikian, Yeka menuturkan bahwa tidak perlu lagi diberlakukan HET beras premium untuk pelaku usaha swasta.

    “Untuk pelaku usaha swasta premiumnya itu dihilangkan. Jadi sudah tidak ada lagi HET premium yang diberlakukan untuk swasta. Jadi HET medium itu hanya berlaku bagi pemerintah saja,” ujarnya.

    Di sisi lain, Yeka juga menyoroti wacana pemerintah yang ingin merumuskan HET beras menjadi satu harga dan satu jenis beras reguler. Hal ini menyusul rencana pemerintah untuk menghapus klasifikasi beras premium dan beras medium.

    Menurut Yeka, jika pemerintah menerapkan satu beras satu harga, maka masyarakat akan kehilangan beras dengan kualitas bermutu baik. Bahkan, menurutnya, Indonesia bisa tertinggal jauh dalam hal perberasan dengan negara lain.

    “Dan mohon maaf kalau kita menerbitkan beras 30%:70%, 30% butir patahnya misalnya ya dengan harga sekian, ya kita ketinggalan jauh sama negara lain. Negara lain itu beras itu bahkan paling rendah itu butir patahnya 5%. Kita menjual dengan 30%,” ungkapnya.

    Selain itu, Yeka menilai konsumen kelas menengah atas pada akhirnya membeli beras di harga Rp13.900 per kilogram atau lebih rendah dari kemampuan daya belinya.

    “Padahal sebetulnya mereka [menengah atas] potensi dan daya belinya tinggi. Oleh karena itu, ombudsman meminta agar HET premium itu justru dihapuskan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, proses perhitungan HET beras menjadi satu harga dan satu jenis beras reguler masih bergulir.

    “Oh, harganya [HET beras satu jenis] lagi dirumuskan,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Namun, Zulhas tak memberikan informasi secara detail kapan pemerintah akan mengumumkan harga beras satu harga itu. Dia hanya memastikan perhitungan HET beras reguler tengah diperhitungkan. “Lagi dihitung,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan implementasi kebijakan perberasan nasional melalui perubahan standar mutu, jenis, dan harga batas atas dipastikan akan ada periode transisi dan zonasi harga. Nantinya, kebijakan ini akan menyesuaikan kondisi geografis Indonesia.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, transisi dan zonasi harga beras ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh pelaku usaha hingga konsumen.

    Setelah ada keputusan, pemerintah bakal memberikan waktu transisi untuk penyesuaian sehingga tidak serta-merta langsung diterapkan. Namun, implementasi secara cepat juga diperlukan untuk meredam fluktuasi pasar beras.

    “Memang tidak bisa terhadap perubahan suatu kebijakan, kemudian langsung dieksekusi tanpa ada periode transisi. Tapi ini juga harus disegerakan. Jadi kurang lebih, nanti itu akan in between premium dan medium [standar mutu beras],” terangnya.

    Arief menyatakan bahwa beras yang akan diatur pemerintah nantinya adalah beras reguler yang sering dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, beras khusus dikembalikan ke mekanisme pasar dan standar mutunya ditentukan melalui suatu proses sertifikasi.

    “Untuk beras yang reguler, itu beras yang seperti kita makan biasanya, baik beras panjang maupun bulat. Itu harganya tetap akan pemerintah batasi,” ujarnya.

    Selain itu, sambung dia, syarat mutu beras juga disiapkan dengan berbagai kriteria. Meski begitu, derajat sosoh mutlak 95% dan kadar air 14%. “Butir pecah berapanya, itu nanti disampaikan,” tandasnya.

  • Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Kami Kemendagri merekap daerah-daerah yang sudah terbentuk satgas atau belum, total semua dari 514 kabupaten/kota, ada 409 yang baru terbentuk,” kata Tito.

    Ia dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengatakan bahkan masih terdapat empat provinsi yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi semua sudah kecuali empat provinsi yang belum membentuk satgas, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan,” ucap Mendagri di hadapan Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan dan gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia yang hadir di Kantor Gubernur Bali.

    Sebagai bentuk apresiasinya, Tito Karnavian menyebut satu per satu provinsi, dimana 21 provinsi sudah 100 persen kabupaten/kotanya terbentuk satuan tugas.

    Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Provinsi Papua, NTB, dan Bali.

    Sementara Mendagri menyebut provinsi lainnya masih memiliki ‘hutang’ dalam membentuk satgas daerah, beberapa diantaranya seperti Jawa Tengah yang kurang 10 kabupaten/kota, Kalimantan Timur kurang dua, Sumatera Utara kurang sembilan, Jawa Barat kurang empat, Sulawesi Selatan kurang 10, dan lainnya.

    “Kalau Papua Barat Daya provinsinya sudah tapi kabupatennya semua belum sama sekali, Papua Tengah baru Mimika saja, Papua Selatan 100 persen belum terbentuk sama sekali, Papua Barat juga 100 persen belum, Papua Pegunungan juga belum terbentuk,” ujar Mendagri.

    Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah tingkat provinsi segera membentuk satgas daerah dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota-nya, sebab gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

    Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

    “Dikejar ini buat yang belum-belum karena ini kendaraan yang penting untuk menggerakkan koperasi, sekarang tahap operasional, peran satgas ini, kunci kekuatan pemerintah pusat ada di ibu bapak (kepala daerah),” ujar Mendagri.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.