Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Kopdes Merah Putih mempermudah pemerintah gelar operasi pasar

    Kopdes Merah Putih mempermudah pemerintah gelar operasi pasar

    Kopdes nanti menjadi infrastruktur pemerintah. Jadi sekarang kalau kami operasi pasar SPHP, keuntungan nanti ke kopdes.

    Mataram (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi alat bagi pemerintah untuk menggelar operasi pasar yang bertujuan menjaga stabilitas harga barang pokok murah hingga mengendalikan laju inflasi.

    “Kopdes nanti menjadi infrastruktur pemerintah. Jadi sekarang kalau kami operasi pasar SPHP, keuntungan nanti ke kopdes,” ujar Zulhas saat melakukan sosialisasi Kopdes Merah Putih, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.

    Zulhas mengatakan jumlah koperasi desa yang mencapai lebih dari 80 ribu unit di seluruh Indonesia dapat memudahkan upaya pemerintah dalam menyediakan bahan pangan murah untuk masyarakat.

    Selain operasi pasar, Kopdes Merah Putih juga bisa menerima bantuan yang digelontorkan pemerintah dalam bentuk pertanian, traktor, maupun alat pemanen padi.

    “Segala macam kasih ke koperasi desa, agar mereka bisa menyewakan alat-alat itu supaya menjadi penghasilan bagi koperasi desa,” kata Zulhas pula.

    Kopdes Merah Putih merupakan lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa atau kelurahan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

    Inisiatif pembentukan koperasi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

    Berdasarkan data Kementerian Koperasi dari total 83.762 desa/kelurahan di Indonesia, jumlah Kopdes Merah Putih saat ini telah mencapai 81.147 unit tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

    Zulhas mengimbau para kepala daerah untuk rutin berdialog setiap pekan dengan para kepala desa terkait Kopdes Merah Putih tersebut, agar meningkatkan pemahaman dan wawasan para pengurus koperasi desa.

    “Para bupati dan wali kota kalau bisa tiap minggu (diskusi), agar lengkap pengetahuan para kepala desa dan koperasi bisa berjalan dengan baik,” katanya lagi.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas memastikan beras SPHP tersedia hingga timur Indonesia

    Bapanas memastikan beras SPHP tersedia hingga timur Indonesia

    Kami bersama Bapak Menko Pangan memastikan beras SPHP tersedia hingga sampai Indonesia timur.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap tersedia hingga wilayah timur Indonesia demi menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

    “Kami bersama Bapak Menko Pangan memastikan beras SPHP tersedia hingga sampai Indonesia timur,” kata Arief seusai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Arief menyebutkan realisasi pelaksanaan beras SPHP hingga 1 Agustus 2025 telah berada di angka 188,4 ribu ton atau 12,56 persen dari total target 1,5 juta ton penyaluran di tahun ini.

    “Untuk penyaluran beras SPHP melalui Koperasi Desa Merah Putih tercatat ada 53,72 ton,” ujar Arief.

    Terhadap realisasi program beras subsidi ini, pemerintah bersama Perum Bulog terus memacu penyaluran dengan memperlebar kanal-kanal distribusi. Tak hanya melalui Koperasi Desa Merah Putih, beras SPHP disalurkan melalui ritel modern, termasuk minimarket. Namun tidak termasuk ritel grosir.

    Bapanas mendorong Perum Bulog di wilayah seluruh Indonesia untuk mempercepat distribusi beras SPHP namun tidak ke grosir, karena terdapat limitasi yakni maksimal 2 karung setiap pembelian.

    “Kalau akses ke modern market itu sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat yang menengah ke atas saja, apalagi untuk minimarket berjejaring. Menurut kami dapat diakses oleh semua kalangan. Jaringan outletnya pun sangat luas,” ujar Arief.

    Selain SPHP, Arief menyebutkan masyarakat juga bisa mengambil bantuan pangan beras melalui Kopdes Merah Putih.

    “Dengan begitu, kopdes diharapkan bisa jadi pusat program pro-rakyat yang kemudian dapat meningkatkan ekonomi rakyat pula sebagaimana arahan Bapak Menko Pangan,” kata Arief lagi.

    Dia menyebutkan pula realisasi penyaluran bantuan pangan beras hingga 1 Agustus telah disalurkan kepada 12.502.201 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia atau mencapai 68,4 persen dari total target 18.277.083 PBP.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan visi Presiden Prabowo Subianto yakni tidak boleh ada rakyat yang susah dan ekonomi harus mampu dimulai dari desa.

    Zulhas menekankan pemerintah ingin ada katalisator ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Jadi memang NTT ini menjadi prioritas utama. Kunjungan pertama setelah pengumuman seluruh kopdes terbentuk, kami ke NTT. Ada salam dari Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin rakyatnya tidak boleh ada yang susah,” kata Zulhas.

    Oleh karena itu, ujar Zulhas pula, kekuatan ekonomi, pemberdayaan harus dimulai dari desa. Keberadaan Kopdes Merah Putih juga ditujukan untuk memberantas tengkulak-tengkulak yang merugikan petani di desa.

    “Kemudian ada gerai sembako, minyak goreng. Ada beras, ada gula, dan lain-lain. Jadi, kalau Bulog nanti tidak kasih beras, tidak kasih minyak, lapor sama Bupati,” ujar Zulhas pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah buka opsi penempatan PPPK ke Kopdes Merah Putih

    Pemerintah buka opsi penempatan PPPK ke Kopdes Merah Putih

    Tidak ada gaji bulanan (pengurus koperasi). Makanya, Pemerintah membantu dari PPPK.

    Mataram (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Pemerintah siap membantu operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Tidak ada gaji bulanan (pengurus koperasi). Makanya, Pemerintah membantu dari PPPK,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.

    Zulhas mengimbau kepala daerah yang mengajukan pengangkatan PPPK, agar mau menempatkan dua sampai tiga orang di Kopdes Merah Putih.

    Menurutnya, ada 500 ribu orang yang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintahan dengan status kontrak.

    “Para bupati mengajukan orang nanti untuk kopdes. Kalau ada 1.000 kopdes berarti perlu 2.000 PPPK,” kata Zulhas pula.

    Kopdes Merah Putih merupakan lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa atau kelurahan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

    Inisiatif pembentukan Kopdes Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

    Lebih lanjut Zulhas menyampaikan bahwa penempatan PPPK di Kopdes Merah Putih membuat koperasi desa tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar pegawai yang bekerja di sana. Hal itu menunjukkan keberpihakan negara terhadap keberadaan koperasi yang dikelola dan digerakkan langsung oleh masyarakat.

    “Ajukan nanti ditempatkan di kopdes, negara yang bayar, sehingga koperasi tidak keluar uang,” ujarnya lagi.

    Koperasi merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, sehingga payung hukumnya jauh lebih kuat dan lebih tinggi ketimbang peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

    Keberadaan Kopdes Merah Putih sebagai sebuah badan usaha bertujuan mengejar ketertinggalan dari badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta dari sisi aset dan volume usaha kegiatan maupun partisipasi anggota.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemberian Amnesti dan Abolisi, Menko Zulhas: Presiden Ingin Kita Bersatu Regional 2 Agustus 2025

    Pemberian Amnesti dan Abolisi, Menko Zulhas: Presiden Ingin Kita Bersatu Regional 2 Agustus 2025

    Pemberian Amnesti dan Abolisi, Menko Zulhas: Presiden Ingin Kita Bersatu
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan
    Zulkifli Hasan
    atau akrab disapa Zulhas angkat bicara terkait pemberian
    amnesti dan abolisi
    oleh Presiden Prabowo Subianto. 
    Amnesti dan abolisi
    tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. 
    “Bapak Presiden ingin kita ini bersatu ya,” kata Zulhas ditemui di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (2/8/2025). 
    Zulhas mengatakan, persatuan dan kesatuan ini penting di tengah situasi geopolitik di Asia, Eropa dan Timur Tengah yang saat ini sedang berkecamuk perang. 
    “Jadi perlu persatuan agar kita kuat kokoh dan itulah yang dilakukan Bapak Presiden ya untuk mengajak semua pihak,” kata Zulhas. 
    Sebelumnya, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto menjadi sorotan publik.
    Pasalnya, kebijakan tersebut menandai pertama kalinya amnesti dan abolisi diberikan dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor).
    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. 
    Sementara abolisi adalah peniadaan peristiwa pidana.
    DPR telah menyetujui pemberian abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. 
    Selain Tom Lembong, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang divonis 3 tahun 6 bulan dalam dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Zulhas sebut kelengkapan Kopdes di Kupang perkuat ekonomi lokal

    Menko Zulhas sebut kelengkapan Kopdes di Kupang perkuat ekonomi lokal

    ANTARA – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, memiliki kelengkapan enam gerai usaha dasar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, saat meninjau Kopdes Penfui Timur, Jumat (1/8), mengatakan Kopdes Merah Putih yang menjadi model (mock-up) pengembangan ketahanan pangan berbasis desa di NTT itu diharapkan memperkuat perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. (Johanes Viandinando/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum PAN Zulhas tanggapi soal amnesti-abolisi Hasto dan Tom Lembong

    Ketum PAN Zulhas tanggapi soal amnesti-abolisi Hasto dan Tom Lembong

    Mataram (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, angkat bicara terkait pemberian amnesti dan abolisi Presiden Prabowo Subianto terhadap Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.

    Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong oleh Presiden Prabowo adalah demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Presiden ingin kita bersatu, karena persatuan itu penting,” ujarnya dikonfirmasi wartawan usai memimpin rapat koordinasi Koperasi Merah Putih di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Sabtu.

    Menurutnya, langkah pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto sudah tepat demi menjaga keutuhan NKRI di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

    “Apalagi saat ini geopolitik sedang tidak baik, negara di ASEAN ada yang perang, India – Pakistan juga ada. Belum di Eropa apalagi Timur Tengah,” tegas Zulhas yang juga menjabat sebagai Menko Pangan ini.

    Oleh karena itu, Zulhas mengaku sangat mendukung keputusan Presiden Prabowo tersebut, agar Indonesia semakin kuat dan kokoh.

    “Jadi perlu persatuan agar kita kuat dan kokoh, dan itu lah yang dilakukan presiden untuk mengajak semua pihak bersatu,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 900 Ton Beras SPHP Disebar di Wilayah Sumatera dan Kalimantan – Page 3

    900 Ton Beras SPHP Disebar di Wilayah Sumatera dan Kalimantan – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta PTPN IV PalmCo melalui sinergi bersama Perum BULOG dalam Gerakan Pangan Murah (GPM), menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Pemerintah dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dari target 900 ton di 150 titik wilayah kerja Palmco, hingga saat ini telah terealisasi sebanyak 134 ton beras SPHP di 75 titik operasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa.

    Sejak program ini diluncurkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 18 Juli 2025, PalmCo telah merealisasikan distribusi beras SPHP di 75 titik operasional yang tersebar di berbagai daerah di Pulau Sumatera, dan Kalimantan.

    “Alhamdulillah progres distribusi SPBP sudah mencapai 15%. Bersama Bulog kita optimis untuk dapat mendistribusikannya secara penuh hingga akhir tahun nanti,” buka Jatmiko.

    Menariknya, meskipun sebagian besar wilayah operasional PalmCo berada di zona harga eceran tertinggi sebesar Rp13.100 per kilogram, perusahaan mampu menjual beras SPHP di bawah HET tersebut, yakni Rp12.500 per kilogram.

    “Tentunya harapan kita, hal ini semakin membantu stabilisasi harga di masyarakat,” tambahnya.

    Dalam hal stabilisasi harga pangan, disamping penyaluran beras SPHP, PalmCo juga sebelumnya mendukung program serupa saat momen Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Puasa dan Idulfitri 1446 H/2025 M dengan menyalurkan 131 ton minyak goreng dan 145 ton gula kristal putih kemasan kepada masyarakat.

    “Kita semua satu langkah untuk bersatu padu memastikan setiap piring terisi. Bersama kita bisa,” tukasnya.

     

     

  • Zulhas Puji Kemajuan Banyuwangi di Ajang Balap Sepeda Tour de Ijen

    Zulhas Puji Kemajuan Banyuwangi di Ajang Balap Sepeda Tour de Ijen

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menghadiri penutupan ajang balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen 2025. Zulhas pun memuji perkembangan Banyuwangi yang dinilainya luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.

    Menurut Zulhas, Banyuwangi telah menunjukkan kemajuan signifikan. Dari sisi tata kelola, kebersihan lingkungan, hingga kualitas kepemimpinan daerah.

    “Saya bangga, betul-betul bangga dan bahagia. Ternyata kemajuan dan kebanggaan bisa datang dari desa,” kata Zulhas di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (31/7/2025).

    Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat menghadiri acara Tour de Banyuwangi Ijen 2025 (Belia/detikcom)

    Zulhas pun mengungkit kondisi Banyuwangi sebelum dipimpin oleh mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Ia menyebut perubahan Banyuwangi sangat terasa sejak kepemimpinan tersebut.

    “Saya tahu Banyuwangi sebelum Pak Azwar jadi Bupati dan sesudahnya, beda jauh. Ini kabupaten terbaik menurut saya,” ujarnya.

    “Banyak daerah indah rusak karena galian C, warung remang-remang, hotel melati. Tapi di sini tidak ada. Artinya kepemimpinannya ingin daerah ini maju,” tegasnya.

    “Saya minta mereka belajar betul-betul, bukan sekadar lihat-lihat. Karena Banyuwangi bisa jadi contoh,” ucapnya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara Tour de Banyuwangi Ijen yang telah sukses membawa nama Banyuwangi dan Indonesia ke pentas internasional.

    “Acara ini bukan hanya membanggakan Banyuwangi, tapi juga Indonesia. Kami semua bangga,” tutup Zulhas.

    (bel/fca)

  • 30% Dana Desa Jadi Jaminan Pinjaman Kopdes Merah Putih, Begini Hitungannya

    30% Dana Desa Jadi Jaminan Pinjaman Kopdes Merah Putih, Begini Hitungannya

    Jakarta –

    Dana desa menjadi jaminan angsuran pokok pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Namun, hanya 30% dari dana desa yang bisa menjadi jaminan.

    Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini bisnis Kopdes Merah Putih akan untung, sehingga tak akan gagal bayar. Dengan begitu, Kopdes juga tidak akan menggangu dana desa.

    Pembiayaan maksimal yang dapat diajukan Kopdes maksimal Rp 3 miliar, dengan bunga 6%. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Kalau bisa harus bayar semua, kok mikirnya jelek, insyaallah koperasi ini akan bisa bayar,” tegas dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).

    Terkait ketentuan dana desa yang hanya 30% menjadi jaminan angsuran Kopdes Merah Putih akan diatur dalam Peraturan Menteri Desa. Hal ini dipastikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tinggal Yandri Susanto.

    “Kami atur di Permendes jadi dana desa yang ada itu maksimal dia menjadi jaminan 30%. Misalnya dana desa itu Rp 500 juta, maka maksimal yang ditanggung oleh jaminan dana desa itu Rp 150 juta. Nah semakin besar tentu semakin besar, maka tadi disepakati juga menjamin itu tidak sekaligus,” jelasnya.

    Untuk itu, Yandri menekankan untuk menghindari gagal bayar, kepada kepala desa dan jajaran dalam Kopdes sebagai penanggungjawab harus menyiapkan secara matang bisnis yang akan dijalankan Kopdes Merah Putih. Menurutnya, seharusnya itu telah dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

    “Musdesus harus dicermati sangat detail kira kira layak atau tidak karena nanti kalau gagal bayar, kan dana desa yang akan menjadi jaminan. Nah jadi benar-benar teliti untung atau nggaknya. Tetapi menurut kami kalau untuk tujuh gerai, insyaallah untung semualah, jualan gas, pupuk, beras apotek,” terangnya.

    Tonton juga video “Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” di sini:

    (ada/ara)

  • Pemerintah dorong pembiayaan-relaksasi regulasi Kopdes Merah Putih

    Pemerintah dorong pembiayaan-relaksasi regulasi Kopdes Merah Putih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah dorong pembiayaan-relaksasi regulasi Kopdes Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut Koperasi Desa (Kopdes)/Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih tengah memasuki tahap kedua, yakni pengoperasian dan pengembangan, sehingga mendorong pembiayaan dan relaksasi regulasinya.

    “Dalam tahap kedua ini juga akan didorong relaksasi regulasi untuk mendukung distribusi barang bersubsidi dan jalannya usaha dari Kopdes Merah Putih,” kata Menkop, di Jakarta, Selasa.

    Budi Arie menjelaskan, dalam tahapan ini setiap koperasi desa dapat memenuhi persyaratan dan membuat rencana bisnis yang baik dan layak.

    Menurutnya, hal ini terkait kemampuan koperasi tersebut untuk dapat mengakses pembiayaan dari Himbara ataupun lembaga keuangan lainnya.

    Ia menegaskan bahwa pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih yang berasal dari Himbara digunakan untuk modal kerja, sehingga memiliki kapasitas untuk mengembalikan pinjaman.

    “Bukan untuk membangun gedung dan sebagainya, karena koperasi desa diharapkan bisa menggunakan aset yang idle di wilayahnya,” ujarnya.

    Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dan sejumlah menteri terkait di Jakarta, Selasa, juga membahas tindak lanjut peluncuran kelembagaan 80 ribu Kopdes Merah Putih, serta implementasi peraturan menteri yang mendukung operasionalnya, salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang skema pendanaan dengan bunga rendah.

    Sebelumnya, Menko Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Zulkifli Hasan atau Zulhas menargetkan 10.000 koperasi dapat beroperasi pada Agustus 2025.

    “Segera Agustus ini kita akan selesaikan kira-kira 10.000 di Agustus, 10.000 koperasi desa sudah beroperasi, paling kurang di bulan Agustus,” ujar Zulhas.

    Zulhas optimistis jumlah tersebut akan terus meningkat. Pemerintah juga telah mengagendakan untuk melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia untuk memastikan kesiapan operasional koperasi.

    Sumber : Antara