Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan fenomena tutupnya usaha penggilingan padi kecil bukanlah hal yang baru dan sudah terjadi sejak lama.
“Bahwasannya pabrik [penggilingan padi] kecil tutup, itu sudah lama terjadi. Sering,” kata Amran saat ditemui di sela-sela konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Amran menjelaskan, banyaknya penggilingan kecil padi yang tutup ini lantaran jumlah gabah yang digiling hanya sekitar 42 juta ton selama 6 bulan.
Di sisi lain, lanjut dia, produksi padi nasional hanya 65 juta ton gabah untuk digiling. Padahal, kapasitas penggilingan padi kecil secara nasional mampu menggiling hingga 116 juta ton gabah. Alhasil, banyak mesin penggilingan kecil yang tidak bekerja secara penuh alias menganggur.
Adapun, saat ini, usaha penggilingan padi dibagi ke dalam tiga klaster, yakni 161.000 penggilingan padi kecil, 7.300 penggilingan padi menengah, dan 1.065 penggilingan besar.
“Selebihnya adalah [65 juta ton—42 juta ton] 23 juta ton gabah. Kapasitas giling terpasang adalah 165 juta ton [penggilingan] besar, kecil, sedang. Pasti ada yang tidak kebagian kan?” tuturnya.
Menurut Amran, penggilingan padi besar sebaiknya tidak bersaing dengan penggilingan kecil. Sebab, penggilingan besar selalu bisa menawarkan harga gabah lebih tinggi dari penggilingan kecil.
“Yang [penggilingan] besar harusnya tidak masuk mengganggu yang kecil. Karena yang kecil kalau dia beli [gabah] Rp6.500 [per kilogram], dia membeli Rp6.700, yang besar. Kalau dia naik Rp6.700, mereka beli Rp7.000. Artinya yang kecil, ekonomi kecil terganggu,” ujarnya.
Namun, Amran menekankan bahwa pemerintah akan memperbaiki tata usaha struktur pasar baru agar tidak terjadi monopoli pembelian gabah oleh penggilingan.
“Kenapa kita akan perbaiki? Karena ada perintah langsung Bapak Presiden, [dan] yang kedua, stok [beras] kita banyak. Dan kita sekarang operasi pasar. Kami oke,” ujarnya.
Untuk itu, dia menyampaikan pemerintah akan membangun struktur pasar baru ke depan. “Doakan, kami akan buat ke depan [intervensi gabah], mudah-mudahan. Kita sudah rakortas beberapa kali dengan Pak Menko [Zulkifli Hasan]. Kami sebenarnya prinsipnya sudah sepakat membangun struktur pasar baru,” tuturnya.
Sebelumnya, Ombudsman mencatat sebanyak 10 dari 23 penggilingan padi kecil menutup usahanya imbas adanya kekhawatiran dalam menjalankan usaha perberasan di Indonesia.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyampaikan, temuan itu ia dapatkan saat Ombudsman melakukan uji petik di Kecamatan Tempuran, Karawang dan sekitarnya.
“Ada 23 penggilingan padi di wilayah itu dan 10 [penggilingan padi] sudah tutup sekarang. Apa penyebab tutupnya? Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Selain itu, Yeka juga menemukan stok beras di penggilingan padi semakin menipis imbas kasus beras oplosan. Kini, stok beras di tingkat penggilingan padi hanya berkisar 5–10%.
Padahal, sebelumnya, rata-rata stok beras di penggilingan padi biasanya mencapai 100 ton. Namun, stoknya kini hanya mencapai 5%.
Yeka mengungkap, stok beras yang semakin menipis di tingkat penggilingan padi lantaran mereka takut dalam menjalankan usaha perberasan. “Kami tanya mengapa seperti ini? Mereka [penggilingan padi] menjawab sama, takut,” ungkapnya.
Ombudsman meminta agar pemerintah segera mengembalikan kondisi perberasan Indonesia menjadi kondusif, mulai dari penggilingan kecil, penggilingan besar, hingga pedagang kecil juga besar, sehingga beras di tingkat konsumen tersedia dengan harga terjangkau.
“Karena semuanya sama begitu, mengatakan ‘kami takut’. Nah, ini kita negara apa kalau pelaku usaha perberasan seperti ini seperti mereka ini jualan barang haram atau jualan barang yang tidak legal sampai takut. Jadi, pemerintah harus segera membuat rasa aman dan nyaman,” pungkasnya
