Tag: Zulkifli Hasan

  • Jamuan Makan Siang Wapres Gibran dan Dasco, Apa Makna Politik di Baliknya? – Page 3

    Jamuan Makan Siang Wapres Gibran dan Dasco, Apa Makna Politik di Baliknya? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatsus) Komando Pasukan Khusus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com dari Youtube Sekretariat Presiden, Wapres Gibran tiba terlebih dahulu pukul 08.53 WIB. Selang beberapa menit, Prabowo tiba di lokasi upacara pada pukul 08.55 WIB.

    Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Prabowo dan Gibran kompak mengenakan baju safari bewarna cokelat muda.

    Sementara itu, para pimpinan lembaga tinggi negara dan menteri Kabinet Merah Putih mengenakan baju loreng TNI. Tampak hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sutan Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Prabowo melakukan pemeriksaan pasukan dengan menaiki mobil Maung bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri.

     

  • Prabowo: Indonesia Tak Suka Perang, Tapi Kita Diganggu dan Kekayaan Dirampok – Page 3

    Prabowo: Indonesia Tak Suka Perang, Tapi Kita Diganggu dan Kekayaan Dirampok – Page 3

    Pelantikan dilakukan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatsus) Komando Pasukan Khusus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Jenderal Tandyo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD). Dia mengisi jabatan Wakil Panglima TNI yang kosong selama 25 tahun.

    Prabowo menyematkan tanda pangkat kepada Jenderal Tandyo. Dia lalu menyalami Jenderal Tandyo Budi.

    Tampak hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sutan Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian,hingga Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Puan Maharani dan Para Menteri Pakai Loreng Saat Upacara Gelar Pasukan, Prabowo Beberkan Alasannya – Page 3

    Puan Maharani dan Para Menteri Pakai Loreng Saat Upacara Gelar Pasukan, Prabowo Beberkan Alasannya – Page 3

    Dia menegaskan bangsa Indonesia lebih memilih mati dibandingkan harus dijajah kembali oleh negara lain. Prabowo menyampaikan terima kasih kepada tokoh nasional yang siap menjadi bagian pertahanan rakyat semesta.

    “Banyak negara mungkin merasa lebih kuat dari kita tapi semangat kita sudah kita buktikan dan kita akan buktikan terus, bahwa kita bangsa yang pejuang yang tidak pernah mengenal menyerah,” tutur Prabowo.

    Dalam upacara ini, tampak hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sutan Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno,, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • 562 Koperasi Desa Merah Putih di Jateng sudah beroperasi

    562 Koperasi Desa Merah Putih di Jateng sudah beroperasi

    Foto: Joko Hendrianto/Radio Elshinta

    562 Koperasi Desa Merah Putih di Jateng sudah beroperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayahnya. Hingga kini,  dari  8.523 kopreasi merah putih yang berbadan hukum, sebanyak 562 koperasi sudah beroperasi. 

    “Saat ini 562 koperasi sidah beroperasi. Mudah-mudahan nanti juga menjadi piloting (percontohan) untuk koperasi yang lainnya,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, usai mengikuti Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kantor Gubernur Bali pada Jumat, 8 Agustus 2025.

    Ia mengatakan, rapat tersebut mendorong agar setiap provinsi membentuk dan berkomunikasi dengan satuan tugas (satgas) percepatan untuk operasional KDMP.

    “Ini menjadi sesuatu yang strategis. Hari kami dapat berbagai informasi untuk percepatan operasional. Tadi juga dipertemukan dengan berbagai mitra,  seperti ID Food, Pertamina, perbankan,  dan Himbara. Termasuk  langkah-langkah kerjasamanya,” katanya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto.

    Sumarno mengatakan, dalam waktu dekat akan menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah, guna memastikan lagi percepatan operasional KDMP. Nanti juga akan dibahas mengenai  modal, pelatihan pengurus, kerjasama berbagai pihak, komoditas apa yang harus dijual, dan lainnya.

    “Jadi koperasi ini tidak hanya sekedar berdiri, akan tetapi nanti benar-benar bisa operasional sesuai dengan tujuan dibentuknya,” ucap Sumarno.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, melalui rapat tersebut ia ingin memastikan terbentuknya satgas percepatan operasional koperasi di seluruh provinsi. 

    “Karena ini kerja besar ya. Kalau dulu koperasi sendirian, sekarang dikerjakan oleh semua kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Gotong-royong, semua terlibat, termasuk BUMN. Jadi kita pastikan hari ini sudah terbentuk hampir 100% satgas baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” katanya.

    Dari satgas itu, dia menargetkan, percepatan operasional KDMP pada bulan ini akan terbentuk 15.000 unit. Melalui satgas itu, dia meminta pendataan fasilitas infrastruktur di tiap desa/kelurahan yang bisa dimanfaatkan menjadi outlet koperasi, bahkan gudang penyimpanan barangnya.  

    “Cari apa yang bisa dimanfaatkan, apakah kantor desa, kantor kelurahan ataukah balai desa. Kalau memang tidak ada baru boleh membangun tempat baru,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ombudsman Desak Pemerintah Cabut HET Beras Premium

    Ombudsman Desak Pemerintah Cabut HET Beras Premium

    Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman meminta agar pemerintah untuk segera mencabut harga eceran tertinggi (HET) beras premium imbas temuan beras yang tidak sesuai mutu dan dijual menjadi beras premium alias beras oplosan.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meminta pemerintah agar segera mempertimbangkan untuk mencabut HET beras premium. Menurutnya, pemerintah hanya perlu mengatur HET beras medium.

    “HET beras premium cabut, biarkan swasta menyediakan beras sesuai dengan mekanisme pasar,” kata Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Menurut Yeka, pemerintah bisa mengevaluasi harga beras jika ke depan komoditas ini mengalami fluktuasi harga. Salah satunya adalah dengan melakukan operasi pasar melalui penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang setara dengan HET beras medium.

    Dengan demikian, Yeka menuturkan bahwa tidak perlu lagi diberlakukan HET beras premium untuk pelaku usaha swasta.

    “Untuk pelaku usaha swasta premiumnya itu dihilangkan. Jadi sudah tidak ada lagi HET premium yang diberlakukan untuk swasta. Jadi HET medium itu hanya berlaku bagi pemerintah saja,” ujarnya.

    Di sisi lain, Yeka juga menyoroti wacana pemerintah yang ingin merumuskan HET beras menjadi satu harga dan satu jenis beras reguler. Hal ini menyusul rencana pemerintah untuk menghapus klasifikasi beras premium dan beras medium.

    Menurut Yeka, jika pemerintah menerapkan satu beras satu harga, maka masyarakat akan kehilangan beras dengan kualitas bermutu baik. Bahkan, menurutnya, Indonesia bisa tertinggal jauh dalam hal perberasan dengan negara lain.

    “Dan mohon maaf kalau kita menerbitkan beras 30%:70%, 30% butir patahnya misalnya ya dengan harga sekian, ya kita ketinggalan jauh sama negara lain. Negara lain itu beras itu bahkan paling rendah itu butir patahnya 5%. Kita menjual dengan 30%,” ungkapnya.

    Selain itu, Yeka menilai konsumen kelas menengah atas pada akhirnya membeli beras di harga Rp13.900 per kilogram atau lebih rendah dari kemampuan daya belinya.

    “Padahal sebetulnya mereka [menengah atas] potensi dan daya belinya tinggi. Oleh karena itu, ombudsman meminta agar HET premium itu justru dihapuskan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, proses perhitungan HET beras menjadi satu harga dan satu jenis beras reguler masih bergulir.

    “Oh, harganya [HET beras satu jenis] lagi dirumuskan,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Namun, Zulhas tak memberikan informasi secara detail kapan pemerintah akan mengumumkan harga beras satu harga itu. Dia hanya memastikan perhitungan HET beras reguler tengah diperhitungkan. “Lagi dihitung,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan implementasi kebijakan perberasan nasional melalui perubahan standar mutu, jenis, dan harga batas atas dipastikan akan ada periode transisi dan zonasi harga. Nantinya, kebijakan ini akan menyesuaikan kondisi geografis Indonesia.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, transisi dan zonasi harga beras ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh pelaku usaha hingga konsumen.

    Setelah ada keputusan, pemerintah bakal memberikan waktu transisi untuk penyesuaian sehingga tidak serta-merta langsung diterapkan. Namun, implementasi secara cepat juga diperlukan untuk meredam fluktuasi pasar beras.

    “Memang tidak bisa terhadap perubahan suatu kebijakan, kemudian langsung dieksekusi tanpa ada periode transisi. Tapi ini juga harus disegerakan. Jadi kurang lebih, nanti itu akan in between premium dan medium [standar mutu beras],” terangnya.

    Arief menyatakan bahwa beras yang akan diatur pemerintah nantinya adalah beras reguler yang sering dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, beras khusus dikembalikan ke mekanisme pasar dan standar mutunya ditentukan melalui suatu proses sertifikasi.

    “Untuk beras yang reguler, itu beras yang seperti kita makan biasanya, baik beras panjang maupun bulat. Itu harganya tetap akan pemerintah batasi,” ujarnya.

    Selain itu, sambung dia, syarat mutu beras juga disiapkan dengan berbagai kriteria. Meski begitu, derajat sosoh mutlak 95% dan kadar air 14%. “Butir pecah berapanya, itu nanti disampaikan,” tandasnya.

  • Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Kami Kemendagri merekap daerah-daerah yang sudah terbentuk satgas atau belum, total semua dari 514 kabupaten/kota, ada 409 yang baru terbentuk,” kata Tito.

    Ia dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengatakan bahkan masih terdapat empat provinsi yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi semua sudah kecuali empat provinsi yang belum membentuk satgas, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan,” ucap Mendagri di hadapan Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan dan gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia yang hadir di Kantor Gubernur Bali.

    Sebagai bentuk apresiasinya, Tito Karnavian menyebut satu per satu provinsi, dimana 21 provinsi sudah 100 persen kabupaten/kotanya terbentuk satuan tugas.

    Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Provinsi Papua, NTB, dan Bali.

    Sementara Mendagri menyebut provinsi lainnya masih memiliki ‘hutang’ dalam membentuk satgas daerah, beberapa diantaranya seperti Jawa Tengah yang kurang 10 kabupaten/kota, Kalimantan Timur kurang dua, Sumatera Utara kurang sembilan, Jawa Barat kurang empat, Sulawesi Selatan kurang 10, dan lainnya.

    “Kalau Papua Barat Daya provinsinya sudah tapi kabupatennya semua belum sama sekali, Papua Tengah baru Mimika saja, Papua Selatan 100 persen belum terbentuk sama sekali, Papua Barat juga 100 persen belum, Papua Pegunungan juga belum terbentuk,” ujar Mendagri.

    Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah tingkat provinsi segera membentuk satgas daerah dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota-nya, sebab gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

    Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

    “Dikejar ini buat yang belum-belum karena ini kendaraan yang penting untuk menggerakkan koperasi, sekarang tahap operasional, peran satgas ini, kunci kekuatan pemerintah pusat ada di ibu bapak (kepala daerah),” ujar Mendagri.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

    Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

    Bisnis.com, JAKARTA — Sederet nama konglomerat, mulai dari pengusaha dari Lippo Group James T. Riady, bos Sinar Mas Franky O. Widjaja, hingga pendiri Arsari Group Hashim Sujono Djojohadikusumo alias adik dari Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri retret Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (8/8/2025) hingga Minggu (10/8/2025).

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan akan ada banyak pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia yang akan mengikuti retret, mulai dari Dewan Usaha Chairul Tanjung (CT), Dewan Pertimbangan Arsjad Rasjid, hingga Dewan Penasihat Hashim S. Djojohadikusumo.

    “Tapi di dalam Kadin sendiri kan ada Kadin Indonesia. Itu seperti Pak Franky Widjaya, Pak James Riady, banyak lah. Semua akan pakai loreng-loreng siap untuk maju,” ujar Anin saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Selain konglomerat, Anin juga menyatakan sederet pembantu Kepala Negara RI juga akan ikut serta menghadiri retret Kadin 2025.

    Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, hingga Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

    Selain itu, Anin menyebut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, yang juga sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan menghadiri retret Kadin 2025.

    “Besok kami dengar juga Menteri Perdagangan. Tentunya Menteri Rosan, Kepala Danantara. Jadi cukup banyak [yang hadir di retret Kadin 2025],” ujarnya.

    Nantinya, Anin mengungkap Kadin Indonesia dan Danantara akan melakukan penandatangan kerja sama di retret. Dalam hal ini, Kadin dan Danantara akan bekerja sama untuk mengoptimalkan dan meningkatkan aset.

    “Setiap tahun beliau itu sekarang dapat US$6–7 miliar. Beliau ingin meningkatkan menjadi US$10 miliar. Tetapi sekarang beliau ingin membuka jalan supaya tidak hanya BUMN dengan BUMN, tetapi juga dengan swasta,” ungkapnya.

    Anin menjelaskan alasan di balik adanya retret ini mengingat perekonomian Indonesia yang dipengaruhi tensi geopolitik dunia.

    “Jadi kita melihat bahwa perekonomian sulit memang karena kita butuh resiliensi. Resiliensi supaya kita bisa menghadapi semua tantangan ini, bahkan menggapai peluang-peluang yang ada di depan kita,” ujarnya.

    Untuk itu, kata Anin, Kadin sepakat ketahanan ekonomi mempunyai peran penting untuk ketahanan nasional. Alhasil, sambung dia, pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia perlu membangun nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan.

    Di samping itu, Anin menambahkan retret ini juga bertujuan untuk memperkuat semangat gotong royong guna mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto.

    “Penting juga kita untuk mengerti sekali, atau benar-benar memahami visi dan juga program dari pemerintah,” tuturnya.

    Anin melanjutkan, retret di Magelang merupakan momentum Kadin untuk reposisi diri dan memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah. Serta, untuk memperkuat hubungan antara Kadin Indonesia dan Kadin daerah.

  • Isu Beras Oplosan Bikin Masyarakat Pilih Belanja Langsung di Pasar Tradisional daripada Ritel – Page 3

    Isu Beras Oplosan Bikin Masyarakat Pilih Belanja Langsung di Pasar Tradisional daripada Ritel – Page 3

    Pemerintah akan menghapur harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium dan medium, serta menggantinya dengan satu harga maksimal. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya masih merumuskan harga baru beras tersebut.

    “Oh harganya lagi dirumuskan,” kata Zulkifli di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Penghapusan HET beras premium dan medium sebetulnya telah dibahas dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Kemudian, tugas penghitungan harga beras baru diemban oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Zulkifli belum bicara banyak mengenai prosesnya. Namun, pihaknya masih menghitung besaran harga beras baru nantinya.

    “Lagi dihitung,” singkatnya.

    Sebelumnya, Kebijakan terbaru pemerintah terkait beras dipastikan bakal mengatur antara lain periode transisi dan zonasi harga menyesuaikan kondisi geografis Indonesia yang luas. Ini diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

    “Saya tentunya bersama seluruh stakeholder, termasuk kementerian dan lembaga dan juga teman-teman dari pelaku perberasan, kami juga sering intens berdiskusi supaya apapun yang jadi keputusan terbaik, ini bisa dijalankan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8/2025).

  • Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

    Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui percepatan operasi pasar guna menstabilkan harga beras dan menangkal kekhawatiran masyarakat terkait dengan praktik beras oplosan. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) awalnya menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan penindakan terhadap kasus beras oplosan yang beredar di pasaran. Hal itu disampaikan kepada Presiden di rapat kabinet paripurna, Rabu (6/8/2025).

    Penindakan dilakukan utamanya oleh Bareskrim Polri. “Saya laporkan soal yang ramai sekarang soal beras yang melanggar itu ditindak tegas,” kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jaarta, Rabu (6/8/2025). 

    Kemudian, Zulhas turut menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan praktik beras oplos yang tengah ramai dibicarakan itu. Dia mengungkap bahwa Prabowo telah menyetujui operasi pasar agar dipercepat. Langkah ini juga dilakukan untuk menstabilkan harga beras di pasaran.

    “Kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton,” terang pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

    Untuk diketahui, Zulhas menjadi salah satu menteri yang melaporkan perkembangan program prioritas Presiden saat rapat kabinet paripurna, Rabu (6/8/2025). 

    “Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sektor sebagai leading, katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas, pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, kemudian pembangunan SDM, kesehatan, perumahan, saya persilahkan Sekretaris Kabient untuk mengatur laporan masing-masing,” ujarnya kepada kabinetnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025). 

    Kemudian, Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa menteri-menteri yang akan melaporkan kegiatannya pada Sidang Kabinet meliputi Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Pertanian, dan Menteri ESDM. 

    Kemudian, Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Sosial, Menko Pangan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi. 

    Sri Mulyani lalu dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya. Dia menyebut akan menyampaikan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Prabowo pada Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan serta RAPBN 2026 di DPR 15 Agustus 2025.

  • Prabowo: Indonesia Aman Jika Kuasai Pangan, untuk Beri Makan Rakyat

    Prabowo: Indonesia Aman Jika Kuasai Pangan, untuk Beri Makan Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketahanan pangan merupakan syarat mutlak bagi menyejahterakan negara dan masyarakat Indonesia.

    Orang nomor satu di Indonesia itu meyakini bahwa ketahanan pangan dalam negeri merupakan pondasi utama bagi masa depan Tanah Air.

    “Bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan, maka kita bisa beri makan kepada rakyat kita,” ujar Prabowo pada Rapat Kabinet Paripurna ke-8 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Prabowo menambahkan, secara historis membuktikan tidak ada satu pun bangsa yang sejahtera tanpa memiliki kemampuan produksi pangan mandiri.

    Di samping itu, Prabowo juga mengemukakan bahwa ketahanan pangan RI kerap diusik oleh negara lain. Dengan demikian, menurutnya ketergantungan pangan impor hanya akan membuka celah intervensi dari pihak luar.

    “It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis,” katanya.

    Di samping itu, Ketum Gerindra ini menyatakan bahwa capaian kedaulatan pangan ini merupakan hasil dari kolaborasi kementerian terkait dan didukung oleh TNI-Polri hingga Kejaksaan RI.

    “Ini juga hasil kerja sama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan Polisi. Juga kejaksaan, karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain dari pada kita,” pungkasnya.

    Setali tiga uang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut pernyataan Presiden Prabowo. Zulhas juga mengatakan bahwa pemerintah kini sedang mempercepat penyaluran beras subsidi, dengan target penyaluran 30.000 ton per hari.

    Zulhas tidak menampik bahwa penyaluran beras yang dilakukan pada bulan lalu sempat mengalami kendala. Namun, pihaknya akan melakukan percepatan ini dalam distribusi.

    “Memang awalnya bulan lalu baru bisa 1.000–2.000 ton, sekarang sudah bisa 10.000 ton per hari,” ujar Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah menargetkan agar kecepatan distribusi bisa ditingkatkan hingga tiga kali lipat dalam waktu dekat.

    “Target kita 30.000 ton per hari,” tegasnya.