Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Mentan tegaskan beras satu harga untuk lindungi subsidi

    Mentan tegaskan beras satu harga untuk lindungi subsidi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan tegaskan beras satu harga untuk lindungi subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras satu harga bertujuan untuk mengunci harga dari seluruh beras yang disubsidi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh swasta.

    “Kami ingin mengunci seluruh beras yang disubsidi negara. Itu harus dikontrol, diintervensi,” ucap Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV yang membidangi pertanian di Senayan, Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah sudah melaksanakan rapat koordinasi terbatas terkait dengan beras satu harga sekitar 3–4 kali.

    Adapun yang menjadi pertimbangan dari pemberlakuan beras satu harga adalah tingginya subsidi pangan yang berada di angka Rp164,4 triliun.

    Amran tidak ingin subsidi tersebut digunakan oleh pengusaha swasta untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya.

    Apabila pengusaha swasta ingin menuai untung dari penjualan berasnya dengan menetapkan harga yang lebih tinggi, Amran mempersilakan dengan syarat beras tersebut berasal dari lahan sawahnya sendiri, bukan yang disubsidi oleh pemerintah.

    “Kalau swasta nanti mau membangun, korporasi-korporasinya mau membangun atau cetak sawah sendiri, kami tidak ikut campur (harga). Tapi tidak boleh menggunakan subsidi pemerintah, baik traktor, benih, dan pupuk,” ucap Amran.

    Meskipun demikian, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta kepada Amran untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan beras satu harga.

    Ia memperingatkan bahwa kebijakan tersebut akan memengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang.

    “Nanti kalau diterapkan (beras) satu harga, tahunya tidak cocok, nanti Presiden harus mencabut (aturan) lagi,” ucap Titiek.

    Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan untuk beras biasa hanya akan ada satu harga eceran tertinggi (HET), tak lagi ada HET medium atau HET premium.

    ‎‎”Akan satu harga aja, maksudnya maksimum aja. Kalau kemarin kan ada HET medium, HET premium,” ujarnya.

    Hal itu selaras dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyatakan pemerintah mengubah klasifikasi penjualan beras, dari yang semula berdasarkan kualitas medium dan premium, menjadi beras biasa dan khusus yang berdasarkan jenis.

    Sumber : Antara

  • Cegah tengkes lewat MBG upaya capai Indonesia Emas 2045

    Cegah tengkes lewat MBG upaya capai Indonesia Emas 2045

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Cegah tengkes lewat MBG upaya capai Indonesia Emas 2045
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah pemerintah dalam mencegah tengkes melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. 

    “Program MBG ini menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan produktif agar negara kita menjadi negara maju 2045,” katanya saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonocolo, Surabaya, Kamis.

    Zulkifli mengatakan pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap kelompok rentan termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah dalam upaya mewujudkan cita-cita itu.

    Pemberian makanan yang sehat bagi masa pertumbuhan anak melalui MBG serta pemberian susu akan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, katanya, menjelaskan. 

    Menurut dia, upaya tersebut merupakan langkah investasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat beberapa waktu ke depan.

    Ia mencontohkan, terdapat perkembangan fisik yang berbeda antara Indonesia dengan Korea Selatan dan China saat itu yang salah satunya dipengaruhi oleh kualitas konsumsi protein hewani di negara tersebut yang lebih banyak.

    Oleh sebab itu dalam MBG, kata Zulkifli, pemerintah sangat memastikan kualitas dan gizi di dalam setiap menu makanan termasuk di SPPG Wonocolo Surabaya.

    Standar mutu makanan mulai dari bahan baku, pencucian, hingga penyajian diawasi dan dijaga melalui pengawasan dari Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta tenaga ahli gizi, katanya, menjelaskan. 

    Zulkifli mengatakan sejauh ini MBG telah menjangkau 20 juta dari target 80 juta yang diupayakan akan tercapai pada akhir tahun.

    “Untuk anggaran tahun depan disiapkan sekitar Rp300 triliun. Kalau semua SPPG sudah siap, semoga kita bisa melayani secara keseluruhan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Eddy Soeparno Dukung Penugasan Baru Zulhas: Menteri Sat-Set!

    Eddy Soeparno Dukung Penugasan Baru Zulhas: Menteri Sat-Set!

    GELORA.CO -Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. 

    Penunjukan ini dilakukan Presiden Prabowo untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan bangsa di tiga sektor strategis tersebut.

    Keputusan Presiden Prabowo mendapat sambutan positif Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Dia meyakini penunjukan Zulkifli Hasan sebagai bukti kepercayaan Presiden Prabowo terhadap pencapaian sebagai Menko Bidang Pangan. 

    “Sebagai kader PAN, tentu menjadi kebanggaan ketika ketua umumnya semakin dipercaya dan bahkan diandalkan oleh presiden dalam ruang pengabdian dan jabatan strategis,” ujar Eddy kepada wartawan di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

    Wakil Ketua Umum PAN ini meyakini, Zulhas mampu menjalankan fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat swasembada pangan. Apalagi, Zulhas juga sudah terbukti mampu memenuhi target percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan. 

    “Sebagai Satgas Percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih, Pak Zul berhasil memenuhi target dengan lebih dari 30 ribu koperasi berdiri di seluruh Indonesia,” tuturnya.

    “Ini tugas yang tidak sederhana dengan mengkoordinasi berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk sukseskan program Presiden Prabowo ini. Penugasan yang akan dilakukan beliau dengan sat-set!” imbuhnya.

    Secara khusus Eddy menegaskan, sebagai Pimpinan MPR ia siap terlibat dalam upaya mewujudkan percepatan swasembada pangan, energi dan air. 

    “Dengan koordinasi Menko Pangan, kami meyakini target swasembada energi bisa lebih cepat sesuai dengan target Presiden Prabowo,” demikian Eddy

  • Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sepanjang pekan ini, atau hari-hari setelah perayaan HUT ke-80 RI di Istana, Jakarta, pada 17 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto belum berkegiatan di Istana.
    Alih-alih bekerja di Istana, Prabowo memilih memanggil menteri-menterinya untuk pergi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
    Sebab, pada Senin (18/8/2025) sampai Kamis (21/8/2025) ini, Prabowo menggelar rapat di Hambalang, bukan di Istana.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun angkat bicara perihal Prabowo yang memilih bekerja dari Hambalang.
    Prasetyo mengatakan, sebenarnya Prabowo tidak masalah mau bekerja dari manapun.
    “Enggak ada, ini kan hanya masalah ini saja, tempat saja. Mau di manapun enggak ada masalah. Saya tahu persis bahwa beliau bisa bekerja dari mana saja,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Kamis.
    Prasetyo menuturkan, pada Senin pekan ini, para menteri diliburkan.
    Namun, di hari tersebut, beberapa menteri tetap dipanggil ke Hambalang dan Jakarta.
    Selanjutnya, pada Selasa (19/8/2025), Prabowo memanggil Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Prabowo menagih perkembangan terbaru terkait penertiban tambang ilegal saat itu.
    Kemudian, pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Prabowo masih memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke Hambalang.
    Mereka membahas mengenai sejumlah hal, dimulai dari pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara.
    Selanjutnya, dilanjutkan dengan rapat mengenai pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya.
    Rabu malam, Prabowo rapat bersama para menteri terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional.
    Hari ini, Kamis (21/8/2025), Prabowo tetap bekerja di Hambalang.
    Prasetyo dan Seskab Teddy Indra Wijaya pun bertolak ke Hambalang dari Istana siang ini.
    “Dari pagi sampai malam hari ya begitulah, beliau enggak pernah mau ada hari yang kosong gitu,” imbuh Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

    Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

    Bisnbbis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam. Menurut Seskab Teddy, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

    “Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujar Teddy melalui rilisnya, Kamis (21/8/2025).

    Teddy pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Ke-8 RI yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan saat HUT ke-80 RI. 

    Saat itu, kata Teddy, Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan dan aparat penegak hukum. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

    Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, membahas situasi ekonomi terkini dan perkembangan investasi nasional.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti pertemuan tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas dengan para menteri itu merupakan yang terakhir dari rangkaian tiga rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Terakhir, rapat bersama para menteri, (rapat) terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” kata Seskab Teddy.

    Dalam rapat terakhir di Hambalang hari ini, Seskab Teddy menyebutkan, jajaran menteri yang hadir, memberikan laporan dan mendengarkan arahan-arahan Presiden, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Percepatan investasi merupakan salah satu sasaran prioritas Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan dalam pidatonya mengenai RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya pada 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo optimistis Danantara, yang menjadi sovereign wealth-nya Indonesia dapat menjadi katalisator.

    “Kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

    “Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel,” kata Presiden Prabowo menambahkan.

    Presiden kemudian melanjutkan bahwa pemerintah juga akan mempercepat berbagai proyek hilirisasi.

    “Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar (AS) akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan,” sambung Presiden dalam pidato yang sama.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun 2026.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, minggu lalu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas izin tambang komoditas strategis

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas izin tambang komoditas strategis

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, membahas tata kelola dan perizinan tambang untuk komoditas-komoditas strategis.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti rapat tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas mengenai tata kelola tambang itu merupakan ratas kedua dari tiga rangkaian ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Rapat kedua, yang dihadiri para direktur utama (dirut) BUMN bidang pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya,” kata Seskab Teddy.

    Walaupun demikian, Teddy tidak dapat menjelaskan lebih lanjut isi rapat, termasuk arahan-arahan Presiden Prabowo yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan BUMN bidang pertambangan serta jajaran menteri terkait yang mengikuti rapat.

    Dalam rapat mengenai tata kelola dan izin pertambangan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Presiden Prabowo sehari sebelumnya (19/8) juga memimpin rapat terbatas di Hambalang membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih 4 jam, diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Tata kelola tambang komoditas-komoditas strategis menjadi salah satu perhatian Presiden mengingat Indonesia memiliki hampir semua mineral langka (unsur tanah jarang/rare earth) yang bernilai tinggi, dan saat ini beberapa dari mineral langka itu menjadi bahan baku dari produksi teknologi-teknologi tinggi.

    Dalam pidatonya di hadapan para wakil rakyat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyebutkan Indonesia memiliki semua rare earth yang saat ini dibutuhkan banyak negara di dunia.

    “Alhamdulillah yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern,” kata Presiden Prabowo.

    “Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya,” sambung Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo panggil kabinet ke Hambalang bahas hutan dan tambang ilegal

    Prabowo panggil kabinet ke Hambalang bahas hutan dan tambang ilegal

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025), untuk membahas permasalahan hutan dan tambang ilagal. (ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet)

    Prabowo panggil kabinet ke Hambalang bahas hutan dan tambang ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 19:12 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat Selasa (19/8) malam.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan di media sosialnya, Rabu, menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung selama lebih dari 4 jam itu membahas topik mengenai penertiban kawasan hutan dan aktivitas pertambangan ilegal.

    “Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” katanya.

    Dikatakan Teddy, langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (15/8), yang menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekayaan atau kekuasaan. Ia menekankan, negara hadir untuk melindungi kepentingan rakyat dan lingkungan hidup.

    Teddy mengatakan, Presiden ingin memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif, sehingga langkah penertiban dapat dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan.

    Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Menko Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berkomitmen menyelamatkan potensi kekayaan negara senilai Rp300 triliun dengan menertibkan 1.063 titik tambang ilegal yang tersebar di Indonesia.

    Dalam pidato kenegaraannya, Kepala Negara meminta dukungan MPR, DPR, dan partai politik untuk mendukung langkah tegas pemerintah.

    Ia juga mengingatkan kader partai, termasuk Partai Gerindra, agar tidak terlibat dalam praktik tambang ilegal. Presiden menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapapun, termasuk elite partai maupun aparat.

    Ia bahkan memperingatkan oknum jenderal TNI-Polri yang terbukti melindungi tambang ilegal bahwa pemerintah akan bertindak tegas atas nama rakyat.

    Sumber : Antara

  • Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

    Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa operasional Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa teknis penempatan PPPK tersebut akan diatur secara terperinci oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    “Dari PPPK, dua atau tiga orang per koperasi, tentu dari kabupaten/kota nanti ditempatkan di yang terdekat,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    Selain itu, dia menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem kerja di Kopdes Merah Putih berserta ragam pelatihan yang akan diberikan bagi petugas.

    Menurutnya, Satgas Nasional Kopdes Merah Putih telah rampung membahas penyusunan aturan terkait program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

    Aturan yang dinyatakan siap antara lain Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meskipun tidak diperinci lebih lanjut.

    Zulhas lantas menyampaikan bahwa berbagai regulasi tersebut telah mencakup ketentuan model bisnis Kopdes Merah Putih.

    “Seluruh aturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan sudah selesai. Aturan turunannya hari ini selesai,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini).

    Itu sebabnya, Zulhas menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi menjelang akhir Agustus 2025. Koordinasi dengan sejumlah kementerian pun terus dilakukan.

    Pada perkembangan sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut setiap Koperasi Desa Merah Putih bisa mengantongi keuntungan hingga Rp1 miliar setiap tahunnya. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan target keuntungan itu merupakan kalkulasi dengan mengacu pada keenam unit bisnis usaha yang dijalankan koperasi.

    “Target keuntungan sekitar Rp1 miliar per tahun per kopdes adalah proyeksi yang dihitung berdasarkan model bisnis yang terintegrasi, meliputi unit usaha sembako, apotek desa, klinik, pergudangan, hingga simpan pinjam,” kata Budi Arie kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

  • Prabowo Perluas Proyek Lumbung Pangan, Zulhas Dapat Tugas Ini

    Prabowo Perluas Proyek Lumbung Pangan, Zulhas Dapat Tugas Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperluas percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No.19/2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, berdasarkan beleid itu, pihaknya tengah memetakan kawasan baru yang menjadi target perluasan proyek strategis nasional itu.

    “Yang sudah ada di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan. Dan nanti [kami rumuskan] mana lagi,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    Lebih lanjut, Zulhas mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pelaksanaan proyek ini dalam satu kebijakan, bukan lagi melalui masing-masing kementerian.

    Pasalnya, hal ini berkaitan dengan alokasi anggaran negara untuk periode 2026. Dia menyebut koordinasi di level kementerian kerap kali menjadi problem dalam penyerapan anggaran untuk proyek prioritas.

    “Saya diminta untuk itu. Jadi, Inpres No. 14/2025 ini harus melahirkan kedaulatan atau ketahanan pangan, energi dan air,” ujar Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Menurutnya, pangan dalam hal ini juga memuat arti yang lebih luas, bukan hanya meliputi komoditas seperti padi dan jagung.

    Dengan demikian, pemerintah juga akan mendorong peningkatan produksi komoditas lainnya seperti ikan, garam, sapi, susu, minyak goreng, dan lain sebagainya.

    Sementara itu, dia menyampaikan bahwa Keppres No.19/2025 mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Sumber Pangan, Energi, dan Air Nasional. Zulhas akan menjadi ketua tim tersebut yang beranggotakan 27 kementerian dan lembaga terkait.

    “Tugas pertama dari Keppres sudah rapat bagaimana mengkoordinasi hingga nanti lahir kebijakan yang tadi. Itu adalah proyek strategis nasional kawasan prioritas untuk pangan, energi, dan air, termasuk energi baru terbarukan lahannya,” pungkasnya.

    Mengacu Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, pemerintah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas dengan anggaran senilai Rp164,41 triliun.

    Anggaran ketahanan pangan ini terdiri atas penguatan cadangan beras serta lumbung pangan lainnya, baik di darat maupun laut. 

    “Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” demikian dikutip dari dokumen tersebut.