Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat, dengan menyoroti lebih dulu jasa presiden-presiden pendahulunya, mulai dari Presiden Ke-1 Soekarno sampai Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Presiden dalam Pidato Kenegaraan perdananya itu menegaskan 80 tahun Republik Indonesia bisa sampai seperti saat ini karena jasa-jasa presiden-presiden sebelum dirinya, yang merupakan Presiden Ke-8 RI.

    “Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke NKRI,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Kemudian, Prabowo melanjutkan Presiden Ke-2 Soeharto berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrem.

    Selanjutnya, Presiden Ke-3 B. J. Habibie memperkenalkan Indonesia ke arah teknologi tinggi, mampu memulihkan ekonomi setelah diterjang krisis ekonomi tahun 1998.

    Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, menurut Presiden Prabowo, berhasil menjaga stabilitas bangsa dan memperkokoh kerukunan bangsa.

    Kemudian, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri berhasil menyelesaikan pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi berkepanjangan, dan melaksanakan pemilihan langsung untuk pertama kalinya.

    Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kata Presiden Prabowo melanjutkan, mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia tahun 2008 dan berhasil menyelesaikan konflik Aceh.

    “Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis yaitu pandemi COVID-19,” kata Presiden Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Pada acara sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY hingga Sri Mulyani hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Menko AHY hingga Sri Mulyani hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi Kabinet Merah Putih terpantau menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpantau tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.20 WIB.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan telah tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.15 WIB.

    Sejumlah pejabat bidang ekonomi lain yang terpantau menghadiri dan telah tiba di Kompleks Parlemen, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

    Adapun, sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi lainnya juga dijadwalkan akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin dorong penguatan rantai pasok industri halal pacu ekonomi RI

    Kadin dorong penguatan rantai pasok industri halal pacu ekonomi RI

    Penguatan rantai nilai halal merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi syariah, baik di pasar domestik maupun internasional,

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penguatan rantai pasok industri halal dari hulu ke hilir yang meliputi sektor makanan-minuman, fesyen, farmasi, industri kesehatan, pariwisata, keuangan syariah, serta rumah potong hewan bersertifikasi halal.

    “Penguatan rantai nilai halal merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi syariah, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

    Dikatakan dia, pihaknya berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

    Upaya ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pembangunan jejaring internasional, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi syariah nasional.

    Titi juga menyampaikan Kadin sudah menyiapkan program untuk memacu industri halal di Tanah Air, yakni Kadin Halalpreneur yang diinisiasi oleh Badan Ekonomi Syariah Kadin.

    Ia menyampaikan, pihaknya mendorong akselerasi industri halal, peningkatan ekspor halal, dan penguatan rantai pasok industri halal untuk pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Selain itu, Titi juga menyoroti peran strategis digitalisasi dalam mengakselerasi ekosistem syariah nasional.

    Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, dan membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM berbasis syariah.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap Indonesia berpeluang untuk menjadi pemain penting di industri halal dunia.

    Menurut dia, sertifikasi halal di Indonesia dapat menjadi potensi yang harus dijadikan prestasi.

    Sertifikasi halal juga menjadi kunci utama dalam membangun membangun ekosistem halal yang baik, kompetitif, berkelanjutan yang mudah apalagi dengan dukungan teknologi.

    Dengan dukungan kemajuan teknologi saat ini, proses pengurusan sertifikat halal yang rumit sebetulnya dapat disederhanakan sehingga lebih mudah baik bagi investor luar negeri, industri besar sampai dengan pelaku UMKM.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasca Kasus Beras Oplosan, Menteri Pertanian Ungkap Kondisi Pedagang Pasar Tradisional dan Penggilingan Kecil

    Pasca Kasus Beras Oplosan, Menteri Pertanian Ungkap Kondisi Pedagang Pasar Tradisional dan Penggilingan Kecil

    Setelah operasi pasar melalui Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton. Pasokan akan terus digelontorkan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pedagang kecil.

    “Ini akan membentuk struktur pasar baru yang lebih menguntungkan produsen dan konsumen. Di pasar tradisional, harga beras medium sekitar Rp13.000 per kilogram, jauh lebih murah dibanding premium di pasar modern yang mencapai Rp17.000–Rp18.000,” jelas Mentan Amran.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta Bulog mempercepat operasi pasar beras melalui SPHP. Saat ini distribusi SPHP mencapai sekitar 2.500 ton per hari.

    “Kami minta SPHP disalurkan langsung ke pasar. Kalau lewat bazar, prosesnya terlalu lambat,” ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Perberasan di Jakarta.

    Ia menegaskan pasar merupakan saluran paling efektif untuk penyaluran SPHP. Menurutnya, tata niaga beras SPHP sejauh ini berjalan baik. Zulhas juga memantau langsung pelaksanaan distribusi ke sejumlah pasar.

    “Saat saya keliling, SPHP belum sepenuhnya sampai karena butuh persiapan. Idealnya, bisa tersalurkan 10 ribu ton per hari sehingga sebulan mencapai 300 ribu ton,” jelasnya.

    Namun demikian, Zulhas optimistis distribusi beras SPHP akan meningkat saat memasuki masa panen raya.

    “Sekarang sudah bisa 2.500 ton, kita nunggu panen gadu. Panen itu bulan depan ya, September ini. Ini masih ada 3 minggu menuju September yang sudah masuk gadu panen, sudah banyak lagi gabahnya,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

    Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pertemuan dengan Wali Kota Solo, Respati Ardi dan juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah.

    Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Bogor, Dedie Rahim dan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya.

    Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN UID Jateng-DIY. Setelah dari Solo, pertemuan dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota.

    Eddy menjelaskan bahwa pertemuan dengan Walikota Solo dan juga Walikota Yogyakarta merupakan upayanya untuk mendalami permasalahan sampah yang dihadapi pemerintah daerah.

    “Saat ini kita menghadapi potensi krisis sampah yang terjadi di kota-kota besar dan harus segera diatasi. Apalagi Solo dan Yogyakarta adalah destinasi wisata internasional dan kota yang kaya dengan peninggalan warisan budaya. Tentu permasalahan sampah ini harus dicarikan solusinya segera,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    Ia menambahkan pertemuan dengan Walikota Yogyakarta dan Solo ini merupakan arahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menekankan pentingnya penanganan sampah secara cepat dan tanpa proses yang rumit karena kondisinya yang sudah akut.

    Kepada Walikota Solo dan Yogyakarta, Eddy juga sampaikan bahwa saat ini dirinya ikut membantu Menko Pangan dalam merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang penanganan sampah, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait.

    “Alhamdulillah dalam rangkaian pertemuan ini kami mendapatkan masukan dari Walikota Solo maupun dari Walikota Yogyakarta mengenai masalah sampah yang dihadapi pemda serta aspirasi agar kebijakan penanganan sampah ini tepat sasaran. Aspirasi dan masukan ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan revisi Perpres sampah yang saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.

    Eddy menjelaskan bahwa MPR sebagai rumah kolaborasi berkomitmen untuk mempercepat dan mempermudah pemda mengatasi masalah sampah diantaranya dengan teknologi Waste to Energi (WTE).

    “Kenapa teknologi waste to energy? Karena pendekatan ini bisa memberikan dua manfaat sekaligus, yang pertama adalah mengurangi secara signifikan tumpukan sampah yang tidak bisa ditampung di TPA dan menghasilkan sumber energi terbarukan. Saat ini yang sudah berjalan antara lain di PLTSa Benowo Surabaya dan PLTSa Putri Cempo Solo,” jelasnya.

    “Setelah dari Bandung, Tangsel, Solo dan Yogyakarta ini kami berkomitmen terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk membantu, mempercepat dan mempermudah dalam upaya mengatasi masalah sampah,” tutupnya.

    (akn/akn)

  • Gibran Tak Salami Empat Ketum Parpol tapi Hanya Dihubungkan dengan AHY, Adi Prayitno Sebut Karena Persaingan Cawapres 2029

    Gibran Tak Salami Empat Ketum Parpol tapi Hanya Dihubungkan dengan AHY, Adi Prayitno Sebut Karena Persaingan Cawapres 2029

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik, Adi Prayitno membeberkan. Mengapa video salaman Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan empat Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) menjadi sorotan.

    “Pertama yang ingin saya katakan adalah, kenapa ini menjadi ramai? Tentu, soal salaman dan tidak salaman. Ini adalah budaya politik ketimuran yang ada di Indonesia,” kata Adi dikutip dari YouTube Adi Prayitno Official, Rabu (13/8/2025).

    Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan, dalam budaya di Indonesia. Bersalaman menunjukkan tanda keakraban.

    “Jadi dalam event apapun, jangankan acara formal, informal sekalipun masyarakat kita secara umum bertemu suatu sama lain bersalaman,” jelasnya.

    “Itu menunjukkan hubungan atau chemistry yang terbangun,” sambungnya.

    Karenanya, ia mengatakan tidak heran isu tersebut ramai.

    “Wajar ini menjadi ramai, dan menimbulkan tafsir yang saya kira cukup luar biasa,” ucapnya.

    Salah satu yang menjadi spekulasi, kata dia, yakni persaingan politik di 2029. Di mana empat Ketum Parpol itu sama-sama punya peluang maju.

    “Apa salah satunya, ini jangan-jangan mengindikasikan ada persaingan politik menuju 2029 yang sudah dimulai saat ini,” terangnya.

    “Karena bagi ketua umum partai, seperti AHY, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Cak Imin adalah sosok yang sangat mungkin bisa maju di 2029. Mengingat ambang batas 20 persen itu sudah mulai dihilangkan,” sambung Adi.

    Di sisi lain, ia mengatakan di antara empat Ketum Parpol itu, tiga di antaranya tidak dihadap-hadapkan dengan Gibran. Tak banyak dihubungkan.

  • Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

    Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjual obat lebih murah hingga 20% dibandingkan ritel modern.

    Dia menjelaskan bahwa apotek desa yang dicanangkan sebagai salah satu model bisnis Kopdes Merah Putih ini dapat menjadi sarana masyarakat mendapatkan obat dengan harga murah.

    “Karena [Kopdes] kapasitasnya 80.000 di seluruh Indonesia, kalau dalam estimasi saya mungkin sekitar 40%-50% dari harga obat [dari pemasok] bisa diskon. Sehingga kalau misalnya menjual obat bebas, mereka akan menjual obat yang lebih murah sekitar 10%-20% dari harga yang dijual di Indomaret,” kata Dante dalam rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).

    Menurutnya, skema tersebut akan membuat apotek desa kian berkembang, sekaligus menambah daya tarik bagi masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Dante lantas mengajak pelaku usaha di bidang farmasi, baik milik negara maupun swasta untuk bisa memberikan potongan harga obat secara signifikan bagi apotek desa.

    Hal ini dinilai dapat menjadi alternatif dari skema serupa dari yang selama ini diberikan kepada rumah sakit. Apotek desa di yang tersebar hingga pelosok negeri disebut menjadi daya tawarnya.

    Selain itu, Dante berujar bahwa apotek desa akan menerapkan sistem konsinyasi dalam pasokan obat, bukan pembelian putus. Sistem ini disebut tidak berbeda dengan praktik penjualan obat di rumah sakit pada umumnya.

    “Seperti yang kita belajar as usual di rumah sakit atau di apotek yang sekarang ada, itu yang akan dilakukan di apotek desa,” ujar Dante.

    Pada perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi pada Agustus 2025.

    Kendati begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini jumlah tersebut dapat melampaui target yang diharapkan pemerintah.

    “Segera Agustus ini, 10.000 Kopdes sudah beroperasi, paling kurang di Agustus,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (29/7/2025).

  • Prabowo Harus Pecat Nusron Hingga Budi Arie Imbas Gaduh Kabinet

    Prabowo Harus Pecat Nusron Hingga Budi Arie Imbas Gaduh Kabinet

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto disarankan segera melakukan perombakan kabinet Merah Putih seiring berjalannya pemerintahan hampir sepuluh bulan. 

    Terlebih, ada sejumlah menteri yang dinilai kerap bikin gaduh. Pada akhirnya ulah menteri tersebut justru menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. 

    “Beberapa nama layak diganti karena hanya membikin gaduh dan tidak produktif, Nusron Wahid, Raja Juli Antoni, Budi Arie, menjadi yang paling layak. Hal itu karena sikap politik dan kinerja mereka yang justru memprihatinkan,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada wartawan, Selasa 12 Agustus 2025. 

    Menurut Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, ketiga menteri itu perlu diganti oleh Presiden Prabowo. 

    Lebih jauh, Dedi menilai bahwa reshuffle diperlukan karena pemerintah Presiden Prabowo sedang giat membangun reputasi yang baik. Terlebih, Presiden Prabowo telah membentuk banyak satgas, penggabungan unit usaha negara, termasuk terbentuknya Danantara.

    “Semua keputusan strategis ini penanda jika Prabowo sebenarnya tidak percaya dengan kualitas menteri dan kapasitas kinerjanya, itulah sebab Prabowo tetap mempercayakan pekerjaan ke tokoh tertentu, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan beberapa nama lain,” beber Dedi. 

    “Inilah saatnya Prabowo lakukan reshuffle, dan publik besar kemungkinan mendukung,” tegasnya.

    Teranyar, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara.

    Pernyataan itu disampaikan Nusron saat diprotes gara-gara mengamankan 100 ribu hektare tanah terlantar alias nganggur. Ia mengakui pernyataannya tersebut keliru.

    “Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” kata Nusron dalam konferensi pers di kantornya, Selasa 12 Agustus 2025.

    Sedangkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga terlihat kerap bikin gaduh. Mulai dari polemik judi online yang kemudian ia justru menyeret nama Menko Polkam Budi Gunawan dan PDIP hingga manuver politiknya yang disebut-sebut masih menjadi loyalis Jokowi

  • Zulhas Bicara Kemiskinan Jadi Musuh Indonesia, Bantuan Beras Segera Disalurkan

    Zulhas Bicara Kemiskinan Jadi Musuh Indonesia, Bantuan Beras Segera Disalurkan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa musuh bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan kebodohan. Zulhas juga bicara program pemerintah untuk mengentaskan masalah itu.

    Hal itu dikatakan Zulhas dalam sambutannya di acara zikir kebangsaan yang digelar di Istiqlal, Minggu (10/8). Zulhas lebih dulu menjelaskan soal Presiden RI Prabowo Subianto yang terus menekankan pentingnya persatuan Indonesia.

    “Persatuan kata bapak presiden penting sekali untuk menghadapi dunia seperti ini. Kita dijajah lama karena kita tak bersatu, kita berhasil dipecah belah,” kata Zulhas di lokasi, Minggu (10/8/2025).

    Zulhas kemudian menyinggung soal kemiskinan yang menjadi musuh Indonesia. Dia mengatakan Presiden Prabowo sudah meneken bantuan untuk rakyat miskin Indonesia.

    “Musuh kita saudara-saudara, kemiskinan. Bapak presiden baru saja meneken memberikan bantuan beras untuk 18,3 juta miskin, itu miskin. Yang hampir miskin lebih banyak lagi. Itu saudara-saudara musuh kita, bukan sesama kita, bukan sesama saudara,” ujarnya.

    Dia juga menjelaskan program Danantara hingga Koperasi Desa untuk mengatasi masalah tersebut.Selain itu, kata Zulhas, pemerintah juga membangun sekolah rakyat untuk mengatasi masalah lain bangsa Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berpesan agar masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan.Dia juga berbicara peradaban baru Indonesia dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil.

    “Mungkin mereka sudah menganggap bahwa sudah waktunya Indonesia tampil untuk melahirkan sebuah peradaban Indonesia baru di tempat yang sangat stabil ekonominya, stabil politiknya dan juga sangat damai penduduknya,” imbuhnya.

    Acara ini sendiri digelar oleh Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (PB JATMA ASWAJA). Acara digelar untuk memperingati HUT RI ke-80.

    Dalam acara ini dilakukan pembacaan ikrar bela negara dan zikir kebangsaan yang dipimpin langsung oleh para masyayikh, mursyidthariqah hingga tokoh antar agama. Hadir pula Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.

    (ial/wnv)

  • Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat Nasional 10 Agustus 2025

    Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat Nasional 10 Agustus 2025

    Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Para menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat lain kompak mengenakan seragam loreng militer berwarna hijau ketika menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklat Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara mengatakan, seragam yang dikenakan para tokoh tersebut menandakan bahwa mereka ingin mempertaruhkan diri kepada rakyat Indonesia.
    ” Banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam, mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Minggu.
    Prabowo lalu menyinggung sistem pertahanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia di mana perlu keterlibatan semua pihak untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.
    “Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta, kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia,” imbuhnya.
    Adapun seragam loreng yang dikenakan para pejabat sama persis dengan tamu-tamu lain yang berasal dari TNI, meski para pejabat itu berstatus warga sipil.
    Para pejabat tersebut, antara lain, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Nasaruddin Umar, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid,
    Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Mensos Saifullah Yusuf, Menko PMK Pratikno, dan masih banyak lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.