Foto Bisnis
Agung Pambudhy – detikFinance
Senin, 17 Nov 2025 19:30 WIB
Jakarta – Menko Pangan Zulkifli Hasan membuka ISRF di Ancol, forum yang mempertemukan pakar global untuk membahas inovasi pertanian rendah karbon guna ketahanan pangan.
Tag: Zulkifli Hasan
-
/data/photo/2025/10/22/68f8bf2f601b1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Respons Malaysia, Menko Zulhas: Durian Jelas Buah Nasional Indonesia")
Respons Malaysia, Menko Zulhas: Durian Jelas Buah Nasional Indonesia
Respons Malaysia, Menko Zulhas: Durian Jelas Buah Nasional Indonesia
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com-
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai, Indonesia memiliki dasar yang jauh lebih kuat untuk mengklaim durian sebagai buah nasional, ketimbang Malaysia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024,
Zulhas
menyebutkan bahwa angka produksi buah
durian
di Indonesia jauh di atas Malaysia.
“Indonesia memproduksi hampir 2 juta ton durian pada 2024 menurut BPS. Angka ini jauh di atas Malaysia. Dengan fakta ini, saya kira Durian adalah Buah Nasional Indonesia,” ujar Zulhas dalam siaran pers, Minggu (16/11/2025).
Data BPS 2024 menunjukkan produksi durian Indonesia mencapai 1,96 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Produksi terbesar berasal dari sentra-sentra durian di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Sementara itu, sejumlah laporan regional menyebut produksi Malaysia jauh lebih rendah, meski nilainya meningkat lewat ekspor varietas premium seperti Musang King.
Zulhas menambahkan bahwa durian bukan hanya komoditas, tetapi juga budaya dan sumber hidup jutaan petani.
“Kalau bicara simbol nasional, ya harus berdiri di atas data dan realitas. Durian Nusantara itu kekuatan kita di Asia. Menurut data BRIN, Indonesia punya 21 dari 27 spesies durian yang dikenal di dunia dan hingga 2024 sekitar 114 terdaftar varietas unggul baru,” kata Zulhas.
Demi memperkuat posisi Indonesia, pemerintah akan mendorong branding “Durian Nusantara”, meningkatkan standar produksi, dan memperluas potensi ekspor olahan durian ke pasar global.
Diberitakan, Durian yang mempunyai julukan “raja buah” diusulkan menjadi buah nasional Malaysia oleh Asosiasi Produsen Durian atau Durian Manufacturer Association (DMA).
Sebagai informasi, DMA berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah Malaysia dengan para produsen durian di negara tersebut.
Dikutip dari
The Straits Times
, Senin (10/11/2025), DMA secara resmi telah meminta Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia untuk menetapkan durian sebagai buah nasional.
Presiden DMA Eric Chan menilai bahwa durian bukan sekadar buah biasa di Malaysia, melainkan identitas nasional.
“Setiap orang Malaysia, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki kisah tentang durian, sebuah kenangan, sebuah tradisi. Inilah satu hal yang mempersatukan kita semua,” ujar Chan.
Varietas premium seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 telah banyak dikenal secara global.
Hal itu menempatkan Malaysia sebagai rumah bagi durian kelas dunia.
Status “geographical indication” (GI) durian Musang King yang diterbitkan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia, baru-baru ini diperpanjang selama 10 tahun lagi hingga Maret 2034.
Hal tersebut menegaskan statusnya sebagai produk nasional yang dilindungi, mencegah negara lain mengklaim atau menggunakan nama tersebut.
“Perpanjangan GI ini seperti cap paspor bagi Musang King,” tutur Chan.
“Itu membuktikan bahwa durian ini benar-benar berasal dari Malaysia. Kita semua bisa bangga, karena ini menunjukkan bahwa para petani dan produsen kita telah membangun merek global dari akar lokal,” sambungnya.
Direktur Jenderal Departemen Pertanian Malaysia, Nor Sam Alwi, membenarkan bahwa pemerintah telah menerima permohonan resmi dari DMA.
Ia menegaskan bahwa penetapan durian sebagai buah nasional memerlukan kajian komprehensif.
“Keputusan untuk menobatkan sebuah buah sebagai buah nasional harus melalui pertimbangan menyeluruh oleh berbagai lembaga pemerintah,” jelasnya kepada
The Star
.
Nor Sam menjelaskan, faktor-faktor seperti dampak sosial ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, serta kontribusi buah tersebut terhadap sektor pertanian nasional akan menjadi bahan pertimbangan utama.
“Saat ini, kementerian sedang meninjau usulan ini bersama departemen dan lembaga terkait untuk memastikan keputusan yang diambil dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5414111/original/043291200_1763263924-1000762651.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tari Tuping, 1.500 Penari Pecahkan Rekor MURI di Lamsel Fest 2025")
Tari Tuping, 1.500 Penari Pecahkan Rekor MURI di Lamsel Fest 2025
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang hadir dalam acara tersebut, mengaku takjub dengan penampilan kolosal ini.
“Baru pertama kali ini terjadi dalam sejarah Lampung, bahkan sejarah Indonesia, tari Tuping sebanyak ini. Maka nanti ada rekor MURI,” ujarnya.
Zulhas menegaskan bahwa penampilan ini bukan hanya kebanggaan Lampung Selatan, tapi juga Indonesia.
“Belum pernah ada di Lampung, bahkan di seluruh dunia, tari Tuping sebanyak seperti yang kita saksikan pagi ini,” lanjutnya.
Dia juga mengapresiasi dukungan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama yang dinilai berhasil mengangkat kembali adat budaya daerah lewat rangkaian Lamsel Fest 2025.
-
BGN: Penerima MBG Capai 42 Juta Orang dari Target 82,9 Juta
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) telah mencapai sekitar 42 juta orang per 11 November 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 17,5 juta penerima pada tahun ini, sebab BGN hendak mencapai target baru 82,9 juta penerima.
“Kita sudah jauh melampaui, tapi ini targetnya dipercepat dan kita ingin mengejar 82,9 juta,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, capaian tersebut juga diiringi percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang telah mencapai 14.853 unit, melampaui target awal 5.000 unit.
Dadan memaparkan, jumlah SPPG itu telah tersebar di 38 provinsi di 509 kabupaten/kota dan 7.022 kecamatan.
Menilik kelompok penerima manfaat MBG, jumlah penerima terbanyak dicatatkan jenjang SD kelas 1–3 dan SD kelas 4–6 masing-masing sebanyak 7,77 juta dan 7,53 juta orang.
Selain itu, terdapat pula jenjang SMP dengan 6,64 juta penerima MBG, serta SMA dan SMK masing-masing sebanyak 3,59 juta dan 3,35 juta.
Sementara itu, jumlah penerima manfaat MBG dari kelompok lainnya seperti ibu hamil mencapai 267.657, ibu menyusui mencapai 599.678, hingga bayi di bawah lima tahun sebanyak 1,82 juta orang.
“Ini sudah bervariasi. Itu menyangkut total 420.000 kelompok yang kita capai dan seluruh penerima manfaat alhamdulillah sudah melebihi 50% dari total target kita tahun 2025,” ujar Dadan.
Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 28/2025.
Pembentukan tim ini disebut untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektoral antarkementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah, serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
“Tim Koordinasi memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis,” demikian bunyi Pasal 3 beleid tersebut, dikutip dari keterangan resmi BGN, Jumat (31/10/2025).
Posisi Ketua Tim Koordinasi MBG ini diemban Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang didapuk sebagai Ketua Pelaksana Harian.
-
Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol
Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 920 ribu hektare lahan untuk mendukung pengembangan BBM campur etanol 10 persen (E10).
Pemerintah saat ini tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10. Diperkirakan kebutuhan lahan mencapai 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol tersebut.
Nusron, di Jakarta, Selasa, menjelaskan lahan 920 ribu hektare yang telah diidentifikasi berasal dari dua sumber, yakni 680 ribu hektare eks hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta 240 ribu hektare tanah terlantar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Yang 100 ribu hektare sisanya masih saya cari,” ujar Nusron.
Ia menambahkan data lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk diverifikasi kesesuaiannya.
Nusron menambahkan lahan untuk pengembangan etanol itu tersebar di 18 provinsi, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia membutuhkan satu juta hektare lahan tebu baru untuk mendukung program E10, seiring dengan rencana pemerintah menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mewajibkan penggunaan BBM dengan kandungan etanol 10 persen mulai 2027.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol
Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 920 ribu hektare lahan untuk mendukung pengembangan BBM campur etanol 10 persen (E10).
Pemerintah saat ini tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10. Diperkirakan kebutuhan lahan mencapai 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol tersebut.
Nusron, di Jakarta, Selasa, menjelaskan lahan 920 ribu hektare yang telah diidentifikasi berasal dari dua sumber, yakni 680 ribu hektare eks hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta 240 ribu hektare tanah terlantar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Yang 100 ribu hektare sisanya masih saya cari,” ujar Nusron.
Ia menambahkan data lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk diverifikasi kesesuaiannya.
Nusron menambahkan lahan untuk pengembangan etanol itu tersebar di 18 provinsi, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia membutuhkan satu juta hektare lahan tebu baru untuk mendukung program E10, seiring dengan rencana pemerintah menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mewajibkan penggunaan BBM dengan kandungan etanol 10 persen mulai 2027.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Video: Zulhas Sebut Prabowo Akan Benahi Arah Ekonomi RI yang Liberal
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menilai bahwa selama hampir 3 dekade terakhir, arah pembangunan ekonomi Indonesia telah menyimpang dari cita-cita awal kemerdekaan.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).
-
Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”
draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya
Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat Lex Specialis (peraturan khusus) untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan pangan nasional hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).
Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa, mengatakan draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.
Rizal menjelaskan Perpres tersebut disusun paralel dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek strategis ini berjalan cepat dan terukur di seluruh Indonesia.
“Kami secara paralel ini bekerja. Ini selain SKB Tiga Menteri, kami juga lagi ngejar draf untuk Perpresnya. Nah Perpresnya nanti ini sebagai dasar untuk percepatan. Jadi ini Perpresnya Lex Specialis istilahnya, karena harus diminta secepatnya dibangun,” kata Rizal.
Pemerintah menargetkan sebagian besar gudang dapat beroperasi sebelum panen raya 2026, sehingga hasil gabah dan jagung dari petani dapat langsung terserap tanpa kendala penyimpanan di lapangan.
Dikatakan langkah itu menjadi respons atas peningkatan produksi pertanian nasional yang dilaporkan Kementerian Pertanian, di mana kapasitas gudang Bulog saat ini masih terbatas dan perlu segera ditingkatkan.
Apalagi Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras secara nasional mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.
Rizal menegaskan pembangunan akan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan faktor cuaca dan kondisi geografis, terutama di wilayah 3T yang memerlukan logistik tambahan dan tantangan medan berat.
Pembangunan gudang juga diarahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar fasilitas baru difokuskan pada kabupaten dan kota yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan pangan memadai.
Bulog turut memprioritaskan daerah kepulauan seperti Nias Selatan dan Morotai yang rawan terisolasi saat musim barat, sehingga gudang berfungsi vital menjaga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.
Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.
Setiap gudang memiliki kapasitas bervariasi antara 1.000 hingga 7.000 ton, tergantung potensi lumbung pangan daerahnya, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto
Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah.
Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun.
Zulhas menambahkan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menekan laju alih fungsi sawah yang selama ini mengancam ketahanan pangan nasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Rencana Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa, mengatakan percepatan LP2B akan memberi kepastian bagi petani.
“Kalau ini sudah selesai, para petani bisa tenang karena sawahnya tidak bisa dialihfungsikan lagi … Mereka dapat mengatur kerja jangka panjang dengan lebih aman,” kata Zulkifli.
Lebih lanjut ia mengatakan proses penetapan LP2B diharapkan dapat rampung tahun 2025.
LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk tetap digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.
LP2B diturunkan dari total Lahan Baku Sawah (LBS) dan sebagian di antaranya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang memiliki perlindungan hukum lebih ketat terhadap alih fungsi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan ketersediaan lahan sawah merupakan syarat mutlak ketahanan pangan.
Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Pemerintah juga menetapkan 87 persen dari LBS di Indonesia menjadi LP2B yang tidak boleh dialihfungsikan.
Namun, ia mengatakan hingga kini, hanya 194 kabupaten/kota yang telah mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga totalnya baru sekitar 57 persen.
“Kondisi ini rentan terjadinya alih fungsi lahan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian dan posisi Menko, sekaligus memperluas cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari delapan provinsi menjadi 12 provinsi.
Nusron mengatakan sebelum ada ketentuan LSD, rata-rata alih fungsi sawah mencapai 80.000 sampai dengan 120.000 hektare per tahun. Namun, di delapan provinsi yang sudah menetapkan LSD selama lima tahun terakhir, alih fungsi hanya 5.618 hektare.
Delapan provinsi tersebut, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
“Data ini menunjukkan kebijakan LSD efektif menekan alih fungsi lahan,” ujar dia.
Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan LP2B serta LSD di 12 provinsi lain, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
Menko Pangan akan ditunjuk sebagai koordinator pengendalian alih fungsi lahan, dengan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan sebagai wakil koordinator, serta Menteri ATR/BPN sebagai ketua harian.
Merujuk data dari Kementerian Pertanian pada 2020, selama kurun waktu lima tahun (2015-2019), terdapat pengurangan luas lahan sawah pertanian dari 8,09 juta hektare pada 2015 menjadi 7,46 hektare pada 2019.
Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hingga 150.000 hektare per tahun.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kata Zulhas 28 Tahun Ekonomi RI Terlalu Liberal, Prabowo Mau Luruskan
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menilai bahwa selama hampir tiga dekade terakhir, arah pembangunan ekonomi Indonesia telah menyimpang dari cita-cita awal kemerdekaan. Ia menyebut masa reformasi membuat Indonesia terlalu bergantung pada pasar bebas dan impor. Padahal pada zaman orde baru di Bawah rezim Soeharto impor pakan bisa ditekan.
“Bapak-bapak tahu, 28 tahun memang kita ini dirusak betul-betul. Saya berani katakan melalui yang pahamnya kurang lah, saya berani katakan itu. Sekarang kita impor gandum 13 juta ton per tahun, pakan kita pindah ke gandum, kita nggak bisa bikin, kita nggak bisa tanam. Kita impor gula 6 juta, kita impor kedelai 3 juta, dulu Pak Harto bisa produksi kedelai 2 juta per tahun. Kita impor garam 2,8 juta, kita impor jagung 3 juta, kita impor beras tahun lalu 4,5 juta,” kata Zulhas pada Hari Ritel Nasional, Selasa (11/11/2025).
Ia menyoroti kondisi sektor pangan dan industri dalam negeri yang kini banyak bergantung pada impor. Menurutnya, kondisi ini membuat ekonomi nasional rapuh dan mudah dipengaruhi modal asing.
“Kita mau gagal dari mana? Ritel mau gagal dari mana, wong hasil di ritel dari impor semua. Apalagi minyak, minyak produksi turun terus, 70-80% kita impor semua,” ujarnya.
Situasi ini merupakan dampak dari sistem ekonomi pasar bebas dan politik liberal yang berjalan selama 28 tahun terakhir.
“Kita udah 28 tahun reformasi, semua yang kita lakukan itu ekonomi pasar bebas, politik sangat liberal. Tentu kalau pasar bebas, politiknya liberal, pasti semua akan dipengaruhi oleh modal, dan sebagainya, neolib dan lain-lain. Modal segalanya, karena kita pasar bebas, itu 28 tahun,” jelasnya.
Namun, Zulhas mengatakan bahwa arah kebijakan ekonomi kini mulai dikoreksi setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan ini menjadi langkah besar untuk mengembalikan Indonesia pada prinsip ekonomi Pancasila.
“Setelah Pak Prabowo terpilih, ini dikoreksi. Karena itu kebijakan mendasar, besar, luas, dan berdampak signifikan. Karenanya nggak mudah. Saya perlu jelaskan karena perlu dipahami, nggak separuh-separuh nanti paham salah atau salah paham,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat memahami bahwa perubahan besar seperti ini membutuhkan waktu dan proses penyesuaian. Melalui koreksi kebijakan ini, Zulhas optimistis Indonesia bisa kembali menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kekuatan modal.
“Karenanya, koreksi kebijakan yang sangat liberal itu hari-hari ini mungkin seperti orang baru ganti sesuatu, ada sedikit-sedikit perubahan, mungkin kerasa, mungkin ada oleng dikit, mungkin bertanya-tanya,” ujar Zulhas.
Lebih lanjut, arah kebijakan baru di bawah pemerintahan Prabowo diklaim akan menyesuaikan diri dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial dan gotong royong.
“Pertama ingin kebijakan disesuaikan, diluruskan sesuai cita-cita Indonesia merdeka. Harus seiring sejalan, nggak bisa lari dari cita-cita Indonesia merdeka, kesepakatan waktu kita merdeka. Ada UUD, ekonomi Pancasila, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, gotong royong – itu prinsip dasar. Karena itu negara mesti kuat,” pungkasnya.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]