Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Ada Zulhas, Penampakan Para Menteri Prabowo Lomba Makan Kerupuk

    Ada Zulhas, Penampakan Para Menteri Prabowo Lomba Makan Kerupuk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar sejumlah perlombaan untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kantor DPP PAN, Jakarta, hari ini, Senin (18/08/2025). Dalam acara tersebut, Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) turut ikut serta dalam sejumlah perlombaan.

    Kemeriahan acara tersebut itu pun sudah terlihat sejak pagi hari. Para kader PAN dengan pakaian biru berkumpul di Kantor DPP PAN. Selain dimeriahkan oleh para kader, sejumlah pelaku UMKM pun turut hadir di acara itu, diantaranya UMKM ketoprak, bakso, siomay, minuman es dawet, es teh.

    Kemeriahan acara Perayaan HUT Ke-80 RI di Kantor DPP Pan makin terasa ketika Zulhas yang juga Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan turut ikut serta dalam perlombaan tersebut. Zulhas nampak mengikuti sejumlah lomba seperti makan kerupuk hingga memasukan estafet belut untuk dimasukan ke botol.

    Foto: PAN gelar lomba 17an bersama para Menteri. (Istimewa)
    PAN gelar lomba 17an bersama para Menteri. (Istimewa)

    Selain itu, lomba tersebut turut diikuti oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Fraksi PAN di DPR Putri Zulkifli Hasan, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Patrio, dan sejumlah pimpinan DPP PAN lainnya.

    Keseruan acara tersebut terasa ketika perlombaan makan kerupuk di mulai. Zulhas bersama pimpinan DPP PAN nampak berbaris rapih dengan tangan berada di belakang dan siap mengikuti perlombaan tersebut.

    Sesekali, Eko Patrio nampak jail dengan menggoyangkan tali yang mengikat kerupuk tersebut. Kerupuk yang bergoyang membuat sejumlah perserta mengalami kesulitan untuk memakannya.

    “Ternyata (lomba makan kerupuk) tidak semudah itu. Apalagi saat kerupuk bergoyang mesti lombat-lompat. Tapi seru,” kata Putri Zulhas.

    Tidak hanya itu, seluruh peserta juga nampak kompak saat lomba estafet belut untuk dimasukan ke dalam botol. Mereka nampak bekerja sama agar belut yang licin tersebut bisa masuk ke delam botol.

    Selain untuk merayakan HUT ke-80 RI, lewat acara tersebut diharapkan seluruh kader PAN mampu menjaga solidaritas.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan

    HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pesan pada peringatan HUT ke-80 RI. Dia berpesan Indonesia harus bebas dari berbagai masalah, di antaranya kelaparan dan kemiskinan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Zulhas bersama keluarganya dan anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Verrell Bramasta tiba di Istana Merdeka, Jakarta untuk menghadiri upacara HUT Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025).

    Zulhas tampak mengenakan pakaian adat Lampung. Sementara itu, anaknya yakni Zita Anjani mengenakan pakaian adat dari NTT dan Putri Zulhas mengenakan pakaian adat Jawa Modern.

    Zulhas, yang memimpin urusan pangan di Kabinet Merah Putih, menyebut Indonesia harus merdeka dari kelaparan dan kemiskinan pada umur ke-80 ini.

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,” ujar pria yang juga Ketua Umum PAN itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2025).

    Kemudian, Zulhas juga meyakini target-target dimaksud akan terwujud di pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pengentasan kelaparan dan kemiskinan adalah bagian dari visi-misi Asta Cita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

    “Itu program Asta Cita prioritas pertama. Merdeka dari kurang gizi, merdeka dari stunting, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kelaparan,” terang pria yang juga mantan Ketua MPR itu.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia untuk bisa mewujudkan swasembada pangan dalam periode pemerintahannya.

    Presiden Prabowo Subianto mengerek anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggarannya naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun.

    Pemerintahan Kabinet Merah Putih menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah anggaran ketahanan pangan.

    Adapun, anggaran ketahanan pangan pada 2026 direncanakan tumbuh hingga 5,9%. Anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam mendanai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

    “Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp164.414,0 miliar [Rp164,4 triliun],” demikian yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Sabtu (16/8/2025).

  • Sufmi Dasco, Zulhas, Luhut bagikan makna HUT Ke-80 RI bagi mereka

    Sufmi Dasco, Zulhas, Luhut bagikan makna HUT Ke-80 RI bagi mereka

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membagikan makna 80 tahun Republik Indonesia berdiri bagi diri mereka masing-masing.

    Di sisi samping Istana Merdeka, Jakarta, Minggu siang, selepas rangkaian Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, Sufmi Dasco menyoroti makna kekompakan dalam peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    “Hari ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan, dengan kesan yang menurut saya berbeda dengan di waktu yang lalu. Ada kekuatan alutsista kita, dan kekompakan TNI-Polri dalam memperingati kemerdekaan, dan tadi macam-macam kesenian yang tidak biasa,” kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan.

    Sementara itu, Menko Zulhas, di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, membagikan makna 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bagi dirinya.

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,” kata Zulhas menjawab pertanyaan wartawan.

    Zulhas, saat ditanya apakah optimistis mimpi-mimpinya untuk Indonesia itu dapat terwujud, menyebut tujuan untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari kemiskinan itu saat ini diupayakan melalui berbagai program pemerintah, yang merupakan tindak lanjut atas visi Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita.

    “Itu program Asta Cita, prioritas pertama, merdeka dari kurang gizi, merdeka dari stunting, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kelaparan,” sambung Zulhas.

    Kemudian, ada juga Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen pengingat jajaran pemerintah untuk terus bekerja keras mewujudkan target-target yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo.

    “Ya kita lihat tadi, Presiden kasih target defisit kita mendekati 0 pada tahun 2027. Kita harus kerjalah,” kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan.

    Presiden Prabowo Subianto, yang mengenakan setelan beskap Melayu lengkap dengan kain songket di pinggang, memimpin untuk pertama kalinya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Minggu pagi.

    Sebanyak 8.000 orang memenuhi area Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sebagian besar peserta upacara merupakan masyarakat umum. Selepas mengikuti prosesi upacara, Istana Kepresidenan RI untuk pertama kalinya menggelar pesta rakyat di halaman tengah.

    Berbagai pedagang makanan dan pelaku UMKM yang biasa menjajakan dagangannya di sekitar Istana diajak untuk menyajikan makanan dan minuman serta cemilan-cemilan bagi seluruh peserta upacara saat pesta rakyat berlangsung. Di halaman tengah, ada juga panggung musik yang menghibur masyarakat selepas mengikuti upacara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen HUT ke-80 RI, Zulhas Sampaikan Semangat Kemerdekaan dan Perangi ‘Serakahnomics’ – Page 3

    Momen HUT ke-80 RI, Zulhas Sampaikan Semangat Kemerdekaan dan Perangi ‘Serakahnomics’ – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT RI) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memimpin upacara di Kantor Kemenko Pangan, Sabtu (17/8/2025) pagi.

    Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @zul.hasan, Zulhas menyampaikan semangat kemerdekaan sembari membagikan potret dirinya yang mengenakan pakaian adat beskap Jawa berwarna hitam saat memimpin upacara bendera.

    “Selamat pagi Indonesia! Genap sudah 80 tahun usia kemerdekaan. Pagi ini saya mengawali aktivitas dengan memimpin upacara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Selanjutnya bersiap untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Merdeka!” tulis Zulhas dalam caption-nya.

    Usai memimpin upacara internal, Zulhas melanjutkan agenda ke Istana Negara untuk menghadiri upacara detik-detik proklamasi bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri.

    Merdeka dari Serakahnomics

    Dalam waktu bersamaan, akun resmi PAN turut membagikan pesan politik terkait momentum HUT RI ke-80. Partai yang dikomandoi Zulhas itu menekankan komitmen Presiden Prabowo untuk memerangi praktik korporasi rakus atau Serakahnomics demi mewujudkan pemerataan ekonomi berbasis kerakyatan.

    “17 Agustus tahun 2025, genap kemerdekaan Indonesia berusia 80 tahun. Sesuai pesan tegas Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintahan beliau akan menindak tegas Serakahnomics di berbagai sektor,” tulis PAN melalui akun Instagram resminya.

    PAN menyebut langkah nyata pemerintah dilakukan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga program Makan Bergizi Gratis. Tujuannya agar roda ekonomi bergerak dari desa, oleh rakyat, dan melibatkan partisipasi luas, bukan berputar di kelompok yang sama.

    “Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka dari Serakahnomics!,” tutup pernyataan resmi PAN.

  • Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

    Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

    Bahlil pun berpesan bahwa masyarakat perlu menjaga keutuhan NKRI, serta memaknai kemerdekaan tidak hanya sebagai bentuk melepaskan diri dari penjajahan, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut.

    Tak ketinggalan, Bahlil juga mengingatkan bahwa sumber daya alam Indonesia perlu dikelola secara merata, tidak hanya dikelola oleh segelintir pengusaha besar.

    “Tujuan daripada kemerdekaan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ESDM, sumber daya alam kita harus dikelola sebaik-baiknya, untuk seluruh rakyat Indonesia, jangan hanya pengusaha besar, tetapi pengusaha kecil juga,” ujar Bahlil kepada wartawan, Minggu (17/8/2025).

    Adapun, hal itu sesuai amanat yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

    Di lain sisi, ada beberapa nama-nama besar konglomerat di Tanah Air yang memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air.

    Beberapa di antaranya yakni Grup Salim dan Bakrie mengelola bisnis emas melalui PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), Low Tuck Kwong pendiri Bayan Resources sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, hingga Prajogo Pangestu melalui Barito Grup yang mengelola bisnis Petrokimia.

    Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya pemerataan listrik ke berbagai wilayah di Indonesia, tak hanya terpusat di kota-kota besar.

    “Listrik jangan hanya di kota, tapi di desa-desa juga. Sumber daya alam kita harus kita kelola sebaik-baiknya, untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara,” pungkasnya.

    Adapun, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga turut hadir dalam Upacara Kenegaraan HUT ke-80 RI, di antaranya yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

  • Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

    Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba di Istana Merdeka dalam rangka menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Bahlil tiba di Istana mengenakan pakaian adat Solo, Jawa Tengah bernuansa hitam dengan blangkon berkelir cokelat. Ini merupakan momentum unik, lantaran pada beberapa upacara kenegaraan sebelumnya, Bahlil selalu mengenakan pakaian adat dari Indonesia Timur.

    “Kemarin-kemarin kan kita sudah pakai baju adat Papua, Sulawesi, Maluku. Nah, sekarang saya pakai adat Jawa, kita kan satu nusa satu bangsa,” ujar Bahlil kepada wartawan, Minggu (17/8).

    Menurutnya, seluruh baju adat Nusantara perlu dilestarikan, dan dia berharap agar masyarakat Indonesia tidak membeda-bedakan antara satu suku dengan yang lainnya.

    “Saya pikir kan seluruh baju adat itu harus dilestarikan, jangan kita membeda-bedakan antara satu suku. Sesama anak bangsa harus semuanya sama, termasuk pakaian adatnya,” jelasnya.

    Ketika ditanya apakah Bahlil mengenakan pakaian adat Solo karena berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Bahlil pun menampik dan menyebut bahwa sang istri juga berasal dari Jawa Tengah. “Istri saya kan juga orang sana [Jawa Tengah],” singkatnya.

    Sebagai informasi, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga turut hadir dalam Upacara Kenegaraan HUT ke-80 RI, di antaranya yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

    Tak hanya itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025), setelah beberapa kali absen dalam perayaan kemerdekaan RI di tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam perayaan upacara HUT ke-80 RI, SBY tampak duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). SBY tampak mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi berwarna merah dan peci hitam.

  • Prabowo Wajibkan Penggilingan Padi Kantongi Izin Pemerintah, Zulhas: Masih Dibahas

    Prabowo Wajibkan Penggilingan Padi Kantongi Izin Pemerintah, Zulhas: Masih Dibahas

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan jika hingga saat ini pihaknya masih membahas aturan yang mewajibkan penggilingan padi untuk memiliki izin resmi berusaha dari pemerintah.

    Karena masih dibahas, Zulkifli Hasan memastikan aturan ini belum final karena perlu dibahas dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog hingga Satgas Pangan.

    “Jadi, ini memang kami sedang rapat intens ya, dengan pihak terkait, baik dengan Kementan, Bapanas, Bulog, Satgas (Pangan) ya. Kan tidak adil kalau beras subsidi itu dibeli oleh industri besar semata-mata untuk mencari untung,” ujarnya kepada awak media yang dikutip Sabtu, 16 Agustus.

    Menurutnya, praktik yang dilakukan penggilingan padi besar sering kali mematikan usaha penggilingan kecil. Untuk itu pemerintah memutuskan untuk mewajibkan kepemilikan izin usaha agar bisa mengontrol harga beras yang dihasilkan dari penggilingan.

    “Begitu banyak industri kecil-kecil rakyat, satu berdiri bisa menghabisi ratusan ribu pabrik (penggilingan) padi. Nah, ini akan kita atur, tapi ini belum final ya,” kata dia.

    Zulhas menyebut, pihaknya masih akah melakukan rapat koordinasi untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nantinya Zulhas juga akan melaporkan harga yang ditentukan kepada presiden. Kebijakan ini diperkirakan baru akan berlaku pada akhir tahun ini.

    “Akhir tahun,” tandas dia.

  • Pemerintah intensif bahas izin penggilingan padi

    Pemerintah intensif bahas izin penggilingan padi

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memberi keterangan ketika ditemui setelah Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

    Menko Pangan: Pemerintah intensif bahas izin penggilingan padi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 09:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah secara intensif membahas izin penggilingan padi untuk industri berskala besar dan berencana untuk menetapkannya tahun ini.

    “Kami sedang rapat intensif, ya, dengan pihak terkait, baik dari Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, Satgas Pangan,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, ketika ditemui setelah Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Zulhas menilai tidak adil apabila industri berskala besar mencari untung dengan cara menggiling padi yang selama prosesnya mendapatkan subsidi.

    Menurut dia, bergabungnya industri penggilingan padi berskala besar justru mematikan industri penggilingan padi berskala kecil.

    “Itu kan pupuknya subsidi, irigasinya subsidi. Itu akan mematikan pabrik-pabrik padi yang kecil,” tuturnya.

    Zulhas tidak keberatan apabila industri penggilingan padi berskala besar ingin membuka sawahnya sendiri, kemudian menanam dan mengelola lahannya tanpa memanfaatkan subsidi dari pemerintah.

    Yang menjadi masalah, lanjut Zulhas, ketika industri tersebut muncul di Pulau Jawa dan mematikan begitu banyak industri kecil milik rakyat yang berada di sekitar industri penggilingan berskala besar tersebut.

    “Satu (industri besar) berdiri, bisa menghabisi ratusan ribu pabrik padi. Ini yang akan kami atur, tetapi belum final,” kata dia.

    Zulhas juga berencana untuk menentukan harga beras yang dihasilkan oleh industri penggilingan padi berskala besar tersebut. Namun, keputusan mengenai perbedaan harga masih dibahas dan belum final.

    “Kami akan atur juga apakah satu harga atau nanti seperti apa. Sudah beberapa kali kami rapat, nanti setelah 17-an (Peringatan Kemerdekaan RI), akan minta waktu untuk lapor ke Presiden,” ucapnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan usaha penggilingan padi berskala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah dalam rangka melindungi kebutuhan dasar rakyat.

    Presiden menegaskan kalau para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi hal itu, mereka dipersilakan untuk pindah ke bidang lain.

    Langkah tersebut diambil oleh pemerintah dengan pertimbangan cermat untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, dan harga yang terjangkau.

    Sumber : Antara

  • Mentan Ungkap Biang Kerok Penggilingan Padi Kecil Berguguran

    Mentan Ungkap Biang Kerok Penggilingan Padi Kecil Berguguran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan fenomena tutupnya usaha penggilingan padi kecil bukanlah hal yang baru dan sudah terjadi sejak lama.

    “Bahwasannya pabrik [penggilingan padi] kecil tutup, itu sudah lama terjadi. Sering,” kata Amran saat ditemui di sela-sela konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Amran menjelaskan, banyaknya penggilingan kecil padi yang tutup ini lantaran jumlah gabah yang digiling hanya sekitar 42 juta ton selama 6 bulan.

    Di sisi lain, lanjut dia, produksi padi nasional hanya 65 juta ton gabah untuk digiling. Padahal, kapasitas penggilingan padi kecil secara nasional mampu menggiling hingga 116 juta ton gabah. Alhasil, banyak mesin penggilingan kecil yang tidak bekerja secara penuh alias menganggur.

    Adapun, saat ini, usaha penggilingan padi dibagi ke dalam tiga klaster, yakni 161.000 penggilingan padi kecil, 7.300 penggilingan padi menengah, dan 1.065 penggilingan besar.

    “Selebihnya adalah [65 juta ton—42 juta ton] 23 juta ton gabah. Kapasitas giling terpasang adalah 165 juta ton [penggilingan] besar, kecil, sedang. Pasti ada yang tidak kebagian kan?” tuturnya.

    Menurut Amran, penggilingan padi besar sebaiknya tidak bersaing dengan penggilingan kecil. Sebab, penggilingan besar selalu bisa menawarkan harga gabah lebih tinggi dari penggilingan kecil.

    “Yang [penggilingan] besar harusnya tidak masuk mengganggu yang kecil. Karena yang kecil kalau dia beli [gabah] Rp6.500 [per kilogram], dia membeli Rp6.700, yang besar. Kalau dia naik Rp6.700, mereka beli Rp7.000. Artinya yang kecil, ekonomi kecil terganggu,” ujarnya.

    Namun, Amran menekankan bahwa pemerintah akan memperbaiki tata usaha struktur pasar baru agar tidak terjadi monopoli pembelian gabah oleh penggilingan.

    “Kenapa kita akan perbaiki? Karena ada perintah langsung Bapak Presiden, [dan] yang kedua, stok [beras] kita banyak. Dan kita sekarang operasi pasar. Kami oke,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menyampaikan pemerintah akan membangun struktur pasar baru ke depan. “Doakan, kami akan buat ke depan [intervensi gabah], mudah-mudahan. Kita sudah rakortas beberapa kali dengan Pak Menko [Zulkifli Hasan]. Kami sebenarnya prinsipnya sudah sepakat membangun struktur pasar baru,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ombudsman mencatat sebanyak 10 dari 23 penggilingan padi kecil menutup usahanya imbas adanya kekhawatiran dalam menjalankan usaha perberasan di Indonesia.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyampaikan, temuan itu ia dapatkan saat Ombudsman melakukan uji petik di Kecamatan Tempuran, Karawang dan sekitarnya.

    “Ada 23 penggilingan padi di wilayah itu dan 10 [penggilingan padi] sudah tutup sekarang. Apa penyebab tutupnya? Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Selain itu, Yeka juga menemukan stok beras di penggilingan padi semakin menipis imbas kasus beras oplosan. Kini, stok beras di tingkat penggilingan padi hanya berkisar 5–10%.

    Padahal, sebelumnya, rata-rata stok beras di penggilingan padi biasanya mencapai 100 ton. Namun, stoknya kini hanya mencapai 5%.

    Yeka mengungkap, stok beras yang semakin menipis di tingkat penggilingan padi lantaran mereka takut dalam menjalankan usaha perberasan. “Kami tanya mengapa seperti ini? Mereka [penggilingan padi] menjawab sama, takut,” ungkapnya.

    Ombudsman meminta agar pemerintah segera mengembalikan kondisi perberasan Indonesia menjadi kondusif, mulai dari penggilingan kecil, penggilingan besar, hingga pedagang kecil juga besar, sehingga beras di tingkat konsumen tersedia dengan harga terjangkau.

    “Karena semuanya sama begitu, mengatakan ‘kami takut’. Nah, ini kita negara apa kalau pelaku usaha perberasan seperti ini seperti mereka ini jualan barang haram atau jualan barang yang tidak legal sampai takut. Jadi, pemerintah harus segera membuat rasa aman dan nyaman,” pungkasnya

  • Menko Zulhas bidik kopdes jadi infrastruktur penyalur beras hingga MBG

    Menko Zulhas bidik kopdes jadi infrastruktur penyalur beras hingga MBG

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Zulhas bidik kopdes jadi infrastruktur penyalur beras hingga MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan membidik Koperasi Desa Merah Putih menjadi infrastruktur penting Indonesia dalam menyalurkan komoditas ke desa-desa, termasuk untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kopdes ini nanti akan menjadi infrastruktur penting pemerintah, termasuk nanti untuk melayani Makanan Bergizi Gratis di setiap desa,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  Jakarta, Jumat.

    Nantinya, lanjut Zulhas, koperasi desa dapat bekerja sama dengan Bulog untuk menampung hasil dari pertanian, seperti gabah atau padi dan jagung.

    Lebih lanjut, Zulhas juga menargetkan koperasi desa dapat membantu pemerintah dalam mendistribusikan berbagai bantuan sosial (bansos) hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui kerja sama dengan Pos Indonesia.

    “Sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh dari desa, karena setiap desa nanti ada kegiatan-kegiatan, pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru,” kata Zulhas.

    Ia juga menegaskan bahwa operasional kopdes tidak akan membebani APBN secara langsung, tetapi memanfaatkan pendanaan murah melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sudah membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih yang siap bekerja guna mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.

    Presiden mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang meminjam uang dari rentenir dengan bunga tak masuk akal.

    Bagi dia, pendanaan murah dari Kopdes Merah Putih adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik nan rumit, menciptakan lapangan kerja baru, menghapus kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa.

    Selain itu, setiap kopdes bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.

    Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

    Sumber : Antara