Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Menko Pangan: Jateng terbanyak operasionalkan Koperasi Merah Putih

    Menko Pangan: Jateng terbanyak operasionalkan Koperasi Merah Putih

    seluruh Indonesia itu Jawa Tengah tertinggi, ada 1.750 unit. Target kami kan 10.000, kalau Jawa Tengah saja 2.000, aman kita

    Semarang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi yang terbanyak dalam pembentukan dan operasional Koperasi Merah Putih secara nasional.

    “Tertinggi, (Koperasi Merah Putih) seluruh Indonesia itu Jawa Tengah tertinggi, ada 1.750 unit. Target kami kan 10.000, kalau Jawa Tengah saja 2.000, aman kita,” kata Zulkifli Hasan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

    Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten/Kota terkait Percepatan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Jateng.

    Ia mengapresiasi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi karena provinsi yang dipimpinnya mampu membantu memenuhi target operasional 10.000 Koperasi Merah Putih se-Indonesia.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebutkan sebanyak 1.750 Koperasi Merah Putih dari 8.523 koperasi sudah beroperasi dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa/kelurahan masing-masing.

    Sedangkan sisanya sebanyak 6.773 koperasi hingga kini masih dalam tahapan persiapan operasional.

    “Sebanyak 6.773 koperasi yang belum operasional itu minimal sudah punya gerai. Dan menunggu petunjuk Dinas Koperasi dan UMKM yang kami dorong untuk mendampingi,” katanya.

    Ia menyebutkan total modal sebanyak 8.523 Koperasi Merah Putih itu kurang lebih Rp22,4 miliar, dengan jumlah anggota mencapai 117.661 orang.

    Dari 1.750 unit Koperasi Merah Putih yang telah beroperasi, kata dia, sebanyak 1.444 unit koperasi bergerak pada sektor potensi usaha lain, seperti laku pandai, pertanian, peternakan, elpiji, dan lain-lain.

    Kemudian, 306 unit koperasi bergerak pada bidang sembako, apotek, klinik kesehatan, gudang, kendaraan logistik dan simpan pinjam.

    Setiap Koperasi Merah Putih yang sudah operasional itu rata-rata memiliki dua gerai, bahkan ada yang sudah memiliki empat gerai yang menunjukkan bahwa kelengkapan infrastruktur koperasi sudah disiapkan dengan baik.

    Ia menegaskan dukungan penuh Pemprov Jateng terhadap Koperasi Merah Putih di wilayahnya, di antaranya pendampingan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Jateng.

    Selain itu, BUMD Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB) yang berkaitan dengan pangan. Kemudian, PT Jateng Petro Energi berkaitan dengan gas elpiji, dan lainnya.

    Ia juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dilakukan penambahan sub pangkalan elpiji di Jateng sehingga akan semakin dekat dengan Koperasi Merah Putih.

    Selain itu, kata dia, regulasi tata kelola Koperasi Merah Putih perlu dibuat lebih komprehensif, mengingat masih banyak pertanyaan dan kebingungan di tingkat bawah.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas harap Koperasi Merah Putih wujudkan kemandirian ekonomi desa

    Zulhas harap Koperasi Merah Putih wujudkan kemandirian ekonomi desa

    ANTARA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap agar keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memangkas rantai pasok kebutuhan pokok dan mengatasi permasalahan tengkulak di tingkat masyarakat desa. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat meninjau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Kamis (28/8). (Fx. Suryo Wicaksono/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulkifli Hasan Janji Selesaikan Sampah Setinggi Gedung 14 Lantai dalam 2 Tahun – Page 3

    Zulkifli Hasan Janji Selesaikan Sampah Setinggi Gedung 14 Lantai dalam 2 Tahun – Page 3

    Kendati begitu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pengadaan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Lantaran proses pemilahan sampah agar bisa diproses menjadi pembakaran memakan ongkos besar. 

    “Jadi sampah dari rumah tangganya aja itu enggak dipisah, antara sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa diproses menjadi pembakaran. Jadi kalau ada sampah basah, dia tercampur dengan limbahnya baterai, itu bisa rusak persis pembangkitnya,” ujarnya beberapa waktu lalu. 

    Selanjutnya, ia menyebut biaya instalasi pembangkit listrik hijau lain seperti dari tenaga surya  (PLTS), mikrohidro (PLTMH), hingga angin (PLTA) jauh lebih terjangkau dibanding PLTSa. 

    “Jadi ini kayaknya rezimnya bukan rezim waste to energy untuk energy transition, tapi untuk pemilahan sampahnya aja, ditambah-tambahin energi gitu kan. Karena dollar per kw-nya itu enggak masuk yang waste to energy,” ungkap dia. 

    “Waste to energy dari sampah hasil limbah pertanian, itu saja bisa sampai USD 2.000 per kilowatt. Kalau misalnya pakai panel surya itu bisa di bawah USD 800 per kilowatt, angin itu sekitar USD 1.000 per kilowatt. Ini malah masuk ke sektor yang mahal,” bebernya. 

  • Zulkifli Hasan: Semua Pangan Kita Tergantung Impor – Page 3

    Zulkifli Hasan: Semua Pangan Kita Tergantung Impor – Page 3

    Oleh karenanya, Menko Zulhas menyatakan, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada harga pangan dunia. Sebab itu bisa berpengaruh pada angka inflasi dan pelemahan daya beli. Ia lantas membandingkan posisi Indonesia saat berada di bawah pemerintahan Soeharto, dimana ekonomi bisa tumbuh lantaran tidak kesulitan pangan.

    “Sudah hampir 28 tahun, kita tidak pernah melebihi 5 persen pertumbuhan (ekonomi). Nah pilihannya kita mau begitu terus atau tidak. Oleh karena itu, program Pak Prabowo, pangan itu hal yang paling pokok,” tegas Zulhas.

    “Karena kita belajar dari Orde Baru, kita pernah pertumbuhan ekonomi 7,5 persen, 8 persen, 10 tahun lebih. Kita pernah swasembada pangan yang panjang waktu itu,” pungkas dia.

     

  • Zulhas Janji Bereskan Sampah Setinggi Gedung 14 Lantai Pakai Teknologi Ini

    Zulhas Janji Bereskan Sampah Setinggi Gedung 14 Lantai Pakai Teknologi Ini

    Jakarta –

    Pemerintah akan melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyelesaikan persoalan sampah yang sudah berlangsung puluhan tahun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas awalnya bicara soal sampah yang menggunung seperti gedung 14 lantai. Saat ini revisi Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Lingkungan sedang dibahas.

    “Saya juga dikasih penanggung jawab sampah. Sampah ini sudah puluhan tahun nggak kelar, menggunung. Bukan gedung saja, sampah itu 14 lantai,” kata Zulhas dalam Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Zulhas berjanji bisa menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dua tahun. Apalagi saat ini ada teknologi bernama incinerator yang bisa menyulap sampah menjadi listrik.

    “Saya janji dua tahun yang menggunung-gunung sampai itu selesai dalam dua tahun. Jadi, ada teknologi namanya incinerator,” ujar Zulhas.

    Mengubah Sampah Jadi Energi

    Sebelumnya, Zulhas sudah memaparkan perkembangan proyek sulap sampah menjadi listrik ke Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, bakal ada Peraturan Presiden yang dirilis khusus untuk menjadi payung hukum dan petunjuk teknis proyek waste to energy alias sampah jadi energi.

    Zulhas menjanjikan masalah sampah yang membludak di berbagai daerah di Indonesia bisa diatasi dengan baik lewat proyek ini. Proyek ini bisa beroperasi penuh paling lambat dua tahun setelah Perpres dikeluarkan.

    “Saya tadi katakan kami sudah selesai tanda tangan tinggal nunggu Perpres satu dua hari ini turun, proses 6 bulan untuk administrasi, 1 setengah tahun untuk pengerjaan. Mudah-mudahan 2 tahun persoalan sampah bisa diatasi,” sebut Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2025).

    Lihat juga Video: Pemerintah Segera Uji Coba Sulap Sampah Jadi Energi Listrik

    (ily/ara)

  • Pesta 3.000 Orang Aja Susah

    Pesta 3.000 Orang Aja Susah

    Jakarta –

    Jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Agustus 2025 baru menyentuh angka 20 juta. Meski meningkat dari Juli yang sebanyak 7 juta penerima, capaian tersebut masih jauh dari target Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo menargetkan tahun ini program MBG bisa menyasar hingga 82,9 juta penerima. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku eksekusi MBG tidaklah mudah, mengingat program ini baru pertama kali dijalankan.

    “MBG ini kita akan kasih makan 82 juta orang. Baru pertama kali, tidak mudah. Kita pesta 3.000 aja susah, oleh karena itu perlu waktu. Sekarang sudah sampai 20 juta dari 82 juta, jadi masih 20%,” ujarnya dalam Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Dengan empat bulan tersisa di 2025, Zulhas meminta waktu lebih untuk mengejar target tersebut. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut jika tahun ini belum selesai, maka tahun depan lebih banyak penerima MBG.

    “Iya jadi kasih waktu. Jadi kalau nggak selesai tahun ini, tahun depan mungkin bisa lebih banyak lagi,” sebut Zulhas.

    Kendala MBG

    Saat dikonfirmasi ulang soal target 82 juta penerima MBG tahun ini, Zulhas menjawab soal kendala seperti penyediaan makanan, pembagian, hingga pendataan penerima. Apalagi jumlah yang disasar mencapai puluhan juta orang.

    “Iya tapi kan 82 juta tidak mudah. Masaknya, baginya, pendataannya,” ujarnya.

    Zulhas juga menyinggung tantangan melatih Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas mendukung program MBG. Jika pelatihan selesai ia percaya lebih banyak orang yang bisa mendapat MBG.

    “Itu melatih 30.000 orang aja perlu waktu 6 bulan melatih tenaganya. Jadi 6 bulan kita nggak bisa kerja. Nah sekarang baru selesai hampir 10.000, maka sekarang sudah 20 juta. Kalau 30.000 selesai dia akan lebih banyak lagi. Soal waktu saja,” tutup Zulhas.

    (ily/ara)

  • Bulog-Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke

    Bulog-Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat, serta mendukung kesejahteraan warga setempat.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kampung Wogekel dan Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    “Penyaluran bantuan pangan di Kampung Wanam dan Kampung Wogekel merupakan wilayah operasional dari Kantor Bulog Cabang Merauke,” kata Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat dari lembaga lainnya yang hadir dalam kegiatan itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo; Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi; dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

    Dia menyampaikan bahwa Perum Bulog melakukan amanah penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan bantuan pangan alokasi bulan Juni dan Juli tahun 2025 kepada para Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah ditentukan datanya dari Kementerian Sosial.

    Rizal menyebutkan untuk wilayah Kampung Wanam dan Kampung Wogekel penyaluran tersebut disalurkan kepada 161 PBP, di mana setiap PBP menerima 10 kg beras, atau total sejumlah 20 kg untuk dua bulan alokasi Juni dan Juli.

    Ia menuturkan penyaluran di kedua kampung tersebut menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dari geografis dan cuaca ekstrem yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyaluran.

    Perum Bulog bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke, Papua Selatan, Rabu (27/8/2025). ANTARA/HO-Humas Perum Bulog

    Penyaluran di Papua Selatan ini, lanjut Rizal, menjadi bagian dari rangkaian program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan pemerataan akses pangan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di wilayah terluar dan terpencil.

    Kendati demikian, Rizal menegaskan distribusi bantuan pangan hingga ke Papua Selatan adalah bukti kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan masyarakat.

    “Bulog berkomitmen penuh menghadirkan ketersediaan pangan yang merata,” tegas Rizal,

    Ia mengatakan kehadiran Bulog di Merauke membuktikan distribusi bantuan tidak hanya terfokus di kota besar atau wilayah barat Indonesia, tetapi benar-benar menjangkau pelosok negeri, termasuk Papua Selatan.

    Lebih lanjut Rizal menyebutkan Kantor Bulog Cabang Merauke memiliki wilayah operasional meliputi lima kabupaten, yaitu Merauke, Asmat, Boven Digoel, Mappi, dan Yahukimo dengan jumlah penerima sebanyak 65.774 PBP.

    Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Juni dan Juli di Kantor Bulog Cabang Merauke telah mencapai 989.560 kg atau 75,22 persen dari total pagu dua alokasi.

    “Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, program bantuan pangan ini juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Papua Selatan,” ucap Rizal.

    Ia menambahkan bahwa dengan dukungan lintas kementerian, penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara Bulog dan kementerian terkait dalam menjaga ketersediaan pangan nasional, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tanpa terkecuali,” kata Rizal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Minta Percepat Pembangkit Listrik dari Sampah

    Prabowo Minta Percepat Pembangkit Listrik dari Sampah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (25/8/2025).

    Dalam ratas ini, Presiden memberikan arahan khusus agar program pengelolaan energi berbasis sampah, waste to energy, dipercepat. “Proses administrasi yang semula dijadwalkan enam bulan dipangkas menjadi tiga bulan agar target penyelesaian proyek dalam 18 bulan bisa tercapai,” mengutip Instagram resmi Sekretaris Kabinet, Selasa (26/8/2025).

    Selain itu, ratas juga membahas terkait perkembangan program koperasi desa yang kini sudah mulai berjalan, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan target 1,3 juta ton.

    Dalam sektor energi, Presiden Prabowo juga mendorong percepatan program listrik desa untuk 5.700 desa dan 4.400 dusun.

    Mengutip Kementerian ESDM sebelumnya, setidaknya, terdapat 30 kota besar prioritas yang ditargetkan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Setiap kota besar ini diperkirakan dapat menghasilkan listrik sekitar 20 MW.

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) aturan baru mengenai pengolahan sampah bakal segera terbit. Dengan adanya aturan akan mempercepat proyek waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik.

    “Saya laporkan tugas dari presiden mengenai waste to energy. Dimana pengelolaan sampah kita 10 tahun gak selesai-selesai,” Menurut Zulhas, dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Senin (25/8/2025),

    “Saya katakan tadi kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Prepres satu dua hari ini turun,” sambungnya.

    Menurut Zulhas untuk implementasi program itu setidaknya membutuhkan waktu hingga 2 tahun, setidaknya 6 bulan untuk proses administrasi, dan 1,5 tahun untuk pengerjaan. Namun Presiden, lanjut Zulhas, memberikan arahan agar program waste to energy ini bisa dipercepat.

    “Tapi tadi presiden menegur kami jangan 6 bulan, 3 bulan kalau bisa (proses administrasi) sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan,” jelas Zulhas.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gara-gara 2 Artis DPR, Bendera PAN Dicopot Massa, Heru Subagia Bilang Partai Ini di Zona Bahaya

    Gara-gara 2 Artis DPR, Bendera PAN Dicopot Massa, Heru Subagia Bilang Partai Ini di Zona Bahaya

    “Dengan begitu, semakin PAN tidak bertindak cepat, partainya akan menjadi sasaran kemarahan masyarakat dan juga demonstran. PAN sudah jadi sasaran amuk massa,” terangnya.

    Sebelumnya, Jhon Sitorus, menduga bahwa demo besar-besaran dan serentak di Indonesia pada 25 Agustus 2025 dipicu oleh orang-orang PAN di DPR RI.

    Hal ini diperkuat oleh adanya video beredar memperlihatkan massa aksi dihadang aparat Kepolisian karena membawa bendera PAN.

    “Dipikir-pikir, entah kebetulan atau nggak aksi hari ini salah satunya dipicu oleh kader-kader partai PAN yang tengil,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Jhon membeberkan bahwa parodi sound horeg Eko setelah aksi joget di sela-sela sidang tahunan MPR terkesan menantang protes publik. Ditambah statement yang dikeluarkan Uya Kuya setelahnya.

    “Uya Kuya yang malah seolah nantangin protes rakyat soal joget-joget,” sebutnya.

    “Di jalanan, aksi masaa ketemu dengan bendera PAN yang kebetulan mengotori visual ibukota Jakarta,” tambahnya.

    Banyaknya bendera PAN di sepanjang jalan karena Partai yang saat ini dipimpin Zulkifli Hasan baru saja memperingati hari terbentuknya. 23 Agustus 2025, PAN telah berusia 27 tahun.

    Jhon bilang, bendera-bendera itu kemudian dibawa oleh massa aksi sebagai perlengkapan secara spontan ke depan gedung DPR.

    “Partai ini memang perlu diberi pelajaran oleh rakyat, agar kader-kadernya gak ntangangin Rakyat. Seperti kata Syahroni, tolol sedunia,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Sekjen DPP PAN, Eko Patrio, telah memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa tidak memiliki maksud apa-apa ketika membuat video parodi sound horeg.

  • 5.700 desa, 4.400 dusun bakal dialiri listrik 2029—2030

    5.700 desa, 4.400 dusun bakal dialiri listrik 2029—2030

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Bahlil: 5.700 desa, 4.400 dusun bakal dialiri listrik 2029—2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 09:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap salah satu isi rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, yaitu target untuk mengaliri listrik ke 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai daerah Indonesia pada 2029—2030.

    Bahlil bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (25/8), dan mereka membahas program-program pemerintah yang tertunda untuk tahun 2025, kemudian program-program yang perlu dijalankan pada tahun-tahun setelahnya.

    “Kita bahas tentang ekonomi ya, terus program 2025 yang masih pending dan perlu diselesaikan. Kemudian bicara soal prospek 2026 dalam rangka pertumbuhan ekonomi. (Dari sisi energi, red.) kita akan mencoba membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik, dan 4.400 dusun. Jadi, kita akan selesaikan sampai 2029—2030. Itu harus selesai,” ujar Bahlil kepada wartawan saat ditemui selepas rapat terbatas.

    Terkait anggarannya, Bahlil menyebut angkanya masih dihitung, tetapi alokasi untuk program elektrifikasi desa-desa dan dusun-dusun itu telah masuk dalam RAPBN 2026.

    “Sudah dimasukkan anggarannya, dari APBN karena itu kan pelayanan masyarakat. Karena apa? Kami lapor Presiden, Pak Presiden ini urusan rakyat kecil, tak bisa kita hitung secara ekonomi karena butuh kehadiran negara. Presiden perintahkan, dan langsung dianggarkan,” sambung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjawab pertanyaan mengenai distribusi tabung gas LPG 3 kilogram, yang pada tahun depan akan diberikan kepada masyarakat menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

    “Tahun depan iya (pakai NIK). Jadi, kalian jangan pakai LPG 3 kilo lah. Desil 8, 0, 10, saya pikir mereka dengan kesadaranlah (untuk tidak membeli tabung gas bersubsidi, red.),” ujar Bahlil.

    Presiden Prabowo menggelar beberapa rapat terbatas dengan sejumlah menterinya setelah pagi hari dan siang hari melantik dubes-dubes baru dan kepala badan baru, serta memberikan tanda kehormatan dan tanda jasa kepada 100 lebih tokoh masyarakat, purnawirawan TNI, anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga legislatif, tokoh kehakiman dan kepolisian, musisi, sastrawan, dan budayawan.

    Dalam salah satu rapat terbatasnya itu, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memberikan laporan perkembangan kerja, kemudian berdiskusi membahas program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Sumber : Antara