Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Prabowo dan delapan parpol sampaikan sikap bersama soal demonstrasi

    Prabowo dan delapan parpol sampaikan sikap bersama soal demonstrasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik di DPR RI menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

    Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.

    “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.

    Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Presiden Prabowo juga menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat yang murni dari masyarakat sesuai konstitusi dan aturan internasional.

    Namun, ia menegaskan bahwa tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga upaya makar tidak dapat ditoleransi.

    Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa para pimpinan parpol telah sepakat mengambil langkah internal berupa pencabutan keanggotaan DPR terhadap anggota yang dianggap menyampaikan pernyataan keliru terkait situasi.

    Selain itu, pimpinan DPR juga menyetujui pencabutan sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Presiden juga meminta DPR segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil agar aspirasi dapat tersampaikan secara damai.

    Di akhir pernyataannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional di tengah dinamika politik.

    Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia.

    “Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum,” katanya Presiden.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Kebijakan tunjangan anggota DPR akan dicabut

    Prabowo: Kebijakan tunjangan anggota DPR akan dicabut

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI berencana mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    Prabowo menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari respons atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

    Kepala Negara menambahkan ketua umum partai politik juga telah mengambil sikap tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan ke publik.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujarnya.

    Presiden Prabowo menekankan bahwa para anggota DPR harus selalu peka terhadap kepentingan rakyat.

    “Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.

    Dalam pernyataan pers tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, yakni. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin.

    Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati hingga Bahlil temui Prabowo bahas situasi negara

    Megawati hingga Bahlil temui Prabowo bahas situasi negara

    Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, untuk membahas perkembangan situasi di Tanah Air.

    “Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI saudara Sultan Najamuddin,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Kepala Negara menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Prabowo juga menegaskan aparat yang melakukan kesalahan yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan sedang menjalani pemeriksaan secara terbuka untuk proses Sidang Etik.

    “Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Presiden mengatakan para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan.

    Pimpinan DPR, lanjutnya, juga akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
    Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
    Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
    Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
    Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR

    PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI mulai Senin, 1 September 2025.

    Hal itu diumumkan PAN melalui siaran pers yang diteken oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Viva Yoga Mauladi pada Minggu.

    PAN menyatakan berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI.

    “PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Viva kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

    Dia meminta masyarakat percaya bahwa Presiden Prabowo akan menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

    Dalam siaran pers itu, PAN yang lahir dari rahim reformasi menyatakan bakal tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    PAN juga berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung.

    Perjuangan PAN di lembaga legislatif juga akan tetap menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan, agar pemerintahan dan tata kelola Negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.

    “Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan,” kata Viva.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
     
    Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan. 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
    Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
     
     

    Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
    Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
    Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
    Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
    “Belum, belum, belum,” kata dia.
    Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
     
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
    AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
    Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
    “Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
    Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
     
    Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
    “Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
    Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
    “Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
    Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
    Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. 
    “Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
    Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
    “Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
    Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. 
    Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
    “Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
    “Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia. 
    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
    Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani. 
    Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
    Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas. 
    “Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
    Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
    “Aman, aman,” ujar dia.
    Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menguat Dukungan Evaluasi Tunjangan Anggota DPR RI

    Menguat Dukungan Evaluasi Tunjangan Anggota DPR RI

    Jakarta –

    Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR. Seperti diketahui, tunjangan DPR RI disorot publik hingga jadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran beberapa hari belakangan.

    “Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).

    Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.

    “Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib,” ucap dia.

    “Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” lanjutnya.

    Selain itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, ia meminta agar semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.

    “Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).

    Menurutnya, saat ini memang momen yang tepat untuk berwawas diri. Salah satunya, terkait tunjangan yang diterima para anggota DPR RI.

    “Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri,” ucap dia.

    Ia juga meminta agar semua anggota DPR dan DPRD mulai menjaga sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan publik.

    “Kami memberi arahan terbuka kepada semua anggota DPR dan DPRD harus memegang ukuran kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan fraksinya siap mendukung evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota Dewan. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya perbaikan dan berkelanjutan.

    “Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” kata Putri, Sabtu (30/8/2025).

    Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Menurutnya, kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.

    “Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    “Evaluasi ini kami pandang sebagai langkah untuk memastikan kinerja legislatif semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjut Putri.

    Untuk diketahui, mencuatnya tunjangan rumah dinas DPR senilai Rp 50 juta menjadi pemicu demonstrasi. Sejumlah massa aksi mahasiswa hingga buruh menggelar aksi di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025 untuk memprotes besaran tunjangan anggota DPR.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/jbr)

  • Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

    Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Rumah Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam, pascademonstrasi yang berlangsung di kawasan pusat ibu kota.

    Melansir Antara, sejumlah perabotan rumah tangga, pakaian, hingga barang elektronik tampak berserakan, lantai rumah itu penuh serpihan kaca pintu dan jendela yang pecah dilempar benda keras.

    Beberapa orang terlihat membawa kursi, lampu, kursi, koper, speaker studio dan kasur keluar dari rumah yang disebut milik Eko, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut sekaligus Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

    Bahkan, sejumlah kucing peliharaan ikut dibawa oleh massa yang masuk ke dalam rumah. “Kucing mau saya adopsi,” kata salah satu warga sambil menggendong seekor kucing anggora yang diambilnya dari dalam kandang di basement rumah.

    Petugas keamanan dan aparat berpakaian loreng lengkap yang bersiaga di luar dan dalam rumah tampak tak bisa berbuat banyak ketika orang-orang terus berdatangan.

    Mereka tidak hanya demonstran yang mukanya cemong pasta gigi, tetapi juga ada kalangan pria berpakaian modis membawa mobil, ibu-ibu dan para remaja putri berpakaian tidur sibuk bolak- balik mengangkuti setiap barang berharga dari dalam rumah mewah berlantai tiga itu hingga kosong.

    “Kapan lagi punya baju, sepatu milik orang kaya. Mas Eko… pak dewan yang baik… terima kasih yaa,” pekik mereka bersahut-sahutan.

    Sebagian besar dari warga itu mengaku tahu lokasi dan adanya aktivitas penjarahan di rumah tersebut dari sebaran video siaran langsung dan juga video cuplikan yang diunggah di sejumlah kanal media sosial.

    Aktivitas orang-orang yang sibuk mengangkuti barang menjadi tontonan banyak warga yang memenuhi jalan sekitar kompleks perumahan megah itu.

    “Baru sampenih, masih ada gak barang di dalem? adalah masih cari aja,” celotehan dari dalam kerumunan massa.

    Eko Patrio Minta Maaf Picu Amarah Massa

    Sebelumnya, Eko Patrio telah meminta maaf atas perbuatannya yang membuat masyarakat geram dan menjadi salah satu api penyulut demonstrasi.

    Eko sendiri sempat menjadi sorotan setelah diduga liburan ke China di tengah ramainya aksi unjuk rasa menentang tunjangan bernilai fantastis untuk para anggota DPR yang berujung pada tuntutan membubarkan DPR.

    Sikap anggota DPR yang seolah acuh dengan masyarakat tengah menuai kritikan di publik. Padahal, demonstrasi itu sampai menyebabkan pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang dilindas dengan mobil taktis Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam.

    Eko pun lantas meminta maaf kepada masyarakat. Dia mengaku mendengar aspirasi masyarakat terhadap kekecewaan yang ada.

    “Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikitpun terbesit niat saya memburuk keadaan,” tutur Eko melalui akun Instagram pribadinya, @ekopatriosuper, Sabtu (30/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PAN itu pun berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan pendapat. Dia mengaku bakal berkomitmen menjalankan peran sebagai wakil rakyat.

    Dia bahkan berjanji bekerja dengan tulus, berani, dan tetap menjaga sumpah yang telah diikrarkan.

    “Saya berharap permintaan maaf ini bisa diterima sekaligus jadi pengingat an refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalan amanah dan tanggung jawab diberikan,” ucap Eko.

    Seperti diketahui aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota di Indonesia dalam dua hari terakhir. Massa turun ke jalan menentang tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan. Padahal, kondisi ekonomi tengah mencekik masyarakat di akar rumput.

    Demonstrasi kian memanas setelah menelan korban, yakni pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Pria berusia 21 tahun itu dilindas mobil taktis Brimob pada Kamis malam.

    Merespons situasi yang memanas di Tanah Air, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengeluarkan maklumat kepada seluruh kader partai yang menjadi anggota DPR dan DPRD, sebagai respons atas situasi yang belakangan ini sedang memanas di Tanah Air.

    Maklumat yang diunggah melalui Instagram @amanatnasional berisikan wanti-wanti agar seluruh anggota bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatuhan.

    “Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan. Rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik,” katanya dalam unggahan tersebut, Sabtu (30/8/2025).

    Zulhas meminta agar para kadernya yang duduk di DPR dan DPRD dapat mencerna, memahami, meresapi, dan melaksanakan maklumatnya ini dengan sebaik-baiknya.

    “Anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional harus Siap dievaluasi status, posisi, tunjangan dan fasilitasnya,” ucap dia.

  • Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

    Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI Fraksi PAN DPR RI sekaligus artis Eko Patrio meminta maaf atas perbuatannya yang membuat masyarakat geram dan menjadi salah satu api penyulut demonstrasi.

    Eko sendiri sempat menjadi sorotan setelah diduga liburan ke China di tengah ramainya aksi unjuk rasa menentang tunjangan bernilai fantastis untuk para anggota DPR yang berujung pada tuntutan membubarkan DPR.

    Sikap anggota DPR yang seolah acuh dengan masyarakat tengah menuai kritikan di publik. Padahal, demonstrasi itu sampai menyebabkan pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang dilindas dengan mobil taktis Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam.

    Eko pun lantas meminta maaf kepada masyarakat. Dia mengaku mendengar aspirasi masyarakat terhadap kekecewaan yang ada.

    “Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikitpun terbesit niat saya memburuk keadaan,” tutur Eko melalui akun Instagram pribadinya, @ekopatriosuper, Sabtu (30/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PAN itu pun berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan pendapat. Dia mengaku bakal berkomitmen menjalankan peran sebagai wakil rakyat.

    Dia bahkan berjanji bekerja dengan tulus, berani, dan tetap menjaga sumpah yang telah diikrarkan.

    “Saya berharap permintaan maaf ini bisa diterima sekaligus jadi pengingat an refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalan amanah dan tanggung jawab diberikan,” ucap Eko.

    Seperti diketahui aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota di Indonesia dalam dua hari terakhir. Massa turun ke jalan menentang tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan. Padahal, kondisi ekonomi tengah mencekik masyarakat di akar rumput.

    Demonstrasi kian memanas setelah menelan korban, yakni pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Pria berusia 21 tahun itu dilindas mobil taktis Brimob pada Kamis malam.

    Merespons situasi yang memanas di Tanah Air, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengeluarkan maklumat kepada seluruh kader partai yang menjadi anggota DPR dan DPRD, sebagai respons atas situasi yang belakangan ini sedang memanas di Tanah Air.

    Maklumat yang diunggah melalui Instagram @amanatnasional berisikan wanti-wanti agar seluruh anggota bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatuhan.

    “Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan. Rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik,” katanya dalam unggahan tersebut, Sabtu (30/8/2025).

    Zulhas meminta agar para kadernya yang duduk di DPR dan DPRD dapat mencerna, memahami, meresapi, dan melaksanakan maklumatnya ini dengan sebaik-baiknya.

    “Anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional harus Siap dievaluasi status, posisi, tunjangan dan fasilitasnya,” ucap dia.

  • Zulhas Keluarkan Maklumat Minta Kader Jangan Flexing dan Arogan

    Zulhas Keluarkan Maklumat Minta Kader Jangan Flexing dan Arogan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengeluarkan maklumat kepada seluruh kader partai yang menjadi anggota DPR dan DPRD, sebagai respons atas situasi yang belakangan ini sedang memanas di Tanah Air.

    Maklumat yang diunggah melalui Instagram @amanatnasional berisikan wanti-wanti agar seluruh anggota bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatuhan. 

    “Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan. Rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik,” katanya dalam unggahan tersebut, Sabtu (30/8/2025).

    Zulhas meminta agar para kadernya yang duduk di DPR dan DPRD dapat mencerna, memahami, meresapi, dan melaksanakan maklumatnya ini dengan sebaik-baiknya.

    “Anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional harus Siap dievaluasi status, posisi, tunjangan dan fasilitasnya,” ucap dia.

    Sebelum wanti-wanti Zulhas ini diterbitkan, sikap anggota DPR yang seolah acuh dengan masyarakat tengah menuai kritikan di publik. 

    Misalnya saja kader PAN sendiri yakni Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR ikut berjoget seusai pidato kenegaraan presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI bersama DPR-DPD RI.