Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Udang Beku yang Diekspor ke AS Tercemar Zat Radioaktif Cs-137, Menko Pangan Sebut Berasal dari Filipina

    Udang Beku yang Diekspor ke AS Tercemar Zat Radioaktif Cs-137, Menko Pangan Sebut Berasal dari Filipina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu produk udang beku yang tercemar zat radioaktif Cesium 137 (Cs-137) mengangetkan masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan pun mengklaim produk pangan tersebut berasal dari Filipina.

    Karena itu, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa posisi Indonesia dalam isu udang beku terpapar zat radioaktif Cesium 137 adalah korban. Salah satu alasannya karena pihaknya mengaku menemukan 14 kontainer udang beku diketahui berasal dari Filipina.

    “Nah, yang paling penting saudara-saudara, kita ini, Indonesia ini sebetulnya menjadi korban, karena di saat bersamaan, pemerintah kita menemukan ada 14 kontainer ini di Pelabuhan Priok segera kita ekspor yang berasal dari Filipina, terdeteksi paparan Cs-137 (9 di antaranya),” kata Zulhas setelah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantornya, Jakarta, Jumat (12/9).

    Diketahui, isu ini pertama kali mengemuka setelah makanan laut yang diimpor dari sebuah perusahaan di Indonesia dan telah dipasarkan di 13 negara bagian AS oleh raksasa ritel Walmart diputuskan ditarik. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) di situs webnya.

    Diberitakan kantor berita AFP, pada Rabu (20/8) lalu, penarikan ini dilakukan menyusul terdeteksinya isotop radioaktif Cs-137 pada udang yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Indonesia.

    Atas temuan ini pula, regulasi akan diperketat, terutama untuk barang-barang yang mengandung limbah seperti scrap besi. Zulhas pun menegaskan bahwa keamanan pangan telah menjadi prioritas utama. Bahkan, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, pihaknya telah melokalisir dan menutup dugaan sumber pencemaran.

  • Soal Udang Terpapar Radioaktif Cs-137 di AS, Ini Arahan Menko Pangan untuk BPOM RI

    Soal Udang Terpapar Radioaktif Cs-137 di AS, Ini Arahan Menko Pangan untuk BPOM RI

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memberikan instruksi khusus kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) terkait udang beku milik PT Bangun Samudera Makmur di Serang yang diekspor ke Amerika Serikat (AS) terdeteksi kontaminasi zat radioaktif Cs-137.

    “Komunikasi (dengan pihak terkait), pak. Tidak usah menunggu keputusan saya. (Laksanakan tugas) untuk membela merah putih,” kata Zulhas kepada Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam keterangan resminya, Jumat (12/9/2025).

    Ikrar menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri. Dalam pertemuan yang melibatkan kurang lebih 21 pimpinan dan perwakilan kementerian/lembaga (K/L) serta instansi lain tersebut, dibahas penanganan kerawanan bahaya radiasi radionuklida Cesium-137 (Cs-137) dan kesehatan pada masyarakat berisiko terdampak.

    Kasus kontaminasi dan penarikan produk udang beku ini menimbulkan perhatian internasional. Hal ini dapat membawa dampak buruk terhadap ekonomi, kepercayaan konsumen, dan regulasi ekspor Indonesia.

    “Pemerintah kita menaruh perhatian penuh atas dugaan pencemaran Cs-137 udang Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat, sehingga terjadi recall atau pengiriman balik ke Indonesia,” tegas Zulhas.

    Zulkifli Hasan menerangkan bahwa industri udang adalah aset negara Indonesia, yang menyerap ribuan tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap ekspor Indonesia. Dikutip dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) udang merupakan komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia.

    Volume ekspor udang Indonesia pada 2024 mencapai 214,58 ribu ton dengan nilai keekonomian USD 1,68 miliar. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara ke-5 eksportir udang terbesar di dunia setelah Ekuador, India, Vietnam, dan Tiongkok, dengan AS sebagai pasar utama ekspornya. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi nelayan, pekerja, dan pengusaha di bidang udang ini.

    “Kami telah melakukan investigasi dengan hati-hati menggunakan pendekatan ilmiah sesuai standar internasional dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama kita,” tutur Zulhas.

    Senada, Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KKP untuk memastikan kejadian serupa tidak lagi terulang.

    “Kami berkomitmen menjalankan tugas dengan profesional dan sesuai kewenangan untuk melindungi konsumen serta menjaga reputasi ekspor Indonesia di pasar internasional,” kata Ikrar.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • Menko Pangan Ungkap Temuan Terkait Udang Beku Tercemar Radioaktif

    Menko Pangan Ungkap Temuan Terkait Udang Beku Tercemar Radioaktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara terkait temuan kontaminasi bahan radioaktif Cesium-137 pada produk udang beku asal Indonesia yang diekspor ke wilayah Amerika Serikat (AS).

    Adapun, Kemenko Pangan telah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat (12/9/2025) untuk membahas produk udang beku yang terkontaminasi itu.

    Saat ini, pemerintah masih melakukan investigasi dengan hati-hati melalui pendekatan ilmiah. Zulhas menyebutkan, pada saat yang sama, pemerintah juga mengungkap adanya temuan 14 kontainer berisi scrap logam atau sisa potongan logam asal Filipina di Pelabuhan Tanjung Priok yang terdeteksi mengandung Cesium 137.

    “Kita ini, Indonesia ini sebetulnya menjadi korban. Karena di saat bersamaan pemerintah kita menemukan ada 14 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang berasal dari Filipina terdeteksi paparan Cesium 137, ini segera akan kita kirim kembali,” ujar Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (12/9/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, sebanyak 14 kontainer berisi scrap logam dari Filipina itu juga tidak mengantongi izin impor dari Kemendag sehingga akan dikirim kembali ke negara asal.

    Kendati demikian, pemerintah juga belum dapat memastikan dari mana sumber kontaminasi radioaktif di Kawasan Industri Cikande itu berasal. Namun, Zulhas menekankan bahwa pemerintah akan segera menangani hal tersebut sehingga negara-negara tujuan ekspor tak perlu khawatir.

    “Pemerintah bergerak cepat melokalisir dan menutup dugaan sumber pencemaran. Telah dikumpulkan data, informasi mengenai sumber CS 137 di Kawasan Industri Cikande itu. Utamanya yaitu PT PMT sudah dilokalisir dan segera dilakukan dekontaminasi wilayah terdampak,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA) Amerika Serikat mengumumkan adanya temuan kandungan Cesium-137 dalam udang beku impor. FDA secara spesifik menyebutkan bahwa temuan ini terdeteksi dari produk udang beku olahan PT Bahari Makmur Sejati yang berlokasi di Indonesia.

    Dalam siaran pers pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebutkan bahwa Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs & Border Protection/CBP) telah mendeteksi kontaminasi Cesium-137 di kontainer pengiriman di empat pelabuhan AS yaitu Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Sebagai bagian dari tindak lanjut, tim gabungan melakukan pengukuran laju dosis radiasi di sejumlah industri dan lahan kosong di kawasan Industri Modern Cikande yang menghasilkan temuan mencengangkan. 

    Laju dosis radiasi tertinggi terdeteksi di PT Peter Metal Technology Indonesia (PMT), sebuah industri peleburan logam stainless steel yang kini menjadi fokus utama penyelidikan.

  • Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.

    Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.

    Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.

    Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. 

    Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.

    Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama. 

    Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”

    Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.

    Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.

    Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito. 

    Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.

    Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.

  • Presiden Prabowo Diminta Bebaskan Mahasiswa-Pelajar yang Ditahan Polisi Pascademo Nasional 11 September 2025

    Presiden Prabowo Diminta Bebaskan Mahasiswa-Pelajar yang Ditahan Polisi Pascademo Nasional 11 September 2025

    Presiden Prabowo Diminta Bebaskan Mahasiswa-Pelajar yang Ditahan Polisi Pascademo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta Presiden Prabowo Subianto membebaskan para mahasiswa hingga pelajar yang sampai kini masih ditahan kepolisian sejak demo pada Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus 2025.
    Permintaan ini disampaikan saat bertemu Prabowo selama tiga jam, dari pukul 16.30 WIB hingga 19.55 WIB, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
    Tokoh-tokoh tersebut terdiri dari istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriyah, eks Menteri Agama Lukman Hakim, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif.
    “Kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota, di Tanah Air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan,” kata Lukman, usai pertemuan, Kamis.
    Lukman mengungkapkan, GNB menilai anak-anak itu masih memiliki kepentingan belajar, sehingga tidak seharusnya berada dalam posisi tersebut.
    Para tokoh bangsa yang terdiri dari pemuka agama ini khawatir mahasiswa hingga pelajar itu putus pendidikan.
    “Dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu, bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka,” ucap dia.
    Tak hanya itu, para tokoh bangsa ini turut menyampaikan sejumlah tuntutan di bidang politik, ekonomi, hingga hukum, HAM, serta pertahanan dan keamanan.
    “Yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan, kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan,” ujar Lukman.
    Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan itu menyebut, pertemuan diliputi dengan berbagai macam pertanyaan dari GNB.
    Prabowo juga memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan tersebut.
    “Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga Insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang rukun, bangsa yang damai,” ujar Menag.
    Sebagai informasi, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
    Mereka adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Wamenko Kumham Otto Hasibuan.
    Lalu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, hingga Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenko Pangan bidik bioekonomi untuk penguatan ekonomi nasional

    Kemenko Pangan bidik bioekonomi untuk penguatan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) membidik bioekonomi sebagai pilar penguatan ekonomi nasional, dengan memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    “Jadi ada istilah sekarang namanya bioekonomi. Nah, bioekonomi ini sebenarnya sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya alam, ini yang kami juga sedang dorong,” kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

    Dia menegaskan pentingnya pengembangan bioekonomi sebagai sistem ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan, yang diharapkan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional menghadapi berbagai tantangan baik iklim maupun global.

    Menurutnya bioekonomi sebagai solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil, mendorong hilirisasi hasil alam, sekaligus memastikan pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

    Dalam mendorong bioekonomi, Kemenko Pangan menekankan pentingnya harmoni kehidupan manusia dengan alam, sehingga kebijakan pembangunan mampu menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara jangka panjang.

    “Dan juga bagaimana kita menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam,” bebernya.

    Kemenko Pangan menegaskan pangan sebagai pusat ekonomi kerakyatan, sehingga penguatan bioekonomi akan memperluas dampak pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia di masa depan.

    Dalam kesempatan itu, Nani menyampaikan bahwa Kemenko Pangan mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, serta Badan Gizi Nasional.

    Dikatakan Nani, di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam delapan hingga sembilan bulan terakhir telah ditetapkan 13 regulasi penting yang terkait pangan, energi, lingkungan, serta dukungan kebijakan untuk penguatan bioekonomi.

    Beberapa regulasi tambahan saat ini masih dalam tahap penyelesaian, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung pangan sebagai agenda pembangunan nasional.

    “Jadi ada sekitar 13 yang sudah ditetapkan, tapi masih ada yang berproses dan juga yang hampir selesai. Jadi ini kalau kita lihat variasinya sangat banyak dan tugasnya juga banyak. Nah, ini semua kita melihat, ini menjadi senter dari ekonomi kerakyatan,” kata Nani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Pangan: Soal udang beku kandung radioaktif segera diumumkan

    Kemenko Pangan: Soal udang beku kandung radioaktif segera diumumkan

    Nanti tunggu Pak Menko aja yang bicara mengenai perkembangan zat radioaktif pada udang beku Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Nani Hendiarti mengatakan perkembangan terbaru isu radioaktif pada produk udang beku Indonesia segera disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Nanti tunggu Pak Menko (Pangan Zulkifli Hasan) aja yang bicara (mengenai perkembangan zat radioaktif pada udang beku Indonesia,” kata Nani ditemui seusai menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu.

    Nani menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan isu radioaktif pada produk udang beku Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat (AS).

    Ia meminta awak media agar menunggu pernyataan resmi Menteri Koordinator Pangan mengenai hal tersebut.

    Hanya saja dia menegaskan saat ini pemerintah sudah menyiapkan langkah penanganan melalui pembentukan satuan tugas khusus untuk mengatasi persoalan tersebut secara terkoordinasi dengan lintas lembaga terkait.

    “Iya (sudah ada Satgas yang mengatasi hal itu), (tapi) nanti mungkin Pak Menko aja deh yang bicara deh,” ucap Nanti singkat.

    Meski demikian, rincian lebih lanjut mengenai keanggotaan maupun langkah strategis Satgas belum dapat disampaikan ke publik, mengingat penyampaian resmi direncanakan langsung dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam waktu dekat.

    Dia memastikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus udang mengandung zat radioaktif segera diumumkan pada Jumat (12/9), sehingga masyarakat maupun mitra dagang internasional dapat memperoleh kejelasan dan kepastian informasi.

    “Iya nanti, itu kayaknya nggak lama kok, mungkin nanti Jumat. Cuma rencananya ditunggu aja kabarnya Jumat ya. Jumat ini kok, kan nggak lama tinggal 1-2 hari lagi. Nanti biar Pak Menko langsung ya,” kata Nani.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan isu radioaktif pada produk udang beku Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat (AS) hanya insidental, kasuistik dan langkah cepat sudah ditempuh menjaga reputasi ekspor.

    “Kami sudah sampaikan kepada pihak FDA (Food and Drug Administration) bahwa ini adalah insidental kasus hanya terjadi di situ saja, hanya terjadi pada lot-lot tertentu, jadi kontainer tertentu, pengiriman tertentu saja, tidak terjadi di tempat yang lain,” kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (9/9).

    Menindaklanjuti hal itu, kata Ishartini, KKP bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan inspeksi bersama menelusuri rantai pasok bahan bahan baku udang PT BMS yang berasal dari Lampung dan Pandeglang.

    Hasil penelusuran memastikan tidak ada temuan Cesium-137 di tambak maupun bahan baku, sehingga kontaminasi diduga berasal dari luar lingkungan pabrik pengolahan.

    Bapeten menemukan dugaan adanya paparan radioaktif di bagian luar kawasan pabrik PT BMS di Cikande, yang diduga berasal dari lingkungan sekitar, kemungkinan cemaran dari besi tua.

    “Dari Bapeten mungkin nanti lebih berkompeten untuk bisa menyampaikan duga-dugaan awal seperti misalnya dari besi-besi tua yang ada di sekitar situ. Itu yang diduga bisa mencemari ke pabrik itu, karena itu bisa melalui udara,” katanya lagi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab Teddy beberkan strategi cepat serap jutaan pekerja

    Seskab Teddy beberkan strategi cepat serap jutaan pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan strategi pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada pembukaan jutaan lapangan kerja baru.

    Hal ini disampaikan Teddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, berdasarkan hasil rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

    “Pertama, kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan memperkerjakan minimal lima tenaga kerja baru,” katanya.

    Menurut Teddy, program replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare diperkirakan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun mendatang.

    Selain itu, kata Teddy, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga menjadi fokus. Tahun ini ditargetkan berdiri 100 desa dengan penyerapan tenaga kerja 7.000 orang.

    “Ke depan, jumlahnya akan diperluas hingga empat ribu titik KNMP dengan proyeksi penyerapan 200 ribu pekerja,” ujarnya.

    Teddy mengatakan program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20 ribu hektare akan membuka peluang kerja bagi lebih dari 132 ribu orang.

    Sementara, kata Teddy, modernisasi 1.000 kapal nelayan diperkirakan menambah hampir 600 ribu lapangan kerja baru.

    “Masih ada beberapa program lainnya,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dalam rapat terbatas tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh program dipercepat tanpa terhambat alasan birokrasi.

    Fokus utama pemerintah mencakup optimalisasi lahan pertanian yang telah berproduksi, pembangunan lahan baru untuk sawah di sejumlah daerah seperti Wanam Papua, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah, serta peningkatan ketersediaan protein melalui pembangunan tambak seluas 20 ribu hektare.

    Selain sektor pangan, percepatan juga diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan berkembang pesat dalam waktu dekat.

    Turut hadir dalam rapat tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arahan Presiden Prabowo, Semua Program Dipercepat, Tidak Boleh Ada Hambatan

    Arahan Presiden Prabowo, Semua Program Dipercepat, Tidak Boleh Ada Hambatan

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 September.

    Usai mengikuti rapat terbatas (ratas), Zulhas memberikan keterangan kepada wartawan. Salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto adalah semua program harus dipercepat pelaksanaannya dan tidak boleh ada hambatan terkait aturan.

    Terkait kementeriannya, Zulhas diminta Presiden Prabowo untuk optimalisasi produksi pangan dan membangun lahan yang baru, seperti sawah di kawasan Wanan, Sumatera Selatan dan Kalimantan.

    Selain itu, menurut Zulhas, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan yang menunjang percepatan pembangunan dan pemanfaatan lahan baru untuk pangan.

  • Presiden Prabowo Minta Program Pangan Dipercepat, Jangan Terhambat Administrasi

    Presiden Prabowo Minta Program Pangan Dipercepat, Jangan Terhambat Administrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh program pangan dipercepat tanpa hambatan birokrasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai menghadiri rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Arahan beliau semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah apa gitu ya, antara lain misalnya pangan, pangan apapun harus segera dilaksanakan,” kata Zulhas.

    Dia menjelaskan, program pangan akan ditempuh melalui dua jalur: optimalisasi produksi yang sudah ada, serta pembukaan lahan baru. Beberapa kawasan yang masuk dalam rencana pembangunan sawah baru antara lain Wanan di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan wilayah lainnya.

    “Di Wanan tadi, sudah dibangun jalan pelabuhan sudah hampir jadi, tetapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Kan itu ada kawasan sudah ada tata ruang, untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya,” jelasnya.

    Selain pembukaan lahan, pemerintah juga mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih agar dapat berjalan optimal sebelum akhir tahun.

    Di sektor kelautan, program pembangunan 100 desa nelayan ditargetkan selesai tahun ini, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis protein.

    “Menteri Kelautan dan Perikanan akan membangun 20.000 tambak, itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini, dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20.000 dulu dari target 70.000 hektar,” paparnya.

    Dalam rapat terbatas tersebut, dia mengatakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) juga hadir untuk memastikan dukungan pendanaan dan sinkronisasi lintas kementerian.

    “Sehingga bisa didengar langsung oleh Kementerian Keuangan, sehingga ini bisa sinkron ya dan bisa cepat dilaksanakan,” pungkas Zulhas.