Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Perpres Pengolahan Sampah jadi Listrik Segera Terbit

    Perpres Pengolahan Sampah jadi Listrik Segera Terbit

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah sudah menyelesaikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) proyek pengolahan sampah menjadi listrik atau waste to energy.

    Perpres tersebut akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Lingkungan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan pemerintah juga akan melibatkan pelaku usaha dalam proyek tersebut.

    “Tadi kami baru saja menyelesaikan, perbaikan menyeluruh soal sampah ya. Perpres sudah selesai semua, yang menggunung-menggunung nanti akan kerja sama dengan beberapa kalangan untuk kita selesaikan secepat-cepatnya” kata Zulhas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin, 1 September.

    Zulhas mengaku optimistis proyek waste to energy tersebut bisa menyelesaikan masalah sampah yang menggunung dalam kurun waktu 1,5 hingga 2 tahun terakhir.

    “Nanti akan kita selesaikan dalam 3 hingga 6 bulan ini persyaratan perizinan, sehingga nanti bisa menyelesaikan dalam tempo 1 atau 1,5 tahun,” tuturnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi mengatakan listrik yang dihasilkan dari proyek nantinya akan dipasok ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

    “Itu sudah otomatis. Nanti begitu perizinan sampahnya dikeluarkan, itu sudah otomatis menjadi kewajiban PLN, sebagai penugasan Menteri ESDM juga untuk membeli dari pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa),” ujar Eniya.

  • Heboh Aksi Massa Ricuh, Zulhas Pastikan Distribusi Pangan Lancar

    Heboh Aksi Massa Ricuh, Zulhas Pastikan Distribusi Pangan Lancar

    Jakarta –

    Menteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan distribusi pangan dalam kondisi lancar di tengah tingginya tensi Indonesia akibat ricuhnya aksi massa demonstrasi di berbagai daerah.

    “Nanti kita lihat. Insyaallah kalau soal pangan lancar, ya,” kata dia singkat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (2/9/2025).

    Saat ini pemerintah terus menggenjot produksi pangan, terutama beras. Ia menyebut, kelebihan produksi tahun ini mencapai 3 juta ton.

    Di sisi lain, kebutuhan beras ini akan cukup tinggi seiring adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu berbagai percepatan program tengah dilakukan pemerintah. Bukan hanya beras, produksi komoditas pangan lainnya juga dilakukan, termasuk daging ayam, telur hingga daging.

    “Makan bergizi itu kan 80 juta itu perlu. Oleh karena itu, perlu percepatan lahan-lahan yang baru, agar produksi kita baik itu pangan, dalam arti seperti padi dan jagung dipercepat, ditambah juga protein. Protein itu ya ayam, telur, kemudian daging, hortikultura, dan lain-lain,” terangnya.

    “Jadi kita melakukan perbaikan secara menyeluruh agar produktivitas bisa cepat meningkat,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dalam menekan harga beras yang tengah meningkat, Zulhas mengatakan telah memerintahkan Perum Bulog mempercepat penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Namun, Perum Bulog tidak bisa sendiri. Zulhas pun memerintahkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mempercepat penyaluran beras SPHP ini.

    “Bukan dalam bentuk bazar, tapi masuk ke pasar-pasar. Kalau bazar kan lama menyerapnya, tapi kalau pasar-pasar tradisional tiap kota/kabupaten ada,” tuturnya.

    Sebagai informasi, situasi Indonesia memang tengah memanas sejak pekan lalu. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk protes atau tuntutan dari berbagai kebijakan pemerintah hingga tunjangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPR).

    Demonstrasi ini sayangnya berakhir ricuh, tak hanya di Jakarta, tetapi daerah lain juga mengalami. Berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan. Bahkan gedung-gedung pejabat juga menjadi sasaran amuk massa.

    (kil/kil)

  • Kaesang Sebut Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi

    Kaesang Sebut Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mengatakan jika ada yang mencoba mengadu domba antara Presiden Prabowo dan Jokowi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) Raja Juli Antoni yang datang ke istana mewakili Kaesang.

    “Mas Kaesang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” kata Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Raja Juli yang juga menjabat Menteri Kehutanan itu mengatakan bahwa kedatangannya untuk mewakili Kaesang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit.

    Ia pun mengungkapkan telah berkomunikasi intensif dengan tim Presiden Prabowo untuk meluruskan terkait video yang beredar di media sosial.

    Video tersebut, kata Raja Juli, berisi narasi yang berbeda dan seakan mengindikasikan Jokowi dan Gibran menggalang pertemuan hingga aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berakhir ricuh setelah tewasnya pengemudi ojek online (ojol) di tengah aksi tersebut.

    Kaesang, melalui Raja Juli, pun menegaskan bahwa video tersebut merupakan kabar bohong (hoaks). PSI menyatakan setia dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti yang dideklarasikan pada Kongres PSI di Solo pada Juli lalu.

    “Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti kongres di Solo yang lalu, Partai Gajah, setia dengan Pak Prabowo Subianto.

    Kedatangan Raja Juli ke Istana pada Senin ini untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik.

    “Mendukung beliau melaksanakan terus program-program kerakyatan, program-program anti korupsi,” kata Raja Juli.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8), yakni Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

  • Bahlil Irit Bicara, Zulhas Pilih Diam Saat Ditanya soal Anggota DPR yang Sudah Dinonaktifkan Tapi Terima Gaji – Page 3

    Bahlil Irit Bicara, Zulhas Pilih Diam Saat Ditanya soal Anggota DPR yang Sudah Dinonaktifkan Tapi Terima Gaji – Page 3

    Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan melalui surat resmi yang ditandatangani bersama Wakil Ketua Umum Viva Yoga, memutuskan untuk menonaktifkan dua kadernya, Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota dewan di Senayan.

    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” tulis pria karib disapa Zulhas kepada awak media, Minggu (31/8/2025).

    Atas nama partainya, Zulhas mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

    “PAN juga berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermantaat but masyarakat secara langsung,” ungkap Zulhas.

    Zulhas memastikan, PAN terus memperjuangkan kepentingan rakyat di lembaga legislatif sebagai komitmen memjaga tugas-tugas konstitusional.

    “PAN menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan, agar pemerintahan dan tata kelola Negara dapat berjalan secara efektit, efisien, dan berdampakpada kemajuan dan kemakmuran bangsa,” Zulhas menandasi.

     

  • Sri Mulyani Gunakan SAL Rp16 Triliun untuk Pembiayaan Kopdes via Bank Himbara

    Sri Mulyani Gunakan SAL Rp16 Triliun untuk Pembiayaan Kopdes via Bank Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 untuk disuntikan ke perbankan guna mendukung program pembiayaan koperasi desa atau kelurahan merah putih.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah telah menetapkan 4 bank yang akan menyalurkan pinjaman ke Kopdes Merah Putih. Keempat bank itu antara lain BNI, BRI, Mandiri dan BSI.

    Adapun mekanisme penyuntikan dana dari APBN ke perbankan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Sri Mulyani dalam pertimbangan beleid tersebut menekankan bahwa suntikan dana ke perbankan merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

    “Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dilakukan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah dan perbankan selaku Operator Investasi  Pemerintah (OIP),”  demikian dikutip dari dokumen beleid, Senin (1/9/2025).

    Sri Mulyani melalui aturan baru itu juga menyatakan bahwa penggunaan SAL
    dianggarkan sebagai pembiayaan di subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah. 

    Sementara itu, penetapan rincian pembiayaan dalam subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah dari penggunaan SAL ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

    Penggunaan SAL, lanjut PMK tersebut, akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan pada APBN tahun anggaran 2025. Sedangkan, penggunaan SAL dari RKUN untuk penempatan dana pada Bank dicatat sebagai investasi pemerintah nonpermanen yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2025.

    Adapun PMK No.63/2025 telah ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2025 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2025. “Aturan mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.”

    Aset Desa Juga Dipakai 

    Di sisi lain, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan bahwa aset desa yang berstatus idle seperti balai desa, eks bangunan SD Inpres, maupun aset yang sebelumnya dikelola PT Pos Indonesia dapat dimanfaatkan untuk operasionali Koperasi Desa Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa tanpa dukungan aset fisik, kegiatan Kopdes yang ditargetkan beroperasi sebanyak 15.000 unit pada Agustus ini tidak dapat berjalan maksimal. Dia pun mendorong Satuan Tugas (Satgas) Kopdes dapat mempercepat inventarisasi.

    “Jadi jumlahnya berapa dan letaknya di mana, aset ini perlu diinventarisasi agar nantinya bisa digunakan oleh Koperasi Desa yang pada periode Agustus–September ini sudah masuk tahap operasionalisasi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

    Tidak hanya di tingkat desa, pihaknya juga mengupayakan penggunaan aset milik pemerintah pusat dan daerah guna mendukung berjalannya Kopdes Merah Putih.

    Ferry mengungkapkan bahwa proses pendataan dan inventarisasi hingga kini masih terus dilakukan oleh lintas kementerian dan lembaga, sehingga meyakini bahwa aset yang dapat digunakan dapat terus bertambah.

    “Jadi ini bentuk dukungan percepatan operasionalisasi, di mana masing-masing kementerian menyerahkan data asetnya yang nanti akan kami padukan di dalam microsite,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri mengatakan bahwa masih banyak desa dan pemerintah daerah yang belum melaporkan aset mereka.

    Dari total lebih dari 75.266 desa, baru sekitar 21 persen atau 16.059 desa yang menyampaikan laporan inventarisasi aset. Artinya, masih ada 59.207 desa yang belum melaporkan. 

    “Kendala utama dari inventarisasi aset yang belum maksimal karena belum adanya pemisahan data yang jelas antara aset tanah dan bangunan yang digunakan maupun yang idle,” tuturnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa 15.000 Koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi pada bulan Agustus ini.

    Tak hanya di tingkat nasional, Zulhas lanjut memaparkan bahwa pemerintah mempersiapkan operasional Kopdes Merah Putih secara maraton melalui Satgas di provinsi hingga kabupaten/kota. Sejauh ini, dia menyebut bahwa Satgas Kopdes Merah Putih telah terbentuk di 34 provinsi, di luar wilayah Papua yang dinilai memakan proses lebih panjang.

    “Kami sudah membuat agenda agar bulan ini bisa selesai lebih kurang 15.000 [Kopdes] yang sudah operasional,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

  • Nonaktif Anggota DPR Sekadar Formalitas, Parpol Tak Berani Tegas?

    Nonaktif Anggota DPR Sekadar Formalitas, Parpol Tak Berani Tegas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Polemik status “nonaktif” yang disematkan sejumlah partai politik kepada kadernya di DPR mendapat sorotan dari publik.

    Khususnya, agar setiap nahkoda partai segera melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota yang dianggap bermasalah.

    Sayangnya, pimpinan partai tampak enggan mengambil langkah tegas. Beberapa partai sebelumnya telah menyatakan menonaktifkan kader mereka di DPR. Meski begitu, keputusan tersebut menuai kritik lantaran dianggap hanya bersifat simbolis tanpa dasar hukum yang jelas.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, saat dimintai tanggapan mengenai desakan PAW, tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya mengulangi sikap partai soal status Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.

    “Kemarin dari DPP Golkar seperti yang sudah disampaikan sekjen, bahwa Pak Adies Kadir sudah dinonaktifkan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai hak-hak anggota DPR yang berstatus nonaktif, termasuk soal gaji, Bahlil kembali menghindar.

    “Iya nanti kita lihat,” kata Bahlil singkat.

    Hal serupa terlihat dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Saat dicecar pertanyaan terkait kemungkinan PAW terhadap Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Zulhas memilih diam dan langsung menuju mobilnya.

    Sikap yang tidak lugas dari para pimpinan partai tersebut semakin memperkuat persepsi publik bahwa kebijakan “nonaktif” hanyalah langkah sementara untuk meredam kritik, bukan upaya serius dalam menegakkan akuntabilitas politik.

    Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana, menilai istilah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan lebih merupakan keputusan politik semata.

    “Nonaktif ini bukan istilah hukum, ini adalah keputusan politik. Kalau dalam hukum itu adanya pergantian antar waktu, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap,” ujar Denny saat dihubungi Bisnis, Senin (1/9/2025).

    Dia menjelaskan, pemberhentian sementara hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti ketika anggota dewan menjadi tersangka atau terdakwa. Sementara itu, status nonaktif tidak pernah diatur dalam undang-undang.

    “Jadi nonaktif ini istilah yang tidak muncul dalam undang-undang, sehingga lebih bersifat politis dari langkah yang diambil partai untuk meredakan ketegangan dengan publik. Tapi konsekuensi hukumnya tidak jelas,” tegasnya.

    Denny menilai, perdebatan soal nonaktif seharusnya menjadi momentum untuk mendorong reformasi yang lebih mendasar.

    “Yang harus ditargetkan bukan hanya anggota dewan yang dijatuhi sanksi, tetapi lebih jauh adalah reformasi DPR dan reformasi partai politik. Karena anggota dewan yang relatif bermasalah hadir lewat proses rekrutmen dan pemilu yang juga bermasalah,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Ia menegaskan bahwa istilah nonaktif tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3, sehingga anggota DPR yang dinyatakan nonaktif oleh partai tetap berhak menerima gaji dan tunjangan.

    “Ya, karena istilah nonaktif itu tidak dikenal dengan Undang-Undang MD3, sehingga tidak bermakna nonaktif itu diberhentikan. Tentu saja kalau tidak diberhentikan, segala haknya sebagai anggota masih akan mereka dapatkan,” jelas Feri.

  • 3 Menteri Kompak Posting Dukungan ke Prabowo, Singgung Riza Chalid

    3 Menteri Kompak Posting Dukungan ke Prabowo, Singgung Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA – Tiga menteri kabinet merah putih kompak memposting dukungan ke Presiden RI Prabowo Subianto di media sosial instagram pada minggu (31/8/2025). Narasi dalam postingan tersebut tampak senada.

    Mereka adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Kedaulatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Namun pada akun Instagram Zulhas, postingan dukungan ke Prabowo tampak telah dihapus. Dalam narasi yang disampaikan, Prabowo dianggap satu-satunya presiden yang berani mengungkapkan skandal di Pertamina oleh Riza Chalid dan kasus-kasus lainnya yang merugikan negara.

    “Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya. Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan negara,” tulis narasi tersebut, dikutip Senin (1/8/2025).

    Prabowo dinilai menjadi presiden yang mampu menindak tegas mafia dan mafia minyak goreng. Bahkan dinarasikan tidak ada pendahulu yang mengungkapkan kasus korupsi di BUMN.

    “Tidak pernah ada pendahulu yang berbicara soal tantiem yang nilainya triliunan setiap tahun, malah semua partai-partai yang pernah berkuasa mereka semua menikmati korupsi di BUMN,” lanjutnya.

    Di akhir narasi menyatakan bahwa Prabowo kini dihujat karena berani membongkar semua masalah tersebut.

    Sebagai informasi, pada minggu (31/8/2025), Prabowo memanggil ketua umum partai dan para menteri untuk sidang kabinet menyikapi polemik pekan lalu.

    Salah satu hasil dari sidang tersebut adalah DPR diminta melakukan evaluasi terkait tunjangan bagi anggota dewan seperti tunjangan rumah. Selain itu, meminta Polri menindak tegas 7 anggota Brimob yang melindas Affan Kurniawan seorang pengendara ojek online. 

  • Zulhas: Tokoh Agama Temui Prabowo Sepakat Penjarahan dan Perusakan Bukan Demo Nasional 1 September 2025

    Zulhas: Tokoh Agama Temui Prabowo Sepakat Penjarahan dan Perusakan Bukan Demo Nasional 1 September 2025

    Zulhas: Tokoh Agama Temui Prabowo Sepakat Penjarahan dan Perusakan Bukan Demo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pertemuan antara tokoh ormas, agama, dan partai politik dengan Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung saat ini.
    Zulhas menyebutkan bahwa Prabowo sedang menyampaikan situasi terkini Indonesia usai kerusuhan demo.
    “Masih berlangsung dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh agama semua datang, baik dari ormas Islam, Kristen, Hindu, Buddha semua tadi, lagi anu, Presiden menyampaikan perkembangan terakhir seperti yang sudah disampaikan,” ujar Zulhas di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.
    Zulhas menjelaskan bahwa Prabowo mendapatkan dukungan yang begitu luas hingga detik ini.
    Menurutnya, semua pihak mendukung Prabowo menertibkan penjarahan.
    “Karena itu bukan demo katanya, kalau membakar fasilitas umum, menjarah rumah warga, membakar gedung-gedung pemerintahan, membakar kantor-kantor DPRD,” ucapnya.
    Dia menegaskan bahwa semua ulama menyebut apa yang terjadi sudah bukan demo lagi, melainkan perusakan.
    “Semua ulama, tokoh-tokoh agama mengatakan itu bukan demo, tapi itu merusak. Oleh karena itu mereka meminta pemerintah menertibkan,” imbuh Zulhas.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Sejumlah fasilitas publik juga rusak.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana Nasional 1 September 2025

    Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana Nasional 1 September 2025

    Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik (parpol) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Pantauan Kompas.com, sejumlah ketum parpol yang hadir dalam rangka diundang oleh Kepala Negara.
    Beberapa ketum yang hadir hingga pukul 15.30 WIB, terpantau datang, yaitu Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Kemudian, ada Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzzammil, hingga Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta.
    Bahlil secara singkat mengatakan, kedatangannya untuk rapat bersama Presiden RI.
    Sementara itu, AHY mengatakan, Presiden RI mengundang para ketum parpol dalam rangka dialog.
    “Ada dialog. Para ketua umum partai saya rasa diundang juga,” ujar AHY, Senin.
    Selain ketum parpol, sejumlah tokoh agama hingga mantan purnawirawan TNI juga dipanggil ke Istana.
    “Pak Presiden akan berdialog dengan pimpinan ormas dari berbagai agama dan kalangan. Saya rasa ini bagus sekali sebagai upaya lebih lanjut untuk sama-sama kita membahas situasi bangsa akhir-akhir ini,” ungkap dia.
    Terpisah, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga hadir di lokasi.
    Namun, ia enggan mengungkap agenda bersama Prabowo.
    “Enggak tahu, ini baru dipanggil tadi,” ujar Menag.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran dan Driver Ojol Duduk Bersama di Istana Wapres

    Gibran dan Driver Ojol Duduk Bersama di Istana Wapres

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada hari Minggu (31/8) siang.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Antara, Wapres Gibran melakukan pertemuan dengan setidaknya delapan pengemudi ojol dari berbagai perusahaan transportasi daring di Indonesia, yakni GoJek, Grab, Maxim dan Indrive.

    Melalui sejumlah video yang diterima di Jakarta, Minggu, Wapres Gibran yang mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat kuning berdialog dengan para pengemudi ojol di sebuah meja bundar.

    Para pengemudi ojol yang mengenakan seragam perusahaan mereka masing-masing pun tampak menikmati kudapan dan minuman di hadapan Wapres sambil berbincang satu per satu. Gibran pun tampak menganggukkan kepalanya seraya mencermati pembicaraan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol yang umumnya berusia setengah baya itu.

    Mantan Wali Kota Solo itu juga terlihat membaca secarik kertas yang disampaikan oleh salah satu pengemudi ojol.

    Pertemuan itu berlangsung setidaknya lebih dari satu jam. Pertemuan ini diharapkan dapat membantu Presiden Prabowo Subianto dalam mendinginkan situasi terkini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

    Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.

    “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.

    Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Tonton juga video “Poin-poin Pernyataan Prabowo: Cabut Tunjangan DPR-Gejala Makar” di sini:

    (fyk/fyk)