Tag: Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan Resmi Tunjuk Gemilang Pagessa Jadi Ketua Formatur DPD PAN Maros

FAJAR.CO.ID, MAROS – Muh Gemilang Pagessa resmi ditunjuk sebagai Ketua Formatur DPD PAN Maros, Minggu, 28 Desember 2025.

Penunjukan ini dilakukan langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Dimana hal tersebut diputuskan dalam Musyawarah Daerah (Musda) PAN di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang digelar secara virtual.

Setelah penunjukan ini secara otomatis Gemilang terpilih sebagai Ketua DPD PAN Maros.

Pelaksanaan Musda PAN Maros sendiri digelar di Warkop Al Fayyadh, Maros.

Ketua Panitia Musda PAN Maros, Arie Anugrah, mengaku bersyukur setelah penunjukan Ketua Formatur DPD PAN Maros ini.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian musda berhasil kami laksanakan secara tertib sesuai mekanisme yang ditetapkan DPP beserta hasil-hasil musda yang menetapkan Muh Gemilang Pagessa sebagai ketua formatur dapat diterima oleh seluruh peserta Musda,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Formatur DPD PAN Maros, Muh Gemilang Pagessa mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan langsung oleh pimpinan tertinggi partai.

“Alhamdulillah, saya ditetapkan langsung oleh Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan,” akunya.

Amanah ini kami anggap sebagai tugas tambahan sebagai Ketua Formatur dan selanjutnya kami akan segera merampungkan kepengurusan sesuai arahan DPP, sambungnya.

Sementara itu Ketua DPD Maros, AS Chaidir Syam mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Formatur DPD PAN Maros, Muh Gemilang Pagessa.

“Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Muh Gemilang Pagessa yang ditunjuk sebagai Ketua formatur,” katanya.

28/12/2025 15:40
Rampung Awal 2026, Kampung Nelayan di Purworejo Punya Fasilitas Selengkap Ini

Jakarta –

Pembangunan dua Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ditargetkan selesai pada awal 2026. Saat ini, progres pembangunan kampung nelayan tersebut telah mencapai 70%-80%.

Pembangunan KNMP itu tepatnya dibangun di Desa Kertojayan, Kecamatan Grabag, dan Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 40 miliar untuk pembangunan tersebut.

Menteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan fasilitas yang diberikan untuk dua kampung nelayan itu akan sangat lengkap.

“Fasilitas yang disiapkan lengkap sekali disini, ada gudang beku, sampai bengkel kapal juga. Ini nanti kalau sudah beroperasi harus benar-benar bisa dimanfaatkan ya,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas, dikutip dari keterangannya, Kamis (25/12/2025).

Fasilitas perikanan yang disiapkan mulai dari kantor pengelola, kios perbekalan melaut, bengkel kapal, gudang beku, balai pelatihan, shelter coldbox, shelter perbaikan jaring, rumah genset, kios kuliner, hingga menyiapkan 10 unit kapal beserta mesinnya di masing-masing titik untuk membantu para nelayan.

Selain itu, KNMP Jatimalang sudah terintegrasi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Di KNMP Jatimalang, KKP juga membangun pabrik slurry ice yang siap menghasilkan butiran es super halus untuk dibawa nelayan melaut.

“Es jenis ini dibuat menggunakan air laut, dan dinginnya lebih kuat sehingga mutu ikan benar-bener terjaga selama nelayan berada di laut dari pagi hingga siang hari,” jelas Zulhas.

Pembangunan di dua lokasi ditargetkan akan menyerap lebih dari 150 pekerja yang berasal dari warga sekitar serta pekerja konstruksi dari wilayah lain di Pulau Jawa.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah juga menyiapkan fasiltas pelengkap yang dibutuhkan seperti mobil thermo king, peralatan bengkel, hingga alat-alat kantor seperti laptop dan printer yang akan digunakan oleh koperasi dalam mengelola fasilitas KNMP nantinya.

“Kita ingin teman-teman nelayan ini punya hasil produksi yang maksimal sehingga ikan-ikan yang dihasilkan punya daya saing, dengan begitu penghasilan mereka juga meningkat. Dan program ini tidak sebatas meningkatkan produksi tapi mengajak teman-teman juga agar mampu meningkatkan skala usaha,” ungkap Trenggono.

Beragam fasilitas perikanan yang disiapkan memang sangat diharapkan oleh nelayan setempat. Selama ini, nelayan mengandalkan es yang dibeli dari luar daerah saat akan melaut.

Salah satu nelayan Kertojayan Jumari mengatakan biasanya hasil-hasil tangkapan langsung dijual meski harga sedang turun ketika musim tangkap datang. Jika ada cold storage ikan dapat disimpan lebih dulu tanpa khawatir kualitasnya menurun.

“Insya Allah nanti desa ini bisa maju, ibaratnya di sini jadi bisa jalan semua, ada pabrik es, komplitlah. Ini bisa mencukup nelayan, kami pulang ada es ikan enggak busuk, ada pasarnya juga. Desa ini harapan kami bisa lebih maju, dan lebih ramai, apalagi jalan sekarang sudah bagus dibangun KNMP,” ungkap Jumari, nelayan Kertojayan.

Senada disampaikan Warsito, nelayan di Desa Jatimalang. Menurutnya, nelayan selama ini punya keinginan untuk maju dan modern. Program KNMP diharapkannya menjadi pendukung tercapainya harapan tersebut.

“Ke depannya kalau hasil tangkapan melimpah sudah aman karena ada cold storage. Kemarin-kemarin kami harus mencari es sampai keluar supaya ikan tetap bagus, tapi sekarang di sini sudah ada pabrik sendiri, cold storage sendiri jadi cepat penanganannya,” beber Warsito.

(acd/acd)

25/12/2025 23:00
Unggah dan “bully” orang sedang makan tidak etis

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menilai tindakan mengunggah foto dan video orang sedang makan, kemudian merundungnya (bullying) sebagai perilaku yang sangat tidak etis.

“Menguggah dan menyebarluaskan orang yang sedang makan itu pelanggaran privasi, apalagi subjeknya seorang pejabat negara,” kata Lukman di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan untuk menanggapi menyebarluasan foto dan video Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan dilanjutkan dengan merundurungnya.

Sebagai politisi, Lukman merasa risi dengan fenomena perundungan yang sampai masuk ke ruang privat seseorang.

Dia khawatir, kalau hal seperti itu dibiarkan berulang dan lama-lama dianggap biasa sehingga akan menihilkan etika di ruang publik.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (26/11/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Perilaku seperti itu tidak elok kalau menganggap hal itu sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. “Itu cara murahan yang dipakai untuk mendegradasi citra seorang tokoh,” ujarnya.

Lukman juga menyesalkan penggiringan opini yang bisa merusak tradisi “hidang atau sajian semuanya” di rumah makan Padangndan tradisi “meuhidang” di Aceh yang dasarnya adalah sikap tulus masyarakat untuk menghormati tamu.

Tradisi “hidang” dan “meuhidang” di Sumatera mencerminkan budaya berbagi dan kebersamaan dalam masyarakat.

Lukman mengingatkan bahwa menggiring opini masyarakat dengan mengkaitkan kebiasaan itu sebagai pesta-pora dan makan berlebihan akan mencederai tradisi.

“Tempatkan persepsi sesuai konteksnya. Pahami dan hormati adat istiadat dan tradisi yang ada di masyarakat kita,” kata dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. ANTARA/Dokumentasi pribadi (H)

Akhir-akhir ini ramai di media sosial tentang Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat berada di Aceh untuk meninjau langsung korban bencana banjir bandang dan longsor.

Berawal dari unggahan Instagram Sate Tubaka yang membagikan video Zulkifli Hasan dengan makan dalam suasana santai sebagai bentuk terima kasih pemilik rumah makan, namun berkembang menjadi sasaran serangan netizen.

Isu itu kemudian menyebar luas dan melebar kemana-mana dengan semakin banyaknya orang atau akun yang ikut menanggapi. Yang muncul bukan hanya kritik dan komentar saja, muncul pula caci-maki.

Meski begitu, Zuhas sampai saat ini memilih tak menanggapi secara langsung apa yang berkembang di ruang digital.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/12/2025 21:37
Genjot Swasembada Pangan, 100 Kampung Nelayan Disiapkan di Jateng Regional 23 Desember 2025

Genjot Swasembada Pangan, 100 Kampung Nelayan Disiapkan di Jateng
Tim Redaksi
PURWOREJO, KOMPAS.com
– Pemerintah pusat memperluas fokus pembangunan pangan nasional dengan menyasar sektor kelautan dan perikanan.
Salah satu program strategis yang disiapkan adalah pembangunan 100 kampung nelayan di Provinsi Jawa Tengah.
Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia,
Zulkifli Hasan
, mengungkapkan rencana tersebut saat kunjungan kerja di Kabupaten
Purworejo
, Jawa Tengah, Selasa (23/12/2025).
Dalam kunjungan itu, ia bersama jajaran menteri terkait meninjau langsung dua lokasi kampung nelayan yang telah disiapkan pemerintah.
“Nanti di Jawa Tengah akan dibangun 100 kampung nelayan. Hari ini saya sudah datangi dua lokasi kampung nelayan,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, konsep kampung nelayan yang dibangun tidak hanya sebatas permukiman, tetapi dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas perikanan secara terpadu.
Fasilitas tersebut meliputi
cold storage
, pabrik es, armada kapal nelayan, tempat penampungan hasil tangkapan, hingga lokasi penjualan ikan.
“Kampung nelayan ini lengkap. Ada
cold storage
, pabrik es, kapalnya sekitar 10 unit, tempat nampung ikan, sampai tempat jual ikan. Semuanya kita siapkan,” jelasnya.
“Belum lagi nanti tambak-tambak di beberapa kabupaten untuk menunjang
swasembada pangan
,” kata Zulkifli.
Selain
pembangunan kampung nelayan
, pemerintah juga akan mengembangkan tambak-tambak perikanan di berbagai kabupaten.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya dan memastikan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat.
Zulkifli menegaskan, penguatan sektor perikanan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak.
“Ini untuk menunjang pangan dan protein, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan
Program Makan Bergizi Gratis
bagi anak-anak kita,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah secara rutin melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana.
Mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga infrastruktur pendukung seperti irigasi, semuanya diawasi secara ketat.
Pemerintah berharap, pembangunan kampung nelayan terpadu ini tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor perikanan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di Jawa Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:14
Zulhas Sebut Perpres 113/2025 Dapat Tingkatkan Efisiensi Industri Pupuk

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional. Hal ini sekaligus menjawab hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

“Awalnya dari BPK, kemudian ditindaklanjuti oleh Pupuk Indonesia melalui sejumlah kajian, dan diusulkan ke Pemerintah. Bapak Presiden setuju, maka keluarlah Perpres 113,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).

Perpres 113/2025 merupakan penyempurnaan atas Perpres 6/2025. Salah satu perubahan penting yang diatur Perpres baru tersebut adalah skema pembayaran pengadaan bahan baku pupuk bersubsidi yang akan direalisasikan Pemerintah di awal, atau sebelum proses produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi, dengan terlebih dahulu direview oleh BPK.

Dengan perubahan ini, Pupuk Indonesia tidak perlu lagi menanggung beban bunga pembiayaan modal kerja untuk pengadaan bahan baku.

“Subsidinya tetap. Dengan keluarnya Perpres 113, subsidinya bisa digunakan terlebih dahulu atau di awal sehingga tidak perlu membayar bunga, eman lah!” ucapnya.

Perubahan ini sekaligus memastikan proses pengadaan bahan baku dan produksi pupuk dapat sejalan dengan ketentuan atau rekomendasi dari BPK.

Ia meyakini, dengan terbitnya Perpres 113/2025, kinerja Pupuk Indonesia akan lebih efisien. Subsidi pemerintah saat ini memastikan pupuk bersubsidi disalurkan sesuai prinsip 7 Tepat, yaitu tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan mutu, serta memungkinkan penurunan Harga Eceran Tertinggi dan pembangunan tujuh pabrik baru dalam lima tahun.

“Pabrik pupuk sudah tua-tua. Ada yang sudah berumur 50 tahun. Makanya harus diganti yang baru agar bisa lebih efisien. Sehingga harga bisa lebih murah, dan petani yang akan menikmati manfaatnya,” kata Zulhas.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan di tahun 2025 ini banyak sekali sejarah yang ditorehkan Pemerintah. Berkat adanya perubahan kebijakan dalam distribusi, maka untuk pertama kali petani di seluruh Indonesia bisa menebus pupuk per tanggal 1 Januari.

“Kemudian dengan terbitnya Perpres 6/2025 memberikan ruang kepada Pupuk Indonesia untuk lebih efisien. Sehingga efisiensi itulah kita persembahkan kepada petani dalam bentuk diskon Harga Eceran Tertinggi (HET) 20%,” jelasnya.

Rahmad juga mengapresiasi, dukungan efisiensi kembali diberikan Pemerintah melalui terbitnya Perpres 113/2025 sebagai penyempurnaan Perpres 6/2025. Selain itu, Pupuk Indonesia juga berkomitmen melaksanakan rekomendasi BPK yang tercantum dalam IHPS I 2025 dengan periode pemeriksaan pada tahun 2022 hingga Semester I 2024.

Ia mengatakan, rekomendasi tersebut menjadi masukan penting bagi perusahaan untuk memperkuat tata kelola, serta memastikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional tetap optimal.

(anl/ega)

21/12/2025 21:42
Zulkifli Hasan Targetkan 100 Kampung Nelayan Dibangun di Jawa Tengah Regional 20 Desember 2025

Zulkifli Hasan Targetkan 100 Kampung Nelayan Dibangun di Jawa Tengah
Tim Redaksi
PATI, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meninjau langsung Kampung Nelayan di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Sabtu (20/12/2025). Pemerintah pusat berencana memperluas pembangunan kawasan serupa hingga 100 titik di Jawa Tengah.
Zulkifli Hasan
mengapresiasi fasilitas di
Kampung Nelayan Banyutowo
yang dinilai sudah lengkap, mulai dari pabrik es, *cold storage*, tempat pelelangan ikan (TPI), hingga akses jalan. Menurutnya, kawasan ini terintegrasi dengan tambak rakyat ikan nila salin.
“Bagus sekali pembangunannya. Kampung Nelayan ini lengkap, jalannya dibaguskan, ada tempat tambat perahu, dan di sebelahnya juga sedang dibangun Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menegaskan bahwa Kampung Nelayan Banyutowo akan menjadi percontohan pembangunan kawasan pesisir berbasis ekonomi kerakyatan yang akan diperluas secara masif tahun depan.
“Total di seluruh Jawa Tengah nanti akan dibangun 100 Kampung Nelayan. Sekarang memang masih sedikit, tapi tahun depan ditargetkan seratus,” tegas Zulkifli.
Bupati Pati Sudewo
menambahkan, pemerintah pusat juga berkomitmen membangun beberapa Kampung Nelayan tambahan di Pati. Selain itu, direncanakan pembangunan pelabuhan perikanan skala besar di Juwana mulai tahun 2026.
“Beliau menyampaikan akan ada beberapa Kampung Nelayan lagi yang dibangun di
Kabupaten Pati
. Ini tentu sangat membantu penguatan sektor perikanan kita,” ujar Sudewo.
Pelabuhan di Juwana tersebut ditargetkan rampung pada 2028 dengan skala yang cukup besar untuk menampung tambat kapal hingga penguatan ekosistem perikanan daerah.
“Pelabuhan ini diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan perikanan, mulai dari tambat kapal, pelelangan ikan, hingga penguatan ekosistem perikanan. Skala pelabuhannya nanti kurang lebih setara dengan Bagansiapiapi,” jelas Sudewo.
Arah pembangunan ini ditujukan agar sektor budidaya perikanan di Pati mampu menembus pasar internasional. Pemerintah daerah kini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan sarana pendukung seperti listrik dan bantuan kincir air.
“Arahnya memang ke ekspor. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan, dan nanti pemasaran produk unggulan perikanan dari Pati akan dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Sudewo.
Guna menekan biaya produksi, pemerintah pusat juga berencana membangun pabrik pakan ikan dan ayam untuk membantu para petambak dan peternak di wilayah tersebut.
“Semua ini akan berjalan secara bertahap. Harapannya, kesejahteraan nelayan dan petambak di Kabupaten Pati bisa meningkat,” ujar Sudewo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2025 13:22
BPOM Tegaskan Keamanan Pangan Jadi Fondasi Utama Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta –

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM, Taruna Ikrar menekankan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama agar manfaat gizi dari program MBG bisa diterima secara optimal oleh kelompok sasaran.

“Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar, Rabu (17/12/2025), dalam rapat koordinasi penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, dikutip dari siaran pers BPOM.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan status gizi masyarakat, tapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah karena melibatkan pelaku usaha lokal. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendukung pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa program MBG harus bisa menciptakan peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga, dan membangun rasa keadilan.

Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), supaya makanan yang disalurkan aman bagi penerima manfaat.

Dalam hal ini, BPOM menjalankan beberapa fungsi strategis, di samping pengembangan kapasitas bagi pelaksana MBG di SPPG. Beberapa peran strategis BPOM di antaranya mulai dari memberi penilaian penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan hingga pengawasan terpadu dan berkelanjutan berbasis risiko. Selain itu, BPOM juga terlibat dalam penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) jika ada dugaan insiden pada pelaksanaan MBG.

Hingga tahun 2025, BPOM telah melakukan pengawalan keamanan pangan MBG di 25 provinsi dengan 64 titik lokus pengambilan sampel. Hasil pengujian menunjukkan, sebanyak 92 persen sampel memenuhi syarat, sedangkan 8 persen lainnya tidak. Temuan kontaminasi mikrobiologi, seperti Eschericia coli serta Bacilus cereus menjadi kasus tertinggi dan menjadi dasar penguatan pengawasan dan langkah preventif ke depan.

Selain pengawasan, BPOM juga aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. BPOM bekerja sama dengan Universitas Pertahanan dalam pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai kepala SPPG. Kolaborasi ini sudah melatih lebih dari 30 ribu SPPI di seluruh Indonesia di tahun 2025.

Pada tahun 2026, BPOM akan menyiapkan pengawalan keamanan pangan MBG melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas, dan pelaksanaan SPPG surveilains pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional.

“Pengawalan keamanan Program MBG harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan pangan yang aman dan berkualitas, tujuan besar program MBG untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045 dapat tercapai,” pungkas Taruna Ikrar.

(elk/up)

18/12/2025 11:16
Menko Pangan tegaskan daerah sebagai kunci suksesnya MBG

Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci.

Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Rakor Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, Bandung, Rabu, menegaskan peran daerah sebagai kunci suksesnya program nasional MBG.

Rakor ini menjadi ruang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zulhas menegaskan Perpres 115/2025 menempatkan BGN sebagai pelaksana utama MBG dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, karena ini bukan sekadar program makan gratis, melainkan instrumen strategis penggerak ekonomi rakyat dan pengendali inflasi pangan.

“Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci,” ujar Zulkifli di Gedung Sate.

Hingga 16 Desember 2025, sistem MBG telah memiliki 17.764 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat.

Ia menegaskan, sesuai Perpres 115/2025, BGN menjadi pelaksana utama, dengan dukungan 29 kementerian/lembaga serta peran strategis pemerintah daerah.

Dengan jumlah itu dan terus berkembang, Zulhas mengatakan program ini menjadi penggerak besar ekonomi rakyat, dengan satu menu saja bisa mempengaruhi harga nasional, sehingga perlu pengelolaan yang baik.

“Kalau telur dimakan 80 juta orang dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama,” katanya pula.

Zulhas menekankan pentingnya keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan MBG.

“Ini konsep close loop economy. Yang bergerak bukan hanya industri besar, tapi warung, petani, nelayan, peternak kecil. Presiden ingin ekonomi tumbuh 8 persen, itu hanya bisa dicapai kalau ekonomi rakyat bergerak,” ujarnya pula.

Ia juga menyebut MBG sebagai “revolusi peradaban”, karena menyentuh aspek gizi, kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Rapat koordinasi sendiri dipimpin langsung Zulhas dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Jabar, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

17/12/2025 20:18
Zulhas Pikul Beras di Lokasi Bencana Tuai Antipati, Pakar Politik Ungkap Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Politik, Agung Baskoro bicara soal sorotan tajam ke Menko-Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Sorotan itu terkati dirinya yang datang memberi bantuan ke lokasi terdampak bencana alam, banjir Sumatera-Aceh.

Kedatangannya Zulhas itu disorot karena ia dianggap pencitraan datang dengan memanggul beras.

Lewat podcast Politik Hukum Politik (PHP), Agung Baskoro memberi penjelasan soal tindakan Zulhas yang dianggap antipati

Salah satu faktor menurutnya karena dominasi dunia gen saat ini, yaitu gen milenial dan gen Z.

Dimana, mereka disebutnya lebih peka dan mencari lebih detail terhadap sesuatu yang terjadi.

“Jadi memang sosio demkratik masyarakat hari ini didominasi oleh Gen Milenial dan Gen Z yang memang terpapar Informasi dari beragam bentuk,” kata Agung Baskoro.

“Dan mereka akan melakukan penelusuran rekam jejak pejabat. Dan Zulhas akan di cek tentunya,” ujanrya.

Soal aksi yang dilakukan oleh Zulhas, ia juga menyorot karena menurutnya sebelum melakukan aksi ini dilakukan tugas pokoknya sebagai Menko-pangan sudah dijalankan dengan baik.

Hal ini yang kemudian jadi antipati di masyarakat yang kemudian viral dan jadi perbincangan.

Soal beberapa tugas pokoknya sebagai Menteri ada kelangkaan pangan dan lonjakan harga pangan di daerah bencana apakah diatasi sebelum melakukan aksinya itu.

“Disini memang ada situasi, saat beliau turun memanggul beras, apakah memang sudah benar-benar menjalankan tupoksi sebagai Menko-Pangan?,” tuturnya.

“Misalnya kelangkaan pangan dan lonjakan harga pangan di daerah bencana apakah sudah selesai, dan ini memang pokok dari tugas beliau,” terangnya.

17/12/2025 09:14
Kemarin, Mentan raih rekor Muri hingga proyeksi ekonomi pada 2026

Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (16/12/2025), mulai dari Menteri Pertanian mendapatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2026.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Rabu ini.

Mentan Amran sabet Rekor MURI berkat libatkan 416 ribu petani milenial

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) setelah melibatkan 416 ribu petani milenial dalam berbagai program pertanian nasional.

Amran mengatakan penghargaan MURI tersebut diberikan atas capaian jumlah petani muda terbanyak yang terjun langsung ke sektor pertanian melalui inisiatif Kementerian Pertanian yang dinilai tertinggi dalam sejarah, bahkan pada skala global.

Baca selengkapnya di sini.

Zulhas: Indonesia stop impor, harga beras dunia turun

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, kebijakan Indonesia untuk menghentikan impor beras telah mempengaruhi harga beras global.

Menurutnya, Indonesia pernah menduduki posisi sebagai importir beras terbesar di dunia. Namun dalam waktu singkat, Indonesia berhasil meningkatkan produksi nasional sehingga tidak perlu lagi melakukan impor.

Baca selengkapnya di sini.

OJK bakal tertibkan praktik penagihan utang usai pengeroyokan Kalibata

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan menertibkan praktik penagihan utang, khususnya dengan menekankan tanggung jawab ke kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menugaskan penagih.

Pernyataan ini menyusul kasus pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam (11/12) yang menewaskan dua penagih utang.

Baca selengkapnya di sini.

Kemenkeu longgarkan syarat TKD untuk Pemda terdampak banjir Sumatra

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kelonggaran syarat penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.

Kebijakan itu diberikan kepada 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

Baca selengkapnya di sini.

Pefindo proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen yoy pada 2026

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun mendatang mencapai 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan rentang kisaran antara 4,9 persen hingga 5,3 persen yoy.

Kepala Divisi Riset Ekonomi/Chief Economist Pefindo Suhindarto menyatakan, proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian domestik diprediksi akan tetap solid meskipun bayang-bayang perlambatan ekonomi global masih berlanjut.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

17/12/2025 06:35