Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Bantah ada ikan tercemar, Titiek Soeharto: Ikan itu sangat bergizi

    Bantah ada ikan tercemar, Titiek Soeharto: Ikan itu sangat bergizi

    Untuk pencemaran, saya rasa itu isu nggak ada, ya. Yang penting kita harus meningkatkan budaya untuk makan ikan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal sebagai Titiek Soeharto membantah kabar ikan yang tercemar dan mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya memakan ikan.

    “Untuk pencemaran, saya rasa itu isu nggak ada, ya. Yang penting kita harus meningkatkan budaya untuk makan ikan,” ujar Titiek, di sela-sela acara Puncak Hari Ikan Nasional 2025, yang digelar di Jakarta, Minggu.

    Ketua Komisi IV DPR, yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mempromosikan keunggulan-keunggulan ikan, sebab sangat bergizi dan berperan dalam meningkatkan kecerdasan anak.

    Yang lebih utama lagi, ujarnya melanjutkan, ikan bisa diperoleh dengan memancing di laut, tanpa perlu memeliharanya selama berbulan-bulan.

    “Ikan itu kan tinggal ngambil di laut, nggak usah pelihara kayak ayam gitu berbulan-bulan. Tinggal ambil,” ujar Titiek.

    Titiek juga menyampaikan, agar masyarakat mau memakan ikan, mereka bisa membuat variasi masakan ikan sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing.

    “Iya harus divariasikan masakan-masakan setiap daerah itu lain-lain. Masakannya harus disesuaikan dengan daerahnya masing-masing,” kata Titiek lagi.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan target Indonesia mencapai swasembada protein pada 2026 ketika memperingati Hari Ikan Nasional.

    Zulhas menyampaikan protein berperan penting untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, khususnya generasi muda yang saat ini masih menempuh jenjang pendidikan.

    Apabila diukur berdasarkan Intelligence Quotient (IQ), Zulhas menyampaikan rata-rata IQ di negara-negara maju sudah berada di atas 109 poin, sedangkan IQ Indonesia masih di kisaran 90-an.

    Untuk menjadi hebat selayaknya negara-negara maju, kata dia, maka pemerintah harus berbenah untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama protein.

    “Harus swasembada, kemudian dihidangkan di meja anak-anak kita, dilatih agar cerdas, dengan demikian kita berubah. Gizinya, IQ-nya berubah,” kata dia pula.

    Dalam peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-12 pada 2025, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan yang mengusung tema “Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045”.

    Tema tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam RPJMN 2025-2029 dan Astacita kedua yang menekankan pentingnya sistem pertahanan negara dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangkas Aturan, Menko Zulkifli Hasan Janji Masalah Sampah Kelar 2 Tahun

    Pangkas Aturan, Menko Zulkifli Hasan Janji Masalah Sampah Kelar 2 Tahun

    Pada aspek administrasi, dia bilang, pemerintah daerag diwajibkan menanggung biaya pengiriman sampah yang disebut tipping fee. Proses persetujuannya pun tak sebentar, perlu ada restu sari DPRD tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

    “Setiap tahun, nanti kalau DPRD-nya berubah bisa berubah lagi. Belum kalau pengusahanya mesti meyakinkan wali kota atau bupati atau DPRD-nya agar tipping fee itu bisa disetujui yang tidak sedikit,” ucapnya.

    Persoalan tipping fee ini pun menjadi beban bagi pemerintah daerah. “Jawa Timur itu kalau saya tidak salah setahun itu 100 miliar lebih. Anggaran yang terbatas seperti sekarang misalnya itu akan sulit sekali,” katanya.

    Tahapan Lanjutan

    Persoalannya tidak berhenti di situ. Menko Zulkifli menuturkan meski tipping fee sudah disetujui di tingkat kota atau provinsi tadi, perlu menjalani proses untuk mendapat resti Kementerian Lingkuhan Hidup, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian ESDM.

    KLH akan mengurus soal kajian lingkungan, Kemenkeu membahas subsidi untuk menanggung biaya tadi, lalu, Kementerian ESDM untuk mengurus lagi soal kajiannya.

    “Setelah itu nanti kalau semua sudah lengkap, baru dia berunding sama PLN. PLN bilang, kamu urusan sama saya. Nah itu satu masalah sendiri lagi. Sehingga 11 tahun itu melahirkan tiga. Satu jalan, dua tidak jalan, yang satu jalan juga setengah mati,” ujar dia.

     

     

     

  • Zulhas Bakal Wajibkan Makanan Tinggi Gula Punya Label Khusus

    Zulhas Bakal Wajibkan Makanan Tinggi Gula Punya Label Khusus

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak para ahli gizi untuk terlibat aktif dalam pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai makanan yang layak dikonsumsi anak-anak.

    “Para ahli gizi perlu ikut memantau makanan di mana pun berada. Saat ini kasus penyakit gula di Indonesia sangat tinggi, bahkan sudah dialami sebagian anak-anak. Karena itu, kami berharap edukasi mengenai makanan dan minuman tinggi gula dapat dilakukan bersama,” ujar Zulhas seperti dilansir dari Antara, Rabu (19/11/2025).

    Ia menjelaskan berbagai minuman manis dan makanan berkadar gula tinggi masih banyak dijual di sekitar sekolah, sehingga berpotensi meningkatkan risiko penyakit gula pada anak.

    “Kami mendorong ahli gizi untuk memberikan edukasi mengenai makanan yang layak dikonsumsi anak, termasuk mana yang perlu dihindari, terutama yang kadar gulanya tinggi,” tutur Zulhas.

    Menurutnya, edukasi mengenai komposisi makanan menjadi semakin penting mengingat tingginya konsumsi gula di Indonesia sudah berada pada level mengkhawatirkan.

    Ia menambahkan bahwa permen dengan kadar gula tinggi dan minuman manis banyak ditemukan di sekitar sekolah. Bahkan sejumlah anak telah mengalami penyakit gula, sementara Indonesia termasuk negara dengan tingkat diabetes yang tinggi. 

    “Karena itu, edukasi harus dilakukan. Saya sedang menyiapkan langkah agar produk tinggi gula dapat dicantumkan label peringatannya,” ujar Zulhas.

    Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Ari Subagyo Wibowo menilai kebijakan pencantuman label tinggi gula pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) penting diterapkan agar dapat menekan angka diabetes.

    Fakta Indonesia mendukung rencana Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang akan mengkaji penerapan label peringatan “tinggi gula” pada MBDK.

  • Pemerintah Ajak Ahli Gizi Awasi dan Edukasi soal Makanan Layak Konsumsi untuk Anak

    Pemerintah Ajak Ahli Gizi Awasi dan Edukasi soal Makanan Layak Konsumsi untuk Anak

    Pemerintah Ajak Ahli Gizi Awasi dan Edukasi soal Makanan Layak Konsumsi untuk Anak
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengajak para ahli gizi untuk aktif mengawasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan yang layak dikonsumsi anak-anak.
    Ajakan tersebut Zulhas sampaikan mengingat tingginya kasus penyakit terkait
    gula
    , termasuk pada anak usia sekolah.
    “Kami tadi mengajak agar para
    ahli gizi
    untuk ikut mengawasi makanan di mana pun. Sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena
    penyakit gula
    atau gula tinggi. Bahkan ada anak-anak juga yang terkena. Kita minta bareng-bareng nanti melakukan edukasi makanan-makanan yang gula tinggi,” ujar
    Zulkifli Hasan
    atau Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/11/2025), dilansir dari ANTARA.
    Zulhas menyoroti banyaknya minuman dan makanan manis yang dijual di sekitar sekolah. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko
    penyakit gula pada anak
    -anak.
    “Mengajak ahli gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang tadi gulanya tinggi itu,” kata Zulhas.
    Edukasi dari para ahli gizi, kata Zulhas, menjadi penting karena tren
    konsumsi gula
    berlebih di Indonesia sudah masuk kategori mengkhawatirkan.
    Ia menyebut permen dengan kadar gula sangat tinggi hingga minuman manis dijual bebas di depan sekolah.
    Zulhas juga mengungkapkan, kasus penyakit gula pada anak telah ditemukan, sementara Indonesia termasuk negara dengan tingkat diabetes tinggi.
    “Oleh karena itu, kita harus memberikan edukasi. Saya lagi mencoba nanti bagaimana agar makanan yang tinggi gula itu dicantumkan dalam labelnya itu,” kata Zulhas.
    Sebelumnya, Fakta Indonesia bersama Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) telah melakukan survei terhadap 117 pasien gagal ginjal.
    Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden mengidap Diabetes Melitus Tipe 2, yang salah satu pemicunya adalah konsumsi gula berlebih dari minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
    Data International Diabetes Federation (IDF) 2024 memproyeksikan jumlah penderita diabetes di Indonesia akan mencapai 20,4 juta jiwa, menjadikan Indonesia negara dengan jumlah kasus terbesar kelima di dunia.
    Di sisi lain, konsumsi gula nasional pada periode 2024–2025 diperkirakan mencapai 7,6 juta ton, termasuk salah satu yang tertinggi secara global. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 juga mencatat bahwa 67,21 persen masyarakat Indonesia masih mengonsumsi MBDK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Zulkifli Hasan Ungkap Proyek Sampah Jadi Listrik Mandek 11 Tahun Karena Aturan Berbelit

    Menko Zulkifli Hasan Ungkap Proyek Sampah Jadi Listrik Mandek 11 Tahun Karena Aturan Berbelit

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan proyek pengolahan sampah jadi energi listrik atau waste to energy tak berjalan optimal saat ini. Padahal, proyek ini sudah diinisiasi sejak 11 tahun lalu. Alasannya tak lain karena prosesnya yang berbelit. Termasuk soal administrasi di pemerintahan yang membuat prosesnya menjadi panjang.

    Dia mencatat hanya ada 3 proyek yang pernah berjalan, dua diantaranya tidak maksimal.

    “Waste to Energy ini sudah berlangsung lama sebetulnya, sudah 11 tahun. Dalam 11 tahun itu kalau saya tidak salah, saya lihat, saya cek hanya ada tiga kesepakatan yang bisa berjalan. Ada satu di Surabaya, satu lagi di Solo. Solo sekarang enggak jalan, tidak jalan. Saya terakhir ke Surabaya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi 11 tahun. Karena apa? Karena prosesnya rumit, ruwet dan berputar-putar,” ungkap Zulkifli dalam Waste to Energy Investmen Forum 2025, di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Pada aspek administrasi, pemerintah daerah diwajibkan menanggung biaya pengiriman sampah yang disebut tipping fee. Proses persetujuannya pun tak sebentar, perlu ada restu sari DPRD tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

    “Setiap tahun, nanti kalau DPRD-nya berubah bisa berubah lagi. Belum kalau pengusahanya mesti meyakinkan wali kota atau bupati atau DPRD-nya agar tipping fee itu bisa disetujui yang tidak sedikit,” ucapnya.

    Persoalan tipping fee ini pun menjadi beban bagi pemerintah daerah.

    “Jawa Timur itu kalau saya tidak salah setahun itu Rp 100 miliar lebih. Anggaran yang terbatas seperti sekarang misalnya itu akan sulit sekali,” katanya.

     

  • Zulhas Tegaskan MBG Perlu Profesi Ahli Gizi

    Zulhas Tegaskan MBG Perlu Profesi Ahli Gizi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) memerlukan profesi ahli gizi.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers terkait perkembangan program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    “MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi Ahli Gizi dalam penyelenggaraannya [program MBG]. Perlu Ahli Gizi, karena harus diukur nanti,” kata Zulhas.

    Zulhas menambahkan, keterlibatan ahli gizi juga penting dalam edukasi masyarakat terkait makanan tinggi gula. Pasalnya, dia mengungkap tingginya angka penyakit gula di Indonesia, termasuk pada anak-anak, sehingga pengawasan dan edukasi terkait kandungan gula menjadi penting.

    Untuk itu, pemerintah mengajak para ahli gizi yang tergabung di dalam Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk ikut mengawasi makanan di berbagai tempat. 

    “Kami mengajak Ahli Gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang gulanya tinggi itu,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mendorong Persagi untuk aktif melakukan edukasi di sekolah-sekolah dan tempat MBG, termasuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak terjadi insiden keracunan pangan.

    “Juga melakukan edukasi terhadap sekolah-sekolah, masyarakat, ini kita semua, agar terhindar dari keracunan itu dan juga makan yang sehat. Selain itu MBG terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy menyatakan ahli gizi merupakan tenaga yang sangat strategis di dapur SPPG MBG.

    “Karena pemenuhan gizi itu sebenarnya kami Ahli Gizi itu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup mumpuni untuk bagaimana kita bisa melakukan pemenuhan gizi,” jelas Doddy.

    Doddy menjelaskan, tujuan keterlibatan ahli gizi adalah untuk menjaga perilaku makan anak sekolah agar mampu memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan, yakni di kisaran 20–30%.

    Menurut Doddy, gizi seimbang harus memperhatikan komposisi karbohidrat, protein, vitamin, mineral, air, aktivitas fisik, dan pengukuran berat badan. “Sehingga jangan sampai nanti anak-anak yang menerima manfaat dari SPPG ke sekolah-sekolah itu penambahan jadi berat badan, ini akan jadi masalah kesehatan,” terangnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak wajib melibatkan ahli gizi profesional dan dapat dikelola oleh tenaga nonprofesional yang mengikuti pelatihan singkat.

    Pernyataan Cucun menyulut perdebatan setelah ia menyatakan pengawasan gizi dalam SPPG tidak harus dijalankan oleh ahli gizi.

    Menurutnya, tenaga nonprofesional, termasuk lulusan SMA yang diberikan pelatihan singkat, dapat mengambil peran tersebut karena dianggap cukup memahami kebutuhan dasar nutrisi.

    Sikap ini bertolak belakang dengan pendapat banyak ahli dan organisasi profesi yang menilai keberadaan tenaga gizi tidak bisa digeser begitu saja.

    Terlebih, serangkaian kasus keracunan makanan di fasilitas SPPG beberapa waktu terakhir semakin menegaskan bahwa standar kompetensi tidak boleh direduksi.

    Dalam diskursus legislatif, Cucun berargumen standar tenaga gizi dapat berubah mengikuti proses pengambilan keputusan di DPR, termasuk kemungkinan penyesuaian nomenklatur SPPG.

  • Zulhas Tekankan Ahli Gizi Mutlak Harus Ada di Dapur MBG

    Zulhas Tekankan Ahli Gizi Mutlak Harus Ada di Dapur MBG

    Jakarta –

    Keberadaan ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai penting untuk dapat memantau kualitas bahan makanan yang tersaji di ompreng makan bergizi gratis (MBG). Ahli gizi diperlukan supaya MBG tidak hanya bikin perut kenyang, tapi juga memastikan kandungan gizi di dalamnya seimbang dan sesuai yang dibutuhkan penerimanya.

    Hal ini disampaikan olh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia menegaskan di setiap dapur MBG perlu ada eksistensi ahli gizi. Dengan demikian, pemerintah bisa memastikan asupan gizi di dalam MBG dapat terukur.

    “MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Karena harus diukur nanti (kandungan gizinya). Kami mengajak agar ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan di mana pun,” ujar Zulhas setelah melakukan rapat koordinasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Lebih lanjut, Zulhas juga bakal menyoroti soal kandungan gula yang terdapat dalam menu MBG. Hal ini karena tingginya angka penyakit diabetes, yang salah satunya juga menyerang anak-anak.

    “Tadi kami diskusi, sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena penyakit gula atau gula tinggi, bahkan ada anak-anak. Kita minta bareng-bareng nanti melakukan edukasi makanan yang gula tinggi. Kadang-kadang depan sekolah, minuman yang begitu manis, gula-gula dan sebagainya,” beber Zulhas.

    Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan edukasi ke pihak SPPG dan sekolah agar tidak keracunan makanan. Zulhas meminta ada keterlibatan Persagi di dalam edukasi ini. Sejalan dengan itu, Zulhas bilang, pemerintah juga bakal melakukan perbaikan pada program MBG.

    “Kita juga mengajak untuk terus melakukan edukasi di tempat MBG, sekolah-sekolah, bagaimana makanan yang sehat, agar tidak keracunan. Termasuk juga bagaimana terus menyempurnakan SPPG. Selain itu, MBG juga terus menerus melakukan perbaikan. Jadi dua arah, kita menyempurnakan, tapi publik juga diberikan edukasi,” Zulhas menutup.

    (eds/eds)

  • Kirim Surat, 3 Bulan Langsung Jalan!

    Kirim Surat, 3 Bulan Langsung Jalan!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong pengusaha atau investor swasta untuk lebih banyak terlibat dalam pengembangan proyek waste to energy atau sulap sampah jadi listrik. Ia memastikan pengusaha yang terlibat akan diberikan kemudahan dalam perizinan.

    Menurutnya kemudahan dalam mendapat perizinan ini sudah memiliki kepastian hukum tetap dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Bahkan melalui Perpres ini, pengusaha atau calon investor tak hanya diberikan kemudahan dalam mendapatkan perizinan, tapi juga dibantu dalam penyediaan lahan untuk fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) hingga kepastian pasokan sampah sebagai sumber energi.

    “Menurut Perpres 109 itu, yang berbagai aturan rumit tadi ini kita pangkas. Saudara sekalian tinggal mengajukan surat saja kepada Kementerian Hukum. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan lahan sama menjamin sampahnya, titik,” kata Zulhas dalam acara Waste to Energy Investment Forum 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

    Dalam hal ini, Zulhas berjanji seluruh perizinan yang diperlukan pengusaha akan siap dalam kurun waktu hanya 3 bulan, dan seluruh proses ini akan dibantu pihaknya selaku ketua pelaksana implementasi waste to energy di Indonesia.

    Lebih lanjut terkait pembangunan fasilitas PLTSa, pengusaha juga akan dibantu oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sehingga proses bisnis dapat lebih cepat terlaksana, dan dalam tahap ini pemerintah sudah tidak ikut campur, membuat proses sepenuhnya business to business (B2B).

    “Kalau sudah siap mengajukan surat, kita jamin 3 bulan bersama Danantara. Karena saya diminta dalam Perpres itu sebagai ketua tim untuk menyelesaikannya secepat-cepatnya, sampai prosesnya selesai,” ucap Zulhas.

    “Setelah selesai itu nanti yang mengerjakan itu, layak atau tidak, teknologinya cocok atau tidak, itu bersama Danantara. Bisa Danantara yang memodali, Danantara uangnya banyak, bisa pengusahanya, terserah perundingan bersama Danantara, kami nggak ikut bisnisnya. Tapi kalau sudah disepakat, kami sudah putuskan bahwa ini layak untuk dikerjakan, itu kita jamin 3 bulan selesai,” terangnya lagi.

    Dengan begitu setelah swasta menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam proyek sulap sampah jadi listrik ini dan dinyatakan layak, fasilitas PLTSa dapat selesai dan beroperasi paling lambat 2 tahun.

    “Kita ingin 3 bulan itu sudah bisa dikerjakan. Groundbreaking, 3 bulan persyaratan selesai, kita kasih waktu 1 tahun setengah paling lama 2 tahun sudah jadi,” tegasnya.

    Di luar itu, Zulhas mengatakan hingga saat ini sudah ada 33 titik yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan PLTSa. Dari jumlah itu, sudah ada 7 titik yang ditetapkan siap untuk dilakukan pembangunan fasilitas pembangkit.

    “Jadi saudara sekalian sekali lagi, para pengusaha yang ingin ikut atau tertarik di proyek ini, itu caranya sederhana. Cukup kirim surat, bersama pemerintah daerah di mana tepatnya, sampaikan saudara punya lokasi, lahan, dan sampahnya dijamin oleh pemerintah daerah tidak kurang dari seribu. Kalau kurang dari seribu nanti pengusahanya juga rugi, kita tidak ingin pengusahanya rugi,” pungkas Zulhas.

    (igo/fdl)

  • Kirim Surat, 3 Bulan Langsung Jalan!

    Kirim Surat, 3 Bulan Langsung Jalan!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong pengusaha atau investor swasta untuk lebih banyak terlibat dalam pengembangan proyek waste to energy atau sulap sampah jadi listrik. Ia memastikan pengusaha yang terlibat akan diberikan kemudahan dalam perizinan.

    Menurutnya kemudahan dalam mendapat perizinan ini sudah memiliki kepastian hukum tetap dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Bahkan melalui Perpres ini, pengusaha atau calon investor tak hanya diberikan kemudahan dalam mendapatkan perizinan, tapi juga dibantu dalam penyediaan lahan untuk fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) hingga kepastian pasokan sampah sebagai sumber energi.

    “Menurut Perpres 109 itu, yang berbagai aturan rumit tadi ini kita pangkas. Saudara sekalian tinggal mengajukan surat saja kepada Kementerian Hukum. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan lahan sama menjamin sampahnya, titik,” kata Zulhas dalam acara Waste to Energy Investment Forum 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

    Dalam hal ini, Zulhas berjanji seluruh perizinan yang diperlukan pengusaha akan siap dalam kurun waktu hanya 3 bulan, dan seluruh proses ini akan dibantu pihaknya selaku ketua pelaksana implementasi waste to energy di Indonesia.

    Lebih lanjut terkait pembangunan fasilitas PLTSa, pengusaha juga akan dibantu oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sehingga proses bisnis dapat lebih cepat terlaksana, dan dalam tahap ini pemerintah sudah tidak ikut campur, membuat proses sepenuhnya business to business (B2B).

    “Kalau sudah siap mengajukan surat, kita jamin 3 bulan bersama Danantara. Karena saya diminta dalam Perpres itu sebagai ketua tim untuk menyelesaikannya secepat-cepatnya, sampai prosesnya selesai,” ucap Zulhas.

    “Setelah selesai itu nanti yang mengerjakan itu, layak atau tidak, teknologinya cocok atau tidak, itu bersama Danantara. Bisa Danantara yang memodali, Danantara uangnya banyak, bisa pengusahanya, terserah perundingan bersama Danantara, kami nggak ikut bisnisnya. Tapi kalau sudah disepakat, kami sudah putuskan bahwa ini layak untuk dikerjakan, itu kita jamin 3 bulan selesai,” terangnya lagi.

    Dengan begitu setelah swasta menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam proyek sulap sampah jadi listrik ini dan dinyatakan layak, fasilitas PLTSa dapat selesai dan beroperasi paling lambat 2 tahun.

    “Kita ingin 3 bulan itu sudah bisa dikerjakan. Groundbreaking, 3 bulan persyaratan selesai, kita kasih waktu 1 tahun setengah paling lama 2 tahun sudah jadi,” tegasnya.

    Di luar itu, Zulhas mengatakan hingga saat ini sudah ada 33 titik yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan PLTSa. Dari jumlah itu, sudah ada 7 titik yang ditetapkan siap untuk dilakukan pembangunan fasilitas pembangkit.

    “Jadi saudara sekalian sekali lagi, para pengusaha yang ingin ikut atau tertarik di proyek ini, itu caranya sederhana. Cukup kirim surat, bersama pemerintah daerah di mana tepatnya, sampaikan saudara punya lokasi, lahan, dan sampahnya dijamin oleh pemerintah daerah tidak kurang dari seribu. Kalau kurang dari seribu nanti pengusahanya juga rugi, kita tidak ingin pengusahanya rugi,” pungkas Zulhas.

    (igo/fdl)

  • ISRF 2025 Dorong Transformasi Beras Rendah Karbon di Indonesia

    ISRF 2025 Dorong Transformasi Beras Rendah Karbon di Indonesia

    Jakarta: International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 digelar di Jakarta pada 17–18 November 2025. Forum ini menegaskan urgensi transformasi sistem pertanian padi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang pasar bagi beras berkelanjutan dan rendah karbon.
     
    Menurut World Resources Institute, budidaya beras menghasilkan sekitar 1,0 gigaton CO₂e emisi gas rumah kaca yang memicu krisis iklim. Penyebabnya adalah praktik irigasi yang tidak efisien dan penggunaan agrokimia berlebih. Dengan beras sebagai makanan pokok lebih dari separuh populasi dunia, peralihan menuju sistem pertanian rendah karbon menjadi kebutuhan mendesak.
     
    ISRF 2025, yang diinisiasi Preferred by Nature bersama Sustainable Rice Platform (SRP), Rikolto, dan International Rice Research Institute (IRRI), mengangkat tema “Low Carbon Rice. High Global Impact.”
     
    Dalam forum ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui produksi beras, jagung, dan protein yang lebih produktif, berkelanjutan, dan tahan terhadap perubahan iklim.
     
    Ia menyebut, dalam 1–5 tahun ke depan, Indonesia akan membangun sektor pertanian secara besar-besaran, mulai dari varietas unggul, mekanisasi, hingga teknologi baru, dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk mitra internasional.
     
    “Tujuannya jelas, yaitu memastikan pangan bergizi dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan.

     

    Dukungan internasional juga menguat. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi, menegaskan kesiapan Uni Eropa untuk mendukung transformasi pangan Indonesia melalui program SWITCHAsia.
     
    “Kami mendorong praktik yang lebih hijau, memperkuat rantai nilai regional, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi yang tepat, kita dapat membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh dunia,” ujarnya.
     
    Forum yang dihadiri pembuat kebijakan, peneliti, petani, penggilingan, dan lembaga donor internasional ini menjadi ruang untuk membahas strategi konkret dalam mempercepat adopsi pertanian padi rendah karbon.
     
    Peter Feilberg, Executive Director Preferred by Nature, menilai sektor perberasan memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan iklim positif. 

    “Kita perlu menjembatani sains, kebijakan, dan praktik di lapangan agar transformasi benar-benar terjadi. Untuk itu kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama, agar rantai nilai padi menjadi lebih tangguh dan kita mendekati sistem pangan yang lebih tangguh, tanah yang lebih sehat, serta iklim yang lebih stabil,” tegasnya. 
     

    Jakarta: International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 digelar di Jakarta pada 17–18 November 2025. Forum ini menegaskan urgensi transformasi sistem pertanian padi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang pasar bagi beras berkelanjutan dan rendah karbon.
     
    Menurut World Resources Institute, budidaya beras menghasilkan sekitar 1,0 gigaton CO₂e emisi gas rumah kaca yang memicu krisis iklim. Penyebabnya adalah praktik irigasi yang tidak efisien dan penggunaan agrokimia berlebih. Dengan beras sebagai makanan pokok lebih dari separuh populasi dunia, peralihan menuju sistem pertanian rendah karbon menjadi kebutuhan mendesak.
     
    ISRF 2025, yang diinisiasi Preferred by Nature bersama Sustainable Rice Platform (SRP), Rikolto, dan International Rice Research Institute (IRRI), mengangkat tema “Low Carbon Rice. High Global Impact.”
     
    Dalam forum ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui produksi beras, jagung, dan protein yang lebih produktif, berkelanjutan, dan tahan terhadap perubahan iklim.
     
    Ia menyebut, dalam 1–5 tahun ke depan, Indonesia akan membangun sektor pertanian secara besar-besaran, mulai dari varietas unggul, mekanisasi, hingga teknologi baru, dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk mitra internasional.
     
    “Tujuannya jelas, yaitu memastikan pangan bergizi dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan.
     
     

     
    Dukungan internasional juga menguat. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi, menegaskan kesiapan Uni Eropa untuk mendukung transformasi pangan Indonesia melalui program SWITCHAsia.
     
    “Kami mendorong praktik yang lebih hijau, memperkuat rantai nilai regional, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi yang tepat, kita dapat membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh dunia,” ujarnya.
     
    Forum yang dihadiri pembuat kebijakan, peneliti, petani, penggilingan, dan lembaga donor internasional ini menjadi ruang untuk membahas strategi konkret dalam mempercepat adopsi pertanian padi rendah karbon.
     
    Peter Feilberg, Executive Director Preferred by Nature, menilai sektor perberasan memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan iklim positif. 

    “Kita perlu menjembatani sains, kebijakan, dan praktik di lapangan agar transformasi benar-benar terjadi. Untuk itu kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama, agar rantai nilai padi menjadi lebih tangguh dan kita mendekati sistem pangan yang lebih tangguh, tanah yang lebih sehat, serta iklim yang lebih stabil,” tegasnya. 
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)