Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Danantara Segera Tender Proyek Sampah Jadi Energi – Page 3

    Danantara Segera Tender Proyek Sampah Jadi Energi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan segera melakukan tender proyek sampah jadi energi dalam waktu dekat. Ada sejumlah daerah yang dibidik.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan proyek sampah jadi energi atau waste to energy jadi salah satu prioritas dari 33 proyek Danantara.

    “Yang 33 itu yang waste to energy kan, ya sekarang kita sedang, PP-nya kan sudah rampung nih. Kita akan segera laksanakan untuk tender prosesnya di beberapa daerah yang sudah siap,” ungkap Rosan, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Beberapa daerah itu diantaranya Jakarta, Bandung, Bali, Semarang, Surabaya, hingga Makassar. Rosan bilang. Peluang terbuka terhadap daerah lainnya.

    “Prioritas yang sudah bisa berjalan, kita akan melakukan tender proses secara terbuka dan transparan,” tegas dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan rampungnya aturan bisa jadi solusi penanganan sampah. “Nanti akan kita selesaikan dalam 3 hingga 6 bulan ini persyaratan perizinan, sehingga nanti bisa menyelesaikan dalam tempo 1 atau 1,5 tahun,” kata Zulkifli, beberapa waktu lalu.

     

  • Bulog Diminta Kebut Penyaluran Beras SPHP ke Ritel

    Bulog Diminta Kebut Penyaluran Beras SPHP ke Ritel

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo Adi telah meminta Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ditempuh mengingat pasokan beras SPHP di ritel masih kosong.

    Arief menerangkan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran stok beras di gudang Bulog melalui bantuan pangan serta SPHP. Dalam dua bulan terakhir, Arief menyebut Bulog telah menyalurkan 360 ribu ton beras untuk bantuan pangan dan 120 ribu ton beras SPHP. Untuk penyaluran SPHP, Arief memastikan masih terus dijalankan.

    “Sekarang masih terus dijalani terus. Dua bulan, 360 ribu tambah 120 ribu itu kencang nggak? Itu banyak sekali loh,” kata Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kanis (4/9/2025).

    Arief menerangkan saat ini penyebaran SPHP telah menyasar ke ritel, BUMN Pangan, hingga outlet modern market. Penyaluran beras SPHP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Saat ini penyaluran beras SPHP langsung ke outlet-outlet yang bermitra dengan Bulog, tidak lagi langsung ke penggilingan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai dapat berpotensi fraud.

    “Kalau dulu 50 kg itu dilepas (ke penggilingan), udah nanti pengirim padinya yang membuat. Ya pasti kecepatannya berbeda. Nah sekarang tugas kita ya udah menggunakan fasilitas yang ada kita percepat,” terang Arief.

    Arief menerangkan saat ini kemampuan Bulog dalam menyalurkan SPHP sekitar 5.500-6.000 ton per hari dengan kemasan 5 kg. Menurutnya, Bulog masih membutuhkan waktu untuk memproduksi SPHP yang sebelumnya dilimpahkan ke penggilingan padi. Padahal Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 10 ribu ton per hari.

    “Kamu kalau tadinya nggak memproduksi, terus habis itu disuruh memproduksi seberapa cepat? Menghidupkan kembali mesin itu lama. Walaupun ini udah termasuk luar biasa kan?” jelas Arief.

    “Kalau kamu mengeluarkan 360 ribu ton tambah 120 ribu ton, itu berapa truk? Itu banyak sekali. 480 ribu ton coba aja dibagi 10. 480 ribu truk dua bulan,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • Kopdes Sudah Bisa Pinjam Duit dari Bank BUMN, Plafonnya Fantastis!

    Kopdes Sudah Bisa Pinjam Duit dari Bank BUMN, Plafonnya Fantastis!

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru soal pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Lewat beleid ini, koperasi desa (Kopdes) bisa mengajukan pinjaman ke bank Himbara dengan plafon sampai Rp 3 miliar.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Kemenkeu juga sudah merampungkan PMK 63 Tahun 2025. Aturan ini mengatur penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebagai modal pembiayaan Himbara untuk Kopdes.

    “Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan Permenkeu 49, harus ada turunannya Permenkeu 63/2025. Jadi sudah selesai semua persyaratan untuk Kopdes nanti melakukan pinjaman ke Himbara,” kata Zulhas di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

    Zulhas yang juga menjabat Satgas Nasional Kopdeskel Merah Putih menegaskan kebijakan ini disusun dengan prinsip kehati-hatian, sehingga tidak memberatkan keuangan negara.

    “Kita tidak memakai bagi-bagi uang dari APBN, tidak. Tetapi ini platform pinjaman dari Himbara yang sudah selesai tadi segala aturannya itu,” tegasnya.

    “Sudah ada PMK 63 Tahun 2025, sudah selesai. Oleh karena itu koperasi desa sudah bisa mengajukan platform pinjaman ke Himbara: BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Syariah Indonesia (BSI),” sambung Zulhas.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan, melalui PMK 63 Tahun 2025, keempat bank BUMN tadi akan mendapatkan modal pembiayaan dengan total Rp 16 triliun.

    “PMK 63/2025, dua hari yang lalu sudah keluar dan itu penggunaan uangnya juga sudah dialokasikan sebesar Rp 16 triliun sebagai kelanjutan dari PMK 49/2025 mengenai sumber keuangan untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelas Ferry.

    Menurut Ferry, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga sudah menyusun manual book alias prosedur pencairan pinjaman hingga Rp 3 miliar untuk modal pengembangan Kopdes di seluruh Indonesia.

    “Dengan PMK Nomor 63 ini bank Himbara juga sudah bisa mencairkan platform yang diberikan dari Kemenkeu tersebut dan Himbara, tadi diwakili oleh Pak Dony Oskaria selaku Danantara, sudah membuat manual book yang berisi tentang tata cara pencairan yang dilakukan untuk koperasi desa kepada empat bank Himbara BNI, BRI, BSI, dan Bank Mandiri,” terangnya.

    (igo/fdl)

  • Anggaran Kementerian Kelautan Melonjak Jadi Rp13 Triliun untuk 2026

    Anggaran Kementerian Kelautan Melonjak Jadi Rp13 Triliun untuk 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan tambahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp13 triliun untuk 2026. 

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa alokasi tersebut meningkat dari Rp3,6 triliun yang sebelumnya ditetapkan dalam pagu indikatif.

    “Pada akhirnya pada tahun anggaran 2026 KKP mendapatkan peningkatan anggaran dari sebesar Rp3,6 triliun pada pagu indikatif menjadi sebesar Rp13 triliun pada pagu anggaran. Sudah 4 tahun, baru kali ini [anggaran naik],” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Secara terperinci, Trenggono menyampaikan bahwa pihaknya akan mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional melalui berbagai target kinerja utama tahun depan.

    Target pertama ialah peningkatan luas kawasan konservasi perairan menjadi 30,7 juta hektare (ha). Kedua, produksi perikanan ditargetkan mencapai 25,84 juta ton.

    Lebih lanjut, KKP mematok produksi garam mencapai 2,5 juta ton. Target keempat adalah nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$6,7 miliar, dan terakhir target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan pada rentang 4% hingga 6%.

    “Agenda prioritas pembangunan nasional terutama terkait swasembada pangan, ekonomi biru, hilirisasi sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Trenggono.

    Sementara itu, sebanyak Rp12,7 triliun dari pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional perkantoran dan pelaksanaan program prioritas presiden.

    Terdapat pula alokasi untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan pergaraman nasional, revitalisasi tambak udang rakyat, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi, modeling budidaya rumput laut, lobster dan bawal bintang, revitalisasi laboratorium jaminan mutu, dan keperluan lainnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, pemerintah memperluas percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No.19/2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa beleid itu mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Sumber Pangan, Energi, dan Air Nasional. Zulhas akan menjadi ketua tim tersebut yang beranggotakan 27 kementerian dan lembaga terkait.

    “Tugas pertama dari Keppres sudah rapat bagaimana mengkoordinasi hingga nanti lahir kebijakan yang tadi. Itu adalah proyek strategis nasional kawasan prioritas untuk pangan, energi, dan air, termasuk energi baru terbarukan lahannya,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

  • Menpar Pastikan Gelombang Demo Tak Ganggu Pariwisata RI

    Menpar Pastikan Gelombang Demo Tak Ganggu Pariwisata RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memastikan bahwa gelombang demonstrasi beberapa waktu terakhir tidak mengganggu kondisi pariwisata dalam negeri. 

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memastikan bahwa Indonesia tetap menyambut kehadiran wisatawan mancanegara, seraya menjamin seluruh destinasi wisata tetap dapat dikunjungi seperti biasa.

    “Kami sangat memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan para wisatawan agar memiliki kenangan indah berwisata di Indonesia,” kata Widiyanti dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Dia menjelaskan, sektor pariwisata berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2025 yang sebesar 5,12%.

    Menurutnya, rasa aman dan nyaman menjadi faktor yang dibutuhkan dalam kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara.

    Oleh karena itu, Widiyanti mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga dan merawat destinasi pariwisata yang ada.

    “Mari kita jaga dan rawat pariwisata Indonesia, karena pariwisata yang tumbuh adalah pariwisata yang dikelola bersama, dengan semangat gotong royong dan kepedulian,” tuturnya.

    Sementara itu dari sektor keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa bank sentral akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga nilai tukar rupiah di tengah sentimen negatif akibat demonstrasi besar-besaran dan kericuhan oleh kelompok tak dikenal beberapa hari belakangan. 

    Perry mencatat bahwa nilai tukar rupiah sempat menembus Rp16.560 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (1/9/2025). Dia mengatakan nilai tukar rupiah sudah berhasil distabilkan ke Rp16.400 per dolar AS. 

    “Rupiah yang kemarin pagi pernah mencapai Rp16.560, alhamdulillah hari ini kami bisa stabilkan ke Rp16.400, kami akan berusaha untuk lebih rendah lagi kembali ke Rp16.300 dan lebih kuat lagi,” ujarnya saat menghadiri rapat dengan DPD RI secara virtual kemarin.

    Dari sektor pangan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa ketahanan pangan nasional masih tetap terjaga di tengah gelombang demonstrasi masyarakat beberapa waktu terakhir.

    Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan Kementerian Dalam Negeri, yang turut membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat usai rangkaian unjuk rasa tersebut.

    “Nanti kita lihat [dampaknya]. Insyaallah kalau soal pangan lancar, ya,” kata Zulhas kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

  • Bukan Rp16 Triliun, Sri Mulyani Suntik Himbara Rp83 Triliun untuk Kopdes

    Bukan Rp16 Triliun, Sri Mulyani Suntik Himbara Rp83 Triliun untuk Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap alasan menempatkan dana saldo lebih anggaran (SAL) APBN 2025 ke bank Himbara untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

    Sri Mulyani menuturkan bahwa penempatan dana itu dilakukan supaya tidak ada lagi alasan keterbatasan likuiditas dari Himbara. “Itu adalah dananya pemerintah yang tadinya ada di Bank Indonesia. Kami ambil, kami taruh di Himbara. Sehingga Himbara tidak ada alasan likuiditas yang tidak ada, mereka bisa menyalurkan ke koperasi,” jelasnya pada rapat bersama DPD, Selasa (2/9/2025). 

    Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa dana Rp83 triliun akan ditempatkan ke Himbara untuk disalurkan ke Kopdes dengan suku bunga kecil sekitar 2%. Sri Mulyani, menuturkan bahwa suntikan modal ke Kopdes akan memunculkan entrepreneur. Dia juga berharap para kepala desa yang dalam hal ini adalah sebagai pengampu juga memiliki perhatian dan juga komitmen serta kepemilikan terhadap program tersebut.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan Menteri Desa terkait dengan penggunaan Dana Desa sebagai jaminan. Pada tahun depan, Dana Desa dianggarkan Rp60 triliun. “Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyicil,” paparnya. 

    Sementara itu, Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan melaksanakan rapat koordinasi usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menyuntikkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 kepada himbara untuk pembiayaan program tersebut. 

    Ketua Satgas Kopdes Merah Putih yang dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan disebut akan memimpin rapat tersebut. “Besok akan ada rapat satgas. Betul Pak Menko yang pimpin,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Tatang juga mengamini bahwa rapat tersebur akan membahas soal penggunaan dana SAL APBN 2025 untuk Himbara itu. Namun, Tatang enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penggunaan dana SAL itu. “Lebih baik ke Kemenkeu, ya,” katanya. 

    Adapun, Bisnis telah meminta respons kepada Kementerian Keuangan mengenai penggunaan dana SAL yang tertuang pada PMK Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Upaya konfmasi disampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kabiro KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro. Hanya Deni yang memberikan respons. “Kita cek ke unit terkait dulu,” terang Deni kepada Bisnis. 

    Risiko Tinggi

    Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai alokasi SAL untuk pembiayaan KopDes melalui himbara tampak ambisius sebagai upaya mendorong kemandirian desa. Namun, dia menilai timing dan risikonya justru menimbulkan kekhawatiran serius. 

    “Di tengah kondisi  perekonomian yang tidak baik-baik saja, serta defisit APBN yang sudah membengkak, penggunaan SAL untuk program berisiko tinggi berarti mengorbankan ruang fiskal yang semestinya bisa diarahkan ke subsidi energi, bantuan sosial, atau program lain yang lebih mendesak,” terang Yusuf kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Yusuf bahkan menilai potensi gagal bayar aau default KopDes bisa memperburuk defisit APBN, apabila tata kelolanya lemah. Akibatnya, pemerintah bisa menambah utang dan memperlemah stabilitas sistem keuangan. 

    Dia menyoroti juga kondisi sosial politik Indonesia yang saat ini panas akibat gelombang demo besar-besaran. “Kebijakan ini rawan dipersepsikan sebagai proyek mercusuar yang menghambur-hamburkan dana negara, alih-alih solusi nyata untuk menjaga daya beli rakyat,” ujarnya.

  • DPR dan Kemenkeu Diminta Tak Berikan Gaji-Tunjangan kepada Eko Patrio-Uya Kuya Nasional 3 September 2025

    DPR dan Kemenkeu Diminta Tak Berikan Gaji-Tunjangan kepada Eko Patrio-Uya Kuya Nasional 3 September 2025

    DPR dan Kemenkeu Diminta Tak Berikan Gaji-Tunjangan kepada Eko Patrio-Uya Kuya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR resmi mengajukan permintaan ke Sekretariat Jenderal DPR untuk tidak memberikan gaji dan tunjangan kepada Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Satria Utama atau Uya Kuya.
    Diketahui, PAN tengah menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari posisinya sebagai anggota DPR usai disorot masyarakat.
    “Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status non-aktif dihentikan selama status tersebut berlaku,” ujar Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).
    Fraksi PAN, kata Putri, mengambil langkah tersebut untuk menjaga muruah parlemen yang tengah dikritik publik.
    Selain meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR, permintaan untuk tidak memberikan gaji dan tunjangan kepada Eko Patrio dan Uya Kuya juga ditujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Langkah tersebut diambil Fraksi PAN demi memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan, dengan tetap mengedepankan transparansi.
    “Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Putri.
    Pada Sabtu (30/8/2025) malam, Eko Patrio meminta maaf kepada publik karena sikapnya melukai publik dan menjadi salah satu yang memancing aksi unjuk rasa.
    Permintaan maaf Eko Patrio tersebut diunggah melalui akun Instagram miliknya @ekopatriosuper. Dalam video yang diunggah tersebut, Eko terlihat didampingi oleh politikus PAN lainnya yakni Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu.
    “Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” kata Eko dalam video tersebut.
    Dia lantas menyebut bahwa menyadari sepenuhnya situasi anarkis aksi unjuk rasa ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta.
    Untuk itu, Eko Patrio meminta maaf atas sikapnya dan memastikan bahwa dirinya tidak berniat memperkeruh keadaan
    “Tidak sedikitpun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya, ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat,” ujar Eko Patrio.
    Permintaan maaf juga disampaikan oleh Uya Kuya. Ia mengakui bahwa tindakannya, baik yang disengaja maupun tidak, telah mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia.
    “Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” ucap Uya.
    Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan bersungguh-sungguh dalam mewakili rakyat.
    “Tidak ada sedikitpun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya yang paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap,” ujar Uya Kuya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PAN ajukan penghentian gaji bagi Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    PAN ajukan penghentian gaji bagi Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyatakan sudah mengajukan penghentian pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas dari DPR RI bagi anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang sudah dinonaktifkan yakni Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya).

    Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan. Dia berkomitmen bahwa PAN akan menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lembaga legislatif.

    “Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” kata Putri di Jakarta, Rabu.

    Namun, dia mengatakan bahwa penghentian gaji dan fasilitas itu diminta hanya selama status nonaktif itu berlaku.

    Dia menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga marwah DPR RI sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan, dengan tetap mengedepankan proses yang adil, transparan, dan sesuai mekanisme resmi.

    Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI mulai Senin, 1 September 2025.

    Hal itu diumumkan PAN melalui siaran pers yang diteken oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Viva Yoga Mauladi pada Minggu.

    PAN menyatakan berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI.

    “PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Viva kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/9).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Diminta Tak ‘Panic Buying’, Pramono Pastikan Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Oktober – Page 3

    Warga Diminta Tak ‘Panic Buying’, Pramono Pastikan Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Oktober – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 tidak menganggu kebijakan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, pemerintah tetap fokus menjaga stabilitas pangan di tengah dinamika sosial yang terjadi.

    Dia memastikan, distribusi dan produksi pangan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

    “Nanti kita lihat, InsyaAllah kalau soal pangan lancar,” kata Zulkifli Hasan usai rapat pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Pria yang akrab di sapa Zulhas ini menyampaikan menyebutkan pemerintah terus berupaya menjaga surplus pangan yang sudah tercapai pada tahun ini, sekitar tiga juta ton, agar cukup memenuhi kebutuhan hingga tahun depan.

    “Surplus yang sekarang sudah tercapai pada tahun ini. Memang surplusnya tidak banyak, kira-kira 3 juta ton tahun ini. Jadi sampai tahun depan cukup,” ujarnya.

  • Menko Zulhas Klaim Pasokan Pangan Aman meski Ada Aksi Unjuk Rasa

    Menko Zulhas Klaim Pasokan Pangan Aman meski Ada Aksi Unjuk Rasa

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim bahwa pasokan pangan aman meski ada aksi demonstrasi yang terjadi dalam dalam beberapa waktu belakangan ini.

    “Nanti kita lihat (dampaknya). InsyaAllah kalau soal pangan lancar, ya,” katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 2 September.

    Zulhas sapaan akrab dia juga mengungkapkan pemerintah telah meminta agar Perum Bulog mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Saya juga menyampaikan tadi agar Bulog dan daerah, mempercepat yang sudah diputuskan penyaluran SPHP 1,3 juta. Bukan dalam bentuk bazar, tapi masuk ke pasar-pasar,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dirinya meminta penyaluran dilakukan langsung ke pasar-pasar tradisional agar penyerapannya lebih cepat.

    “Kalau bazar kan lama nyerapnya ya, tapi kalau pasar-pasar tradisional tiap kecamatan ada, tiap kabupaten ada,” jelasnya.

    Saat ini, sambung Zulhas, sudah ada 10.000 unit Koperasi Desa Merah Putih yang telah berjalan. Meskipun diakuinya belum lengkap.

    “Percepatan Kopdes Merah Putih maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih. Alhamdulillah kita target 10.000, memang sudah bisa kita capai 10.000, tapi gerainya belum lengkap. Karena ada satu lagi yang kita akan selesaikan agar nanti bisa memakai plafon kredit dari Himbara itu,” ucapnya.