Tag: Zulkifli Hasan

  • Fraksi PAN terima audiensi mahasiswa komitmen kawal aspirasi publik

    Fraksi PAN terima audiensi mahasiswa komitmen kawal aspirasi publik

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi publik saat menerima audiensi dari sejumlah organisasi perempuan dan mahasiswa di ruang Fraksi PAN, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Adapun, organisasi perempuan dan mahasiswa yang hadir tersebut, yakni Himi Persis, Kohati PB HMI, Bidang Perempuan Himmah (Al-Wasilah), Bidang Perempuan PP KAMMI, GEMMA Wati, GMKI, KOPRI PMII, IMM, dan SEMM.

    Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, para organisasi perempuan dan mahasiswa itu diterima beberapa petinggi PAN, di antaranya Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan.

    Pertemuan tersebut membahas beberapa hal seperti isu-isu terkait perempuan serta tuntutan 17+8 yang jadi perhatian masyarakat.

    Fraksi PAN menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan keadilan di ruang publik.

    “Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan,dan Fraksi PAN berkomitmen untuk ikut mengawal isu-isu yang penting bagi masyarakat, khususnya terkait perlindungan perempuan dan generasi muda,” ujar Putri.

    Selain itu, Fraksi PAN menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat sikap atau perkataan yang kurang berkenan. Fraksi PAN juga memastikan siap membantu korban aksi unjuk rasa yang belum mendapatkan perawatan, dengan menindaklanjuti laporan yang masuk melalui jalur resmi.

    Bagi Fraksi PAN, suara perempuan dan generasi muda adalah bagian penting dari perjuangan mewujudkan ruang demokrasi yang sehat, adil, dan penuh kepedulian.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Agrinas Joao Mota Bakal Legowo Jika Pengunduran Dirinya Ditolak – Page 3

    Dirut Agrinas Joao Mota Bakal Legowo Jika Pengunduran Dirinya Ditolak – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota masih mengikuti rapat soal swasembada pangan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Padahal sekitar sebulan lalu, Joao Mota menyatakan pengunduran dirinya.

    Joao bilang, kepastian pengunduran dirinya dari jabatan Dirut Agrinas Pangan masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS). Kabarnya, hal itu akan digelar pada 20 September 2025 mendatang.

    “Saya nunggu RUPS. Mungkin nanti tanggal 20 September ini,” kata Joao Mota, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

  • Pemerintah Targetkan Masalah Tata Ruang 1 Juta Ha Lahan Sawah di Papua Selatan Kelar Akhir Bulan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 September 2025

    Pemerintah Targetkan Masalah Tata Ruang 1 Juta Ha Lahan Sawah di Papua Selatan Kelar Akhir Bulan Nasional 16 September 2025

    Pemerintah Targetkan Masalah Tata Ruang 1 Juta Ha Lahan Sawah di Papua Selatan Kelar Akhir Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah menargetkan perubahan tata ruang serta Hak Guna Usaha (HGU) 1 juta hektar lahan persawahan di Wanam, Merauke, Papua Selatan, selesai pada akhir bulan September 2025.
    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, usai rapat mengenai swasembada pangan dengan sejumlah menteri di kantornya, Selasa (16/9/2025).
    Adapun menteri tersebut, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri PPN Rachmat Pambudy, hingga Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
    “Kami barusan rapat mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, tepatnya di Merauke, tepatnya lagi Wanam. Insha Allah semua perubahan tata ruang, surat menyurat seperti HGU dan lain yang diperlukan kita akan selesaikan (akhir bulan ini),” kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
    Pria yang karib disapa Zulhas ini mengungkapkan, proses perubahan tata ruang ini dipercepat setelah menerima Instruksi Presiden (Inpres) mengenai percepatan kawasan swasembada pangan.
    Ia mengaku mendapatkan Instruksi Presiden tiga minggu yang lalu.
    “Itu sudah diproses hampir satu tahun, belum jadi. Saya dapat Inpres kan baru tiga minggu, tapi mudah-mudahan sampai akhir bulan selesai semuanya,” beber Zulhas.
    Lebih lanjut ia menjelaskan, target lahan yang dibuka mencapai 1 juta hektar.
    Saat ini, lahan yang dibuka baru sekitar 481.000 hektar.
    “Yang sudah ditata ruang tadi laporan Menhut 481.000 hektar. Targetnya nanti satu juta lebih,” jelas Zulhas.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah menetapkan Wanam, Papua Selatan, sebagai salah satu titik Proyek Strategis Nasional (PSN).
    Kawasan tersebut didesain agar memiliki peran vital di sektor ketahanan pangan, energi, hingga penguatan industri pertahanan.
    Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektar (ha) yang akan didukung oleh pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan jaringan irigasi.
    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pembangunan kawasan Wanam dikawal oleh Satgas Merah Putih, yang terdiri dari unsur TNI dengan dukungan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda setempat.
    “Pengembangan Wanam tidak hanya berfokus pada sektor pangan dan energi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kedaulatan negara yang dikerjakan oleh putra-putri bangsa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujar Sjafrie melalui keterangan pers, Rabu (27/8/2025).
    Landasan hukum program tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan.
    Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah ingin memastikan percepatan pembangunan berjalan terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
    Selain program cetak sawah, pembangunan di Wanam juga mencakup pengembangan energi terbarukan melalui program biodiesel, penguatan industri pertahanan nasional, serta pembangunan jalan penghubung Wanam – Boven Digoel sepanjang kurang lebih 130 kilometer.
    Seluruh pembangunan ini diarahkan tidak hanya untuk menjadikan Wanam sebagai lumbung pangan nasional, tetapi juga sebagai kawasan strategis yang menopang kemandirian energi dan memperkuat pertahanan negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantuan Pangan 2025 Diguyur 6 Bulan, Begini Penjelasan Bos Bapanas

    Bantuan Pangan 2025 Diguyur 6 Bulan, Begini Penjelasan Bos Bapanas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) akan  berlanjut hingga akhir tahun. Dengan begitu, masa penyaluran beras bantuan pangan tahun 2025 ini akan berlangsung selama 6 bulan. 

    Sebelumnya pemerintah telah meluncurkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras gratis ini pada Juni-Juli 2025. Bantuan ini ditargetkan kepada sekitar 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

    Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, penyaluran tambahan waktu penyaluran akan dilaksanakan 2 bulan dulu. 

    Terkait anggaran, Arief mengungkapkan, sumber pendanaan program tersebut sepenuhnya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Ya sudah, berarti kan 2 bulan. Kan kemarin 4 bulan, ini 2 bulan dulu jalan. Itu sama anggarannya dari Kementerian Keuangan,” ujar Arief saat ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menambahkan, dukungan anggaran itu tidak berarti ada tambahan baru, melainkan memanfaatkan pos anggaran yang memang sudah tersedia di Kemenkeu.

    “Dari Kementerian Keuangan, nggak ada tambahan ya, dari Kementerian Keuangan saja. Namanya BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara),” jelasnya.

    Seperti periode sebelumnya, daftar penerima manfaat program ini tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kami berharap ada bantuan (pangan) 2 bulan lagi. Tahun lalu kan total 9 bulan, tahun ini kita rencanakan 6 bulan,” kata Arief.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kelanjutan program bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober-November,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).

    Airlangga menambahkan, pemerintah masih membuka opsi memperpanjang bantuan pangan beras hingga Desember 2025. Evaluasi akan dilakukan dengan menyesuaikan realisasi anggaran.

    “Nanti kami evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sekitar Rp7 triliun,” katanya.

    Berdasarkan perhitungan, anggaran bantuan pangan tersebut mengacu pada asumsi harga beras sekitar Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi ke masyarakat.

    “Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas arahan yang diberikan. Bantuan pangan beras ini akan berjalan mulai September hingga Desember, masing-masing 10 kilogram per bulan untuk 18,277 juta penerima. Sebagai tindak lanjut, saya menugaskan Dirut Bulog agar penyalurannya dilakukan dalam dua tahap sehingga lebih cepat terselesaikan,” ujar Arief dalam keterangannya usai  menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (12/9/2025).

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Pastikan Bank BUMN Bisa Pakai Rp 200 T untuk Kredit Kopdes

    Purbaya Pastikan Bank BUMN Bisa Pakai Rp 200 T untuk Kredit Kopdes

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan perbankan BUMN sudah dapat menggunakan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Tidak ada yang ditargetkan. Pada dasarnya uang itu sudah ada di perbankan. Kalau bank mau pakai, otomatis pakai sistem yang ada. Pada dasarnya semua bisa dipakai. Kalau pakai program itu, maka bunga yang kepada kami hanya 2% (bunga uang negara di Bank Himbara),” kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan kucuran dana pemerintah kepada bank BUMN sudah bisa digunakan untuk kredit ke masyarakat, termasuk Kopdes Merah Putih. “Jadi uangnya sudah ada, tinggal dipakai. Tapi skemanya normal, seperti biasa untuk Kopdes Merah Putih,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Koperasi Desa Merah Putih sudah dapat mengajukan pinjaman dari dana pemerintah yang disalurkan ke lima bank BUMN sebesar Rp 200 triliun. Dana negara yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia itu telah ditarik oleh Menteri Keuangan untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

    “Kami melihat, mendengar, membaca, dan sudah juga mengetahui langsung bahwa Menteri Keuangan sudah menempatkan Rp 200 triliun di Himbara. Ini yang kami tunggu-tunggu berbulan-bulan, dan sekarang sudah ada. Oleh karena itu saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih modalnya sudah ada,” ujar Zulhas.

    Zulhas menambahkan, Kopdes diminta segera menyiapkan proposal pengajuan kredit, termasuk rincian unit bisnis yang akan dijalankan.

    “Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80 ribu menanti begitu lama segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan terkait usaha yang akan dijalankan. Jadi modalnya sudah ada, aturannya sudah jelas,” tegasnya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengingatkan, tidak semua dana Rp 200 triliun tersebut dialokasikan khusus untuk Kopdes Merah Putih, hanya sebagian saja. “Paling tidak untuk memenuhi permodalan 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Menkeu Purbaya Ungkap Prabowo Setuju Rp 200 T Diguyur ke Bank” di sini:

    (ada/rrd)

  • Himbara Diguyur Rp200 Triliun, Zulhas Minta Pinjaman Kopdes Merah Putih Dipercepat

    Himbara Diguyur Rp200 Triliun, Zulhas Minta Pinjaman Kopdes Merah Putih Dipercepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa sebagian dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang digelontorkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut Zulhas, hal tersebut telah disetujui bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan sejumlah kementerian terkait dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada hari ini.

    “Iya [disalurkan ke Kopdes] sebagian, tidak semuanya, ya. Sebagian, paling tidak kita minta untuk 16.000 koperasi yang sudah siap beroperasi,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Lebih lanjut, mengenai alokasi pasti untuk Kopdes Merah Putih dari dana itu, Zulhas menyatakan bahwa hal tersebut bergantung keperluan.

    Dia menyebut penyaluran dana ini akan dimulai pada hari ini untuk 1.064 Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi, dan akan dipercepat hingga mencapai 16.000 koperasi pada September hingga Oktober ini.

    Ketika ditanya perihal keterkaitan dengan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp16 triliun untuk Kopdes Merah Putih yang ditetapkan oleh Menkeu sebelumnya yaitu Sri Mulyani, Zulhas tidak menjawab secara gamblang.

    “Sesuai keperluan saja, tidak dibatasi berapa jumlahnya. Yang siap, operasi, langsung bisa jalan,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan gagasan penarikan dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun.

    Dia pun akhirnya menandatangani keputusan penyaluran dana tersebut ke lima bank pelat merah pada Jumat (12/9/2025) pagi, yakni kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tb.k, dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.

    Penyaluran dana ke bank-bank tersebut diharapkan dapat disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga roda perekonomian dapat berjalan khususnya di sektor riil.

    “Di [Bank] Mandiri itu kita taruh Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, BNI Rp55 triliun, BSI Rp10 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

  • Zulhas Jamin Beras di Ritel Tersedia: Harga Sesuai HET

    Zulhas Jamin Beras di Ritel Tersedia: Harga Sesuai HET

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan stok beras premium sudah tersedia di ritel modern. Zulhas menyampaikan informasi tersebut sembari menunjukkan foto-foto premium yang sudah tersedia di ritel.

    “Ya, premium sudah ada. Di ritel modern sudah ada, sudah,” kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Zulhas memastikan harga beras di ritel juga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras premium, HET-nya Rp 14.500/kg dan beras medium Rp 13.500/kg.

    “Harga sesuai HET beras premium Rp 14.500, yang medium Rp 13.500,” jelasnya.

    Ia juga menerangkan pemerintah telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan Harga dan Pangan (SPHP) sebesar 360 ribu ton untuk dua bulan.

    “SPHP kita kasih bantuan untuk 2 bulan. Semuanya 360.000 ton 2 bulan (kemasan) 20 kg,” jelasnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan tidak ada lagi kelangkaan beras di ritel modern. Hal ini merupakan hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap ritel modern seperti Indomaret, Alfamart hingga supermarket besar Grand Lucky.

    Sidak ini dilakukan di sekitar kawasan Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2025). Lokasi pertama, Rizal sidak ke gerai Alfamart. Ia mengecek bagaimana ketersediaan beras baik itu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium Bulog, hingga beras premium merek lainnya.

    Untuk di gerai Alfamart ini, stok beras terpantau sedikit, karena hanya tersedia dalam rak kecil bertingkat yang terletak di antara mesin ATM. Meski begitu, hasil percakapan antara Rizal dengan petugas Alfamart tersebut, ketersediaan beras terutama SPHP selalu tersedia.

    Tonton juga video “Zulkifli Hasan Bicara Percepatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air” di sini:

    (acd/acd)

  • Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dengan sejumlah menteri/lembaga hari ini. Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Zulhas mengaku bersyukur berkat kehadiran Purbaya, persoalan keuangan untuk program Koperasi Desa Merah Putih dapat diselesaikan. Salah satu yang menjadi sorotan terkait persoalan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk pembiayaan Kopdeskel Merah Putih yang tak kunjung rampung.

    “Sungguh hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan yang sudah 6 bulan berputar-putar. Alhamdulillah hari ini semua masalah kopdes terjawab soal uang,” ujar Zulhas usai mengadakan rapat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    “Peraturan yang rumit-rumit selama 6 bulan kita rumuskan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai. Oleh karena itu yang pertama, hari ini Rakortas,” tambah Zulhas.

    Dalam rapat tersebut juga hadir Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, hingga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.

    Zulhas juga mengakui Purbaya memang bergaya koboi. Namun, hal itu dalam artian yang positif. Dengan kehadiran Purbaya, Zulhas menyebut peraturan-peraturan yang berbelit itu dapat selesai dalam kurun waktu 1,5 jam.

    “Persoalan kami berapa bulan gak selesai-selesai berputar-putar. Hari ini, satu hari ini rapat setengah jam kelar. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Pak Menkeu Purbaya yang hadir disini, di tengah-tengah kita,” jelasnya.

    Zulhas menekankan dukungan keuangan dari pemerintah menjadi hal penting bagi keberlanjutan KopDesKel Merah Putih. Ia pun menyambut baik terkait kebijakan Purbaya yang menempatkan Rp 200 triliun ke Himbara. Nantinya, dana tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan pinjaman kredit ke KopDesKel Merah Putih.

    “Ini walaupun sama-sama pemerintah tapi sakingnya Pak Ferry (Menteri Koperasi) ya. Kita berapa lama menunggu ini? Sudah berbulan-bulan ya. Dan sekarang sudah ada, oleh karena itu saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada, sudah ada modalnya,” terang Zulhas.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kopdeskel Merah Putih dapat mengajukan plafon pinjaman Rp 3 miliar. Saat ini setidaknya 1.000 KopDesKel Merah Putih yang mengajukan pinjaman dapat dicairkan mulai hari ini.

    “Kemudian berlanjut, sambil menunggu yang PMK yang baru, nanti 16 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah bisa dibantu pencairannya menggunakan ini,” ujar Ferry.

    Tonton juga video “Menkop Ferry Bakal Bahas Anggaran Kopdes Merah Putih ke Menkeu Purbaya” di sini:

    (acd/acd)

  • Harga Ayam Mahal, Mentan: Sebentar Lagi Stabil

    Harga Ayam Mahal, Mentan: Sebentar Lagi Stabil

    Jakarta

    Harga daging ayam mahal. Berdasarkan data terkini di Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga ayam rata-rata tercatat menyentuh Rp 37.838 per kilogram (kg) secara nasional, menuju Harga Acuan Penjualan (HAP) di level Rp 40.000 per kg.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan sejauh ini harga ayam sempat berada di level yang rendah, kenaikan yang terjadi masih dalam tahap wajar dan akan segera stabil.

    “Ya, ini ayam kan harganya baru saja harganya sangat rendah. Nah, saya kira sebentar lagi stabil. Kita harapkan peternak bisa untung dan juga konsumen nyaman,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Zulhas Sebut Harga Ayam Masih Aman

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan harga ayam masih aman karena berada di bawah HAP, belum menyentuh Rp 40.000 per kg.

    “Harga ayam masih di bawah HET. HET-nya kan Rp 40.000 ya, sekarang harga kira-kira Rp 37.000 jadi masih di bawah HET,” kata pria yang akrab disapa Zulhas di tempat yang sama.

    Dari data Panel Harga Bapanas, rata-rata harga ayam per provinsi telah tembus Rp 40.000 per kg atau di atas HAP. Paling tinggi ada di Provinsi Papua Tengah yang mencapai Rp 51.700 per kg, kemudian di Provinsi Papua Selatan tercatat sebesar Rp 48.889 per kilogram. Bahkan di kota besar seperti Jakarta rata-rata harga ayam juga sudah menyentuh Rp 40.065 per kilogram.

    Tonton juga video “Diskon 20%, Harga Ayam di Transmart Full Day Sale Jadi Lebih Murah” di sini:

    (hal/ara)

  • Zulhas Pastikan Bansos Pangan Dilanjutkan, Target 18,2 Juta Keluarga Miskin

    Zulhas Pastikan Bansos Pangan Dilanjutkan, Target 18,2 Juta Keluarga Miskin

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial pangan bagi masyarakat kurang mampu. 

    Dia  menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan skema tambahan bantuan pangan.

    Hal itu disampaikan Zulhas saat tiba di Istana Kepresidenan untuk menghadiri rapat terbatas terkait stimulus ekonomi, Senin (15/9/2025).

    “Iya, bantuan pangan 2 bulan dulu. Nanti di sana 4 bulan untuk 18,2 juta saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dua bulan jadi total sekitar 364.000 ton kira-kira,” ujarnya.

    Bantuan pangan ini dipandang menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan akses kebutuhan pokok tetap terjamin di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

    Sekadar informasi, Pemerintah berencana mengumumkan paket stimulus ekonomi terbaru pada hari ini, Senin (15/9/2025).

    Dari informasi yang dihimpun Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara siang hari ini.

    Usai rapat tersebut, menteri terkait dikabarkan akan melakukan konferensi pers untuk mengumumkan paket stimulus ekonomi.

    Salah satu paket yang akan diluncurkan adalah program bantuan pangan yang akan berlanjut hingga akhir 2025.