Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Komisi XII DPR RI dorong KKKS di Jambi perhatikan isu lingkungan

    Komisi XII DPR RI dorong KKKS di Jambi perhatikan isu lingkungan

    Kota Jambi (ANTARA) – Panitia Kerja Migas Komisi XII DPR RI dorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan termasuk menekan emisi karbon melalui teknologi.

    “Kami mendorong KKKS menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan. Harus ada penekanan terhadap emisi karon, ini menjadi komitmen,” kata ketua rombongan Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan di Jambi, Rabu.

    Putri berharap, jumlah produksi (lifting) minyak yang dikelola oleh kontraktor di Jambi terus meningkat, mengurangi subsidi negara dan ketergantungan impor dari luar negeri.

    Keberadaan KKKS di Jambi, harus memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar melalui program tanggung jawab sosial. Melalui program beasiswa, perbaikan fasilitas umum, termasuk pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat.

    Dirinya berharap, Kunjungan kerja menjadi dampak positif peningkatan ekonomi masyarakat dan penerimaan negara, sehingga bisa menopang kemandirian energi.

    Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan secara umum potensi gas Jambi berada di urutan ke lima nasional. Besarnya potensi tersebut memiliki dampak bagi dana bagi hasil daerah.

    Melalui forum itu, gubernur meminta Komisi XII mendorong percepatan program bagi hasil melalui pola Participating Interest (PI 10 persen). Mengingat, berdasarkan prediksi, keuangan daerah pada 2026 mendatang mengalami penurunan.

    Menyiasati kekurangan tersebut, Al Haris tengah menggali potensi sumber pendapatan baru, seperti pengolahan sumur minyak rakyat oleh BUMD, Koperasi dan pihak Pertamina.

    Melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM nomor 14 tahun 2025, pemerintah provinsi tengah melakukan inventarisasi 12 ribuan sumur minyak milik masyarakat (eksisting). Saat ini pemerintah telah melakukan validasi data sebaran sumur, tinggal menunggu finalisasi titik sumur.

    Keberadaan sumur rakyat diyakini mampu menolong daerah mencukupi kemampuan keuangan, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    Menurut gubernur, Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Migas hingga periode Agustus baru menyentuh angka Rp111 miliar. Termasuk iuran tetap kesepakatan eksplorasi (landrent) dan royalti dari perusahaan Migas sebesar Rp61 miliar.

    Tercatat ada enam wilayah kerja perusahaan Migas di Jambi. Masing-masing, Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung dan Kenanga.

    “Daerah serius mengusulkan PI10 persen, berjuang, tinggal menghitung hamparan agar pembagian adil, mohon dukungan harus ada kekuatan di pusat melalui komisi XII DPR RI,” jelas Al Haris.

    Anggota DPR RI yang hadir mengikuti kegiatan kunjungan kerja Panja Komisi XII DPR RI di Provinsi Jambi terdiri dari tujuh orang, yaitu Putri Zulkifli Hasan, Jamaludin Malik, Zulfikar, Cek Endra, Rohmat, Iyet Bustami dan Ratna Juwita.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Mau Longgarkan Keran Impor Sapi Hidup

    Pemerintah Mau Longgarkan Keran Impor Sapi Hidup

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah melonggarkan keran impor sapi hidup. Keputusan ini berlaku untuk semua jenis sapi, baik sapi potong hingga sapi perah.

    Zulhas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk mempercepat swasembada pangan. Sebab itu, Zulhas menyebut pemerintah ingin mempercepat agar daging sapi dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri alias tidak impor lagi.

    “Kalau kita nggak mampu, maka dipersilahkan siapapun yang ingin untuk membeli yang sapi betina. Jadi bisa di sini kan melahirkan, breeding. Jadi kita bisa nggak perlu impor lagi kan kalau sudah breeding. Jadi, itu dipermudah,” kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

    Kemudian untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG), Zulhas menyebut diperlukan produksi susu yang melimpah. Berangkat dari situ, ia memastikan siapapun pengusaha yang ingin mengimpor sapi perah akan dipermudah.

    “Agar punya nilai tambah, penggemukan, itu agar punya nilai tambah, dipermudah juga,” imbuh Zulhas.

    Zulhas menegaskan pemerintah tetap memberikan kuota impor sapi hidup. Ia pun mendorong pengusaha yang berminat dapat mengajukan surat ke kementerian terkait. Surat tersebut berisi jumlah impor sapi hidup yang dibutuhkan.

    Sebelumnya pemerintah menargetkan impor sapi perah tahun ini 250 ribu ekor. Target itu bagian dari keseluruhan rencana impor 1 juta ekor sampai 2029.

    “Ada (kuota), bisa ada, tapi kita longgarin, silahkan aja. Kalau perlu berapa saja yang mau masuk, misalnya, bikin surat aja ke Kementerian terkait.” terang Zulhas.

    “Silahkan aja, berapa aja yang diperlukan, ga anu, mau 100 ribu (ekor sapi), mau 200 ribu (ekor sapi). Kalau memang ada yang mau menggemukan, mau sapi untuk perah susu, mau untuk tadi apa itu, breeding, silahkan aja,” tambah ia.

    (acd/acd)

  • Prabowo Mau Sulap Lahan di Wanam Jadi Food Estate Demi Swasembada Pangan

    Prabowo Mau Sulap Lahan di Wanam Jadi Food Estate Demi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyetujui pembebasan 451.000 Ha kawasan hutan untuk mendukung pelaksanaan program swasembada pangan.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan dari total lahan tersebut, sebesar 263.984 Ha berlokasi di Wanam Papua Selatan yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu lokasi lumbung pangan atau food estate.

    “Untuk di Wanam, Papua Selatan sendiri, terdapat 266.000 hektare. Namun, yang kita setujui adalah 263.984 hektare karena ada unsur sungai dan rawa,” kata Nusron dalam keterangan tertulis, Rabi (1/10/2025).

    Nusron memastikan, total area hutan yang dilepas statusnya itu telah melalui pengukuran secara presisi guna memastikan tidak akan ada terjadinya konflik sengketa lahan ke depan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan dalam melakukan percepatan pembangunan swasembada pangan di Wanam, Papua Selatan, pemerintah terus memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan memastikan setiap langkah yang dijalankan memprioritaskan keamanan aspek lingkungan. 

    “Mulai dari penataan tata ruang, itu memang banyak pekerjaannya, pengaturan Hak Guna Usaha, hingga kelengkapan administrasi lainnya agar ini berkelanjutan. Semua disiapkan agar kawasan ini berdiri di atas langkah-langkah yang berprinsip pada pemberdayaan, kearifan, dan keberlanjutan,” ujar Zulkifli Hasan.

    Dia berharap, kawasan Wanam dapat menjadi penopang kemandirian bidang pangan karena tidak hanya akan menghasilkan komoditas pangan utama saja. 

    Zulhas menyebut proyek tersebut merupakan pekerjaan besar yang diperlukan koordinasi secara terus menerus antar-kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

    “Tidak hanya beras, nanti di sini juga akan ada untuk etanol. Etanol itu dihasilkan dari tebu dan singkong. Kemudian, juga B-50 itu dihasilkan dari sawit,” jelas Zulkifli Hasan. 

    Sebagai informasi, Wanam diproyeksikan menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektare, sekaligus sebagai kawasan pengembangan berbagai infrastruktur vital bandara, pelabuhan, dan jaringan irigasi. 

    Selain itu, pembangunan di Wanam juga mencakup program biodiesel, penguatan industri pertahanan, serta jalan penghubung Wanam–Boven Digoel sepanjang kurang lebih 130 kilometer. 

    Landasan hukum program ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 yang menugaskan percepatan pembangunan kawasan tersebut.

  • 50 Karyawan Kehilangan Kerja akibat Penutupan Dapur MBG Makassar

    50 Karyawan Kehilangan Kerja akibat Penutupan Dapur MBG Makassar

    MAKASSAR – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) 02 Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berhenti beroperasi. Imbasnya, lebih dari 50 pekerja atau karyawan terpaksa dirumahkan.

    SPPG program MBG yang berlokasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani 2, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang itu sebelumnya menyediakan makan bergizi gratis untuk lebih dari 10 sekolah dengan jumlah produksi sekitar 3.500 porsi per hari.

    Dapur SPPG yang beroperasi sejak Februari 2025 di bawah naungan Yayasan Tangan Fatima Bekerja ini telah tutup sejak sepekan terakhir dan tidak lagi menyalurkan makan bergizi gratis kepada siswa sekolah dasar penerima manfaat. Hal tersebut diduga terjadi karena polemik pagu Rp 6.500 per porsi.

    “Saya juga kurang tahu pasti kenapa tutup, tetapi saya dengar masalah anggaran pagunya. Yang saya dengar biasa Rp 10.000, tetapi enggak tahu sekarang kenapa bisa Rp 6.500,” ujar salah seorang karyawan, Sri Bulan, Senin (29/9/2025).

    Dampak dari ditutupnya dapur SPPG ini, sebanyak 50 karyawan yang umumnya warga sekitar dan merupakan janda, kini menganggur. “Harapannya semoga cepat beroperasi kembali, karena banyak karyawan di sini yang mencari nafkah, banyak janda-janda yang kerja di sini,” tuturnya.

    Lonjakan kasus keracunan massal dari program MBG memaksa pemerintah bertindak tegas. Sejumlah SPPG atau dapur MBG bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.

    “SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan.

    Langkah cepat ini diputuskan setelah rapat koordinasi yang dipimpin Zulkifli Hasan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta jajaran kementerian dan Badan Gizi Nasional (BGN).

  • Menko Pangan Bakal Musnahkan Udang Beku Tercemar Radioaktif di Atas Ambang Baku – Page 3

    Menko Pangan Bakal Musnahkan Udang Beku Tercemar Radioaktif di Atas Ambang Baku – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan akan mengecek 26 kontainer berisi udang beku diduga terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Jika ditemukan hasil diatas batas aman, maka akan dimusnahkan.

    Dia mengatakan, produk yang semula dikirim ke Amerika Serikat (AS) telah dikembalikan ke Indonesia. Nantinya, tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan melakukan pengecekan kandungan radioaktif dalam udang beku tersebut.

    “Ini ada beberapa kontainer yang dikembalikan, nanti yang punya kewenangan ngecek BRIN,” kata Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Jika tes menunjukkan hasil kontaminasi di atas batas aman, maka akan dimusnahkan. Namun, jika masih minim, masih bisa dikonsumsi. “Jadi yang di atas ambang baku kita musnahkan, tapi yang di bawah ambang baku (masih) layak untuk dikonsumsi,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Dugaan Kontaminasi Cs-137, Bara Krishna Hasibuan mengatakan, ada 26 kontainer yang sudah dikembalikan AS. 18 di antaranya ditemukan cemaran radioaktif dengan kadar sangat minim.

    “18 ditemukan memang ada kontaminasi, tapi jauh-jauh di bawah (ambang baku), sangat-sangat minim itu tidak sampai satu,” ujar Bara.

     

  • Menko Zulkifli Pastikan Pengawasan Produk Perikanan Berstandar Internasional – Page 3

    Menko Zulkifli Pastikan Pengawasan Produk Perikanan Berstandar Internasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan pengawasan produk perikanan lokal dijalankan sesuai standar nasional maupun internasional. Menyusul temuan udang beku terkontaminasi radioaktif radionuklida Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Serang, Banten.

    Dia menjelaskan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 yang dibentuk sejak 11 September 2025 telah berjalan cepat. Ketua harian yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq langsung mengambil langkah penanganan.

    “Melalui pendekatan yang ilmiah, sesuai standar internasional dan terukur. Jadi Pak Hanif tadi bagus sekali, kita tidak akan ada keputusan tanpa sampai saintifik, tanpa dasar, harus ilmiah semua berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ucap Zulkifli usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Dia memastikan seluruh tahapannya mengutamakan keamanan pangan, keamanan industri udang, hingga kesehatan masyarakat. Penanganan kontaminasi Cs-137 terhadap udang beku juga tetap menjaga kepeecayaan dunia terhadap mutu perikanan Indonesia.

    “Itu yang kita lakukan, pemerintah memastikan bahwa mekanisme pengawasan mutu hasil perikanan tetap dan telah berjalan sesuai standar nasional dan internasional,” kata Zulkifli.

    “Seluruh proses produksi distribusi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas,” ia menambahkan.

     

  • Jangan Semua Masalah Lari ke Presiden, Selesaikan!

    Jangan Semua Masalah Lari ke Presiden, Selesaikan!

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meminta para menteri dan kepala lembaga terkait yang mengurus program Koperasi Desa Merah Putih untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi di dalam rapat.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan menekankan perlunya kerja tim.

    Dia juga bilang tidak ada alasan permasalahan yang ada di Kopdes Merah Putih tidak bisa diselesaikan.

    “Kita ingin golnya tercapai. Jangan alasan lagi, Pak, ini enggak zaman lagi sekarang rapat alasan, karena ini, karena itu, maka belum jadi, enggak ada alasan,” ujar Zulhas di hadapan menteri dan kepala lembaga yang hadir dalam rapat Kopdes Merah Putih, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 29 September.

    Menurutnya, tidak semua masalah yang dihadapi Kopdes Merah Putih harus diselesaikan di rapat tingkat tinggi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku kasihan jika seluruh masalah dilimpahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena begini, kita jangan sampai semua masalah ke Presiden (Prabuwo), Pak. Waduh, saya enggak tega juga, semua masalah sampai ke beliau itu enggak boleh. Ya itu, yang memang kita enggak mungkin bisa (tangani), baru ke Presiden, jangan semua urusan. Nah, kita selesaikan,” tuturnya.

    Masih kata Zulhas, jika masalah tak bisa selesai dari dua pihak, maka bisa mengusulkan untuk rapat di tingkat Kementerian Koordinator.

    “Kita mulai biasakan, kementerian lembaga, menyelesaikan urusannya masing-masing. Kalau ada hambatan, kirim surat, kita rapat di sini, kita selesaikan,” katanya.

  • Titiek Soeharto akan Masukkan Soal Food Waste di Revisi UU Pangan

    Titiek Soeharto akan Masukkan Soal Food Waste di Revisi UU Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti soal maraknya sampah makanan sisa alias food waste yang masih tinggi di Indonesia.

    Dia mengatakan, isu terkait food waste itu akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    “Di Komisi IV, kami sedang merevisi Undang-Undang Pangan, ya. Nanti akan kami masukkan mengenai food waste ini. Kan banyak sekali makanan-makanan ini yang terbuang. Misalnya di hotel, di rumah makan, kemudian juga waktu panen, banyak yang tercecer-cecer,” ujar Titiek di Kantor Kemenko Pangan, Senin (29/9/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, isu food waste perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab di Indonesia masih banyak rakyat yang kelaparan atau kekurangan makanan.

    “Nah, ini nanti kita benahi ya. Masih banyak orang yang kelaparan, tetapi ini di satu pihak ada yang buang-buang makanan,” kata Titiek.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menyoroti bahwa tingkat food waste di Indonesia berada di peringkat tertinggi ke-2 di dunia.

    “Saat ini nilainya hampir Rp150 triliun setahun, untuk makanan sisa,” kata Zulhas.

    Zulhas pun menyarankan agar semua kementerian dan lembaga mulai menerapkan zero food waste, alias tidak membuang-buang makanan sisa rapat.

    “Jadi teman-teman, semua yang ikut rapat ini, salah satu program Kemenko Pangan adalah soal food waste. Tidak boleh ada sisa makanan,” jelasnya. 

    Menurut Zulhas, jika terdapat sisa makanan, opsi yang bisa dilakukan antara lain membungkus untuk dibawa pulang, dikonsumsi pada kesempatan berikutnya, atau diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

  • Zulkifli Hasan di Rapat Kopdes Merah Putih: Jangan Semua Masalah Lari ke Presiden, Selesaikan! – Page 3

    Zulkifli Hasan di Rapat Kopdes Merah Putih: Jangan Semua Masalah Lari ke Presiden, Selesaikan! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meminta para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menyelesaikan masalah. Menurutnya, tak semua masalah harus diselesaikan di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan saat memimpin rapat koordinasi mengenai percepatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dia mengingatkan soal perlunya kerja tim dan tak ada alasan hambatan dalam percepatan KDMP antarlembaga.

    “Kita ingin golnya tercapai. Jangan alasan lagi, Pak, ini gak zaman lagi sekarang rapat alasan, karena ini, karena itu, maka belum jadi, gak ada alasan,” tegas Menko Zulkifli usai rapat, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Dia mengatakan, masalah antarkementerian atau lembaga harus bisa segera diselesaikan. Pasalnya, tidak seluruh masalah, KDMP khususnya harus diselesaikan di rapat tingkat tertinggi bersama Presiden.

    “Karena begini, kita jangan sampai semua masalah ke Presiden, Pak. Waduh, saya gak tega juga, emua masalah sampai ke beliau itu gak boleh. Yaa itu, yang memang kita gak mungkin bisa (tangani), baru ke Presiden, jangan semua urusan. Nah, kita selesaikan,” tuturnya.

    Zulkifli mengatakan, jika masalah tak bisa selesai dari dua pihak, maka bisa mengusulkan untuk rapat pada ranah Kementerian Koordinator. “Oleh karena itu, kita mulai biasakan, kementerian lembaga, menyelesaikan urusannya masing-masing. Kalau ada ambatan, kirim surat, kita rapat di sini, kita selesaikan,” tandasnya.

     

  • Marak Keracunan MBG, Pemerintah Tegaskan SPPG Wajib Sertifikat Higiene-Sanitasi

    Marak Keracunan MBG, Pemerintah Tegaskan SPPG Wajib Sertifikat Higiene-Sanitasi

    Jakarta –

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menuturkan pemerintah telah berupaya untuk mengambil langkah terbaik menanggulangi kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan berkoordinasi lintas kementerian/lembaga.

    “Kami sudah berkoordinasi bersama dengan beberapa kementerian/lembaga untuk mencari solusi terbaik menangani KLB ini, ini semua tentu demi anak-anak kita,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (29/9/2025).

    Hal itu dikatakannya saat menghadiri rapat penanggulangan KLB pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Rapat digelar untuk memastikan penyelenggaraan program MBG yang mengedepankan pemenuhan hak dasar anak dalam memperoleh makanan bersih, bergizi, dan sehat, serta jaminan perlindungan anak.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga untuk merumuskan langkah konkret demi memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan MBG.

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.

    Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

    Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan. Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

    “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli Hasan.

    Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

    “Semua langkah kami lakukan terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkas Menko Zulkifli.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/up)