Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah sebagai langkah menangani keracunan MBG di pelbagai daerah.
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Zulkifli telah memimpin rapat koordinasi menyikapi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, KSP M. Qodari, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil BGN Nanik S Deyang, dan KemenPPA Arifah Fauzi.
“Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulkifli Hasan.
Dalam rapat, pemerintah menyepakati agar ada langkah percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN.
“Salah satu yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan, juru masak tidak hanya di tempat terjadinya (keracunan) tapi di seluruh SPPG,” kata Zulkifli Hasan.
Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.
Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.
Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam siaran pers hari ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Zulkifli Hasan
-
/data/photo/2025/09/28/68d8f7a2ed9da.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah
Nasional
28 September 2025")
Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah Nasional 28 September 2025
-
Prabowo Perintahkan SPPG Bermasalah Ditutup Usai Kasus Keracunan MBG
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah.
“SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
Menurut Zulhas, evaluasi dilakukan untuk menilai kedisiplinan dan kualitas kemampuan juru masak, sekaligus memastikan standar sanitasi di setiap SPPG. Fokus perbaikan mencakup sterilisasi alat makan, kualitas air, hingga pengelolaan limbah.
Foto: Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis. (Tangkapan Layar Youtube)
Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis. (Tangkapan Layar Youtube)“Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” tegas Zulhas.
Ia menambahkan, Prabowo juga memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemangku kepentingan program MBG untuk aktif terlibat dalam proses perbaikan tersebut.
(tfa/wur)
[Gambas:Video CNBC]
-
Pemerintah Tutup Semua SPPG Bermasalah-Wajibkan Sertifikat Higiene!
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan rapat besar terkait keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mengutip arahan Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah memprioritaskan keselamatan anak dalam program prioritas utama pemerintah.
“Kemarin Bapak Presiden setiba di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri untuk mengadakan rapat. Salah satu yang dibahas adalah mengenai makanan bergizi gratis. Setelah dari Halim semalam, beliau masih melanjutkan pembahasan, dan siang ini atas instruksi Presiden kami melakukan rapat koordinasi. Betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini,” ujar Zulhas di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Insiden Bukan Sekadar Angka
Zulhas menegaskan, Presiden menilai insiden keracunan tidak boleh dianggap sebagai data semata. “Saudara-saudara sekalian, atas petunjuk Bapak Presiden, keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tadi kami juga lapor untuk segera mempercepat perbaikan tata kelola di BGN, harus segera ditindaklanjuti,” katanya.
Sejumlah siasat dan langkah korektif langsung diambil pemerintah, antara lain:
Penutupan sementara SPPG
Hal ini dilakukan untuk evaluasi menyeluruh, termasuk kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Langkah tersebut juga dinilai berlaku bukan hanya di lokasi insiden, tetapi di seluruh Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG).
Sterilisasi alat makan dan perbaikan sistem sanitasi, mulai dari kualitas air hingga alur limbah juga akan dilakukan pemerintah. Semua fasilitas akan menjalani investigasi.
Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) Wajib untuk Semua SPPG
Jika sebelumnya dianggap formalitas, kini menjadi keharusan mutlak. Koordinasi lintas kementerian/lembaga, saat seluruh pemangku kepentingan MBG diminta aktif dalam proses perbaikan tata kelola.
Kemenkes Diberi Arahan Baru
Kementerian Kesehatan juga diinstruksikan untuk menggerakkan puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar melakukan pemantauan rutin terhadap laporan insiden di seluruh Indonesia.
Menurut Zulhas, arahan Presiden Prabowo amat jelas, program MBG tidak boleh mengorbankan keselamatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat utama.
“Semua langkah ini dilakukan demi memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, bergizi, dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah sekaligus memastikan cita-cita menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 tetap terjaga.
(naf/naf)
-
Selain Beras, Jagung Jadi Pilar Ketahanan Pangan Indonesia
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap agar produksi komoditas jagung Tanah Air mampu terus berkembang dan menjadi salah satu pilar menuju kedaulatan pangan.
Hal itu diungkapkan Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan, ketika menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Desa Sabahlioh, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan (Sumsel), Sabtu (27/9/2025).
Pada acara tersebut, Zulhas bersama jajaran tokoh publik dan pemerintah daerah setempat berkesempatan melepas 5 truk berisi 10 ton jagung yang dikirim ke gudang Bulog untuk Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
“Ditegaskan Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB, selain beras, jagung adalah kunci agar Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Produksi jagung yang melimpah berarti petani sejahtera dan stok nasional aman,” kata Zulhas dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2025).
Oleh karena itu, Zulhas mengajak para pemangku kepentingan terkait produksi jagung, mulai dari petani, pemerintah, sampai seluruh industri pendukung sektor pertanian, untuk senantiasa gotong royong dalam mendukung target pemerintah menuju ketahanan pangan.
“Kita jalan beriringan menuju kedaulatan pangan nasional. Apresiasi sigapnya Polri dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Sekali lagi, terima kasih kepada Kapolri, Ibu Titiek Soeharto, dan semua pihak yang selalu hadir mendampingi petani,” tuturnya.
Turut hadir beberapa tokoh, seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel dan Bupati OKU Timur beserta jajaran.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyalurkan 300 paket bakti sosial, 15 mesin pipil, meluncurkan 5 pengering jagung, serta memulai pembangunan 21 unit pengering baru.
-
Titiek Soeharto: Polri beri tindakan nyata dalam swasembada pangan
“Inisiatif Kapolri dan jajarannya dalam membantu meningkatkan kedaulatan pangan nasional dan mempercepat swasembada pangan telah terbukti secara nyata karena produksi jagung mengalami peningkatan secara signifikan,”
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menilai Polri telah memberikan tindakan nyata dalam mendukung pemerintah memperkuat swasembada pangan.
Hal tersebut dikatakan Titiek saat menghadiri panen jagung raya di Oku Timur, Sumatera Selatan seperti dikutip siaran pers resmi, Sabtu.
“Inisiatif Kapolri dan jajarannya dalam membantu meningkatkan kedaulatan pangan nasional dan mempercepat swasembada pangan telah terbukti secara nyata karena produksi jagung mengalami peningkatan secara signifikan,” kata Titiek.
Titiek menjelaskan produksi jagung dari Januari sampai Agustus 2025 mencapai 11,18 juta ton, di mana 2,7 juta tonnya berasal dari upaya Kapolri dan jajarannya.
Capaian tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa Polri benar-benar turun ke lapangan mendampingi kelompok tani untuk memberikan jaminan keberhasilan dalam menghasilkan tani.
Titiek berharap Polri selalu konsisten menggulirkan program-program pangan demi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat di seluruh wilayah.
“Apa yang dilakukan oleh Kapolri dan jajarannya telah melebihi dari tugas dan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban,” jelas Titiek.
“Segala upaya yang dilakukan telah memberikan kontribusi nyata di sektor strategis yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak yaitu pangan,” tambah dia.
Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin panen raya jagung kuartal III 2025 di OKU Timur. Panen raya dihadiri langsung Menko Pangan RI Zulkifli Hasan, hingga Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
“Pada panen jagung kuartal ketiga ini kita akan laksanakan di luas lahan seluas 166.512 hektare, dengan estimasi hasil panen sebanyak 751.442 ton yang akan kita laksanakan sampai dengan akhir bulan September,” ujar Jenderal Listyo dalam acara yang sama.
listyo melanjutkan, panen raya di Oku Timur dilakukan di lahan seluas 52 hektare yang dikelola Polri.
Sementara, untuk seluruh Indonesia hari ini dilaksanakan panen seluas 1.288 hektare dengan harapan hasil 7.153 ton jagung.
“Khususnya hari ini, kita akan memberangkatkan sebanyak 1.765 ton jagung untuk diserap Bulog dan khusus di Provinsi Sumsel sebanyak 614 ton dan 100 ton dari OKU akan kita prioritaskan ke Bulog,” kata Kapolri.
Secara keseluruhan, Listyo mengklaim Polri sudah mendapat lahan seluas 819.081 hektare, di mana 483.822 hektare telah ditanami jagung.
Polri juga telah membentuk 46.076 kelompok tani yang beranggotakan 858.924 petani di seluruh Indonesia. Kelompok tani itu dikerahkan untuk mengelola lahan-lahan jagung yang dimiliki Polri.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Zulhas: Komoditas Jagung Kunci RI Jadi Lumbung Pangan Dunia
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggarisbawahi pentingnya jagung sebagai komoditas strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal ini disampaikan di sela-sela panen raya jagung serentak kuartal III/2025 di Desa Sabahlioh, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatra Selatan pada Sabtu (27/9/2025).
“Ditegaskan Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB, selain beras, jagung adalah kunci agar Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Produksi jagung yang melimpah berarti petani sejahtera dan stok nasional aman,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melepas lima truk berisi 10 ton jagung ke gudang Perum Bulog untuk cadangan jagung pemerintah (CJP). Selain itu, sebanyak 300 paket bantuan sosial, 15 unit mesin pipil, dan lima unit pengering jagung juga disalurkan kepada masyarakat, selagi pembangunan 21 unit pengering baru dimulai.
Menurutnya, kedaulatan pangan nasional hanya dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, mulai dari petani hingga pemerintah pusat.
“Dari petani sampai pemerintah, kita jalan beriringan menuju kedaulatan pangan nasional,” katanya.
Dalam perkembangan sebelumnya, program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung bagi peternak rakyat dengan anggaran mencapai Rp78,6 miliar resmi meluncur. Asumsi subsidi harganya adalah Rp1.500 per kilogram.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan program SPHP jagung menggunakan stok cadangan jagung pemerintah sebanyak 52.400 ton dan dilepas dengan harga Rp5.500 per kilogram sampai peternak.
“Kabar baik bagi peternak unggas yang memproduksi telur dan ayam pedaging, mulai minggu ini pemerintah memulai SPHP jagung pakan. Dengan harga Rp5.500 per kilogram untuk peternak rakyat,” ucap Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/9/2025).
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5363696/original/007922200_1758959212-WhatsApp_Image_2025-09-27_at_2.24.05_PM__1_.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Panen Raya Jagung Bersama Kapolri, Menko Zulhas: Apresiasi Sigapnya Polri untuk Ketahanan Pangan – Page 3")
Panen Raya Jagung Bersama Kapolri, Menko Zulhas: Apresiasi Sigapnya Polri untuk Ketahanan Pangan – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Hadir dalam Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Desa Sabahlioh, OKU Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa sesuai Pidato Presiden Prabowo pada Sidang Umum PBB, selain beras, jagung adalah komoditas strategis menuju kedaulatan pangan.
“Ditegaskan Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB, selain beras, jagung adalah kunci agar Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Produksi jagung yang melimpah berarti petani sejahtera dan stok nasional aman,” ujar Zulhas.
Panen Raya bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini juga dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel dan Bupati OKU Timur beserta jajaran pemerintah setempat.
-
:strip_icc()/kly-media-production/thumbnails/5395618/original/012337600_1761713002-20251028-momen-kocak-menko-zulhas-saat-potong-kue-ultah-menteri-prasetyo-tak-terlatih-nih-11c7ec.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Momen Kocak Menko Zulhas Saat Potong Kue Ultah Menteri Prasetyo: Tak Terlatih Nih!")
Momen Kocak Menko Zulhas Saat Potong Kue Ultah Menteri Prasetyo: Tak Terlatih Nih!
L
OlehLiputanenamDiperbaharui 30 Okt 2025, 03:45 WIB
Diterbitkan 29 Okt 2025, 11:37 WIB
Momen unik terlihat usai rapat koordinasi mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan nampak menyiapkan kejutan kecil bagi Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Mulanya, rapat koordinasi MBG berjalan seperti biasa. Tiba saatnya Menko Zulkifli menutup rapat. Setelah menutup, Zulkifli mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mensesneg Prasetyo Hadi yang duduk tepat di samping kirinya.
Sejurus kemudian, tim Kemenko Pangan datang membawa kue ulang tahun berwarna cokelat, lengkap dengan tiga lilin yang menyala di atasnya. Belum sempat dipotong, Zulkifli mengundang salah seorang untuk membacakan doa untuk momen ulang tahun ke-46 Prasetyo Hadi.
Selepas pembacaan doa, Zulkifli menyodorkan kue ulang tahu ke hadapan ‘Mas Pras’. Kibasan tangan ringan dari Prasetyo Hadi membuat lilin itu satu per satu padam.
Tangan Zulkifli kemudian meletakkan kue di atas meja. Tangannya sedikit kesulitan saat mencoba memotong kue cokelat tadi, akhirnya satu potongan berhasil dilakukan di percobaan ketiga.
-
Di World Economic Forum, Menko Zulhas Dorong Investasi Hijau dan Ekonomi Sirkular
Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) hadir sebagai pembicara dalam rangkaian acara yang diselenggarakan World Economic Forum (WEF) di New York, Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, Zulhas mendorong investasi hijau dan memperkuat ekonomi sirkular, khususnya di sektor pangan dan pengelolaan sampah plastik.
“Indonesia terus berupaya memperkuat ekosistem investasi yang mendukung ketahanan pangan dan pengurangan limbah plastik. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperluas kolaborasi dan memperkenalkan inisiatif konkret yang telah kami jalankan,” ujar Zulhas dalam agenda Sustainable Development Investment Mobilization (SDIM) dan Global Plastic Action Partnership (GPAP) tersebut.
Kehadiran Zulhas diharapkan membawa peran strategis bagi Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi dan lingkungan. Zulhas turut menyoroti pencapaian nasional seperti pengembangan ekonomi hijau, transisi energi bersih, serta langkah transformasi sistem pangan yang inklusif dan tangguh.
Adapun agenda SDIM dan GPAP yang digagas WEF menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan dunia untuk menyatukan visi dan aksi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif Indonesia melalui Menko Zulhas menegaskan posisi Tanah Air sebagai mitra global utama dalam menciptakan solusi inovatif bagi tantangan iklim, pangan, dan pengelolaan plastik.
Menko Zulhas menghadiri forum ini di sela-sela tugas pendampingan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat. Hal ini menandai sinergi antar kementerian dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat dunia.
RI Sambut Pembentukan Tropical Forest Financing Facility (TFFF)
Zulhas mewakili Presiden RI menegaskan komitmen RI dalam menjaga hutan tropis dunia sekaligus menyambut baik inisiatif pembentukan Tropical Forest Financing Facility (TFFF).
“Hutan tropis adalah penopang utama ketahanan iklim global, pusat keanekaragaman hayati, sekaligus sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat,” ujar Zulhas dalam forum internasional yang turut dihadiri Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.
Menko Zulhas menekankan bahwa tanggung jawab melindungi hutan tropis bukan hanya milik negara-negara yang memiliki hutan, melainkan merupakan kewajiban moral bersama seluruh komunitas global.
Salah satu tantangan terbesar dalam upaya pelestarian hutan adalah keterbatasan dan ketidakpastian pembiayaan. Karena itu, inisiatif TFFF disambut baik untuk menjawab kesenjangan pendanaan konservasi, restorasi ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat adat dan lokal.
“Indonesia menyambut baik pendekatan inovatif TFFF, yang mampu memobilisasi sumber daya publik dan swasta melalui skema pembiayaan campuran atau blended finance. Dengan menyelaraskan insentif ekonomi dan tujuan lingkungan, TFFF membuka peluang baru untuk mengintegrasikan konservasi dengan pembangunan,” tegas Zulhas.
Zulhas menambahkan, mereka yang berada di garis depan, yakni masyarakat adat dan komunitas lokal, bukan hanya sebagai pelengkap melainkan pilar penting untuk dilindungi dengan safeguard yang kuat untuk menjamin hak-hak masyarakat, integritas lingkungan, dan transparansi tata kelola.
Indonesia, lanjut Zulhas, siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan hutan tropis tetap berfungsi sebagai penyerap karbon, rumah bagi keanekaragaman hayati, dan sumber kehidupan bagi masyarakat dunia.
“Indonesia juga menantikan kerja sama yang lebih erat dengan Pemerintah Brasil dalam merumuskan mekanisme dan rencana kerja TFFF,” tutup Zulhas.
Halaman 2 dari 2
(fca/dhn)
-
Estafet Ketua Panja Revisi UU BUMN dari Eko Patrio ke Andre Rosiade
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sepakat untuk kembali merevisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) No.1/2025. Tongkat estafet Ketua Panja revisi keempat UU BUMN kini dipegang oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
UU No.1/2025 tentang BUMN baru saja diketok dalam Sidang Paripurna DPR pada Februari 2025. Perubahan ketiga UU BUMN itu menjadi payung hukum yang menaungi lahirnya Badan Pengelola Investasi Danantara.
Kepastian perubahan keempat UU BUMN disepakti oleh seluruh fraksi Komisi VI DPR. Berpijak dari kesepakatan tersebut pembahasan revisi UU BUMN bakal dipercepat sejalan dengan pembentukan panitia kerja (Panja) yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Andre Rosiade merupakan politisi Partai Gerindra dan menjabat sebagai anggota DPR-RI sejak 2019. Dalam Pilpres 2024, Andre merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Sumatera Barat.
Tongkat estafet Ketua Panja revisi UU BUMN itu sebelumnya dipegang oleh Eko Hendro Purnomo alias Eko Prasetyo alias Eko Patrio. Eko memimpin Panitia Kerja Komisi VI DPR-RI untuk membahas perubahan ketiga UU BUMN dengan pemerintah.
Belakangan sosok Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjadi sorotan di tengah aksi demonstrasi massa yang menyampaikan protes terhadap tunjangan anggota DPR pada Agustus 2025. Belakangan, PAN secara resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI.
Surat keputusan untuk menonaktifkan Eko Patrio tersebut diteken langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (31/8/2025).
Terkait dengan revisi keempat UU BUMN, pemerintah dan Panja Komisi VI DPR-RI menargetkan pembahasan RUU UMN di tingkat Panja dituntaskan sebelum akhir masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Kesepakatan ini diharapkan mempercepat harmonisasi regulasi dan memperkuat peran BUMN di perekonomian nasional.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VI DPR dan pemerintah sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM).
Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa perubahan UU BUMN diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola dengan dinamika ekonomi nasional.
Selain itu, transformasi kelembagaan korporasi negara juga menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.
“Untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dibutuhkan transformasi kelembagaan yang hanya dapat dilakukan dengan perubahan undang-undang. Besar harapan kami agar rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyatakan seluruh fraksi sepakat bahwa urgensi revisi UU BUMN bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi untuk memperkuat kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pembangunan nasional.
“Jika BUMN dikelola dengan baik, negara kita akan menjadi sangat kaya. Tidak ada lagi kasus kelaparan, kekurangan gizi, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan,” kata Anggia dalam rapat kerja bersama pemerintah, Selasa (23/9/2025).
Menurut Anggia, orientasi RUU BUMN kali ini adalah memastikan tata kelola lebih profesional dan manfaatnya bagi masyarakat. Menurutnya, masukan publik sejak pengesahan perubahan ketiga UU BUMN pada 2025 menjadi perhatian serius.
Sebagaimana diketahui, RUU tentang Perubahan Keempat UU No. 19/2003 tentang BUMN masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025-2026. Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada hari ini.