Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa insiden keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dianggap hanya sebagai angka statistik.

    “Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli menekankan bahwa keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus adalah prioritas utama pemerintah. Dia bilang Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian serius terkait kasus keracunan MBG ini.

    Lebih lanjut, Zulhas bilang instruksi Presiden Prabowo Subianto ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinator sejumlah kementerian/lembaga hari ini.

    Adapun rapat tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain para menteri, hadir pula sejumlah pimpinan lembaga, antara lain Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, dan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Siang ini atas instruksi presiden kami rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga. Jadi betapa serius perhatian  Bapak Presiden terhadap masalah ini,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, sambung Dadan, terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Adapun jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih sebanyak 31 juta penerima.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Minggu, 28 September.

    Dadan juga mengungkapkan faktor lain yang memicu insiden tersebut yakni kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

  • Prabowo rapat 3 jam dengan menteri-menteri bahas pangan hingga migas

    Prabowo rapat 3 jam dengan menteri-menteri bahas pangan hingga migas

    “Ya memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi, sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan Beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, Beliau ingin langsung s

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas selama hampir 3 jam di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, bersama beberapa menterinya membahas berbagai program prioritas antara lain soal MBG, pangan, migas, dan perikanan.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas pada Minggu malam itu, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifili Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden, menjelaskan Presiden Prabowo sengaja menggelar rapat terbatas pada Minggu malam karena Presiden terus memonitor dan ingin secepatnya mendapatkan laporan terbaru dari para menterinya.

    “Ya memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi, sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan Beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, Beliau ingin langsung selesai,” kata Prasetyo saat ditemui selepas rapat menjelaskan alasan ratas digelar pada Minggu malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Pras, sapaan akrab Prasetyo, menjelaskan Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan soal program cetak sawah, tata kelola Badan Gizi Nasional dan makan bergizi gratis (MBG), kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lanjut melaporkan perkembangan target lifting minyak.

    “Kemudian, akan segera ada groundbreaking, yaitu untuk pabrik metanol maupun pembangunan pabrik etanol, yang selama ini kita masih impor. Jadi, harapan kita dalam waktu 2 tahun ke depan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap important metanol maupun etanol,” kata Pras.

    Prasetyo melanjutkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan beberapa program, antara lain revitalisasi 20 hektare tambak di Jawa Barat, kemudian pembangunan kampung nelayan.

    “Progress pembangunan kampung nelayan yang sejak awal sudah direncanakan, dan masuk di dalam skema pembiayaan baik dari APBN maupun skema pembiayaan dari sisi investasi. Jadi, banyak sekali hari ini, hampir tiga jam,” sambung Pras.

    Terkait pembangunan kampung nelayan, Pras melanjutkan dari hasil rapat kemudian diketahui perlunya ada koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Sementara terkait MBG, Pras melanjutkan Presiden pada Sabtu (28/9), beberapa jam setelah Presiden Prabowo tiba di Jakarta, langsung memberikan arahan-arahan yang teknis dan detail mengenai makan bergizi gratis (MBG) sehingga insiden keracunan tidak lagi berulang.

    “Kami melaporkan hasil rapat kami tadi siang dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ terus terang Bapak Presiden dari kemarin memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai (diperiksa, red.) itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dipanggil Prabowo, Zulhas: Bahas Swasembada Pangan Surplus

    Dipanggil Prabowo, Zulhas: Bahas Swasembada Pangan Surplus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyampaikan sejumlah poin penting usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Zulkifli atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan, rapat tersebut membahas percepatan berbagai program unggulan pemerintah, termasuk ketahanan pangan nasional.

    “Program berjalan dengan baik. Swasembada pangan misalnya, kami melaporkan dari Mentan, produksi kita diperkirakan surplus 3,5 juta hingga 4 juta ton tahun ini,” ujarnya sambil menjawab pertanyaan wartawan dari jendela mobil.

    Selain itu, Zulhas juga menyampaikan progres positif terkait program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dengan dana sebesar Rp200 triliun yang telah tersedia di perbankan. Dia menekankan pentingnya percepatan dalam penyaluran dan pelaksanaan program tersebut.

    Isu lain yang dibahas adalah soal pengembangan energi ramah lingkungan berupa solar panel, serta pembangunan 20.000 tambak dalam rangka percepatan program kampung nelayan di Pulau Jawa.

    “Intinya mempercepat semua program unggulan Pak Presiden, seperti Kopdes, desa nelayan, listrik ramah lingkungan, solar panel, dan juga dari ESDM tentang perkembangan minyak dan sebagainya,” jelas Zulhas.

    Saat ditanya siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut, Zulhas hanya menjawab singkat bahwa banyak kabinet yang hadir, tetapi tak merinci siapa saja yang hadir. Hanya diketahui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman hadir di lokasi.

    “Yang hadir banyak, tadi ramai sekali,” tandas Zulhas.

  • Tiga Jam Rapat di Kertanegara, Prabowo Bahas Pangan hingga Energi

    Tiga Jam Rapat di Kertanegara, Prabowo Bahas Pangan hingga Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih setibanya di Tanah Air usai melakukan lawatan luar negeri selama sepekan. Pertemuan berlangsung di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, rapat tersebut dimaksudkan agar Kepala Negara mendapat laporan terkini mengenai berbagai program strategis pemerintah.

    “Bapak [Prabowo] memanggil beberapa menteri untuk beliau mendapatkan update, karena bapak Presiden baru kembali dari perjalanan luar negeri selama 7 hari. Jadi beliau ingin langsung mendapat laporan dari program-program yang sebelumnya sudah dibicarakan,” ujar Prasetyo usai pertemuan.

    Menurutnya, sejumlah isu penting dibahas, mulai dari sektor pangan, kesehatan, energi, hingga kelautan. Dari Kementerian Pertanian dan Bulog, dilaporkan bahwa cadangan beras nasional masih aman serta program cetak sawah berjalan sesuai rencana.

    Dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan memaparkan progres program cek kesehatan gratis (CKG) yang sudah menjangkau 36 juta masyarakat.

    Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah diperkuat setelah beberapa persoalan kasus keracunan makanan yang terjadi akhir-akhir ini.

    Di bidang energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan capaian lifting minyak serta rencana groundbreaking pembangunan pabrik metanol dan etanol. “Harapan kita dalam dua tahun ke depan ketergantungan terhadap impor metanol maupun etanol bisa dikurangi,” kata Prasetyo.

    Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan perkembangan revitalisasi 20.000 hektare tambak di Jawa Barat dan pembangunan kampung-kampung nelayan yang dibiayai melalui skema APBN maupun investasi.

    Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, kata Prasetyo, juga menjadi forum Presiden untuk mencari solusi lintas kementerian atas kendala program di lapangan.

    “Itu gaya Bapak Presiden. Kalau ada hambatan, beliau ingin langsung selesaikan di satu forum,” tandas Prasetyo Hadi.

  • Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program MBG, Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama – Page 3

    Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program MBG, Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menindaklanjuti kejadian luar biasa (KLB) keracunan di sejumlah lokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan keselamatan anak. Langkah ini dilakukan melalui penguatan tata kelola program secara menyeluruh serta penerapan berbagai langkah strategis.

    “Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dikutip dari Antara, Minggu (28/9/2025).

    Sejumlah langkah strategis pemerintah yakni pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.

    Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

    Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan.

    Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

    “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulhas.

     

  • Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan menekankan keselamatan anak sebagai prioritas utama.

    “Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Minggu (28/9/2025).

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh. 

    Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. 

    Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

    Keempat, memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan. 

    Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

    “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Menko Zulkifli.

    Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

    Zulkifli Hasan menegaskan, seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

    “Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG guna memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” ujar Budi.

    Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai. Dia menjelaskan pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan 

    Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. “Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut Menkes.

    Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, yang turut dihadiri Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

  • Respons Keracunan MBG, Pemerintah Akan Perbaiki Tata Kelola BGN Nasional 28 September 2025

    Respons Keracunan MBG, Pemerintah Akan Perbaiki Tata Kelola BGN Nasional 28 September 2025

    Respons Keracunan MBG, Pemerintah Akan Perbaiki Tata Kelola BGN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan melakukan percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) usai maraknya kasus keracunan di program Makanan Bergizi Nasional (BGN).
    “Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama, kami menegaskan insiden bukan sekedar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025).
    Dia berbicara dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hadir pula Kepala BGN Dadan Hindayana.
    “Tadi kami juga berdiskusi Rakor untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN, tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti,” kata Zulhas.
    Zulhas mengatakan, hasil Rakor menghasilkan beberapa hal di antaranya, penutupan sementara terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG yang bermasalah.
    Dia mengatakan, penutupan ini dilakukan agar SPPG tersebut bisa dievaluasi, dan dilakukan investigasi.
    “Pertama SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi, yang paling utama kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.
    Zulhas mengatakan, seluruh dapur SPPG juga diwajibkan untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi khususnya alur limbah.
    “Selain itu, seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah wajib untuk aktif melakukan pengawasan terhadap SPPG,” tuturnya.
    Zulhas juga mengatakan, pemerintah mewajibkan adanya SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi) bagi seluruh SPPG.
    “Selain itu, kami juga meminta menteri kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif tanpa diminta aktif untuk SPPG secara aktif berkala,” ucap dia.
     
    Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.
    Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.
    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam siaran pers hari ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setop Keracunan MBG, Pemerintah Evaluasi Juru Masak hingga Alur Limbah Dapur Nasional 28 September 2025

    Setop Keracunan MBG, Pemerintah Evaluasi Juru Masak hingga Alur Limbah Dapur Nasional 28 September 2025

    Setop Keracunan MBG, Pemerintah Evaluasi Juru Masak hingga Alur Limbah Dapur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menyatakan bahwa kemampuan, kedisiplinan, dan kualitas juru masak di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dievaluasi untuk menghentikan kasus keracunan MBG.
    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025).
    Zulhas mengatakan, evaluasi terhadap juru masak di SPPG ini menjadi salah satu upaya percepatan perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “Salah satu evaluasi yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi tetapi di seluruh SPPG,” kata Zulhas.
    Zulhas juga menyampaikan bahwa hasil rakor meminta agar seluruh dapur SPPG yang bermasalah ditutup sementara, kemudian dilakukan evaluasi dan investigasi.
    Selain itu, dapur SPPG juga wajib untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah.
    “SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi, yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.
    Zulhas juga menegaskan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama bagi pemerintah sehingga Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) wajib bagi seluruh SPPG.
    Selain itu, seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah wajib untuk aktif melakukan pengawasan terhadap SPPG.
    “Kami juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, untuk SPPG secara aktif berkala,” ucap dia.
    Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.
    Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah menjadi 7.244 dengan 47 kasus kejadian.
    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam siaran pers hari ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah untuk Investigasi Insiden Keracunan

    Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah untuk Investigasi Insiden Keracunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama pemerintah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Kami sudah rapat. Sebagaimana saudara ketahui, Bapak Presiden setibanya di tanah air langsung memimpin rapat bersama beberapa menteri di Halim. Salah satu yang dibahas adalah MBG. Bahkan setelah dari Halim semalam, masih melanjutkan soal MBG, dan siang ini atas instruksi Presiden kami kembali rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujar Zulhas.

    Dia menegaskan keseriusan pemerintah terhadap persoalan MBG, khususnya terkait keselamatan anak.

    “Atas petunjuk dan instruksi Presiden, bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” tegasnya.

    Zulhas menyampaikan, pemerintah memutuskan untuk segera melakukan perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) serta mengevaluasi seluruh Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG).

    “SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi. Salah satu yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Ini tidak hanya berlaku di lokasi yang bermasalah, tetapi di seluruh SPPG,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah mewajibkan sterilisasi seluruh alat makan dan perbaikan proses sanitasi, khususnya kualitas air dan alur limbah. 

    Zulhas menekankan bahwa seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait harus aktif mengawasi dan tidak menunggu perintah.

    “Rakor kami tadi baru selesai. Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) menjadi syarat wajib pasca-kejadian ini. Setiap SPPG harus memiliki SLHS. Akan dicek karena kalau tidak ada, kejadian bisa terulang lagi,” ujarnya.

    Zulhas juga meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau pelaksanaan MBG secara aktif dan rutin.

    “Semua langkah ini kami ambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkas Zulhas.

    Dia menambahkan, rapat koordinasi akan dilanjutkan kembali pada Rabu mendatang untuk membahas langkah-langkah lanjutan perbaikan tata kelola MBG.

    “Rapat nantinya akan kami lanjutkan lagi pada Rabu,” pungkasnya.

  • Marak Keracunan MBG, Pemerintah Kerahkan Puskesmas-UKS Ikut Awasi SPPG

    Marak Keracunan MBG, Pemerintah Kerahkan Puskesmas-UKS Ikut Awasi SPPG

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi keselamatan masyarakat Indonesia. Hal ini menyusul rangkaian kejadian keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pihaknya akan meningkatkan pengawasan secara berkala dengan mengerahkan puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pengawasan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.

    “Kami juga sudah meminta ke Menteri Kesehatan untuk mau optimalkan atau menginstruksikan puskesmas di seluruh Indonesia dan UKS atau usaha kesehatan sekolah untuk ikut secara aktif untuk memantau SPPG secara rutin berkala,” ucap Zulhas dalam konferensi pers, Minggu (28/9/2025).

    “Semua langkahnya dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” sambungnya.

    Zulhas menegaskan pemerintah akan memastikan program MBG berjalan dengan lebih baik. Akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam, agar peristiwa ini tidak terjadi lagi.

    Beberapa langkah yang dilakukan meliputi penutupan SPPG yang bermasalah, pengwajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sterilisasi alat masak dan makan, serta pengaturan alur limbah.

    “Memang sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS) itu syarat, tetapi setelah pasca kejadian ini mendapatkan perhatian khusus dan harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus harus punya SLHS.

    “Akan dicek, karena kalau tidak ada nanti akan kejadian-kejadian lagi karena keselamatan adalah anak-anak kita adalah prioritas utama,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Puluhan Pelajar di Lampung Keracunan Sosis Berjamur di MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (avk/naf)