Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Bulog gandeng PPL hingga Babinsa kawal panen padi berkualitas

    Bulog gandeng PPL hingga Babinsa kawal panen padi berkualitas

    untuk menyosialisasikan gabah yang dipanen itu adalah gabah yang masuk dalam usia panen

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menggandeng penyuluh pertanian lapangan (PPL) hingga Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mengawal panen padi berkualitas, sebagai bagian dari kebijakan penyerapan gabah nasional yang berorientasi pada perlindungan petani.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pengawalan panen dilakukan seiring berlanjutnya kebijakan pembelian gabah dengan skema semua kualitas (any quality) sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memastikan seluruh hasil panen petani tetap terserap.

    “Kami nanti rapat koordinasi lanjutan dengan seluruh PPL seluruh Indonesia. Termasuk juga dengan teman-teman Babinsa dan Babinkamtibmas untuk menyosialisasikan gabah yang dipanen itu adalah gabah yang masuk dalam usia panen,” kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat.

    Ia menuturkan kebijakan any quality dipertahankan setelah Bulog berkoordinasi dengan jajaran direksi serta melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Melalui skema tersebut, Bulog memastikan seluruh gabah petani dibeli dengan harga pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga petani tidak lagi bergantung pada tengkulak saat musim panen tiba.

    Untuk menjaga kualitas beras nasional, pelaksanaan any quality pada 2026 disertai ketentuan gabah yang diserap harus berasal dari padi dengan usia panen yang telah mencukupi.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026). ANTARA/Harianto

    Bulog menilai panen padi sebelum usia optimal berisiko menurunkan mutu beras karena tingkat pecah tinggi, daya simpan rendah, dan kualitas hasil olahan yang tidak maksimal.

    Oleh karena itu, Bulog memperkuat koordinasi lapangan dengan PPL di seluruh Indonesia serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menyosialisasikan standar usia panen kepada petani.

    Langkah pengawalan panen itu diharapkan memastikan keseimbangan antara perlindungan petani, peningkatan kualitas beras nasional, dan penguatan peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan berkelanjutan.

    “Ini yang nanti kami akan komunikasikan, diskusikan, kami akan rapat koordinasi dengan teman-teman PPL seluruh Indonesia, dengan teman-teman Babinsa dan Babinkamtibmas. Tujuannya apa? Untuk mensosialisasikan. Jadi yang dipanen itu any quality yang sudah masuk dalam masa usia panen,” beber Rizal.

    Adapun pemerintah menargetkan serapan gabah setara beras oleh Perum Bulog di tahun 2026 mencapai 4 juta ton.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan target pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) 4 juta ton pada tahun 2026 untuk memperkuat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP hingga bantuan pangan.

    Keputusan menaikkan cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta menjadi 4 juta ton diambil agar pemerintah lebih mudah melakukan intervensi pasar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan serta harga beras bagi masyarakat melalui SPHP serta menyalurkan bantuan pangan nasional secara cepat tepat sasaran.

    “Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton, kita naikkan jadi 4 juta ton agar lebih mudah nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Penambahan target serapan beras tersebut penting untuk memperkuat peran Perum Bulog sebagai penopang stabilisasi pangan nasional yang jangka panjang, berkelanjutan, adil, hingga efektif bagi petani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog sebut pembelian gabah Rp6.500/kg “any quality” berlanjut di 2026

    Bulog sebut pembelian gabah Rp6.500/kg “any quality” berlanjut di 2026

    Itu untuk membahagiakan para petani, jadi petani itu semua berasnya kita serap

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kebijakan pembelian gabah Rp6.500 any quality berlanjut pada 2026 sebagai bentuk perlindungan petani dan penguatan serapan padi secara nasional.

    Rizal mengatakan kebijakan itu selaras dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto dan telah dibahas bersama jajaran direksi Bulog serta dilaporkan kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Jadi kita sudah diskusikan. Nanti memang tetap any quality. Tujuan any quality ini apa sih? Itu untuk membahagiakan para petani, jadi petani itu semua berasnya kita serap,” kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat.

    Program pembelian any quality bertujuan memastikan seluruh gabah petani terserap dengan harga pemerintah sehingga petani memperoleh kepastian pasar, pendapatan layak dan terhindar dari praktik tengkulak.

    Bulog menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram sebagai acuan resmi guna menjaga kesejahteraan petani, stabilitas produksi, serta keberlanjutan pasokan beras nasional.

    Meski begitu, dia menegaskan kebijakan any quality diterapkan dengan syarat gabah dipanen sesuai usia panen agar kualitas beras terjaga, rendemen optimal, serta daya simpan tetap tahan lama.

    Menurut dia, panen sebelum usia memadai berisiko menurunkan mutu karena gabah mudah pecah, beras cepat rusak, dan ketahanan simpan rendah sehingga merugikan rantai pasok nasional.

    Bulog akan memperkuat sosialisasi kebijakan kepada penyuluh pertanian lapangan, Babinsa, dan Babinkamtibmas untuk memastikan pemahaman seragam mengenai kriteria panen sesuai ketentuan pemerintah secara terpadu.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026). ANTARA/Harianto

    Koordinasi lintas pihak tersebut ditujukan agar praktik panen mengikuti umur tanaman, meningkatkan kualitas hasil, serta menjaga efisiensi pengolahan gabah menjadi beras bermutu tinggi, berdaya saing, dan aman.

    “Sama kalau kayak kita biasa panen mangga, durian, atau jambu. Kalau belum masa usia panen kan rasanya beda. Jadi seyogyanya nanti yang dipanen itu adalah yang sudah cukup usia panen,” tegasnya.

    Hal itu juga mendukung stabilisasi harga gabah, menjaga pasokan beras, serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peran negara dalam tata niaga yang adil transparan efisien berkelanjutan konsisten terpadu nasional kuat.

    Bulog menegaskan komitmen berkelanjutan menjalankan kebijakan any quality secara tertib, terukur, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan petani serta stabilitas pangan 2026 secara aman.

    Adapun pemerintah menargetkan serapan beras oleh Bulog di tahun 2026 mencapai 4 juta ton.

    Sebelumnya pemberlakuan pembelian gabah dengan sistem any quality (tanpa syarat kualitas ketat) oleh Bulog dimulai awal tahun 2025, tepatnya sejak 15 Januari 2025.

    Peraturan itu tertuang dalam Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Aturan tersebut juga menugaskan Bulog untuk menyerap harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Ketentuan ini, menggantikan perincian harga sebelumnya, yang memperhitungkan beberapa syarat seperti kualitas kadar air hingga derajat sosoh.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Kedaulatan Pangan Nasional

    Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Kedaulatan Pangan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Sirine panjang di Dermaga Tursina terdengar nyaring di tengah siang terik Kota Bontang, Kalimantan Timur. Setelah angkat jangkar, Kapal Nusantara Pelangi 101 perlahan menggerakkan buritan, mengatur arah lambung kapal, dan berlayar menuju Nusa Tenggara Barat.

    Hari itu, Nusantara Pelangi tidak pergi kosong. Dia membawa pupuk urea subsidi dalam bentuk kantong seberat 4.556 ton untuk dikirim ke Sumbawa. Momentum ini merupakan sejarah. Pengiriman tersebut menjadi era dimulainya pemangkasan harga pupuk subsidi di dalam negeri.

    Lewat Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20%. Kebijakan ini menyasar setidaknya lima jenis pupuk, urea, NPK, NPK Kakao, ZA dan organik.

    Tidak hanya melalui Dermaga PT Pupuk Kaltim di Bontang, distribusi pupuk bersubsidi juga dilakukan serentak pada awal penetapan HET baru. Beberapa di antaranya seperti melalui Petrokimia Gresik dengan tujuan ke wilayah Jawa dan sekitarnya, serta Pupuk Kujang ke wilayah Jawa Barat.

    Hingga akhir 2025, penyaluran pupuk subsidi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) mencapai 8,11 juta ton, naik 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Pasokan kita cukup aman karena produksi kita terus berjalan setiap harinya,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi usai melepas pelayaran Nusantara Pelangi akhir Oktober lalu di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

    Agaknya, kepercayaan diri Pupuk Indonesia bukan sekadar isapan jempol belaka. Di tengah upaya menjaga stabilitas pasokan pupuk subsidi untuk petani, manajemen telah mengatur kuda-kuda untuk melakukan revitalisasi dan pengembangan industri pupuk di dalam negeri.

    Revitalisasi besar-besaran dilakukan pada pabrik yang telah berumur tua. Ikhtiar ini ditujukan agar operasional pabrik dapat lebih efisien, modern, dan akuntabel dalam menjaga ketersediaan pasokan.

    Sejauh ini, setidaknya telah berjalan dua proyek revitalisasi di tubuh PIHC. Pertama, pengembangan proyek Revamping Ammonia Plant – 2 oleh Pupuk Kaltim di Kalimantan Timur.

    Kedua, pembangunan pabrik Pusri IIIB di PT Pupuk Sriwidjaja, Palembang. Proyek ini rencananya akan menggantikan pabrik yang telah berumur 50 tahun yakni Pusri III dan IV. Pabrik anyar berkapasitas 660.000 ton per tahun tersebut ditargetkan dapat berproduksi mulai 2027.

    “Dari situ kami sudah melihat potensi efisiensi bagi Pupuk Indonesia. Efisiensi ini tidak hanya berbicara masalah uang, tetapi juga terkait dengan sustainability,” tuturnya.

    Di luar itu, anak usaha Pupuk Indonesia lainnya yakni Pupuk Kujang Cikampek dan PT Rekayasa Industri (Rekind) turut membangun pabrik NPK Nitrat berbasis amonium nitrat pertama di Indonesia.

    Pembangunan pabrik ini menjadi langkah strategis perseroan dalam mendorong penghiliran industri pupuk nasional. Aksi korporasi ini sejalan dengan Asta Cita yang digaungkan pemerintahan Prabowo – Gibran.

    Pabrik NPK Nitrat yang dimulai pada akhir Desember 2025 ini diproyeksi beroperasi penuh pada kuartal III/2027 dengan kapasitas produksi 100.000 ton per tahun. Volume tersebut bakal memenuhi sekitar 25% kebutuhan pupuk NPK Nitrat yang selama ini masih bergantung pada impor.

    Selain mendorong penghiliran, produk tersebut memberikan nilai tambah pada produk amonium nitrat yang diproduksi oleh anak usaha Pupuk Kujang yakni PT Multi Nitrotama Kimia sebagai bahan baku NPK Nitrat.

    Rahmad Pribadi menyebut pabrik ini merupakan 1 dari 7 pabrik yang akan dibangun sebagai komitmen perseroan untuk memastikan ketahanan swasembada pangan lewat ketersediaan pupuk di dalam negeri.

    Foto: Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi usai groundbreaking pabrik Soda Ash pertama di Indonesia di Bontang, Kalimantan Timur. Bisnis/Rayful Mudassir.

    Langkah penghiliran juga dilakukan di Bontang. Oktober lalu, Pupuk Indonesia melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik soda ash guna mendukung Net Zero Emission (NZE) 2060. Ini merupakan pabrik soda ash pertama di Tanah Air.

    Pabrik dengan target kapasitas produksi sekitar 300.000 ton soda ash per tahun ini diyakini akan memenuhi sekitar 30% kebutuhan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan impor soda ash yang mencapai 1 juta ton per tahun.

    Transformasi Pupuk Indonesia Menuju Indonesia Emas

    Senior Director Business Performance and Asset Optimization at Danantara Indonesia Bhimo Aryanto menyebutkan bahwa transformasi yang telah dilakukan oleh Pupuk Indonesia selama ini merupakan kemajuan besar dalam industri penghiliran di Tanah Air.

    “Pabrik ini membuka jalan potensi ekspor di masa depan. Ini wujud nyata hilirisasi industri kimia nasional yang menjadi arah strategis pemerintah sesuai Asta Cita,” terangnya.

    Proyek ini kata dia bukan sekadar investasi bisnis, namun merupakan investasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Pupuk Indonesia menurutnya juga terus bertransformasi untuk menjalankan operasional yang efektif dan efisien serta mengurangi limbah industri secara signifikan.

    Di sisi lain, Komisaris Independen Pupuk Indonesia Rachland Nashidik mengatakan bahwa proyek ini dibangun dengan ekonomi sirkular. Sebab, hasil emisi yang dikeluarkan dari pabrik diserap kembali untuk memproduksi soda ash pertama di Indonesia.

    “Kita tidak lagi menjadi konsumen bahan baku dunia tapi produsen yang berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

    Di sisi lain, langkah transformasi Pupuk Indonesia makin meyakinkan pemerintah untuk terus menjaga ketahanan pangan lewat kesiapan produksi pupuk di masa depan. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun anggaran 2026 mencapai 9,84 juta ton dengan total anggaran Rp46,87 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa alokasi pupuk tahun depan disiapkan untuk memastikan kebutuhan petani dan pembudidaya ikan tetap terpenuhi.

    “Ada 9,5 juta [ton pupuk] untuk pertanian dan tadi juga dari perikanan 295.000 ton, dengan total kira-kira plafon anggaran Rp46 triliun,” terangnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Keputusan pemerintah ini memastikan distribusi pupuk bersubsidi dari seluruh anak usaha PIHC terus berjalan untuk menjaga swasembada pangan.[]

  • Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyorot tajam ke sebuah foto pertemuan pimpinan tertinggi beberapa partai.

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu membagikan foto yang memperlihat keempat pimpinan partai itu.

    Diantaranya ada Bahlil Lahadalia perwakilan dari Partai Golkar, kemudian ada Muhaimin Iskandar perwakilan dari PKB.

    Terlihat juga kehadiran dari Zulkifli Hasan perwakilan dari Partai PAN dan ada juga Sugiono selaku perwakilan dari Partai Gerinda.

    Kemudian pertemuan para petinggi para ini guna membahas soal Pilkada Langsung-DPRD.

    Ini yang kemudian disorot tajam oleh Said Didu dengan memberikan sindiran soal pertemuan ini.

    “Kembali ke Laptop,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Ia memberikan sindiran soal ruang untuk tidak percaya ke para politisi. Karena menurutnya kebijakan yang diambil justru kerap merugikan rakyat.

    “Selalu sisakan ruang ketidakpercyaan kepada politisi. Mereka pernah pikirkan rakyat ????,” sindirnya.

    Beberapa waktu lalu, memang muncul wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Gerindra jadi motor
    wacana ini, ada juga beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

  • Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas Bertemu Gagas Koalisi Permanen, Demokrat Tak Nampak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan pertemuan pada Minggu (28/12/2025).

    Berdasarkan foto yang dikirim politikus Golkar Arief Rosyid Hasan, tampak Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas duduk bersama di sebuah ruang tamu.

    Foto selanjutnya menampilkan hanya Zulhas, Cak Imin, dan Bahlil yang berfoto bersama sambil berpegangan tangan. Arief menyebut mereka bertemu di rumah dinas Bahlil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    “Silaturahim elite partai politik di kediaman Ketum Golkar,” kata Arief kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

    Menurut Arief, keempat sosok tersebut bertemu dalam rangka memperkuat koalisi.

    Kendati demikian, saat ditanya lebih jauh perihal isi pertemuan, Arief belum berkomentar. “Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” jelas Arief.

    Diketahui, salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 adalah pembentukan Koalisi Permanen yang diusulkan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya Politisi Golkar, Ilham Permana mengatakan stabilitas politik menjadi kunci agar kebijakan strategis pemerintah tidak terus terganggu oleh fragmentasi kepentingan elektoral.

    “Koalisi permanen adalah jawaban atas politik yang terlalu transaksional. Dengan dukungan politik yang stabil di parlemen, pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan konsisten,” ujarnya.

  • Bos Bulog Minta Margin Fee 10% ke Pemerintah

    Bos Bulog Minta Margin Fee 10% ke Pemerintah

    Jakarta –

    Pemerintah berencana untuk menaikkan margin dari Perum Bulog. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan selama ini margin yang didapat Bulog dari pengadaan beras hanya Rp 50/kilogram (Kg).

    Zulhas mengatakan rencana menaikkan margin Perum Bulog ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Rencananya, pemerintah akan melakukan rapat khusus untuk membahas kenaikan margin tersebut.

    “Yang masih menjadi PR, Bulog ini yang jadi andalan kita, terbukti berhasil. Harga gabah sekarang sudah Rp 6.500/kg. Itu berhasil. Penyaluran SPHP juga Bulog, penyerap gabah juga Bulog. Tapi Bulog itu hanya dikasih margin Rp 50. Kalau Rp 50/kg kali Rp 3 juta (ton beras) berapa itu? Rp 150 miliar. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, ya kan nggak mungkin,” jelasnya.

    Pemerintah akan melakukan rapat koordinasi lagi untuk membahas khusus mengenai rencana tersebut. Zulhas mengatakan pemerintah juga akan menyampaikan rencana ini kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP. Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti seluruh seluruh kita jarak 3T, tertinggal, terluar, terdepan itu. Tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026,” jelasnya.

    Ditemui di tempat terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar kenaikan margin fee atau keuntungan untuk Bulog menjadi 10%. Usulan ini dipandang sebagai langkah supportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

    Usulan penyesuaian margin fee ini mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina yang memperoleh margin fee sebesar 10% dalam menjalankan penugasan pemerintah.

    “Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta rewardnya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada rewardnya ada sama, kayak PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10%. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koodinasi terbatas),” kata dia di Kantor Bulog, Jakarta Selatan.

    Rizal mengungkapkan margin Bulog sebesar Rp 50/kg telah berlangsung belasan tahun dan tidak ada perubahan. Padahal Bulog memegang peran besar untuk mengendalikan harga di seluruh Indonesia.

    “Masa sekian tahun dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp 900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp 900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan,”

    Ia menambahkan, apabila usulan kenaikan margin 10% nantinya disetujui, maka diproyeksi margin dari Perum Bulog dapat mencapai Rp 2,1 triliun. Karena selama ini dengan margin pengadaan Rp 50/kg, margin yang didapat hanya Rp 150 miliar dengan kerugian yang diproyeksi mencapai Rp 900 miliar.

    Rizal menerangkan kenaikan margin akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan negara. Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

    “Nah dengan harapan, dengan naik margin 10% itu bisa sampai Rp 2,1 triliun keuntungannya. Nah Rp 2,1 triliun itu harapannya, pertama bisa untuk beras satu harga dari Sabang sampai Merauke, kedua untuk kemandirian finansial. Karena selama ini mau bangun gudang, atau mau rehab, itu harus ada bantuan dari pemerintah,” jelasnya.

    Margin yang didapat Bulog ini merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada Perum Bulog atas penugasan penyaluran beras baik dari operasi pasar, bantuan pangan hingga bantuan bencana menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    Sebelum proses penyaluran CBP, Bulog melakukan pengadaan beras dari petani dengan membeli sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Dalam proses penyerapan setara beras petani, Bulog meminjam moda dari bank-bank BUMN.

    Kemudian, masuk ke proses penyaluran melalui berbagai program pemerintah. Namun, margin atau pembayaran yang dilakukan pemerintah ini dilaksanakan belakangan setelah penugasan dilakukan oleh Bulog. Itu sebabnya, jika margin kecil, maka utang serta bunga bank yang terus menumpuk, Bulog berpotensi mencatatkan kerugian.

    (kil/kil)

  • Beras Satu Harga Digodok Menko Zulkifli Hasan, Berlaku Tahun Depan?

    Beras Satu Harga Digodok Menko Zulkifli Hasan, Berlaku Tahun Depan?

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan berencana menggodok lagi satu harga acuan beras nasional. Nantinya, harga eceran tertinggi (HET) tidak akan mengacu zonasi penjualan lagi.

    Rencana tersebut, kata dia, akan dibahas mulai 2026, tahun depan. Dengan satu harga acuan ini, harapannya harga beras tidak melambung mahal di daerah terluar RI.

    “Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti saudara-saudara kita daerah 3T, tertinggal, terluar, terdepan itu, tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar lebih mahal gitu. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026,” ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Informasi, saat ini HET beras ditetapkan untuk beras medium sebesar Rp 13.500 per kilogram (kg) di Zona 1 meliputi Jawa, Bali, Lampung, Sumatera Selatan, hingga Nusa Tenggara Barat. Rp 14.000 per kg di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.

    Sementara itu, HET beras di Zona 3 ditetapkan sebesar Rp 15.500 per kg berlaku di wilayah Maluku dan Papua. Zulkifli bilang, HET zonasi tersebut bisa saja digantikan dengan satu harga acuan beras.

    “Kita akan berusaha ke situ. Ya maka ditunggu rapat berikutnya. Iya, sekarang belum (berlaku 1 HET beras). Nanti kan rapat dulu ya,” ujarnya.

     

  • Menko Zulkifli Hasan Mau Permudah Impor Sapi Hidup dan Batasi Daging Beku

    Menko Zulkifli Hasan Mau Permudah Impor Sapi Hidup dan Batasi Daging Beku

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko)  Bidang Pangan, Zulkifli Hasan akan mempermudah impor sapi hidup ke Indonesia. Sebaliknya, akan ada pengetatan terhadap impor daging beku ke Tanah Air.

    Dia menuturkan, cara ini diambil untuk memperbaiki struktur harga di Indonesia. Impor sapi hiduo juga dinilai mampu membawa dampak pemberdayaan terhadap peternak dan masyarakat dalam negeri.

    “Ini sudah jadi pertanyaan soal daging. Daging itu ada pilihan, dua pilihan. Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya,” kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Jika sapi hidup diimpor, bisa membuka lapangan kerja di berbagai sektor. Pada sisi ekonomi, ada pergerakan pada aspek penggemukan sapi, hingga suplai pakan ternak sapi tersebut.

    Sejalan dengan itu, pemerintah berencana membatasi impor daging beku. Nantinya, hanya BUMN yang kemungkinan bisa melakukannya agar ada kontrol pemerintah.

    “Kalau ini permudah, berarti yang bekunya diatur. Kalau beku enggak diatur, ya yang hidup enggak laku. Jadi pilihan saja. Oleh karena itu, yang beku itu kita atur untuk nanti diimpor oleh 

    Bulog, agar bisa dikendalikan harganya, jumlahnya,” jelas Menko Zulkifli.

    Impor Sapi Hidup

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono kembali mengungkap rencana Indonesia mengimpor 2 juta sapi hidup ke Tanah Air. Dia menyebut sudah ada sejumlah investor yang menyatakan minat untuk terlibat.

    Jutaan sapi hidup itu nantinya akan menjadi dukungan terhadap kebutuhan dalam menu makan bergizi gratis (MBG). Di antaranya mengenai ketersediaan susu segar dan daging sapi.

    “Kami telah mandiri dalam hal protein nabati dan sebagian besar protein hewani, kecuali untuk susu (dairy) dan daging sapi. Dan kami sangat antusias untuk mengundang para investor berinvestasi di Indonesia dalam hal membawa sapi hidup,” kata Sudaryono dalam Konferensi Regional World Organization of Animal Health (WOAH) ke-34, di Jakarta, Senin, 22 September 2025.

     

  • Cadangan Beras Pemerintah 2026 Dipatok Minimal 4 Juta Ton

    Cadangan Beras Pemerintah 2026 Dipatok Minimal 4 Juta Ton

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menetapkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton untuk tahun 2026. Zulkifli memutuskan hal tersebut setelah menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bersama sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    “Kami putuskan cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta kita naikkan jadi 4 juta (ton),” ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Peningkatan CBP itu disebut untuk memudahkan penyaluran sejumlah program, mulai dari Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga bantuan pangan beras. Peningkatan itu juga sejalan dengan proyeksi penambahan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Selain beras, pada konteks Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Menko Zulkifli juga menetapkan cadangan jagung pemerintah. Jumlahnya naik drastis dari 300 ribu ton tahun ini menjadi 1 juta ton pada 2026.

    “Jagung, karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, perlu pakan banyak. Kemarin kita cadangkan 300 ribu ya, ya Pak ya? Nah, ini kita naikkan jadi 1 juta,” jelas Zulkifli Hasan.

     

  • Kaleidoskop 2025: Deretan Manuver Prabowo Wujudkan Swasembada Pangan

    Kaleidoskop 2025: Deretan Manuver Prabowo Wujudkan Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — swasembada pangan menjadi ambisi besar Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya bertugas.

    Produksi digenjot untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, komoditas kaya protein baik darat maupun laut, dan komoditas lainnya di tahun-tahun mendatang.

    Prabowo sempat menyampaikan bahwa sektor pangan menjadi fokus utama pada tahun pertama pemerintahannya, lantas dilanjutkan pada target berikutnya seperti swasembada energi.

    “Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan, sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita,” kata Prabowo di Jakarta, Selasa (4/11/2025

    Capaian pertama yang diklaim pemerintahan Prabowo tahun ini adalah swasembada beras, seiring dengan kebijakan untuk menyetop impor komoditas tersebut pada tahun ini.

    Kendati demikian, pekerjaan rumah pemerintah masih berderet untuk mencapai swasembada pangan secara keseluruhan maupun mempertahankan swasembada komoditas yang ada.

    Swasembada Beras

    Pada awal tahun, Prabowo menerbitkan Inpres No.6/2025 yang mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.

    Dalam perjalanannya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan mencapai swasembada beras pada 1 Januari 2026, lebih cepat dari target awal selama empat tahun. Dia menyebut bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras dalam negeri akan naik hingga 4,17 juta ton pada akhir tahun ini.

    “Insyaallah, dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari [2026],” kata Amran dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, hal ini selaras dengan besarnya cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog dengan stok 3,7 juta ton pada akhir tahun ini. Jumlah ini disebut menjadi yang tertinggi sejak era Orde Baru, tepatnya 3 juta ton CBP pada 1984.

    Pangkas Harga Pupuk Subsidi

    Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, pemerintahan Prabowo memutuskan untuk merombak distribusi pupuk subsidi dan menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

    Langkah ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

    Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

    Perbaikan Irigasi

    Selain reformasi distribusi pupuk, pemerintah juga melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

    Perbaikan irigasi seluas 2 juta hektare akan dilakukan secara terintegrasi tanpa sekat administratif antarprovinsi maupun kabupaten.

    Lahan Pertanian Menyusut

    Program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo turut dihadapkan pada sejumlah tantangan di 2025. Salah satunya ialah terkait dengan ketersediaan lahan pertanian produktif yang semakin terbatas.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap lahan pertanian di Pulau Jawa terus mengalami penyusutan. Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025). “Penduduk nambah terus, lahan pertanian di Pulau Jawa susut terus. Oleh karena itu, kita mesti ada lahan baru,” kata Zulhas.

    Meski demikian, Zulhas menyampaikan pemerintah akan memperluas lumbung pangan agar swasembada dapat menjadi permanen. Salah satunya di kawasan Merauke, Papua.

    Di samping itu, pemerintah juga akan memacu varietas dan bibit baru. “Varietas mulai zaman Pak Harto nggak ada yang baru, mulai dari bibit kelapa, cengkih, kopi, lada, padi, zaman dulu tidak ada yang baru,” pungkasnya.

    Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid melakukan moratorium terbatas alih fungsi lahan sawah menjadi area non-persawahan.

    Dia menjelaskan upaya tersebut dilakukan guna menjaga produksi pangan nasional mendukung target swasembada pangan yang telah dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. Proses ini akan disertai dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

    Kementerian ATR/BPN juga melakukan penyusunan rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan sawah untuk mengintegrasikan data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ke dalam Rencana Tata Ruang sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pasalnya, Nusron menilai saat ini data mengenai area lahan persawahan dinikai masih rancu dan belum konkret.

    Untuk itu, pihaknya berencana merampungkan hal tersebut untuk meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan persawahan.

    “Banyak kasus lahan fisik bukan sawah, tetapi dicatat sawah, atau sebaliknya. Pekerjaan kita dalam waktu dekat, yaitu memperbaiki data. Kalau datanya sudah benar, maka proses perizinan atau layanan tidak perlu lagi bergantung pada LSD,” tegas Menteri Nusron.

    Swasembada Protein

    Setelah menggencarkan swasembada beras, pemerintah menjelang akhir 2025 juga mencetuskan program swasembada komoditas pangan kaya protein seperti telur dan daging ayam hingga produk perikanan. Rencananya swasembada protein ini ditargetkan bisa terwujud pada 2026.

    Menko Pangan Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah membidik swasembada beras dapat berlangsung permanen bersamaan dengan swasembada komoditas lainnya.

    Sebagai langkah awal, pemerintah disebutnya akan membangun pabrik pakan untuk menyuntik produksi telur dan daging ayam, sehingga masyarakat desa dapat membeli bibit ayam dan pakan dengan harga murah.

    “Karena kita sekarang baru karbohidrat, tahun depan kita akan habis-habisan [menambah produksi komoditas] protein. Perintah presiden,” ujarnya pada Senin (8/12/2025).

    Lebih lanjut, pemerintah akan membangun 20.000 hektar tambak di Pulau Jawa, dengan perhitungan minimal satu tambak di sekitar 500 kabupaten.

    Zulhas menyebut bahwa 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) akan dibangun untuk menambah daya tawar ekosistem perikanan dan nelayan.

    Swasembada Gula dan Garam

    Komoditas gula dan garam menjadi target swasembada berikutnya di tahun-tahun mendatang. Khusus gula putih atau white sugar, langkah ini akan dimulai dengan ekspansi lahan tebu hingga seluas 100.000 hektare pada 2026.

    Mentan Amran menyebut bahwa impor gula putih akan disetop dengan optimalisasi lahan tebu di sejumlah daerah utama. Dia menyebut 70% lahan tebu akan berada di Jawa Timur.

    “Insyaallah tahun depan tidak akan impor white sugar, gula putih karena 70% kebun tebu ada di Jawa Timur,” kata Amran di Surabaya, Selasa (23/12/2025).

    Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada garam pada 2027. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa pemerintah bakal menyetop impor garam secara berangsur, dimulai dari tahun depan.

    “Program kami tahun 2027 tidak impor garam, tetapi untuk tahun ini dan tahun depan masih ada beberapa yang diimpor,” kata Didit dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Kontribusi Pertanian ke Pertumbuhan Ekonomi

    Adapun, BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal III/2025. Angka ini meningkat dari 13,83% pada kuartal sebelumnya, dan berada satu setrip di bawah sektor pengolahan sebagai kontributor terbesar.

    BPS memaparkan nilai PDB sektor pertanian pada hingga kuartal ketiga tahun ini mencapai Rp869,4 triliun harga berlaku, naik dari Rp822,6 triliun pada kuartal II-2025.

    Lebih lanjut, sektor pertanian tumbuh 3,32% (quarter-to-quarter) dan 4,93% (year-on-year). Secara kumulatif atau (c-to-c), pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,37%.