Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Konsisten Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas Inisiatif Holding Ultra Mikro

    Konsisten Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas Inisiatif Holding Ultra Mikro

    Dalam memperluas jangkauan dan menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, Holding UMi memiliki jaringan layanan yang mencakup lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM (Sentra Layanan Ultra Mikro), 1,2 juta AgenBRILink, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, serta sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor dari BRI, Pegadaian dan PNM yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain memberikan akses permodalan dan memperluas akses ekosistem emas, Holding UMi juga secara aktif mendampingi pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas dan berdaya saing. Pendampingan tersebut dijalankan melalui berbagai program pemberdayaan berkelanjutan, antara lain Rumah BUMN, Desa BRILiaN, dan Klaster Usaha. 

    Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada tokoh dan instansi yang telah berkontribusi bagi pembangunan bangsa, dengan harapan dapat semakin menginspirasi dan memotivasi semua pihak untuk bersama membangun Indonesia serta mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita mengadakan pemberian anugerah ini untuk mengapresiasi para tokoh dan instansi yang sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini, terutama untuk membukung Asta Cita dari Bapak Presiden,” ujarnya.

    Anugerah Penggerak Nusantara 2025 merupakan ajang penghargaan bagi kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, dan tokoh individu atas kontribusinya dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Acara ini turut dihadiri Anggota Kabinet Merah Putih, diantaranya yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Menteri Agama Republik Indonesia Nassarudin Umar, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya.

  • Jalur Aceh-Sumatra Putus, Pemerintah Rilis Bantuan Pangan via Udara

    Jalur Aceh-Sumatra Putus, Pemerintah Rilis Bantuan Pangan via Udara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra dengan mengerahkan armada udara, menyusul terhambatnya distribusi darat akibat akses jalan yang rusak imbas banjir dan longsor.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi meski kondisi logistik sangat menantang.

    Zulhas menuturkan, pemerintah saat ini tidak memprioritaskan urusan harga atau administrasi. Menurutnya, dalam situasi darurat, prosedur seperti penandatanganan dokumen atau penetapan harga bisa dilakukan belakangan.

    “Kami nggak soal harga lagi nih, bila perlu berikan dulu aja. Nggak bicara harga, tadi Mentan bilang, ambil aja dulu tanda tangan urusan belakangan,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas SPHP jagung dan pupuk bersubsidi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Pasalnya, Zulhas mengungkap beberapa titik terdampak tidak dapat dijangkau melalui jalur darat sehingga distribusi harus dialihkan melalui udara. Namun, menurutnya, sejumlah wilayah masih memungkinkan dijangkau, termasuk Sibolga.

    Namun, Provinsi Aceh menjadi salah satu area yang banyak meminta bantuan udara karena tingkat keterisolasiannya. Zulhas menuturkan permintaan bantuan melalui jalur udara terus mengalir dari Provinsi Aceh.

    Dia menuturkan, banyak perintah dan telepon yang masuk meminta agar distribusi dilakukan lewat udara karena akses darat masih terputus.

    TNI AU telah menurunkan sejumlah pesawat dan helikopter, sementara Kementerian Perhubungan juga telah mengerahkan seluruh dukungan transportasi udara yang tersedia di wilayah tersebut. Selain itu, sambung Zulhas, Kapolri juga menambah armada bantuan yang sudah berada di lokasi.

    Selain itu, Zulhas menyampaikan dukungan dari sektor swasta dan berbagai daerah seperti Riau dan Sumatra juga ikut mengalir, meski pengiriman bantuan jarak jauh membutuhkan waktu lebih lama.

    “Kalau yang jauh kan lama, sampainya bisa 4 hari, 5 hari gitu. Jadi dengan segala daya dan upaya, mudah-mudahan ini bisa membantu menenangkan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh tadi,” pungkasnya.

  • Pemerintah Siapkan Rp46,87 Triliun, Subsidi 9,84 Juta Ton Pupuk di 2026

    Pemerintah Siapkan Rp46,87 Triliun, Subsidi 9,84 Juta Ton Pupuk di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun anggaran 2026 mencapai 9,84 juta ton dengan total anggaran Rp46,87 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan alokasi pupuk tahun depan disiapkan untuk memastikan kebutuhan petani dan pembudidaya ikan tetap terpenuhi.

    “Pupuk untuk tahun depan, baru dalam sejarah pertama kali pupuk turun 20% tahun ini. Tahun depan kita cadangkan, ada tetap 9,5 juta [ton pupuk] untuk pertanian dan tadi juga dari perikanan 295.000 ton, dengan total kira-kira plafon anggaran Rp46 triliun,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas SPHP jagung dan pupuk bersubsidi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Dia menjelaskan bahwa fluktuasi harga pupuk global menjadi salah satu faktor pemerintah menjaga fleksibilitas plafon anggaran.

    “Nilainya Rp46,87 triliun, plafon bisa turun bisa naik. Tetapi yang paling penting pupuk itu kan volumenya, harga itu bisa turun bisa naik, kayak sekarang harganya turun,” ujarnya.

    Jika diperinci, untuk sektor pertanian, pemerintah menyiapkan 9,55 juta ton pupuk dengan plafon Rp45,93 triliun, ditujukan kepada 14,1 juta NIK petani. Rinciannya meliputi 4,42 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK, 81.179 ton NPK formula, 558.273 ton pupuk organik, serta 16.499 ton ZA.

    Adapun untuk sektor perikanan, anggaran sebesar Rp941,47 miliar dialokasikan untuk 295.686 ton pupuk bagi 101.678 NIK pembudidaya ikan. Pupuk tersebut terdiri atas 125.397 ton urea, 86.455 ton SP-36, dan 83.834 ton pupuk organik.

  • Heru Subagia: Zulhas Contoh Menteri yang Peka terhadap Bencana

    Heru Subagia: Zulhas Contoh Menteri yang Peka terhadap Bencana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Publik saat ini tengah menumpahkan kemarahan kepada Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, buntut banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera.

    Nama Zulhas ramai diseret sebagai pihak yang patut disalahkan atas kerusakan hutan yang disebut menjadi pemicu bencana tersebut.

    Seperti diketahui, Zulhas merupakan Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014. Kebijakannya saat itu dituding sebagai penyebab bencana alam.

    Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa amarah publik yang secara langsung diarahkan kepada Ketua Umum PAN itu perlu ditanggapi dengan lebih rasional.

    “Akibat banjir bandang dan kerusakan hutan yang menjadi sorotan Indonesia bahkan dunia terhadap Zulkifli Hasan,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Selasa (2/12/2025).

    Dikatakan Heru, diperlukan pendekatan pemikiran yang tidak terjebak pada provokasi tanpa data.

    “Saya hanya mencoba memberikan wacana yang kira-kira kita menjadi manusia rasional,” sebutnya.

    “Pakai akal dan tidak gampang untuk menerjemahkan sebuah provokasi-provokasi, video-video provokasi, ataupun informasi-informasi yang menyertainya hingga menyimpulkan bahwa Zulkifli Hasan adalah perusak hutan,” tegasnya.

    Belakangan, muncul dorongan agar Zulhas dijadikan pihak yang harus bertanggung jawab atas bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Heru menilai hal tersebut terlalu dini.

    “Disebut Zulkifli Hasan salah satu tokoh yang layak untuk disalahkan dan dicukuri atau digunduli sebagai pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab terhadap banjir badang yang menimpa tiga provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Utara,” imbuhnya.

  • Zulkifli Hasan Dituding Jadi Penyebab Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Momen Zulhas Diomeli Harrison Ford Soal Rusaknya Hutan

    Zulkifli Hasan Dituding Jadi Penyebab Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Momen Zulhas Diomeli Harrison Ford Soal Rusaknya Hutan

  • Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mengungkap gagasan mereset Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Jimly menyebutkan, gagasan itu muncul karena ia menilai arah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir.
    “Alhamdulillah ketemu pimpinan PAN, maka kami diskusikan mengenai pentingnya Indonesia ini kalau bahasa anak muda, direset. Sesudah 28 tahun sejak ’98 ya kan, reformasi, ini perlu dievaluasi ulang menyeluruh,” kata Jimly seusai pertemuan di rumah dinas Zulhas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
    Jimly menuturkan, evaluasi mencakup struktur parlemen, kekuasaan kehakiman, birokrasi pemerintahan, hingga seluruh aparatur penegak hukum.
    “Bagaimana (evaluasi) tentang struktur parlemennya, bagaimana kekuasaan kehakimannya, kok keadilan kok kayaknya makin menjauh dari rakyat kecil, ya kan. Begitu juga birokrasi pemerintahan,” ungkap Jimly.
    Ia menyoroti bahwa keadilan kini terasa semakin jauh dari rakyat kecil, sementara lembaga penegak hukum justru menghadapi berbagai persoalan serius.
    “Kasus-kasus (penegak hukum) tuh banyak sekali. Artinya semua lembaga penegak hukum kita sedang bermasalah sekarang,” imbuh dia.
    Jimly juga menyinggung maraknya organisasi advokat meski undang-undang mengatur hanya satu organisasi.
    Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan penegakan hukum semakin rumit.
    Jimly menilai ledakan kemarahan publik terhadap institusi negara yang terjadi pada Agustus lalu menjadi menjadi bukti bahwa saluran aspirasi rakyat sedang tersumbat.
    Jimly pun berpandangan, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, melainkan seluruh struktur ketatanegaraan, termasuk MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga lembaga perwakilan daerah seperti MRP di Papua dan DPRA di Aceh.
    Jimly mengatakan terdapat dua pekerjaan besar yang kini berjalan bersamaan, yakni percepatan
    reformasi Polri
    melalui komisi yang dibentuk Presiden, serta agenda perubahan kelima UUD 1945.
    “Nah, maka kita harus menata kembali sistem ketatanegaraan mulai dengan perubahan kelima ini. Gitu lho. Tapi mulai dulu dengan polisi,” pungkasnya.
    Pertemuan Jimly dan Zulhas juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan anggota DPR fraksi PAN Desy Ratnasari serta Ketua DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan Budi Santoso.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas geram 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia

    Zulhas geram 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kegeraman karena adanya 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

    “Ada beras di Sabang, kami marah betul kok bisa masuk 250 ton semua masuk gak ada izinnya. Saya bilang ditangkap tuh, pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bergerak,” katanya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa.

    Baru-baru ini, Mentan menyampaikan bahwa satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    Beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 16 November 2025, tetapi saat itu komoditas tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada tanggal 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Mentan menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.

    Menurut Amran, salah satu penyebab munculnya kasus impor di Sabang adalah keberadaan kawasan Sabang dengan status free trade zone (kawasan bebas bea masuk), namun tetap tidak boleh melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan.

    Senada, Zulhas menyampaikan bahwa adanya beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang tidak diperlukan, mengingat kebutuhan komoditas itu sudah terpenuhi dari dalam negeri.

    Tercatat, produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), naik 13,47 persen dibandingkan tahun 2024.

    Selain itu, tahun ini Indonesia tidak sama sekali melakukan impor beras, berbeda dibanding tahun lalu yang mencapai 4,5 juta.

    Dengan kenaikan produksi beras, lanjutnya, berkonsekuensi pula terhadap peningkatan pendapatan petani.

    “Pak Prabowo, Pak Presiden ingin membuktikan kepada rakyat kalau kita (melakukan kerja secara) benar itu ada hasilnya. Itu (produksi beras) naiknya 13,54 persen, naik produktivitasnya,” ungkap Zulhas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan: Kebijakan MBG sangat revolusioner

    Menko Pangan: Kebijakan MBG sangat revolusioner

    Makan itu kalau dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab (lainnya) banyak dibahas, karena makan itu sangat penting. Makan itulah yang akan menentukan peradaban manusia. Jadi itu kebijakan yang sangat revolusioner, kebijakan Pak Prabowo…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat revolusioner.

    “Makan itu kalau dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab (lainnya) banyak dibahas, karena makan itu sangat penting. Makan itulah yang akan menentukan peradaban manusia. Jadi itu kebijakan yang sangat revolusioner, kebijakan Pak Prabowo, Pak Presiden, yang mengerti masalah, tapi tau juga solusinya,” ucapnya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa.

    Dia menerangkan bahwa makanan yang ada di Indonesia merupakan hasil dari perkembangan panjang peradaban. Aspek-aspek politik, ekonomi, budaya, hingga agama mempengaruhi makanan-makanan khas Indonesia.

    Saat masih berumur kecil tinggal di desa daerah Lampung, lanjutnya, Zulhas mengaku suka memakan ubi, buah-buahan dari hutan, daging kerbau, hingga ikan.

    Setelah perkembangan politik hingga agama datang karena pengaruh antara lain dari Vietnam, Filipina, serta Tiongkok, komoditas-komoditas lain muncul seperti beras, kedelai, sapi, mie, hingga ayam broiler.

    Berbagai jenis makanan tersebut dinilai menunjang tingkat Intelligence Quotient (IQ), sehingga Indonesia memiliki rata-rata kecerdasan intelektual serupa seperti Tiongkok dan Korea Selatan selama dekade 1980an.

    Namun, saat ini tingkat IQ masyarakat Indonesia berada di bawah negara-negara tersebut, yang dinilai menandakan kurangnya asupan gizi dan berkonsekuensi terhadap penurunan kapasitas sumber daya manusia dalam hal produktivitas, kecerdasan, kualitas fisik, serta kreativitas.

    “Bapak Presiden yang paham betul soal ini, oleh karena itu makan itu penting karena makan itu akan memberikan dampak terhadap ekonomi, terhadap budaya, peradaban, dan daya produktivitas, kreativitas anak-anak kita,” ungkap dia.

    Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan MBG di sekolah-sekolah agar tingkat kecerdasan dan fisik para anak semakin baik berkat ditopang asupan gizi berkualitas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Ikan Nasional, Menko Zulhas Pasang Target Swasembada Protein di Tahun Depan

    Hari Ikan Nasional, Menko Zulhas Pasang Target Swasembada Protein di Tahun Depan

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan target ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada protein pada 2026.

    Target tersebut dipasang karena protein dinilai sebagai penentu kualitas sumber daya manusia.

    “Tahun depan, kita harus swasembada protein,” katanya dalam acara Puncak Hari Ikan Nasional 2025 yang digelar di Jakarta, Minggu, 23 November.

    Zulhas sapaan akrabnya mengatakan protein menjadi fondasi penting bagi kualitas kecerdasan bangsa, terutama bagi generasi muda yang sedang menempuh pendidikan. Ia mengaitkan pemenuhan gizi dengan kemampuan kognitif nasional.

    Menurut dia, rata-rata Intelligent Quotient (IQ) negara-negara maju sudah berada di atas 100 poin, sementara Indonesia masih di kisaran 80-an.

    Kondisi itu, kata Zulhas, harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat kemandirian pangan, khususnya protein.

    “Harus swasembada, kemudian dihidangkan di meja anak-anak kita, dilatih agar cerdas. Dengan demikian kita berubah. Gizinya, IQ-nya berubah,” tuturnya.

    Zulhas bilang salah satu kementerian yang diberi mandat untuk mempercepat pemenuhan protein adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengingat ikan merupakan sumber protein yang mudah diakses masyarakat.

    “Jadi tahun depan, Pak Menteri Kelautan dan Wakil, beliau punya tanggung jawab yang besar. Selamat Hari Ikan Nasional. Selamat makan ikan, karena protein penting, menentukan peradaban Indonesia hari ini dan yang akan datang,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Hari Ikan Nasional (Harkannas) diperingati setiap 21 November sebagai amanat KEPPRES Nomor 3 Tahun 2014 dan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi nasional.

    Dalam peringatan Harkannas ke-12 Tahun 2025, KKP melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan yang mengusung tema “Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045”.

  • Hari Ikan Nasional, KKP Gelar Masak Besar hingga Sebar 1,2 Ton Ikan Gratis

    Hari Ikan Nasional, KKP Gelar Masak Besar hingga Sebar 1,2 Ton Ikan Gratis

    Momen lain yang menjadi sorotan ialah Deklarasi Protein Ikan untuk Generasi Emas yang diikuti ratusan pelajar dan anak-anak. Deklarasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan gizi generasi muda sebagai fondasi membangun sumber daya manusia unggul pada 2045.

    Dalam sambutannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa konsumsi protein berperan penting dalam menentukan kualitas peradaban suatu bangsa.

    “Gizi makan itu menentukan peradaban suatu bangsa. Kalau ingin anak-anak kita cerdas, sehat, dan menjadi generasi kelas dunia, maka konsumsi protein harus mencukupi. Ikan adalah pilihan terbaik karena melimpah dan bergizi,” ujarnya.

    Zulhas juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan protein hewani laut yang sangat besar, mulai dari ikan, cumi, hingga udang. Ia mendorong agar hasil perikanan Indonesia menjadi hidangan utama bagi anak-anak, baik di sekolah maupun di rumah.

    “Agar hidangan yang kita produksi menjadi makanan anak-anak di bangku sekolah. Dengan protein ikan, mereka akan tumbuh kuat, cerdas, dan ber IQ tinggi sehingga Indonesia tidak kalah dari negara lain,” ujarnya.

    Sejarah Konsumsi Pangan Indonesia

    Dalam pidatonya, Zulkifli Hasan juga sempat menyampaikan pandangan terkait perkembangan konsumsi daging di Indonesia. Menurutnya, publik baru mengenal daging sapi pada 1960, sementara daging ayam mulai populer pada era 1970.

    Ia menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi sangat memengaruhi kualitas fisik dan intelektual suatu bangsa.

    “Barat sudah makan daging sejak 1800 Maka pertumbuhan fisik dan kecerdasan mereka luar biasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya gizi dalam membangun bangsa,” ucapnya.

    Program Makan Bergizi Gratis Butuh Ketahanan Pangan Kuat

    Menko Pangan itu juga menyinggung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima tahun depan. Menurutnya, kebutuhan pangan untuk program tersebut sangat besar sehingga pemerintah terus bekerja keras memenuhi pasokan.

    “Kalau satu hari butuh 82,9 juta butir telur, maka kalau pakai ikan juga butuh 82,9 juta potong. Pangan ini balapan. Permintaan besar sementara pasokan harus kita kejar supaya harga stabil,” katanya.

    Zulhas menegaskan bahwa pemerintah kini fokus pada swasembada protein, termasuk protein ikan, untuk memenuhi kebutuhan nasional sekaligus menjaga harga tetap terkendali.