Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Bisnis.com, JAKARTA — BIG 40 Awards, yang merupakan rangkaian agenda HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group, memberikan penghargaan bergengsi bagi Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla untuk kategori “Visionary Leadership and Ideas”.

    BIG 40 Awards diselenggarakan pada Senin (8/12/2025) malam di Hotel Raffles, Jakarta. Sebelumnya, Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference yang mempertemukan para pelaku industri dan regulator yang dihadiri antara lain oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait. 

    Merayakan momen HUT ke-40, Bisnis Indonesia Group juga memberikan penghargaan khusus kepada 40 tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan negeri. Mereka merupakan figur pilihan yang dianggap berkontribusi bagi dunia bisnis, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

    JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, merupakan pengusaha nasional sekaligus negarawan kebanggaan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang wirausahawan, JK sukses mengembangkan Kalla Group menjadi entitas bisnis terkemuka di Indonesia Timur. Di bawah kepemimpinan JK, Kalla Group terus berekspansi ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, otomotif, transportasi dan logistik, hingga perhotelan dan real estate. 

    Menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2004–2009 dan 2014–2019, Bisnis Indonesia menilai JK memiliki rekam jejak sebagai sosok pemimpin yang visioner, mampu bergerak cepat, dan menghasilkan keputusan berdampak nyata.

    Dalam catatan Bisnis Indonesia, JK juga dikenal sebagai seorang problem solver yang konsisten mengedepankan pendekatan praktis dalam menyelesaikan konflik, memperkuat perekonomian, serta mendorong inovasi di berbagai kebijakan publik.

    “Warisan kepemimpinan Jusuf Kalla adalah ide, keberanian, dan keteladanan dalam aksi nyata,” demikian keterangan resmi Tim Kurasi BIG 40 Awards. 

    JK juga berperan penting atau menjadi tokoh kunci untuk membantu mendamaikan konflik Aceh beberapa tahun silam. Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjadi juru damai melalui perundingan dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga tercapai kesepakatan Helsinki pada 2005. Mengusung strategi dialog, keadilan ekonomi, serta pengakuan martabat kedua belah pihak, perdamaian di Aceh dapat terealisasi. 

    Setelah pensiun dari jabatan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

    BIG-40 Awards merupakan bentuk penghormatan Bisnis Indonesia Group kepada 40 tokoh yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini mencakup beragam sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, sosial dan politik, budaya, lingkungan, hingga olahraga.

    Para penerima penghargaan terdiri dari para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung pertumbuhan dunia usaha, pendiri perusahaan besar, penggerak pembangunan daerah, eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, hingga tokoh-tokoh pemberdayaan masyarakat.

    Proses pemilihan tokoh dilakukan melalui metodologi seleksi berlapis, termasuk riset mendalam, penelusuran rekam jejak publik, serta kurasi independen oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia. Seleksi ini memastikan bahwa setiap figur yang terpilih memiliki dampak nasional dan kontribusi terukur.

    Melalui BIG 40 Awards, Bisnis Indonesia Group berharap momentum ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat luas dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

  • Zulhas, Political Selfie, dan Literasi Visual Publik Nasional 8 Desember 2025

    Zulhas, Political Selfie, dan Literasi Visual Publik Nasional 8 Desember 2025

    Zulhas, Political Selfie, dan Literasi Visual Publik
    Pengamat Komunikasi Politik dan Sosiologi Media
    VIDEO
    dan foto kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di lokasi banjir bandang Sumatera beredar luas di berbagai platform. Ia tampak memanggul karung beras, melangkah di tengah genangan, dengan kamera yang terus mengikuti setiap gerakan. Potongan lain memperlihatkan ia ikut membersihkan rumah warga terdampak banjir.
    Paket visual ini dengan cepat diberi label “
    pencitraan
    ” dan “akting” oleh banyak warganet. Setelahnya, unggahan dan pemberitaan itu direspons dengan kalimat sinis, kritis dan skeptis. Di mata para pengkritik, adegan memanggul beras dan menyapu lumpur itu tampak lebih mirip set pengambilan gambar daripada kerja darurat di tengah krisis.
    Tak ayal, perang klaim antara “turun langsung membantu” dan kecurigaan “sekadar pencitraan” menjadi sumbu polemik. Semua terjadi di tengah bencana yang skalanya jauh dari ringan. Pertanyaan utama tak pelak langsung mendera benak publik, bukan hanya apakah
    Zulkifli Hasan
    tulus atau tidak ketika memanggul karung beras.
    Yang lebih krusial, apakah praktik pejabat yang mengemas kehadiran di lokasi bencana sebagai materi visual ini dapat dipahami sebagai
    political selfie
    dalam pengertian yang dikaji di banyak negara. Bila ya, kita perlu menimbang dampaknya bagi korban, bagi kualitas demokrasi, dan bagi cara negara memaknai kehadiran di tengah bencana.
    Achilleas Karadimitriou dan Anastasia Veneti (2016) menyebut
    political selfie
    sebagai “image event” baru di medan komunikasi politik digital. Menurut mereka, ada empat fungsi utama
    political selfie
    , yaitu menghasilkan materi visual sendiri di luar filter redaksi, menciptakan rasa intim, menjadi alat branding politik, dan menarik perhatian media.
    Dalam kerangka ini, selfie bukan lagi foto spontan, melainkan bagian dari strategi permanen membangun citra. Dengan demikian,
    political selfie
    adalah momen ketika tubuh politisi dan kamera sengaja dipertemukan untuk tujuan politik, bukan sekadar dokumentasi.
    Melalui perspektif ini, video karung beras tampak sangat pas dengan anatomi
    political selfie
    . Materi visualnya diambil dari akun Instagram resmi @zul.hasan yang sepenuhnya dikelola tim. Sudut pengambilan gambar menonjolkan beban di pundak dan kedekatan fisik dengan warga, membangun kesan pemimpin yang “turun tangan”. Dari sana, potongan gambar diangkat ulang oleh media daring dan menjadi berita. Ini mengunci frame: menteri pekerja keras hadir di tengah lumpur banjir.
    Penelitian Mireille Lalancette dan Vincent Raynauld (2017, 2019) tentang Instagram Justin Trudeau menunjukkan pola serupa. Selfie dan potret santai sang perdana menteri dipakai untuk menjual citra pemimpin muda, dekat, dan hangat. Isu kebijakan hadir sebagai latar naratif, bukan pusat gambar.
    Penelitian ini menemukan bahwa logika “viral” dan estetika positif dalam membentuk persepsi publik sering kali menutupi konflik kebijakan yang jauh lebih kompleks.
    Studi lain tentang
    selfie journalism
    di pemilu Siprus (Papathanassopoulos et al., 2018) menunjukkan hampir seluruh selfie politisi yang dianalisis menggambarkan momen positif dan emosional, dengan konteks politik yang minim.
    Selfie menjadi alat mobilisasi kesan, bukan penjelasan kebijakan. Pola ini tampak berulang di banyak negara ketika kampanye dan kerja pemerintahan melebur dalam satu arus konten yang mengumbar visual dramatis. Di titik itu, bencana alam menyediakan panggung yang sangat “fotogenik” bagi politisi.
    Lebih jauh, Jeremiah Morelock dan Felipe Narita (2021) meyakini masyarakat sekarang hidup dalam
    society of the selfie
    , di mana promosi diri menjadi logika dasar yang merembes ke hampir semua ruang sosial, termasuk politik dan kebencanaan. Dalam logika ini, tidak cukup hadir dan bekerja, seorang pejabat juga harus terlihat bekerja, sebaik mungkin, dalam format yang mudah dibagikan.
    Bencana lalu berisiko direduksi menjadi panggung yang menyediakan “stok gambar” bagi politisi, alih alih momentum untuk mengakui kegagalan tata kelola dan memperbaikinya.
    Sejalan dengan banyak teoretisi yang mengkaji gejala
    political selfie
    , Kuntsman dan Stein (2017) memperkenalkan gagasan
    selfie citizenship
    untuk menjelaskan bagaimana warga biasa menggunakan selfie sebagai klaim kewargaan. Seturut itu, Butkowski (2023) lewat studi “I voted selfies” menunjukkan bahwa swafoto usai mencoblos dapat menjadi cara warga menegaskan diri sebagai bagian dari komunitas politik yang peduli.
    Dalam kedua kasus ini, selfie mengalir dari bawah ke atas, dari mereka yang lemah kuasa ke ruang publik yang sering mengabaikan suara mereka. Sebaliknya,
    political selfie
    pejabat di tengah bencana bergerak dari atas ke bawah, dari pemegang kekuasaan kepada warga yang baru kehilangan rumah dan keluarga. Korban tidak benar-benar memiliki kuasa untuk menolak ikut masuk frame, apalagi mengatur bagaimana gambarnya akan digunakan.
    Ketika tubuh mereka hadir sebagai latar yang memperkuat citra empatik pejabat, mereka lebih menjadi properti visual daripada subjek politik yang setara. Di titik ini, adalah krusial mengajukan kriteria etis terkait fenomena
    political selfie
    .
    Pertama, siapakah yang menjadi pusat visual dalam
    political selfie
    di lokasi bencana: wajah pejabatkah atau informasi penting bagi korban? Kedua, apakah warga memiliki cukup ruang aman untuk mengatakan ‘tidak’ untuk difoto, tanpa tekanan simbolik dari aparat, staf, dan suasana resmi? Ketiga, apakah gambar tersebut disertai penjelasan kebijakan yang konkret, atau berhenti pada dramatisasi empati dan ketegasan?
    Jika tiga pertanyaan itu diajukan pada video karung beras, jawabannya mengkhawatirkan. Frame jelas memusatkan tubuh pejabat, sementara korban dan relawan berada di belakang sebagai latar. Mustahil membayangkan pengungsi yang kelelahan berani menolak ketika anggota rombongan menjepret.
    Sudah menjadi tabiat umum bahwa keterangan yang menyertai unggahan lebih banyak bicara tentang kehadiran pemerintah, bukan rincian langkah struktural untuk memulihkan nasib ratusan ribu pengungsi.
    Pembelaan “memanggul beras bukan pencitraan, tetapi tugas pejabat sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana” tidak cukup menjawab problem ini. Undang-Undang memang mewajibkan pejabat turun membantu, tetapi tidak pernah memerintahkan setiap gerak dijadikan konten yang memusatkan figur pejabat.
    Justru di titik ini, kepekaan terhadap hierarki kuasa dan martabat korban harus menjadi perhatian utama, termasuk dalam keputusan sederhana: siapa yang diundang ke depan kamera, dan untuk tujuan apa.
    Kontroversi
    political selfie
    di Sumatera sebenarnya menunjukkan tumbuhnya literasi visual publik. Ketika warganet cepat mengenali
    staging
    dan simbolisme yang berlebihan, hal itu secara implisit menunjukkan bahwa medan politik layar sudah tidak bisa lagi dianggap ruang pasif yang hanya menghamburkan agenda simbolis.
    Namun literasi ini perlu diarahkan lebih bermakna, agar kritik tidak berhenti di soal gaya, tetapi menyasar juga pola komunikasi kekuasaan yang mereduksi lokasi bencana menjadi panggung citra.
    Ringkasnya, alih-alih sebagai jembatan informasi yang menyejukkan, praktik
    political selfie
    (amat dikhawatirkan) menggeser fokus dari hak korban ke hak pejabat untuk tampil ‘sempurna’ bak pahlawan di layar. Padahal, dalam bencana sebesar ini, ukuran utama seharusnya terletak kepada seberapa jauh kebijakan yang lahir (setelah kamera dimatikan) mampu memulihkan asa korban dan berdampak signifikan terhadap mitigasi bencana ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

    Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

    GELORA.CO  – Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menanggapi santai tudingan yang mengaitkan dirinya sebagai penyebab sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatera.

    Alih-alih tersinggung, Zulhas justru menegaskan bahwa dirinya memaklumi berbagai tuduhan tersebut. 

    Dia menyampaikan, ketika bencana longsor dan banjir terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, justru dirinya disalahkan.

    Bahkan, dikait-kaitkan dengan isu yang terjadi jauh dari pusat bencana, yakni di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau. 

    “Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Itu di Provinsi Riau, sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun,” kata Zulhas dalam acara Group Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12). 

    Lebih jauh, ia bahkan menyebut dirinya ikut disalahkan atas kejadian di luar negeri, seperti Thailand dan Malaysia. Terkait sejumlah tudingan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan tak apa-apa, dan ia sudah memaafkan. 

    “Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya gak apa-apa, saya maafkan, gak apa-apa,” tegasnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa cobaan berat ini menjadi duka bersama seluruh bangsa. 

    “Hari-hari ini, hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menyesalkan duka yang kita rasakan bersama,” ujar Menko Zulhas. 

    Zulhas menuturkan bahwa tidak ada ungkapan yang mampu menggambarkan rasa kehilangan dan pedih yang dialami masyarakat di wilayah terdampak.

    Ia menekankan bahwa dalam situasi sulit ini, negara dan seluruh elemen bangsa tidak akan membiarkan siapapun berjuang sendirian. 

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana. Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapapun,” jelasnya

  • Menko Zulkifli Hasan Akui Dukung Prabowo 3 Kali, Ini Alasannya

    Menko Zulkifli Hasan Akui Dukung Prabowo 3 Kali, Ini Alasannya

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan secara terbuka mengakui dirinya telah mendukung Prabowo Subianto dalam tiga kali pemilihan presiden.

    Namun, dari seluruh kontestasi tersebut, kemenangan baru dirasakan pada Pilpres 2024. Menurut Zulhas, kemenangan ini bukan sekadar soal momentum politik, melainkan buah dari konsistensi dalam memperjuangkan cita-cita dan platform perjuangan yang diyakini sejak awal.

    “Saya ini pendukung Prabowo tiga kali baru kali ini menang baru kali ini terpilih kenapa karena kita setia pada cita-cita, setia pada platform, setia ada perjuangan,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Zulhas mengatakan, selama 28 tahun era reformasi, Indonesia telah mencatat banyak kemajuan, namun juga menyisakan pekerjaan rumah besar yang perlu dievaluasi secara serius.

    Ia menilai keberhasilan Prabowo kali ini tak lepas dari keteguhan menjaga garis perjuangan, terutama dalam mewujudkan kedaulatan nasional.

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, platform perjuangan Prabowo sejak lama konsisten ingin mengembalikan cita-cita Indonesia merdeka yang utuh, yakni berdaulat secara politik dan ekonomi.

    Salah satu pilar utama dari kedaulatan tersebut adalah swasembada pangan. Menurutnya, swasembada bukan semata isu teknis pertanian, tetapi menyangkut kehormatan bangsa.

    “Dalam paradoks Indonesia yang sudah ditulis sebenarnya kita sudah melihat di situ platform Perjuangan Pak Prabowo itu, ingin sekali mengembalikan Kita cita Indonesia merdeka itu, kedaulatan ekonomi, Kedaulatan sama Swasembada pangan, Swasembada itu kedaulatan kedaulatan itu kehormatan,” ujarnya.

     

  • Zulhas Blak-blakan soal Kisruh Lahan di TN Tesso Nilo

    Zulhas Blak-blakan soal Kisruh Lahan di TN Tesso Nilo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyinggung kembali isu kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo (Tesso Nilo) yang kerap dikaitkan dengannya.

    Zulhas, sapaan akrabnya, awalnya mengulas bencana di sejumlah wilayah Sumatra yang memberikan dampak kepada 3 provinsi.

    “Bencana Sumatra yang tadi saya sudah sampaikan duka cita kita yang mendalam. Itu terjadi di Provinsi Aceh, dua di Provinsi Sumatera Utara, tiga di Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference bertema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Namun, dia menyebut justru isu lain yang sering diarahkan kepadanya adalah kerusakan kawasan Tesso Nilo di Provinsi Riau, meski daerah tersebut saat ini tidak terdampak bencana.

    “Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Tesso Nilo itu di Provinsi Riau. Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun. Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan, nggak apa-apa,” katanya. 

    Zulhas menegaskan bahwa Tesso Nilo merupakan kawasan taman nasional yang secara hukum tidak boleh diberi izin untuk bentuk pemanfaatan apa pun.

    “Taman nasional itu tidak boleh diberi izin apa pun. Oleh karena itu, Teso Nelo itu tidak ada menteri kehutanan yang berani memberi izin. Nggak ada,” ucapnya. 

    Menurut dia, siapa pun menteri kehutanan yang mencoba mengeluarkan izin di kawasan tersebut akan berhadapan langsung dengan hukum pidana.

    “Kalau ngasih izin di Tesso Nilo, maka dia masuk penjara langsung. Karena pidana,” tegasnya. 

    Oleh sebab itu, dia menyebut kerusakan kawasan tersebut terjadi jauh sebelum dirinya menjabat menteri, yakni sejak era reformasi. 

    Zulhas juga mengingat kembali momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford datang ke Indonesia untuk mengulik isu kehutanan.

    “Waktu orang Amerika Serikat itu datang ‘Kamu kok nggak tangkap tuh 50.000 orang?’ Saya bilang ‘Itu perambah pidana, itu ranah hukum’. Cuma kan saya nggak enak kalau ngomongin kok nggak ditangkap. Masa saya ngomong begitu, kan nggak boleh dong,” katanya. 

    Di hadapan peserta konferensi, dia menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH). 

    “Saya bersyukur sekarang, Pak. Walaupun saya nunggu Pak Prabowo 15 tahun, saya bersyukur. Sekarang Pak, 4 juta. Ini baru Pak, 4 juta, akan 6 juta ini,” ujarnya. 

    Menurut Zulhas, satgas itu kini telah mengamankan jutaan hektare kawasan hutan ilegal. 

    “Ini yang elegan, kita kebut [pengamanan hutan ilegal] termasuk di situ. Udah diamankan Satgas dipimpin Menhan, namanya Satgas PKH. Udah 4 juta. Ada di Sumatera Utara, paling banyak di Riau. Paling banyak 4 juta hektare ilegal baru berhasil sekarang, yang dulu enggak berhasil,” tandas Zulhas.

  • Biaya Produksi Mahal, Penyebab Indonesia Sering Impor Pangan

    Biaya Produksi Mahal, Penyebab Indonesia Sering Impor Pangan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan)  Zulkifli Hasan mengungkapkan biaya produksi pangan di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. Untuk menghasilkan 1 kilogram beras, petani Indonesia harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 13.000, sementara di Vietnam ongkos produksi hanya berkisar Rp 4.000 per kilogram.

    “Saya ambil satu contoh kalau kita rakyat kita ini makan nasi dia beli beras untuk mendapatkan 1 kg beras dia mesti membayar Rp 14.000 karena untuk memproduksi 1 kg beras itu kita ongkosnya itu Rp 13.000 Vietnam untuk memproduksi ongkos 1 kg beras itu Rp 4000 nah jauh,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas gula. Thailand disebut hanya membutuhkan ongkos sekitar Rp 3.000 untuk memproduksi 1 kilogram gula, sedangkan Indonesia harus merogoh biaya Rp 13.000 hingga Rp 15.000 per kilogram. Selisih yang lebar ini membuat produk pangan domestik kalah bersaing.

    “Thailand itu untuk memproduksi 1 kg gula butuh Rp 3000, Kita untuk menghasilkan 1 kg gula itu ongkosnya Rp 13.000 sampai Rp 15.000 jauh sekali enggak mungkin kita akan maju karena jauh sekali sulit,” ujar dia.

    Menurut Zulkifli, mahalnya biaya produksi tidak hanya menekan daya saing, tetapi juga memicu ketergantungan kronis pada impor. Selama struktur biaya ini tidak dibenahi, Indonesia akan terus berada dalam posisi lemah di pasar pangan global. “Enggak mungkin kita akan maju, karena jauh sekali sulit. Oleh karena itu, kita ketergantungan (impor),” ujarnya.

     

  • Pertumbuhan Ekonomi Kalah Cepat dari Malaysia-Thailand, Indonesia Harus Berani Ngebut

    Pertumbuhan Ekonomi Kalah Cepat dari Malaysia-Thailand, Indonesia Harus Berani Ngebut

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang menunjukkan kemajuan, namun laju tersebut masih kalah cepat dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan.

    “Beberapa tahun ini berkembang maju juga tapi negara lain lebih cepat,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Ia mencontohkan Malaysia yang kini telah mencapai pendapatan per kapita sekitar USD 12.000, sementara Thailand hampir menyentuh USD 8.000. Angka tersebut jauh di atas Indonesia, meski pada masa lalu posisi Indonesia sempat setara dengan negara-negara tersebut.

    “Kalau kita lihat sekarang Malaysia itu income per kapita nya sudah USD 12.000, Thailand itu sudah hampir USD 8000 kita enggak usah cerita atau Tiongkok atau Korea Selatan jauh,” ujarnya.

    Menurutnya, ketertinggalan ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan ekonomi regional.

    Ketertinggalan Jadi Alarm Kebijakan Nasional

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, perbandingan tersebut bukan untuk merendahkan capaian Indonesia, melainkan sebagai alarm agar negara berani melakukan koreksi arah pembangunan. Ia menilai, tanpa intervensi yang kuat, jarak ekonomi Indonesia dengan negara tetangga akan semakin lebar.

    Ia mengingatkan bahwa negara-negara yang kini melesat cepat berani mengambil keputusan strategis, termasuk memperkuat peran negara dalam mengawal industrialisasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sementara Indonesia, menurutnya, terlalu lama terjebak dalam pola yang kurang agresif.

    “Yang dulu hampir setara kalau enggak kita balik,” ujarnya.

     

  • Pemerintah Gelontorkan Bantuan Pangan 2 Kali Lipat ke Sumatera

    Pemerintah Gelontorkan Bantuan Pangan 2 Kali Lipat ke Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah mengirimkan bantuan pangan dalam jumlah jauh lebih besar dari biasanya ke daerah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Jika pada kondisi normal pengiriman cadangan pangan berkisar 1.000 ton, kali ini pemerintah menggandakan menjadi 2.000 ton. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terdampak dapat terpenuhi di tengah lumpuhnya sebagian aktivitas ekonomi dan distribusi pangan.

    “Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog, Dua kali lipat biasanya kita kirim 1.000 ton kita kirim 2.000 ton bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir mudah-mudahan apa yang kita alami bisa membantu meringankan saudara-saudara kita,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Menurut Zulkifli, negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi bencana sendirian ketika daya beli dan akses pangan terganggu. Pengiriman cadangan pangan dari Bulog dilakukan secara berkelanjutan.

    Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menegaskan bantuan akan terus mengalir hingga kondisi daerah benar-benar pulih dan masyarakat kembali beraktivitas normal.

    “Di Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat insya Allah akan pulih dan kembali lebih kuat menghadapi hari-hari esok,” ujarnya.

     

  • Zulhas Siap Kirim Cadangan Beras Bulog 2 Kali Lipat untuk Korban Banjir Sumatra

    Zulhas Siap Kirim Cadangan Beras Bulog 2 Kali Lipat untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan distribusi cadangan pangan ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam agenda BIG Conference dengan tema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” yang digelar Bisnis Indonesia Group di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Zulhas, sapaan akrabnya, menyinggung duka mendalam akibat bencana alam di tiga provinsi di Sumatra. Dia menyatakan bahwa apa yang dialami para penyintas merupakan luka yang dirasakan bersama seluruh bangsa.

    “Hari-hari ini hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Menyebabkan luka yang kita rasakan bersama. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih,” katanya. 

    Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan dalam kondisi sulit tersebut.

    “Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapa pun. Kita saling bersama, saling menopang, terus merawat harapan untuk bangkit,” ujarnya.  

    Zulhas optimistis bahwa ketiga provinsi tersebut akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat. Dalam konteks pemulihan ekonomi dan sosial, Menko Pangan menyebut sektor pertanian mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, presiden langsung memberikan sejumlah instruksi terkait kondisi pertanian di Aceh, termasuk penanganan industri pendukung, persawahan, hingga kebijakan penghapusan kendala teknis yang menghambat produksi.

    Zulhas juga memastikan bahwa pemerintah telah menggandakan pengiriman cadangan pangan ke daerah terdampak melalui Bulog.

    “Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat. Kalau biasa seribu ton, tiba-tiba dua ribu ton,” ujarnya. 

    Dia menambahkan bahwa cadangan pangan pemerintah terus disalurkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Zulhas juga menyampaikan harapan agar musibah banjir Sumatra dapat memperkuat solidaritas nasional.

    “Mudah-mudahan apa yang kita alami ini bisa membantu meningkatkan solidaritas,” tandas Zulhas.

  • BIG 40 Conference: Zulhas Apresiasi Peran Bisnis Indonesia Jaga Optimisme Ekonomi

    BIG 40 Conference: Zulhas Apresiasi Peran Bisnis Indonesia Jaga Optimisme Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi kepada Bisnis Indonesia Group yang telah berkontribusi selama empat dekade sebagai media ekonomi nasional.

    Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam BIG Conference bertema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi yang digelar Bisnis Indonesia Group di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    “Saya ingin berterima kasih kepada Bisnis Indonesia Group, atas kontribusinya selama 40 tahun secara konsisten 40 tahun. Jadi waktu yang panjang Bisnis Indonesia yang berperan aktif dalam menyiarkan dan menjaga pertumbuhan dan daya tahan ekonomi Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

    Dia menyebut media tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, regulator, dan akademisi yang ikut menjaga pertumbuhan dan daya tahan ekonomi Indonesia.

    Zulhas juga menyampaikan selamat atas terselenggaranya BIG Conference 2025 yang disebutnya sebagai momentum strategis untuk menyatukan pandangan menuju kedaulatan ekonomi nasional.

    “Saya ingin berterima kasih pada Bisnis Indonesia Group atas kontribusinya selama 40 tahun. Secara konsisten 40 tahun, jadi waktu yang panjang,” pungkas Zulhas.

    Dalam kesempatan itu Zulhas juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Di samping itu, Zulhas menuturkan pemerintah juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Perum Bulog menjadi dua kali lipat, yakni dari biasanya 1.000 ton kini menjadi 2.000 ton.

    “Bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir. Mudah-mudahan apa yang kami alami ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bencana alam yang menimpa di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan luka bagi bangsa Indonesia.

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana,” imbuhnya.

    Namun, dia memastikan pemerintah tidak meninggalkan siapapun dan saling menopang untuk terus bangkit bersama. Menurutnya, keteguhan bangsa selalu lahir dalam kebersamaan  dan gotong royong.

    “Di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Insya Allah akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat menghadapi hari-esok,” pungkasnya.