Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Kasus Keracunan MBG Jadi Sorotan, Menko Zulhas Wajibkan Sertifikasi Higienis Dapur Sekolah

    Kasus Keracunan MBG Jadi Sorotan, Menko Zulhas Wajibkan Sertifikasi Higienis Dapur Sekolah

    JAKARTA – Kasus keracunan yang menimpa ribuan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa bulan terakhir membuat publik cemas sekaligus mempertanyakan standar keamanan pangan.

    Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sejak Januari hingga September 2025 sudah terjadi 70 insiden keamanan pangan, dengan total 5.914 anak terdampak.

    Mayoritas kasus disebabkan oleh kontaminasi bakteri berbahaya seperti E-coli, staphylococcus aureus, salmonella, hingga bacillus cereus yang ditemukan pada air, nasi, tempe, ayam, hingga mie.

    Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan langkah tegas. Ia mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pengelola dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    “Setiap dapur harus punya SLHS, tidak bisa ditawar lagi. Kalau tidak, kasus keracunan akan berulang,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, seperti dikutip Antara.

    Zulhas menekankan, sertifikasi ini menjadi syarat mutlak agar makanan yang disajikan untuk anak-anak benar-benar aman. Ia juga meminta Kementerian Kesehatan bersama puskesmas di seluruh Indonesia melakukan pengawasan rutin terhadap operasional dapur MBG.

    “Keselamatan anak-anak penerima MBG adalah prioritas utama. Semua langkah harus dilakukan terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman sekaligus bergizi,” tambahnya.

    Rincian BGN menunjukkan, 41 kasus terjadi di Pulau Jawa dengan 3.610 anak terdampak, menjadikannya wilayah dengan insiden terbanyak. Disusul Sumatera dengan 9 kasus dan 1.307 anak terdampak, termasuk di Kabupaten Lebong (Bengkulu) serta Kota Bandar Lampung. Sementara itu, 20 kasus lainnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara, dengan total 997 anak terdampak.

    Pemerintah menegaskan upaya penanggulangan tidak hanya berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan menyeluruh melalui standar sanitasi dapur, pengawasan bahan baku, hingga distribusi makanan. Harapannya, program MBG tetap dapat berjalan sesuai tujuan mulianya: menyediakan makanan sehat, aman, dan bergizi untuk seluruh anak Indonesia.

  • Keracunan MBG: SPPG Wajib Miliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi

    Keracunan MBG: SPPG Wajib Miliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).

    “Memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat. Tetapi setelah kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus, atau wajib hukumnya, setiap SPPG punya SLHS. Harus. Karena kalau tidak ada, nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan anak-anak kita adalah perintah utama,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah juga melakukan penutupan sementara SPPG bermasalah, evaluasi kedisiplinan di SPPG khususnya juru masak, serta sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan alur limbah.

    “Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” tegasnya.

    Dia juga menyebut, pemerintah juga meminta puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ikut aktif melakukan pemantauan rutin.

    “Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstitusikan puskesmas di seluruh tanah air, dan juga UKS, usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, aktif. Untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala,” kata Zulhas.

    Zulhas menegaskan langkah-langkah ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman. “Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tuturnya. (hen/ted)

  • Ramai Keracunan Massal, Menkes Ikut Siapkan Bantuan Ahli Gizi

    Ramai Keracunan Massal, Menkes Ikut Siapkan Bantuan Ahli Gizi

    Jakarta –

    Pemerintah bakal memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) pasca insiden keracunan massal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengirimkan tenaga ahli gizi untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan standar gizi dan kebersihan dapur penyedia MBG.

    “Ahli gizinya sedang saya siapkan, untuk sementara akan dibantu dari Kemenkes,” ujar Budi usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di kantor Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Budi belum merinci jumlah tenaga yang akan diperbantukan, tetapi ia menegaskan pemerintah menargetkan seluruh dapur MBG dapat segera memenuhi standar dalam satu bulan ke depan. “Agar semua SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses penyajian. Itu yang sedang kita percepat,” jelasnya.

    Dapur MBG Jadi Sorotan

    Selain penambahan ahli gizi, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi mitra MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan evaluasi akan dilakukan terhadap disiplin, kemampuan, dan kualitas juru masak di seluruh SPPG.

    “Evaluasi ini bukan hanya di lokasi yang terdampak, tetapi di semua SPPG. Bila ada yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan investigasi dan perbaikan,” tutur Zulhas.

    Ia menambahkan, setiap dapur diwajibkan melakukan sterilisasi alat makan dan perbaikan sistem sanitasi, terutama terkait kualitas air dan alur limbah. Pemerintah juga menekankan pentingnya juru masak bersertifikat untuk memastikan keamanan pangan.

    Dalam rakor tersebut, pemerintah menegaskan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kini menjadi syarat wajib bagi seluruh dapur penyedia MBG. Zulhas menekankan, langkah ini diambil demi menjamin keselamatan anak-anak penerima program.

    “Keselamatan anak adalah prioritas. Karena itu, semua SPPG wajib memiliki SLHS. Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah juga harus aktif mengawasi,” ujarnya.

    Sebagai tambahan, Kemenkes diminta untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam melakukan pemantauan rutin terhadap dapur MBG di seluruh Indonesia.

    (naf/kna)

  • Marak Kasus Keracunan MBG, Pemerintah Wajibkan Seluruh SPPG Punya SLHS

    Marak Kasus Keracunan MBG, Pemerintah Wajibkan Seluruh SPPG Punya SLHS

    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Pangan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).

    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan awalnya SHLS merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi SPPG. Namun, sambung dia, karena maraknya kasus keracunan menjadi perhatian khusus.

    Adapun berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), saat ini terdapat 9.533 SPPG yang tersebar di sejumlah daerah Indonesia. Meski begitu, belum diketahui berapa SPPG yang sudah memiliki SHLS tersebut.

    “Memang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu syarat, tapi setelah pasca-kejadian sekarang dapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Pria yang akrab disapa Zulhas menekankan bahwa keselamatan anak-anak yang mengonsumsi MBG menjadi prioritas utama pemerintah. Karena itu, sambung Zulhas, seluruh SPPG wajib memiliki SLHS.

    “Akan dicek. Kalau enggak ada ini, akan kejadian lagi, kejadian lagi. Keselamatan anak kita adalah prioritas utama, SLHS wajib untuk seluruh SPPG,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Zulhas juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mememerintahkan Puskesmas di seluruh daerah aktif memantau SPPG secara rutin.

    “Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

  • SPPG Bermasalah Ditutup Sementara untuk Evaluasi dan Investigasi

    SPPG Bermasalah Ditutup Sementara untuk Evaluasi dan Investigasi

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditutup sementara.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli bilang penutupan ini dalam rangka evaluasi dan investigasi usai maraknya anak keracunan usai menyantap makanan dari program MBG.

    “SPPG yang bermasalah ditutup sementara dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang bermasalah tutup sementara evaluasi dan investigasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Menurut Zulhas, evaluasi yang dilakukan terkait dengan kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak serta aspek sanitasi. Selain itu, sterilisasi alat makan, perbaikan alur limbah, dan sanitasi juga akan menjadi bahan evaluasi.

    Ke depan, sambung Zulhas, evaluasi juga dilakukan di semua SPPG bukan hanya yang bermasalah.

    “Semua dievaluasi dan diinvestigasi, tapi ada tadi beberapa yang saya sampaikan mendapatkan perhatian kualitas air dan alur limbah,” jelasnya.

    Selain itu, kata Zulhas, seluruh SPPG yang menyediakan MBG juga diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).

    Adapun berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), saat ini terdapat 9.533 SPPG yang tersebar di sejumlah daerah Indonesia. Meski begitu, belum diketahui berapa SPPG yang sudah memiliki SHLS tersebut.

    “Memang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu syarat, tapi setelah pasca-kejadian sekarang dapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” kata Zulhas

    Zulhas menekankan bahwa keselamatan anak-anak yang mengonsumsi MBG menjadi prioritas utama pemerintah. Karena itu, sambung Zulhas, seluruh SPPG wajib memiliki SLHS.

    “Akan dicek. Kalau enggak ada ini, akan kejadian lagi, kejadian lagi. Keselamatan anak kita adalah prioritas utama, SLHS wajib untuk seluruh SPPG,”ucapnya.

  • SPPG Bermasalah Ditutup Sementara untuk Evaluasi dan Investigasi

    SPPG Bermasalah Ditutup Sementara untuk Evaluasi dan Investigasi

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditutup sementara.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli bilang penutupan ini dalam rangka evaluasi dan investigasi usai maraknya anak keracunan usai menyantap makanan dari program MBG.

    “SPPG yang bermasalah ditutup sementara dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang bermasalah tutup sementara evaluasi dan investigasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Menurut Zulhas, evaluasi yang dilakukan terkait dengan kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak serta aspek sanitasi. Selain itu, sterilisasi alat makan, perbaikan alur limbah, dan sanitasi juga akan menjadi bahan evaluasi.

    Ke depan, sambung Zulhas, evaluasi juga dilakukan di semua SPPG bukan hanya yang bermasalah.

    “Semua dievaluasi dan diinvestigasi, tapi ada tadi beberapa yang saya sampaikan mendapatkan perhatian kualitas air dan alur limbah,” jelasnya.

    Selain itu, kata Zulhas, seluruh SPPG yang menyediakan MBG juga diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).

    Adapun berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), saat ini terdapat 9.533 SPPG yang tersebar di sejumlah daerah Indonesia. Meski begitu, belum diketahui berapa SPPG yang sudah memiliki SHLS tersebut.

    “Memang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu syarat, tapi setelah pasca-kejadian sekarang dapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” kata Zulhas

    Zulhas menekankan bahwa keselamatan anak-anak yang mengonsumsi MBG menjadi prioritas utama pemerintah. Karena itu, sambung Zulhas, seluruh SPPG wajib memiliki SLHS.

    “Akan dicek. Kalau enggak ada ini, akan kejadian lagi, kejadian lagi. Keselamatan anak kita adalah prioritas utama, SLHS wajib untuk seluruh SPPG,”ucapnya.

  • Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa insiden keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dianggap hanya sebagai angka statistik.

    “Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli menekankan bahwa keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus adalah prioritas utama pemerintah. Dia bilang Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian serius terkait kasus keracunan MBG ini.

    Lebih lanjut, Zulhas bilang instruksi Presiden Prabowo Subianto ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinator sejumlah kementerian/lembaga hari ini.

    Adapun rapat tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain para menteri, hadir pula sejumlah pimpinan lembaga, antara lain Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, dan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Siang ini atas instruksi presiden kami rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga. Jadi betapa serius perhatian  Bapak Presiden terhadap masalah ini,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, sambung Dadan, terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Adapun jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih sebanyak 31 juta penerima.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Minggu, 28 September.

    Dadan juga mengungkapkan faktor lain yang memicu insiden tersebut yakni kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

  • Prabowo rapat 3 jam dengan menteri-menteri bahas pangan hingga migas

    Prabowo rapat 3 jam dengan menteri-menteri bahas pangan hingga migas

    “Ya memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi, sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan Beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, Beliau ingin langsung s

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas selama hampir 3 jam di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, bersama beberapa menterinya membahas berbagai program prioritas antara lain soal MBG, pangan, migas, dan perikanan.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas pada Minggu malam itu, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifili Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden, menjelaskan Presiden Prabowo sengaja menggelar rapat terbatas pada Minggu malam karena Presiden terus memonitor dan ingin secepatnya mendapatkan laporan terbaru dari para menterinya.

    “Ya memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi, sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan Beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, Beliau ingin langsung selesai,” kata Prasetyo saat ditemui selepas rapat menjelaskan alasan ratas digelar pada Minggu malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Pras, sapaan akrab Prasetyo, menjelaskan Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan soal program cetak sawah, tata kelola Badan Gizi Nasional dan makan bergizi gratis (MBG), kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lanjut melaporkan perkembangan target lifting minyak.

    “Kemudian, akan segera ada groundbreaking, yaitu untuk pabrik metanol maupun pembangunan pabrik etanol, yang selama ini kita masih impor. Jadi, harapan kita dalam waktu 2 tahun ke depan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap important metanol maupun etanol,” kata Pras.

    Prasetyo melanjutkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan beberapa program, antara lain revitalisasi 20 hektare tambak di Jawa Barat, kemudian pembangunan kampung nelayan.

    “Progress pembangunan kampung nelayan yang sejak awal sudah direncanakan, dan masuk di dalam skema pembiayaan baik dari APBN maupun skema pembiayaan dari sisi investasi. Jadi, banyak sekali hari ini, hampir tiga jam,” sambung Pras.

    Terkait pembangunan kampung nelayan, Pras melanjutkan dari hasil rapat kemudian diketahui perlunya ada koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Sementara terkait MBG, Pras melanjutkan Presiden pada Sabtu (28/9), beberapa jam setelah Presiden Prabowo tiba di Jakarta, langsung memberikan arahan-arahan yang teknis dan detail mengenai makan bergizi gratis (MBG) sehingga insiden keracunan tidak lagi berulang.

    “Kami melaporkan hasil rapat kami tadi siang dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ terus terang Bapak Presiden dari kemarin memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai (diperiksa, red.) itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dipanggil Prabowo, Zulhas: Bahas Swasembada Pangan Surplus

    Dipanggil Prabowo, Zulhas: Bahas Swasembada Pangan Surplus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyampaikan sejumlah poin penting usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Zulkifli atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan, rapat tersebut membahas percepatan berbagai program unggulan pemerintah, termasuk ketahanan pangan nasional.

    “Program berjalan dengan baik. Swasembada pangan misalnya, kami melaporkan dari Mentan, produksi kita diperkirakan surplus 3,5 juta hingga 4 juta ton tahun ini,” ujarnya sambil menjawab pertanyaan wartawan dari jendela mobil.

    Selain itu, Zulhas juga menyampaikan progres positif terkait program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dengan dana sebesar Rp200 triliun yang telah tersedia di perbankan. Dia menekankan pentingnya percepatan dalam penyaluran dan pelaksanaan program tersebut.

    Isu lain yang dibahas adalah soal pengembangan energi ramah lingkungan berupa solar panel, serta pembangunan 20.000 tambak dalam rangka percepatan program kampung nelayan di Pulau Jawa.

    “Intinya mempercepat semua program unggulan Pak Presiden, seperti Kopdes, desa nelayan, listrik ramah lingkungan, solar panel, dan juga dari ESDM tentang perkembangan minyak dan sebagainya,” jelas Zulhas.

    Saat ditanya siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut, Zulhas hanya menjawab singkat bahwa banyak kabinet yang hadir, tetapi tak merinci siapa saja yang hadir. Hanya diketahui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman hadir di lokasi.

    “Yang hadir banyak, tadi ramai sekali,” tandas Zulhas.

  • Tiga Jam Rapat di Kertanegara, Prabowo Bahas Pangan hingga Energi

    Tiga Jam Rapat di Kertanegara, Prabowo Bahas Pangan hingga Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih setibanya di Tanah Air usai melakukan lawatan luar negeri selama sepekan. Pertemuan berlangsung di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, rapat tersebut dimaksudkan agar Kepala Negara mendapat laporan terkini mengenai berbagai program strategis pemerintah.

    “Bapak [Prabowo] memanggil beberapa menteri untuk beliau mendapatkan update, karena bapak Presiden baru kembali dari perjalanan luar negeri selama 7 hari. Jadi beliau ingin langsung mendapat laporan dari program-program yang sebelumnya sudah dibicarakan,” ujar Prasetyo usai pertemuan.

    Menurutnya, sejumlah isu penting dibahas, mulai dari sektor pangan, kesehatan, energi, hingga kelautan. Dari Kementerian Pertanian dan Bulog, dilaporkan bahwa cadangan beras nasional masih aman serta program cetak sawah berjalan sesuai rencana.

    Dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan memaparkan progres program cek kesehatan gratis (CKG) yang sudah menjangkau 36 juta masyarakat.

    Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah diperkuat setelah beberapa persoalan kasus keracunan makanan yang terjadi akhir-akhir ini.

    Di bidang energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan capaian lifting minyak serta rencana groundbreaking pembangunan pabrik metanol dan etanol. “Harapan kita dalam dua tahun ke depan ketergantungan terhadap impor metanol maupun etanol bisa dikurangi,” kata Prasetyo.

    Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan perkembangan revitalisasi 20.000 hektare tambak di Jawa Barat dan pembangunan kampung-kampung nelayan yang dibiayai melalui skema APBN maupun investasi.

    Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, kata Prasetyo, juga menjadi forum Presiden untuk mencari solusi lintas kementerian atas kendala program di lapangan.

    “Itu gaya Bapak Presiden. Kalau ada hambatan, beliau ingin langsung selesaikan di satu forum,” tandas Prasetyo Hadi.