Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Prabowo Mau Sulap Lahan di Wanam Jadi Food Estate Demi Swasembada Pangan

    Prabowo Mau Sulap Lahan di Wanam Jadi Food Estate Demi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyetujui pembebasan 451.000 Ha kawasan hutan untuk mendukung pelaksanaan program swasembada pangan.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan dari total lahan tersebut, sebesar 263.984 Ha berlokasi di Wanam Papua Selatan yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu lokasi lumbung pangan atau food estate.

    “Untuk di Wanam, Papua Selatan sendiri, terdapat 266.000 hektare. Namun, yang kita setujui adalah 263.984 hektare karena ada unsur sungai dan rawa,” kata Nusron dalam keterangan tertulis, Rabi (1/10/2025).

    Nusron memastikan, total area hutan yang dilepas statusnya itu telah melalui pengukuran secara presisi guna memastikan tidak akan ada terjadinya konflik sengketa lahan ke depan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan dalam melakukan percepatan pembangunan swasembada pangan di Wanam, Papua Selatan, pemerintah terus memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan memastikan setiap langkah yang dijalankan memprioritaskan keamanan aspek lingkungan. 

    “Mulai dari penataan tata ruang, itu memang banyak pekerjaannya, pengaturan Hak Guna Usaha, hingga kelengkapan administrasi lainnya agar ini berkelanjutan. Semua disiapkan agar kawasan ini berdiri di atas langkah-langkah yang berprinsip pada pemberdayaan, kearifan, dan keberlanjutan,” ujar Zulkifli Hasan.

    Dia berharap, kawasan Wanam dapat menjadi penopang kemandirian bidang pangan karena tidak hanya akan menghasilkan komoditas pangan utama saja. 

    Zulhas menyebut proyek tersebut merupakan pekerjaan besar yang diperlukan koordinasi secara terus menerus antar-kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

    “Tidak hanya beras, nanti di sini juga akan ada untuk etanol. Etanol itu dihasilkan dari tebu dan singkong. Kemudian, juga B-50 itu dihasilkan dari sawit,” jelas Zulkifli Hasan. 

    Sebagai informasi, Wanam diproyeksikan menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektare, sekaligus sebagai kawasan pengembangan berbagai infrastruktur vital bandara, pelabuhan, dan jaringan irigasi. 

    Selain itu, pembangunan di Wanam juga mencakup program biodiesel, penguatan industri pertahanan, serta jalan penghubung Wanam–Boven Digoel sepanjang kurang lebih 130 kilometer. 

    Landasan hukum program ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 yang menugaskan percepatan pembangunan kawasan tersebut.

  • 50 Karyawan Kehilangan Kerja akibat Penutupan Dapur MBG Makassar

    50 Karyawan Kehilangan Kerja akibat Penutupan Dapur MBG Makassar

    MAKASSAR – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) 02 Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berhenti beroperasi. Imbasnya, lebih dari 50 pekerja atau karyawan terpaksa dirumahkan.

    SPPG program MBG yang berlokasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani 2, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang itu sebelumnya menyediakan makan bergizi gratis untuk lebih dari 10 sekolah dengan jumlah produksi sekitar 3.500 porsi per hari.

    Dapur SPPG yang beroperasi sejak Februari 2025 di bawah naungan Yayasan Tangan Fatima Bekerja ini telah tutup sejak sepekan terakhir dan tidak lagi menyalurkan makan bergizi gratis kepada siswa sekolah dasar penerima manfaat. Hal tersebut diduga terjadi karena polemik pagu Rp 6.500 per porsi.

    “Saya juga kurang tahu pasti kenapa tutup, tetapi saya dengar masalah anggaran pagunya. Yang saya dengar biasa Rp 10.000, tetapi enggak tahu sekarang kenapa bisa Rp 6.500,” ujar salah seorang karyawan, Sri Bulan, Senin (29/9/2025).

    Dampak dari ditutupnya dapur SPPG ini, sebanyak 50 karyawan yang umumnya warga sekitar dan merupakan janda, kini menganggur. “Harapannya semoga cepat beroperasi kembali, karena banyak karyawan di sini yang mencari nafkah, banyak janda-janda yang kerja di sini,” tuturnya.

    Lonjakan kasus keracunan massal dari program MBG memaksa pemerintah bertindak tegas. Sejumlah SPPG atau dapur MBG bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.

    “SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan.

    Langkah cepat ini diputuskan setelah rapat koordinasi yang dipimpin Zulkifli Hasan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta jajaran kementerian dan Badan Gizi Nasional (BGN).

  • Menko Pangan Bakal Musnahkan Udang Beku Tercemar Radioaktif di Atas Ambang Baku – Page 3

    Menko Pangan Bakal Musnahkan Udang Beku Tercemar Radioaktif di Atas Ambang Baku – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan akan mengecek 26 kontainer berisi udang beku diduga terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Jika ditemukan hasil diatas batas aman, maka akan dimusnahkan.

    Dia mengatakan, produk yang semula dikirim ke Amerika Serikat (AS) telah dikembalikan ke Indonesia. Nantinya, tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan melakukan pengecekan kandungan radioaktif dalam udang beku tersebut.

    “Ini ada beberapa kontainer yang dikembalikan, nanti yang punya kewenangan ngecek BRIN,” kata Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Jika tes menunjukkan hasil kontaminasi di atas batas aman, maka akan dimusnahkan. Namun, jika masih minim, masih bisa dikonsumsi. “Jadi yang di atas ambang baku kita musnahkan, tapi yang di bawah ambang baku (masih) layak untuk dikonsumsi,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Dugaan Kontaminasi Cs-137, Bara Krishna Hasibuan mengatakan, ada 26 kontainer yang sudah dikembalikan AS. 18 di antaranya ditemukan cemaran radioaktif dengan kadar sangat minim.

    “18 ditemukan memang ada kontaminasi, tapi jauh-jauh di bawah (ambang baku), sangat-sangat minim itu tidak sampai satu,” ujar Bara.

     

  • Menko Zulkifli Pastikan Pengawasan Produk Perikanan Berstandar Internasional – Page 3

    Menko Zulkifli Pastikan Pengawasan Produk Perikanan Berstandar Internasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan pengawasan produk perikanan lokal dijalankan sesuai standar nasional maupun internasional. Menyusul temuan udang beku terkontaminasi radioaktif radionuklida Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Serang, Banten.

    Dia menjelaskan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 yang dibentuk sejak 11 September 2025 telah berjalan cepat. Ketua harian yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq langsung mengambil langkah penanganan.

    “Melalui pendekatan yang ilmiah, sesuai standar internasional dan terukur. Jadi Pak Hanif tadi bagus sekali, kita tidak akan ada keputusan tanpa sampai saintifik, tanpa dasar, harus ilmiah semua berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ucap Zulkifli usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Dia memastikan seluruh tahapannya mengutamakan keamanan pangan, keamanan industri udang, hingga kesehatan masyarakat. Penanganan kontaminasi Cs-137 terhadap udang beku juga tetap menjaga kepeecayaan dunia terhadap mutu perikanan Indonesia.

    “Itu yang kita lakukan, pemerintah memastikan bahwa mekanisme pengawasan mutu hasil perikanan tetap dan telah berjalan sesuai standar nasional dan internasional,” kata Zulkifli.

    “Seluruh proses produksi distribusi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas,” ia menambahkan.

     

  • Jangan Semua Masalah Lari ke Presiden, Selesaikan!

    Jangan Semua Masalah Lari ke Presiden, Selesaikan!

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meminta para menteri dan kepala lembaga terkait yang mengurus program Koperasi Desa Merah Putih untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi di dalam rapat.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan menekankan perlunya kerja tim.

    Dia juga bilang tidak ada alasan permasalahan yang ada di Kopdes Merah Putih tidak bisa diselesaikan.

    “Kita ingin golnya tercapai. Jangan alasan lagi, Pak, ini enggak zaman lagi sekarang rapat alasan, karena ini, karena itu, maka belum jadi, enggak ada alasan,” ujar Zulhas di hadapan menteri dan kepala lembaga yang hadir dalam rapat Kopdes Merah Putih, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 29 September.

    Menurutnya, tidak semua masalah yang dihadapi Kopdes Merah Putih harus diselesaikan di rapat tingkat tinggi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku kasihan jika seluruh masalah dilimpahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena begini, kita jangan sampai semua masalah ke Presiden (Prabuwo), Pak. Waduh, saya enggak tega juga, semua masalah sampai ke beliau itu enggak boleh. Ya itu, yang memang kita enggak mungkin bisa (tangani), baru ke Presiden, jangan semua urusan. Nah, kita selesaikan,” tuturnya.

    Masih kata Zulhas, jika masalah tak bisa selesai dari dua pihak, maka bisa mengusulkan untuk rapat di tingkat Kementerian Koordinator.

    “Kita mulai biasakan, kementerian lembaga, menyelesaikan urusannya masing-masing. Kalau ada hambatan, kirim surat, kita rapat di sini, kita selesaikan,” katanya.

  • Titiek Soeharto akan Masukkan Soal Food Waste di Revisi UU Pangan

    Titiek Soeharto akan Masukkan Soal Food Waste di Revisi UU Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti soal maraknya sampah makanan sisa alias food waste yang masih tinggi di Indonesia.

    Dia mengatakan, isu terkait food waste itu akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    “Di Komisi IV, kami sedang merevisi Undang-Undang Pangan, ya. Nanti akan kami masukkan mengenai food waste ini. Kan banyak sekali makanan-makanan ini yang terbuang. Misalnya di hotel, di rumah makan, kemudian juga waktu panen, banyak yang tercecer-cecer,” ujar Titiek di Kantor Kemenko Pangan, Senin (29/9/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, isu food waste perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab di Indonesia masih banyak rakyat yang kelaparan atau kekurangan makanan.

    “Nah, ini nanti kita benahi ya. Masih banyak orang yang kelaparan, tetapi ini di satu pihak ada yang buang-buang makanan,” kata Titiek.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menyoroti bahwa tingkat food waste di Indonesia berada di peringkat tertinggi ke-2 di dunia.

    “Saat ini nilainya hampir Rp150 triliun setahun, untuk makanan sisa,” kata Zulhas.

    Zulhas pun menyarankan agar semua kementerian dan lembaga mulai menerapkan zero food waste, alias tidak membuang-buang makanan sisa rapat.

    “Jadi teman-teman, semua yang ikut rapat ini, salah satu program Kemenko Pangan adalah soal food waste. Tidak boleh ada sisa makanan,” jelasnya. 

    Menurut Zulhas, jika terdapat sisa makanan, opsi yang bisa dilakukan antara lain membungkus untuk dibawa pulang, dikonsumsi pada kesempatan berikutnya, atau diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

  • Zulkifli Hasan di Rapat Kopdes Merah Putih: Jangan Semua Masalah Lari ke Presiden, Selesaikan! – Page 3

    Zulkifli Hasan di Rapat Kopdes Merah Putih: Jangan Semua Masalah Lari ke Presiden, Selesaikan! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meminta para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menyelesaikan masalah. Menurutnya, tak semua masalah harus diselesaikan di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan saat memimpin rapat koordinasi mengenai percepatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dia mengingatkan soal perlunya kerja tim dan tak ada alasan hambatan dalam percepatan KDMP antarlembaga.

    “Kita ingin golnya tercapai. Jangan alasan lagi, Pak, ini gak zaman lagi sekarang rapat alasan, karena ini, karena itu, maka belum jadi, gak ada alasan,” tegas Menko Zulkifli usai rapat, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Dia mengatakan, masalah antarkementerian atau lembaga harus bisa segera diselesaikan. Pasalnya, tidak seluruh masalah, KDMP khususnya harus diselesaikan di rapat tingkat tertinggi bersama Presiden.

    “Karena begini, kita jangan sampai semua masalah ke Presiden, Pak. Waduh, saya gak tega juga, emua masalah sampai ke beliau itu gak boleh. Yaa itu, yang memang kita gak mungkin bisa (tangani), baru ke Presiden, jangan semua urusan. Nah, kita selesaikan,” tuturnya.

    Zulkifli mengatakan, jika masalah tak bisa selesai dari dua pihak, maka bisa mengusulkan untuk rapat pada ranah Kementerian Koordinator. “Oleh karena itu, kita mulai biasakan, kementerian lembaga, menyelesaikan urusannya masing-masing. Kalau ada ambatan, kirim surat, kita rapat di sini, kita selesaikan,” tandasnya.

     

  • Marak Keracunan MBG, Pemerintah Tegaskan SPPG Wajib Sertifikat Higiene-Sanitasi

    Marak Keracunan MBG, Pemerintah Tegaskan SPPG Wajib Sertifikat Higiene-Sanitasi

    Jakarta –

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menuturkan pemerintah telah berupaya untuk mengambil langkah terbaik menanggulangi kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan berkoordinasi lintas kementerian/lembaga.

    “Kami sudah berkoordinasi bersama dengan beberapa kementerian/lembaga untuk mencari solusi terbaik menangani KLB ini, ini semua tentu demi anak-anak kita,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (29/9/2025).

    Hal itu dikatakannya saat menghadiri rapat penanggulangan KLB pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Rapat digelar untuk memastikan penyelenggaraan program MBG yang mengedepankan pemenuhan hak dasar anak dalam memperoleh makanan bersih, bergizi, dan sehat, serta jaminan perlindungan anak.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga untuk merumuskan langkah konkret demi memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan MBG.

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.

    Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

    Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan. Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

    “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli Hasan.

    Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

    “Semua langkah kami lakukan terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkas Menko Zulkifli.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/up)

  • 10 Usai KLB MBG, Pemerintah Siapkan Ahli Gizi hingga Perbaiki Tata Kelola Nasional

    10 Usai KLB MBG, Pemerintah Siapkan Ahli Gizi hingga Perbaiki Tata Kelola Nasional

    Usai KLB MBG, Pemerintah Siapkan Ahli Gizi hingga Perbaiki Tata Kelola
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah usai Kejadian Luar Biasa (KLB) pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membuat ribuan siswa keracunan di beberapa wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
    Sebagai respons cepat, Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dilakukan pada Minggu (28/9/2025) untuk memastikan langkah pencegahan kasus serupa berulang terjadi.
    Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan menyiapkan ahli gizi dari Kementerian Kesehatan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG.
    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” kata Budi usai Rakor, Minggu (28/9/2025).
    Budi belum menjelaskan secara terperinci jumlah ahli gizi dari Kemenkes yang akan ditugaskan di BGN.
    Dia mengatakan, saat ini pemerintah akan fokus dalam mempercepat perbaikan di BGN agar seluruh dapur memenuhi syarat dalam menyajikan MBG.
    “Agar supaya semua SPPG yang ada memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya lebih baik, diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” ujarnya.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong perbaikan tata kelola BGN usai ramai kasus keracunan.
    “Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama, kami menegaskan insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulhas.
    Zulhas mengatakan, hasil Rakor menghasilkan beberapa hal, di antaranya penutupan sementara terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG yang bermasalah.
    Penutupan ini dilakukan agar SPPG tersebut bisa dievaluasi, dan dilakukan investigasi.
    SPPG juga diwajibkan untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi khususnya alur limbah. Pemerintah juga mewajibkan adanya SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi) bagi seluruh SPPG.
    Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, sebelumnya menegaskan bahwa tim investigasi kasus keracunan dalam program MBG sudah dibentuk dan kini mulai bekerja.
    Dia mengatakan, tim tersebut terdiri dari gabungan internal dan eksternal untuk memastikan proses berjalan transparan.
    “Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan,” kata Nanik di Cibubur, Kamis (25/9/2025).
    Nanik memaparkan, akan ada dua tim investigasi yang dibentuk BGN.
    Tim investigasi yang pertama ada di bawah Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas). Tim itu akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
    “Deputi Tawas, Pemantauan dan Pengawasan nanti kerja sama di situ ada kepolisian, BIN, Dinkes (Dinas Kesehatan), BPOM, dan juga pemda setempat untuk mengadakan investigasi,” ujar Nanik.
    Sementara itu, tim investigasi kedua bersifat independen atau tersendiri yang diisi oleh para ahli. Tim ini akan diisi oleh para ahli kimia, ahli farmasi, dan juga juru masak alias chef.
    “Jadi ini sekumpulan dari yang independen, dari berbagai disiplin ilmu,” katanya.
    BGN juga resmi membuka saluran pengaduan atau hotline Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat diakses masyarakat mulai Senin hingga Jumat, pukul 09.00-22.00 WIB.
    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan, saluran pengaduan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat melaporkan kendala maupun menyampaikan informasi terkait program MBG.
    “Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Hida.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arahan Lengkap Prabowo Pasca Marak Keracunan Makan Bergizi Gratis

    Arahan Lengkap Prabowo Pasca Marak Keracunan Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Sejumlah lembaga sempat mendesak pemerintah untuk menyetop sementara program makan bergizi gratis imbas kasus keracunan belakangan terus meningkat. Mengacu data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan MBG per 21 September 2025 mencapai 6.452 orang.

    Angka ini naik 1.092 kasus dibandingkan data JPPI sepekan sebelumnya, sehingga muncul anggapan pemerintah perlu menetapkan kejadian luar biasa dan menghentikan MBG sementara untuk evaluasi keseluruhan.

    Sejumlah lembaga dan kementerian kemudian langsung melakukan rapat koordinasi dan penguatan pengawasan terkait MBG, atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Sedikitnya ada tiga poin yang dinyatakan pemerintah sebagai tindak lanjut pengawasan MBG, agar kasus keracunan tak berulang di kemudian hari.

    “Atas petunjuk dari Bapak Presiden, arahan beliau, bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama, kami menegaskan insiden bukan sekedar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” beber Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, pasca Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di kantor Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Tutup SPPG Bermasalah

    Pemerintah disebut akan melakukan percepatan perbaikan tata kelola di BGN, yang diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Pertama, menutup semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah sementara waktu.

    Penutupan dilakukan sembari melihat hasil evaluasi dan langkah pencegahan ke depan untuk mencegah kasus keracunan massal terulang.

    “Salah satu yang utama mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan, juru masak. Tidak hanya di tempat yang terjadi (keracunan), tetapi di seluruh SPPG diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan. Proses sanitasi diperbaiki khususnya kualitas air, alur limbah, itu antara lain, semua diinvestigasi,” sambung dia.

    Wajib Sertifikat Higiene

    Zulhas menyebut seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki wewenang mengawal MBG dinilai perlu aktif melakukan proses perbaikan. Salah satunya adalah tidak ada lagi SPPG yang beroperasi tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Semula, ketentuan ini hanya berlaku sukarela, tetapi berkaca pada kasus keracunan massal MBG yang banyak terjadi berkaitan dengan masalah SPPG, pemerintah menilai perlu ada perbaikan.

    “Sekarang harus wajib hukumnya setiap SPPG, punya SLHS,” tegas dia.

    Tugas Baru Kemenkes

    Sebagai penguatan pengawalan, Kementerian Kesehatan RI juga diminta untuk mengerahkan puskesmas dan UKS di Tanah Air memantau SPPG secara rutin. Hal ini diklaim efektif memastikan semua makanan aman serta bergizi, demi mengembalikan kepercayaan pemerintah.

    “Jadi betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini,” pungkasnya.

    (naf/kna)