Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • 5 Catatan Legislator PAN soal Perpres Tata Kelola MBG

    5 Catatan Legislator PAN soal Perpres Tata Kelola MBG

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum tanggal 5 Oktober 2025. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi memberikan sejumlah catatan terkait hal-hal yang perlu diatur di Perpres.

    “Pertama, standar keamanan pangan-wajib ada mekanisme uji laboratorium oleh Labkesda dan Kesling, serta larangan pangan ultra-proses yang berlebihan,” ujar Ashabul kepada wartawan, Jumat (2/10/2025).

    Kedua, perlu adanya pengaturan tata kelola dan koordinasi. Menurut Ashabul, harus jelas pembagian peran pemerintah pusat dan daerah.

    Dia menyebut jangan semua hal ditarik ke pemerintah pusat. Baginya, pemda perlu ruang gerak lebih besar karena mereka yang paling dekat dengan sekolah dan puskesmas.

    “Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi harus berlapis dan melibatkan masyarakat serta penerima manfaat. Kanal pengaduan publik harus tersedia, cepat, dan aman,” jelas Ashabul.

    Keempat, soal integrasi dengan layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menyarankan dapur komunitas di daerah 3T harus dijadikan jangkar pelaksanaan.

    “Kelima, aspek anggaran dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berbasis hasil, jangan hanya output distribusi makanan, tapi betul-betul berdampak pada status gizi anak,” sambungnya.

    Ashabul menyambut baik langkah Prabowo yang akan meneken Perpres Tata Kelola MBG. Hal ini, kata Ashabul, sudah sangat mendesak.

    “Jadi, Perpres ini penting agar program Makan Bergizi Gratis tidak berhenti di jargon, tapi punya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan status gizi anak,” ucap dia.

    Sebelumnya, Perpres Tata Kelola MBG akan segera terbit. Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan melalui Perpres dan Inpres tersebut nantinya akan memperjelas pembagian tugas dari tiap-tiap kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.

    “Isinya seperti apa? Sabar sedikit satu minggu, sehingga nanti pembagian tugas serta pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam satu minggu ini insyaallah. Sabar sedikit, satu minggu nanti akan kita umumkan,” jelas Zulhas.

    Sementara, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken Perpres tentang Tata Kelola Pelaksanaan Program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.

    “(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat Presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (isa/ygs)

  • Zulhas Sebut Makan Bergizi Gratis Itu Hak Dasar Warga Negara

    Zulhas Sebut Makan Bergizi Gratis Itu Hak Dasar Warga Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) merupakan hak dasar warga negara dalam memenuhi kebutuhan gizi yang layak.

    Menurut Zulhas, MBG merupakan program untuk menciptakan generasi unggul di masa depan. Untuk diketahui, MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat

    Selain itu, Zulhas mengeklaim pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, layak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dan tepat sasaran.

    “MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang,” kata Zulhas dalam konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa program MBG merupakan inisiatif Kepala Negara RI yang dirancang untuk memberikan dampak luas dalam jangka panjang.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan pemerintah memperbaiki sistem dan tata kelola pelaksanaan MBG.

    “Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas, respons cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai maraknya kasus keracunan MBG menunjukkan ketidaksiapan pelaksanaan program tersebut.

    Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

    Bahkan bila perlu, ujar Niti, program MBG dilakukan penghentian sementara untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh. Niti mewanti-wanti program MBG bisa menjadi bom waktu atas keracunan makanan.

    “Jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan,” kata Niti dalam keterangan tertulis.

    Niti juga mendesak adanya peningkatan standar higiene dan sanitasi dapur, kejelasan kehalalan food tray, serta keterlibatan tenaga ahli gizi dalam pengawasan kualitas makanan.

    “Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray,” ujarnya.

    Di samping itu, dia mendorong adanya audit sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir untuk memastikan keamanan pangan, termasuk pembentukan sistem pengaduan masyarakat.

    “Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus/kerugian yang dialami oleh penerima manfaat,” tandasnya.

  • Tok! Prabowo Akan Keluarkan Aturan Khusus Soal MBG, Ini Bocorannya

    Tok! Prabowo Akan Keluarkan Aturan Khusus Soal MBG, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan bakal segera merampungkan aturan khusus terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan regulasi itu sedang difinalkan, baik dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun Instruksi Presiden (Inpres).

    “Mengenai tata kelola (program MBG), mudah-mudahan 1 minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Inpres,” kata Zulhas dalam konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas MBG di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Sayangnya Zulhas belum bisa memberikan bocoran apa saja yang diatur dalam aturan mengenai MBG tersebut.

    “Isinya seperti apa? Sabar sedikit, satu minggu. Sehingga nanti kan bagian tugas antara pemerintah daerah, kemudian lembaga terkait dan koordinasi seperti apa akan selesaikan dalam satu minggu ini. Insya Allah sabar sedikit, satu minggu akan kita hubungkan,” bebernya.

    Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Aturan tersebut, lanjut Zulhas, akan memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga terkait. Dengan begitu, tata laksana distribusi MBG diharapkan bisa lebih rapi dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program MBG tetap harus berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, meski belakangan diwarnai lonjakan kasus keracunan makanan.

    “Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan, karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu, saya akan tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” ujar Dadan dalam kesempatan yang sama.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kasus Keracunan Meningkat, Zulhas Ungkap Instruksi Prabowo soal Program MBG

    Kasus Keracunan Meningkat, Zulhas Ungkap Instruksi Prabowo soal Program MBG

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto pada program makan bergizi gratis (MBG) di tengah meningkatkanya kasus keracunan atau kejadian luar biasa (KLB). Jumlah keracunan MBG yang tercatat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai 75 kejadian.

    Zulhas memastikan program MBG berjalan dengan aman, layak, sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP), serta tepat sasaran. Zulhas menerangkan MBG merupakan hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul di masa yang akan datang.

    “Tentu program Bapak Presiden mendasar dan besar memberikan dampak luas juga tantangannya tidak ringan. Oleh karena itu ada tantangan dan kekurangan tapi pemerintah jelas merespons cepat,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Rabu (2/10/2025).

    Zulhas menerangkan Prabowo telah memberikan instruksi terkait insiden keracunan pada program MBG. Prabowo meminta agar diperbaiki sistem tata kelola serta pengawasaannya.

    “Instruksi Bapak Presiden jelas perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Hari ini kami membahas terkait pengawasannya,” terang Zulhas.

    Zulhas menerangkan terkait perbaikan tata kelola MBG nanti akan diterbitkan berupa Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden. Ia menargetkan dalam satu minggu aturan tersebut akan terbit.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan salah satu pengawasan, yakni melalui sertifikasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Budi menyebut SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sertifikat halal, serta sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

    “HACPP untuk proses di utamanya berkaitan standar gizi dan manajemen risikonya dan tadi sertifikasi halal,” ujar Budi.

    (rea/rrd)

  • Menkes Wacanakan Update Rutin Kasus Keracunan MBG Seperti Data COVID-19

    Menkes Wacanakan Update Rutin Kasus Keracunan MBG Seperti Data COVID-19

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapat mandat untuk memperbaiki sistem pengawalan program makan bergizi gratis, khususnya terkait korban keracunan pangan.

    Budi menyebut tidak menutup kemungkinan ke depan pencatatan laporan keracunan MBG akan mirip dengan catatan COVID-19 harian maupun mingguan.

    Hal ini menjadi standarisasi pelaporan angka, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Kementerian dan lembaga lain pada Kamis (2/10/2025).

    “Kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari puskesmas dan Dinkes, baik apakah itu setiap hari, setiap minggu ada dan angkanya akan dikonsolidasikan antara BGN dan Kemenkes,” katanya dalam konferensi pers.

    “Kalau perlu misalnya ada update harian mingguan bulanan seperti yang dulu kita lakukan saat COVID-19,” tandas dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan terus melakukan gerak cepat atas laporan kejadian luar biasa keracunan pangan.

    Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah terus menerus memastikan program MBG berjalan aman layak sesuai SOP dan tepat sasaran MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yg akan datang,” bebernya.

    “Program bapak presiden mendasar besar dan itu memberikan dampak yang luas juga tantangannya tidak ringan selalu ruang lingkupnya besar,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ombudsman Temukan Sederet Penyebab Kasus Keracunan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • 9 Orang Terpapar Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten

    9 Orang Terpapar Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten

    Jakarta –

    Lebih dari 1.500 orang di sekitar kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyusul temuan paparan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Pemerintah memastikan pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui dampak radiasi terhadap masyarakat sekitar.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan dari ribuan orang yang diperiksa, ada sembilan orang yang teridentifikasi terpapar.

    “Telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.562 pekerja dan masyarakat, tidak menimbulkan dampak kesehatan serius. Hanya ada 9 orang, dan itu sudah ditangani oleh Kementerian Kesehatan,” tegasnya, dikutip dari detikFinance.

    Kini, pemerintah resmi menetapkan kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, sebagai Kejadian Khusus Cemaran Radiasi Cesium-137. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) setelah hampir dua pekan terakhir Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Cesium-137 bekerja intensif di lapangan.

    Dengan status kejadian khusus ini, seluruh aktivitas di dalam kawasan kini sepenuhnya berada di bawah kendali Satgas sebagai langkah strategis untuk memastikan penanganan yang menyeluruh, terukur, dan aman bagi lingkungan serta kesehatan publik.

    Hingga saat ini, Satgas telah mengidentifikasi sepuluh titik yang memancarkan radiasi Cesium-137 dengan intensitas berbeda-beda. Dua titik telah berhasil didekontaminasi, dan material radioaktifnya telah dipindahkan ke gudang PT Peter Metal Technology Indonesia yang terkonfirmasi sebagai sumber lokal pencemaran.

    Aktivitas di gudang tersebut telah dihentikan sepenuhnya, sementara hasil dekontaminasi ditangani sesuai standar ketat BAPETEN dan BRIN. Delapan titik lainnya akan didekontaminasi secara bertahap setelah inventarisasi detail dilakukan untuk memastikan parameter penanganan yang presisi dan efektif.

    Untuk mencegah risiko paparan radiasi yang lebih luas, aparat kepolisian bersama BAPETEN telah memasang tanda peringatan dan garis pengaman di seluruh area teridentifikasi. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mendekati atau mengganggu lokasi-lokasi tersebut karena dapat membahayakan kesehatan.

    Pengawasan keluar-masuk kawasan juga akan diperketat melalui Radiation Portal Monitoring (RPM) yang mulai dipasang pada 1 Oktober. Selama masa transisi, pengawasan dilakukan secara manual menggunakan detektor milik Gegana Polri, BAPETEN, dan BRIN. Setiap barang maupun individu yang keluar dari kawasan dipastikan bebas dari paparan Cesium-137. Jika terdeteksi adanya cemaran, proses dekontaminasi wajib dilakukan sebelum diizinkan keluar.

    Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan intensif terhadap warga sekitar kawasan. Individu yang terdeteksi memiliki kontaminasi lebih tinggi akan menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan Whole Body Counter (WBC) untuk memastikan kondisi tubuh mereka serta pemantauan berkelanjutan hingga benar-benar dinyatakan aman.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/kna)

  • Pertagas Raih Penghargaan Tertinggi di CSR PDB Award 2025

    Pertagas Raih Penghargaan Tertinggi di CSR PDB Award 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, berhasil meraih 7 (tujuh) penghargaan pada CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada Selasa (30/09) kemarin.

    Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kontribusi Pertagas dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdampak nyata di sekitar wilayah operasional.

    Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kepada Manager Operation Kalimantan Area atas perolehan peringkat tertinggi, Premium Gold melalui program Permata Borneo yang sukses membina masyarakat dengan pertanian berkelanjutan. Program ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga desa dengan penerapan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, serta inovasi pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi lokal.

    Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. “Tanpa SDM yang tangguh, Indonesia akan sulit bersaing. Dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, kita dapat memperkuat kedaulatan pangan sekaligus mewujudkan kemandirian bangsa secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Selain itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Yandri Susanto, juga turut menyerahkan penghargaan kategori Excellent Individu kepada Direktur Utama Pertagas sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis manajemen dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

    Mendes PDTT juga menyerahkan penghargaan kategori Gold yang diraih Operation West Java Area (OWJA) melalui program Perisai Bumi di Indramayu, yang berfokus pada isu krisis iklim, abrasi, dan kekeringan melalui pendekatan lingkungan dan ketahanan pangan serta Operation Kalimantan Area (OKA) melalui program Permata Borneo.

    Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua perusahaan. “Kami mengapresiasi kontribusi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun desa. Melalui program CSR yang dijalankan, para perusahaan telah mendukung kemandirian desa yang memberi dampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

    Corporate Secretary Pertagas, Sulthani Adil Mangatur menegaskan komitmen perusahaan. “Melalui berbagai inisiatif, Pertamina Gas berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta memperkuat kemitraan multi-stakeholder, mulai dari Pemerintah Desa, BUMDes, hingga mitra strategis lainnya, dalam penerapan CSR yang berkelanjutan di seluruh wilayah operasi,” ujarnya.

    Dua penghargaan kategori Silver turut diraih oleh Pertagas melalui Operation South Sumatera Area (OSSA) dengan program Pusaka Tirta yang menggerakkan ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan limbah dan wisata desa, dan Operation East Java Area (OEJA) dengan program Simfoni Kidung Tanggulangin yang mengintegrasikan pemulihan lingkungan dengan terapi sosial bagi pasien kesehatan jiwa. Serta Operation Central Sumatera Area (OCSA) mendapatkan kategori Bronze dengan program Scale Up Produk Nanas yang berhasil meningkatkan keterampilan dan pendapatan warga melalui inovasi produk olahan nanas.

    Ketujuh penghargaan yang diraih Pertagas tahun ini mempertegas komitmen perusahaan dalam mengembangkan program CSR yang tidak hanya menyentuh aspek sosial-ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap lingkungan dan kemandirian desa, sejalan dengan visi Pertamina untuk tumbuh bersama masyarakat.

    “Pertagas mendukung program pemerintah untuk menggerakkan ekonomi desa yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” Tutup Sulthani.

  • Fakta-fakta Radioaktif Cesium-137 di Cikande Banten, Cemarannya Bisa Picu Kanker

    Fakta-fakta Radioaktif Cesium-137 di Cikande Banten, Cemarannya Bisa Picu Kanker

    Jakarta –

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan adanya paparan radioaktif di kawasan industri Modern Cikande, Banten. Investigasi awal mengaitkan paparan tersebut dengan aktivitas scrap logam dan limbah industri.

    Dari hasil pemetaan, kontaminasi terdeteksi di beberapa titik dengan kadar radiasi lebih tinggi dari ambang normal.

    Kasus ini kemudian mendapat perhatian publik setelah produk ekspor Indonesia, seperti udang beku, ditolak oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) karena terdeteksi mengandung Cs-137. Investigasi lanjutan pun menelusuri sumber radiasi hingga ke kawasan industri di Cikande.

    Awal Mula Temuan Kontaminasi

    Diberitakan Live Science, kasus bermula ketika FDA menolak masuknya kontainer udang beku asal Indonesia karena hasil uji menunjukkan adanya kandungan Cs-137 pada pertengahan Agustus 2025. Produk tersebut diproses oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) dan dikirim ke beberapa pelabuhan utama di AS, termasuk Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Meski hanya sebagian sampel yang terbukti positif, FDA memperluas penarikan produk terkait karena kekhawatiran potensi kontaminasi lainnya.

    Sebanyak 387 kontainer berisi udang vaname (Vannamei Shrimp) dengan total tonase mencapai 5.595,28 ton, sebelumnya telah diekspor ke Amerika Serikat pada periode Juni hingga Agustus 2025. Namun karena insiden cemaran tersebut, seluruh kontainer yang berada dalam perjalanan menuju Amerika juga ditarik kembali (Return on Board/ROB) untuk diperiksa ulang di Indonesia.

    PT BMS selaku eksportir kemudian melakukan reimpor seluruh kontainer, termasuk 18 kontainer yang sudah tiba lebih dulu di Pelabuhan Tanjung Priok. Semua produk itu langsung menjalani pemeriksaan ketat melalui protokol karantina.

    Pengecekan di Indonesia

    Setelah dilakukan penarikan, pemerintah Indonesia kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kontaminasi radiasi tersebut. Per 9 September 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap dugaan bahwa pabrik baja di sekitar kawasan menjadi sumber awal kontaminasi.

    Tim gabungan lalu memindahkan material yang terkontaminasi radiasi dari area terdampak. Tahap awal dekontaminasi dimulai.

    “Satgas telah mengambil keterangan dan pemeriksaan terhadap PT PNT yang di Cikande. Jadi, satu perusahaan sebetulnya Di Cikande sebagai sumber terkontaminasi dan 15 pemilik lapak besi bekas,” terang Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas, Zulkifli Hasan.

    Apa Itu Cesium-137?

    Cesium-137 (Cs-137) adalah isotop radioaktif hasil sampingan reaksi fisi nuklir, baik dari reaktor maupun ledakan bom atom. Unsur ini memiliki waktu paruh sekitar 30 tahun, artinya butuh puluhan tahun hingga daya radioaktifnya berkurang secara signifikan.

    Cs-137 tidak ditemukan secara alami di lingkungan. Kehadirannya hampir selalu terkait dengan aktivitas manusia, seperti kecelakaan nuklir, pengolahan limbah industri, atau penggunaan medis tertentu.

    Cs-137 digunakan dalam jumlah kecil untuk kalibrasi peralatan pendeteksi radiasi, seperti penghitung Geiger-Mueller.

    Dalam jumlah yang lebih besar, Cs-137 digunakan dalam:

    Perangkat terapi radiasi medis untuk mengobati kankerSterilisasi medisPengukur industri yang mendeteksi aliran cairan melalui pipaPerangkat industri lain untuk mengukur ketebalan material, seperti kertas, film fotografi, atau lembaran logam.

    Bisa Picu Kanker

    Dikutip dari CDC, paparan eksternal Cs-137 dalam jumlah besar dapat menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, dan bahkan kematian. Paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko kanker karena paparan radiasi gamma berenergi tinggi.

    Paparan internal Cs-137, melalui konsumsi atau inhalasi, memungkinkan bahan radioaktif tersebut terdistribusi di jaringan lunak, terutama jaringan otot, sehingga jaringan tersebut terpapar partikel beta dan radiasi gamma, serta meningkatkan risiko kanker.

    Studi ilmiah menunjukkan paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko:

    Leukemia: karena radiasi merusak sumsum tulang tempat sel darah diproduksi.Kanker tiroid: walaupun I-131 lebih dominan sebagai pemicu, Cs-137 juga memberi kontribusi pada beban radiasi ke kelenjar tiroid.Kanker padat (solid cancers): termasuk kanker paru, hati, ginjal, dan saluran pencernaan, tergantung rute paparan.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video ” Video: Kata Menkes soal Udang Terkontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

    Cemaran Radioaktif

    12 Konten

    Jejak cemaran radioaktif Cessium 137 (Cs-137) ditemukan di wilayah Cikande, Serang. Risiko paparan serta dampaknya bagi kesehatan, jadi sorotan.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Komisi XII DPR RI dorong KKKS di Jambi perhatikan isu lingkungan

    Komisi XII DPR RI dorong KKKS di Jambi perhatikan isu lingkungan

    Kota Jambi (ANTARA) – Panitia Kerja Migas Komisi XII DPR RI dorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan termasuk menekan emisi karbon melalui teknologi.

    “Kami mendorong KKKS menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan. Harus ada penekanan terhadap emisi karon, ini menjadi komitmen,” kata ketua rombongan Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan di Jambi, Rabu.

    Putri berharap, jumlah produksi (lifting) minyak yang dikelola oleh kontraktor di Jambi terus meningkat, mengurangi subsidi negara dan ketergantungan impor dari luar negeri.

    Keberadaan KKKS di Jambi, harus memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar melalui program tanggung jawab sosial. Melalui program beasiswa, perbaikan fasilitas umum, termasuk pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat.

    Dirinya berharap, Kunjungan kerja menjadi dampak positif peningkatan ekonomi masyarakat dan penerimaan negara, sehingga bisa menopang kemandirian energi.

    Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan secara umum potensi gas Jambi berada di urutan ke lima nasional. Besarnya potensi tersebut memiliki dampak bagi dana bagi hasil daerah.

    Melalui forum itu, gubernur meminta Komisi XII mendorong percepatan program bagi hasil melalui pola Participating Interest (PI 10 persen). Mengingat, berdasarkan prediksi, keuangan daerah pada 2026 mendatang mengalami penurunan.

    Menyiasati kekurangan tersebut, Al Haris tengah menggali potensi sumber pendapatan baru, seperti pengolahan sumur minyak rakyat oleh BUMD, Koperasi dan pihak Pertamina.

    Melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM nomor 14 tahun 2025, pemerintah provinsi tengah melakukan inventarisasi 12 ribuan sumur minyak milik masyarakat (eksisting). Saat ini pemerintah telah melakukan validasi data sebaran sumur, tinggal menunggu finalisasi titik sumur.

    Keberadaan sumur rakyat diyakini mampu menolong daerah mencukupi kemampuan keuangan, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    Menurut gubernur, Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Migas hingga periode Agustus baru menyentuh angka Rp111 miliar. Termasuk iuran tetap kesepakatan eksplorasi (landrent) dan royalti dari perusahaan Migas sebesar Rp61 miliar.

    Tercatat ada enam wilayah kerja perusahaan Migas di Jambi. Masing-masing, Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung dan Kenanga.

    “Daerah serius mengusulkan PI10 persen, berjuang, tinggal menghitung hamparan agar pembagian adil, mohon dukungan harus ada kekuatan di pusat melalui komisi XII DPR RI,” jelas Al Haris.

    Anggota DPR RI yang hadir mengikuti kegiatan kunjungan kerja Panja Komisi XII DPR RI di Provinsi Jambi terdiri dari tujuh orang, yaitu Putri Zulkifli Hasan, Jamaludin Malik, Zulfikar, Cek Endra, Rohmat, Iyet Bustami dan Ratna Juwita.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Mau Longgarkan Keran Impor Sapi Hidup

    Pemerintah Mau Longgarkan Keran Impor Sapi Hidup

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah melonggarkan keran impor sapi hidup. Keputusan ini berlaku untuk semua jenis sapi, baik sapi potong hingga sapi perah.

    Zulhas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk mempercepat swasembada pangan. Sebab itu, Zulhas menyebut pemerintah ingin mempercepat agar daging sapi dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri alias tidak impor lagi.

    “Kalau kita nggak mampu, maka dipersilahkan siapapun yang ingin untuk membeli yang sapi betina. Jadi bisa di sini kan melahirkan, breeding. Jadi kita bisa nggak perlu impor lagi kan kalau sudah breeding. Jadi, itu dipermudah,” kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

    Kemudian untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG), Zulhas menyebut diperlukan produksi susu yang melimpah. Berangkat dari situ, ia memastikan siapapun pengusaha yang ingin mengimpor sapi perah akan dipermudah.

    “Agar punya nilai tambah, penggemukan, itu agar punya nilai tambah, dipermudah juga,” imbuh Zulhas.

    Zulhas menegaskan pemerintah tetap memberikan kuota impor sapi hidup. Ia pun mendorong pengusaha yang berminat dapat mengajukan surat ke kementerian terkait. Surat tersebut berisi jumlah impor sapi hidup yang dibutuhkan.

    Sebelumnya pemerintah menargetkan impor sapi perah tahun ini 250 ribu ekor. Target itu bagian dari keseluruhan rencana impor 1 juta ekor sampai 2029.

    “Ada (kuota), bisa ada, tapi kita longgarin, silahkan aja. Kalau perlu berapa saja yang mau masuk, misalnya, bikin surat aja ke Kementerian terkait.” terang Zulhas.

    “Silahkan aja, berapa aja yang diperlukan, ga anu, mau 100 ribu (ekor sapi), mau 200 ribu (ekor sapi). Kalau memang ada yang mau menggemukan, mau sapi untuk perah susu, mau untuk tadi apa itu, breeding, silahkan aja,” tambah ia.

    (acd/acd)