Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Zulhas Sebut Lahan Sawah RI Sudah Berkurang 1 Juta Hektar

    Zulhas Sebut Lahan Sawah RI Sudah Berkurang 1 Juta Hektar

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan berbagai tantangan dalam penyediaan sumber pangan. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan yang membuat luas sawah berkurang hampir 1 juta hektare (Ha) dalam 10 tahun terakhir.

    “Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, alih fungsi lahan,” kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Oleh karena itu, Zulhas menyebut untuk memperluas lahan pertanian sulit jika hanya mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lokasi lain yang dinilai jadi masa depan pertanian untuk swasembada pangan yakni Papua dan Kalimantan.

    Sementara itu, di Pulau Jawa dan Sumatera disebut hanya untuk optimalisasi. “Kalau kita mengandalkan pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, sulit. Tapi kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan,” tuturnya.

    Selain itu, Zulhas membeberkan tantangan lain dalam penyediaan sumber pangan yakni adanya perubahan iklim seperti kekeringan atau kebanjiran yang membuat gagal panen. Kemudian kondisi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak harga pangan global.

    “Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga dan ini sudah dilakukan oleh Mendagri sangat baik. Memonitor inflasi harga pangan,” ucapnya.

    Tantangan lainnya yakni perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), hingga adanya peningkatan jumlah penduduk.”Anak-anak muda nggak mau lagi, banyak yang nggak mau terjun di sektor pertanian terutama padi,” ucapnya.

    (acd/acd)

  • Tersangka Kecurangan SPBU Rest Area Karawang Diserahkan ke Kejati Jabar

    Tersangka Kecurangan SPBU Rest Area Karawang Diserahkan ke Kejati Jabar

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan menemukan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus kecurangan meteran SPBU Nomor 34.413.4 Rest Area KM 42 B Tol Jakarta-Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tersangka tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tahapan proses penanganan perkara dari penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (status P21).

    “Hari ini, Kementerian Perdagangan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus SPBU KA4 km 42 Kabupaten Karawang tersebut kepada JPU Kejati Jawa Barat melalui Korwas PPNS Polda Jawa Barat. Hal itu merupakan wujud keseriusan dari Kemendag dalam menindaklanjuti temuan yang telah diekspose Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 23 Maret 2024 lalu,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

    Barang bukti kedua yang diserahkan berupa alat tambahan di SPBU. Diduga pemasangan alat tambahan di SPBU tersebut mempengaruhi hasil penakaran atau jumlah volume cairan bahan bakar minyak (BBM) yang diterima.

    “Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau konsumen,” jelas Rusmin.

    Kewenangan penanganan perkara resmi beralih dari Tim Penyidik Kementerian Perdagangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Barat melalui Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Jawa Barat.

    Turut hadir dalam penyerahan tersangka dan barang bukti yakni Direktur Metrologi Sri Astuti, Plt Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Jawa Barat AKP Taufik Hidayat, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Kota Bandung Mumuh Ardiyansyah, dan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat Cucu Gantina.

    Rusmin menambahkan, perkara yang terjadi di SPBU ini merupakan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) pada Maret lalu. Hal ini kemudian menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana metrologi legal. Dari hasil pemeriksaan, terdapat bukti pelanggaran pidana dan patut diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

    Kemudian, dilakukan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya Rusmin menerangkan, yang dilanggar yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang terkait pemasangan alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, akar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

    “Tahun ini Ditjen PKTN sudah menangani empat perkara terkait metrologi legal. Hasilnya, satu perkara sudah diputuskan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dua perkara sudah berstatus P21, dan satu perkara masih dalam proses penyidikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan,” lanjut Rusmin.

    Pengawasan metrologi legal adalah ujung tombak dalam meningkatkan supremasi hukum bidang metrologi legal di Indonesia. Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengamanatkan Ditjen PKTN sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut.

    Sebelumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat masih menduduki posisi Menteri Perdagangan telah menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Teluk Jambe Barat, Karawang. Zulhas menyegel SPBU tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut.

    Temuan ini berdasarkan hasil pengecekan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag. Zulhas mengatakan penggunaan alat curangi meteran pengisian bensin akan merugikan konsumen.

    “Ini ditemukan dugaan bidang metrologi ilegal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang di sini. Apa itu? Pompa di SPBU ini terpasang alat takar yang ini nggak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang,” kata Zulhas di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek, Karawang, Sabtu (23/3/2024).

    Lihat juga Video Viral Pertalite Tercampur Air di Siantar, Ternyata Tangki Pendam Bocor

    (ada/ara)

  • Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

    Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

    “Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan),” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa),” ujarnya.

    Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

    “Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu,” terang dia.

    Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

    “Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita,” terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

    “Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” ujar Amran.

    (shc/ara)

  • Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Prabowo akan memberikan arahan kepada jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut. Rapat ini nantinya akan ditutup Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka.

    Pantauan Beritasatu.com di lokasi acara, seluruh menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam rakornas bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Acara dimulai dengan laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Setelahnya, Prabowo Subianto memberikan pengarahan tertutup sekaligus membuka acara yang ditandai dengan pemukulan gong.

    Panel pertama membahas kebijakan nasional. Dalam panel ini, para peserta bakal mendapatkan pengarahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Kemanana (Polkam) Budi Gunawan dan Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. 

    Kemudian Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar akan memberikan pengarahan pada panel pertama. Diskusi dalam panel pertama dimoderatori oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud.

    Selanjutnya, diskusi panel kedua bakal membahas program unggulan pemerintah. Dalam panel ini, ada lima menteri yang memberikan pengarahan. Mereka adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Rosan Roslaeni.

  • Mahfud Anggap Wajar Kasus Tom Lembong Dianggap Kriminalisasi Politik, Ini Alasannya Nasional 6 November 2024

    Mahfud Anggap Wajar Kasus Tom Lembong Dianggap Kriminalisasi Politik, Ini Alasannya Nasional 6 November 2024

    Mahfud Anggap Wajar Kasus Tom Lembong Dianggap Kriminalisasi Politik, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, adalah bentuk kriminalisasi politik.
    Sebab, kebijakan impor gula juga dilakukan oleh Mendag sesudah Tom Lembong, bahkan lebih masif.
    “Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartiasto Lukito, ada Agus Suparmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan,” kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    “Itu kan mestinya kan mulai dari sini, dari yang terdekat. Kenapa mulai dari jauh (Mendag lama)? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja,” tambah dia.
    Akan tetapi, terang Mahfud, bisa saja anggapan masyarakat itu tidak benar bahwa ada kriminalisasi politik dalam kasus tersebut.
    Oleh sebab itu, menurut dia, akan lebih baik jika Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau dugaan masyarakat.
    “Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dong, tolong dijawab itu, itu kata masyarakat,” ucap mantan Ketua MK ini.
    Lebih lanjut, Mahfud juga menjawab apa yang menjadi anggapan publik bahwa Tom Lembong tak bisa dipidana korupsi lantaran tidak ada aliran dana terhadap mantan Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) itu.
    Namun Mahfud tak sependapat dengan anggapan tersebut.
    “Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi,” jelasnya.
    “Unsur kedua dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak, enggak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi untuk Tom Lembong itu jadi tersangka,” sambung dia.
    Sebelumnya, Kejagung menegaskan bahwa kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong bukanlah politisasi hukum.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengeklaim, kasus korupsi Tom Lembong yang diusut oleh Kejagung murni bentuk penegakan hukum.
    “Dalam penanganan perkara terkait importasi gula tahun 2015-2016, tidak ada politisasi hukum,” kata Harli di Kejagung, Rabu (30/10/2024).
    “Ini murni penegakan hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” ujar dia menambahkan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hemat Anggaran, Presiden Prabowo Minta Kabinet Merah Putih Kurangi Seremonial Tak Penting

    Hemat Anggaran, Presiden Prabowo Minta Kabinet Merah Putih Kurangi Seremonial Tak Penting

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan sidang kabinet paripurna dengan memanggil anggota Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (6/11/2024) sore. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan beberapa arahan penting, termasuk instruksi untuk mengurangi kegiatan seremonial dan kunjungan ke luar negeri yang dinilai kurang mendesak.

    “Arahan beliau adalah kita harus menghemat anggaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Acara-acara seremonial, perjalanan ke luar negeri yang tidak terlalu penting, semuanya harus dikurangi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai sidang kabinet, Rabu (6/11/2024).

    Prabowo meminta agar anggaran lebih difokuskan pada upaya membantu masyarakat miskin serta untuk pembangunan yang produktif.

    “Pendek kata, anggaran yang bisa dihemat harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Utamakan untuk membantu masyarakat miskin, rakyat kita yang mungkin sedang kesulitan, berikan alokasi yang cukup untuk itu. Kemudian, hal-hal produktif seperti pembangunan irigasi, sektor pertanian, dan lain-lain,” jelas Zulkifli Hasan.

    Dalam pembukaan sidang kabinet, Prabowo juga menyampaikan arahannya terkait rencana kunjungan kenegaraan yang akan dilakukannya dalam waktu dekat. Kunjungan kenegaraan tersebut akan berlangsung lebih dari dua pekan, mulai 8 November 2024.

    Ia juga mengingatkan anggota kabinet agar tidak ragu menghubunginya selama perjalanan luar negeri jika terjadi situasi mendesak.

    “Kita tinggalkan protokoler yang berlebihan dan sikap feodal. Kita adalah kolega yang sama-sama mengabdi kepada rakyat. Saya mungkin memimpin tim ini atas mandat dari rakyat bersama wakil presiden, tetapi kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama kepada rakyat. Gunakan teknologi jika ada situasi yang membutuhkan,” tutup Prabowo.

  • Polrestabes Makassar Dukung Gerakan Nasional Pangan Merah Putih untuk Swasembada

    Polrestabes Makassar Dukung Gerakan Nasional Pangan Merah Putih untuk Swasembada

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.

    Peluncuran ini berlangsung serentak di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar, dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan.

    Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

    Polri turut mengambil peran aktif dalam menggerakkan potensi nasional, tak hanya di bidang keamanan tetapi juga dalam aspek-aspek kesejahteraan masyarakat.

    Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib menjelaskan, dukungan ini selaras dengan instruksi presiden untuk mendorong kemandirian pangan yang lebih kuat.

    Hal ini diungkapkan Ngajib usai melakukan Launching Kegiatan dengan Tema Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.

    “Gerakan ini adalah bentuk sinergi kami dengan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena kami memahami pentingnya ketahanan pangan bagi stabilitas negara,” ujar Ngajib.

    Ngajib juga menekankan bahwa gerakan ini adalah upaya menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen di Polri untuk aktif dalam menguatkan ketersediaan pangan di berbagai daerah.

    “Tidak hanya di Makassar, jajaran Polri di seluruh Indonesia juga turut ambil bagian, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.

    Sekadar diketahui, kegiatan ini digelar di ruang Vicon Tunggal Panaluan Polrestabes Makassar dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, termasuk Waka Polrestabes Makassar AKBP Budi Susanto dan para kapolsek. (Muhsin/fajar)

  • Demi Hemat Anggaran, Prabowo Minta Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Dikurangi

    Demi Hemat Anggaran, Prabowo Minta Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Dikurangi

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk jajaran menterinya. Menurut Zulhas, Prabowo ingin anggaran negara dihemat dan digunakan sesuai kebutuhan.

    Zulhas menyebut anggaran untuk perjalanan ke luar negeri yang tidak diperlukan harus dikurangi. Dengan begitu maka negara bisa menghemat Anggaran.

    “Kedua, arahan beliau kita harus hemat anggaran yang betul-betul diperlukan. Acara seremonial, acara perjalanan ke luar negeri yang nggak penting banget, nggak diperlukan, dikurangi ya,” sebut Zulhas di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Zulhas menyatakan Prabowo ingin agar anggaran negara digunakan untuk hal produktif dan membantu rakyat miskin. Uang negara juga diharapkan mengalir untuk proyek irigasi hingga pertanian.

    “Pendek kata, anggaran bisa dihemat, sebisa mungkin dihemat untuk dipergunakan hal produktif. Utamakan untuk bantu yang miskin rakyat kita yang mungkin kesulitan. Kemudian hal produktif seperti pembangunan irigasi, pertanian,” terang Zulhas.

    Pada kesempatan itu ia juga menegaskan jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah. Sesuai arahan Prabowo, Zulhas menyebut program tersebut harus dijalankan dengan baik.

    Menurutnya anggaran yang disediakan pada tahap awal mencapai Rp 71 triliun. Terkait detail daerah penerima program MBG, Zulhas menyebut perlu ada rapat lanjutan untuk membahasnya.

    “(Anggaran) Rp 71 triliun sudah direncanakan. Detailnya banyak kita akan rapat lagi,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Zulhas Ingatkan Kepala Desa Jangan Sepelekan Kelapa, Perintahkan Ini

    Zulhas Ingatkan Kepala Desa Jangan Sepelekan Kelapa, Perintahkan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam upaya menyongsong tercapainya target swasembada pangan tahun 2028, Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong para kepala desa (Kades) di seluruh daerah untuk menanam komoditas yang memiliki Nilai Tukar Petani (NTP) tinggi, utamanya tanaman kelapa, kopi, sampai dengan coklat.

    “Tanaman hortikultura nilai tukarnya (NTP) 108 hampir 109. Tapi ini ada yang menarik. Tanaman perkebunan rakyat, itu nilainya 156. Jadi saudara-saudara Kepala Desa, program kita kan swasembada pangan. Tidak hanya beras. Beras wajib. Tetapi kita akan mengembangkan juga tanaman kelapa, karena ini nilainya tinggi sekali, jangan dianggap enteng,” kata Zulhas dalam kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di Lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (6/11/2024).

    Zulhas pun mendorong para Kades untuk mengembangkan komoditas kelapa. Sebab, katanya, nilai ekspor kelapa pada tahun 2023 lalu saja mencapai US$ 2 miliar. Hal ini sejalan, karena di negara-negara Eropa kini mengonsumsi susu bukan lagi dari hewani, melainkan sebagian besarnya dari olahan kelapa.

    “Kelapa nanti harus dikembangkan. Kelapa tahun lalu kita ekspor US$ 2 miliar. Karena, sekarang Eropa minum susu bukan dari hewan. Minum susu sebagian besar dari kelapa. Jadi kelapa akan laku sekali,” ujarnya.

    “Jadi kalau Bapak tanam kelapa, kalau bisa yang 4 meter sudah buah. Jangan sampai 15 meter baru buah, kelamaan. Itu nilai tukarnya 153, Pak,” tambah Zulhas kepada para Kades.

    Tak hanya kelapa, Zulhas juga meminta kepada para Kades untuk menanam kopi. Menurutnya, dengan menanam kopi seluas 1 hektare saja, itu sudah bisa menghasilkan nilai tukar yang cukup tinggi untuk para petani.

    “Nilai tukar tanam kopi 153. Jadi kalau Bapak punya 1 hektare tanaman kopi, sudah bisa beli mobil itu setahun. Bisa menyekolahkan anak-anak ke Jawa. 2 tahun, 3 tahun bisa pergi Umroh. Karena nilai tukarnya tinggi sekali,” tukasnya.

    Lebih lanjut, dia turut menyoroti komoditas coklat, yang mana katanya saat ini Indonesia masih banyak mengimpor produk coklat dari luar negeri.

    “Atau Bapak tanam coklat. Sekarang kita impor coklat banyak sekali,” lanjutnya.

    Zulhas menilai, jika seluruh pihak memiliki semangat yang sama, dia sangat yakin Indonesia bisa mencapai swasembada pangan tahun 2028, dan tentunya juga akan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Maju tahun 2045.

    “Harapan kita, Kepala Desa adalah tokoh sentral di desanya. Saudaralah yang menjadi penentu apakah desa ini atau maju atau tidak. Jadi tugas saudara tidak kalah mulia dengan Menko, tidak kalah mulia dengan Mentan (Menteri Pertanian), tidak kalah mulia dengan Menteri Desa, karena saudara berada di ujung tombak. Saudara yang paling paham keadaan desa masing-masing,” ucap dia.

    Zulhas mengajak para kepala desa untuk berada di satu tim, menjunjung tinggi Merah Putih.

    “Soal partai, soal suku, masing-masing background silahkan, Pak. Tapi kita adalah satu, saudara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat berjuang,” pungkasnya.

    Foto: Menko Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan arahan kepada para Kades seluruh daerah di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Rabu (6/11/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari)
    Menko Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan arahan kepada para Kades seluruh daerah di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Rabu (6/11/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari)

    (dce)

  • Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

    Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

    Perbesar

    Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis 

    “Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

    Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

    “Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

    Swasembada Pangan 

    Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

    “Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    Perbesar

    Dody Hanggodo / Bisnis

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

    Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

    Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

    “Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini  akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan,” kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

    Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

    Perbesar

    Ilustrasi beras / Bisnis

    Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

    “Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

    Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.