Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Akhirnya Zulhas Punya Kantor, Lokasi di Graha Mandiri

    Akhirnya Zulhas Punya Kantor, Lokasi di Graha Mandiri

    Subang –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka-bukaan lokasi kantor barunya yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dia menyebut akan berkantor di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

    Untuk diketahui Kementerian Koordinator Bidang Pangan merupakan kementerian koordinator baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian ini menjadi pendukung visi-misi dari Prabowo yakni swasembada pangan secara cepat.

    “Di Graha Mandiri (kantor), (akan pindah) dua bulan lagi,” jelas dia ditemui di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

    Saat ditanya anggaran Kemenko Bidang Pangan, Zulhas menjawab belum ada. Namun tengah di urus untuk anggarannya ke depan. “Belum-belum, lagi diurus,” ucapnya singkat.

    Sebagai informasi Zulkifli Hasan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ada sejumlah kementerian, instansi dan lembaga yang akan dikoordinasikan di bawah kementeriannya.

    “Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, ” kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (21/10/2024).

    Sementara itu, saat ditanya terkait kantor tempat Kemenko Pangan berada di Jakarta atau Ibukota Nusantara dirinya juga enggan menjawab dan memastikan akan diumumkan lebih lanjut.

    “Pokoknya target kita itu 5 tahun ini di Kemenko Pangan itu Swasembada ya. Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalo kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian,” tutupnya.

    Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

    (ada/das)

  • Yakin Produksi Beras Bisa Tembus 37 Juta Ton/Tahun, Zulhas: RI Nggak Impor Lagi

    Yakin Produksi Beras Bisa Tembus 37 Juta Ton/Tahun, Zulhas: RI Nggak Impor Lagi

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini produksi beras dalam negeri bisa meningkat 34 juta ton sampai 37 juta ton. Sementara saat ini rata-rata produksi beras Indonesia baru mencapai 31 juta ton.

    Mantan Menteri Perdagangan itu mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

    “Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya kesini, apasih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar,” kata dia usai meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

    Zulhas mengharapkan petani mendapatkan bibit unggul. Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

    “Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita,” jelasnya.

    Zulhas menyebut saat ini bibit unggul tidak merata didapatkan petani. Padahal bibit dengan kualitas bagus menjadi kunci dari peningkatan produktivitas.

    “Karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan,” ucapnya.

    Keterangan ini disampaikan Zulhas saat dirinya meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lahan sawah yang ditinjau tersebut merupakan PT Sang Hyang Seri. BUMN pangan tersebut juga berkolaborasi dengan swasta dalam memproduksi padi, salah satunya dengan PT Tani Optima.

    Direktur Utama PT Tani Optima Budi Tanaka mengatakan pihaknya mengelola lahan milik Sang Hyang Seri sebesar 350 hektare (ha). Bibit yang digunakan diklaim unggul dengan rata-rata produksi di atas nasional 7 ton per ha.

    “Kita harapannya tahun depan ini bisa sampai double digit ya, double digit itu di atas 10 ton, itu harapannya dan targetnya di sini. Dan itu bagaimana ketika kami sukses ini, kami akan men-transfer itu kepada petani-petaninya,” jelasnya.

    Selain menggunakan bibit unggul, Tani Optima juga menggunakan teknologi modern dalam mengelola lahan padinya. Teknologi yang digunakan di antaranya, drone untuk menyiram obat, mapping terhadap populasi padi hingga hama.

    “Jadi kita memang menerapkan teknologi untuk peningkatan hasil. Kita kalau berbicara selama ini, untuk swasembada pangan itu kan harus namanya yield ya. Jadi dengan cara intensifikasi, dengan kita memperbaiki manajemen budidaya yang benar, saya pikir kita bisa swasembada pangan dengan lebih gampang daripada intensifikasi,” tuturnya.

    Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

    (ada/das)

  • Menko Pangan Bakal Guyur 1.300 ton Pupuk ke Petani di Subang – Page 3

    Menko Pangan Bakal Guyur 1.300 ton Pupuk ke Petani di Subang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan akan memasok 1.300 ton pupuk di Kampung Sukamandi, Subang, Jawa Barat. 

    Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat meninjau lahan padi siap panen di Kampung Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024). Dalam tinjauannya tersebut, pria yang akrab disapa Zulhas ini menerima keluhan dari petani setempat terkait sulitnya mendapatkan pupuk subsidi.

    “Bapak-bapak di sini kebutuhan pupuknya untuk tanam padi berapa? Yaudah nanti kita urus dapat subsidi 1.300 dialokasikan ke sini pupuk subsidi yang tadinya gak ada,” kata Zulkifli Hasan.

    Dihadapan para petani, Zulhas menyampaikan bahwa Pemerintah menyetujui penambahan kuantum pupuk pada tahun anggaran 2024 sebesar 9,55 juta ton. Sebelumnya, kuantum pupuk pada tahun 2024 hanya berjumlah 4,5 juta ton. 

    “Karena pupuk sempat kurang, sekarang dikembalikan tahun 2025 anggarannya Rp44 triliun, mudah-mudahan dapat. Kemarin memang dipotong-potong, dulu 4,5 juta sekarang 9,5 jadi dua kali lebih banyak dari kemarin. Mudah-mudahan pupuk lancar,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur, menyampaikan bahwa petani sangat mendukung program swasembada pangan yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, disamping itu ia meminta agar Pemerintah memperhatikan dahulu kebutuhan petani, utamanya terkait pupuk.

    “Berkaitan dengan swasembada pangan itu kami mendukung, namun kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius karena cost untuk pembiayaan tanam padi ini tidak sedikit, lebih-lebih dengan harga pupuk yang sangat luar biasa. Kami di sini tidak mendapatkan subsidi pupuk, tidak ada,” ujar Ipin.

    Ipin sangat berharap pemerintahan baru bisa lebih memperhatikan kesejahteraan petani, termasuk menyalurkan pupuk subsidi secara merata.

    “Kami sebagai petani berharap ada kesetaraan dengan petani-petani yang lain kami perlu diperhatikan, karena cost kami sangat luar biasa tingginya, saya mohon masalah pupuk di subsidi disamaratakan dengan petani yang lain,” pungkas Ipin.

         

  • Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah – Page 3

    Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah mulai 2025 akan menyiapkan anggaran besar untuk mengejar target swasembada pangan pada 2028. Salah satunya untuk melakukan cetak sawah dan intensifikasi lahan.

    Menteri Koordinator Bidang PanganZulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 15 triliun di 2025 untuk kedua proyek besar itu. 

    “Cetak sawah atau ekstensifikasi 150 ribu hektare, ada juga intensifikasi (lahan) 80 ribu hektare. Totalnya Rp 15 triliun,” terang Menko Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan. Alokasinya tersebar di beberapa kementerian/lembaga, semisal Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan. Itu tahun 2025 ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar,” urai Zulhas.

    Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.

    “Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan,” imbuh Zulhas. 

    Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.

    “Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain,” tuturnya.

     

     

  • Persoalkan Status Tersangka Tom Lembong, Said Didu: Mendag Terlama dan Impor Terbesar Adalah Zulkifli Hasan

    Persoalkan Status Tersangka Tom Lembong, Said Didu: Mendag Terlama dan Impor Terbesar Adalah Zulkifli Hasan

    2) Tom Lembong (11 bulan : Agustus 2015 – 27 Juli 2016)

    3) Enggartiasto Lukita (15 bulan : Juli 2016 – Oktober 2019)

    4) Agus Suparmanto (13 bulan, Oktober 2019 – Desember 2020)

    5) Muhammad Luthfi (16 bulan, Desember 2020 – Juni 2022)

    6) Zulkifli Hasan (28 bulan, Juni 2022 – Oktober 2024)

    Adapun volume Impor gula, beras, garam, dan bawang putih selama 2014 – 2024 juga dipaparkan

    1) Impor gula 2014 -2024 : 44,43 juta ton, dengan rincian: 

    2014 : 2,93 juta ton, 2015 : 2,88 juta ton, 2016 : 4,75 juta ton, 2017 : 4,48 juta ton,2018 : 5,03 juta ton,2019 : 4,09 juta ton, 2020 : 5,54 juta ton,;2021 : 5,48 juta ton, 2022 : 6,00 juta ton, 2023 : 5,07 juta ton, 2024 : 3,66 juta ton (sampai September)

    2) Impor beras, 2014-2014 : 13,29 juta ton, dengan rincian :

    2014 : 0,84 juta ton, 2015 : 0,86 juta ton, 2016 : 1,28 juta ton, 2017 : 0,31 juta ton,2018 : 2,25 juta ton, 2019 : 0,44 juta ton, 2020 : 0,36 juta ton, 2021 : 0,41 juta ton, 2022 : 0,43 juta ton, 2023 : 3,06 juta ton, 2024 : 3,05 juta ton (sampai Agustus)

    3) Impor Garam Industri 2014-2014 : 27,56 juta ton, rincian :

    2014 : 2,16 juta ton, 2015 : 1,86 juta ton, 2016 : 2,14 juta ton, 2017 : 2,55 juta ton, 2018 : 2,84 juta ton, 2019 : 2,60 juta ton, 2020 : 2,61 juta ton, 2021 : 2,83 juta ton

    2022 : 2,76 juta ton, 2023 : 2,81 juta ton, 2024 : 2,40 juta ton 

    4) Impor Bawang Putih 2014-2024 : 5,64 juta ton, rincian :

    2014 : 0,49 juta ton,2015 : 0,48 juta ton, 2016 : 0,44 juta ton, 2017 : 0,55 juta ton

    2018 : 0,58 juta ton, 2019 : 0,47 juta ton, 2020 : 0,55 juta ton, 2021 : 0,60 juta ton ,2022 : 0,57 juta ton, 2023 : 0,56 juta ton, 2024 : 0,35 juta ton (sampai September)

  • Tom Lembong Ditahan karena Kebijakan Impor Gula, Jhon Sitorus Ingatkan Kasus Food Estate hingga Jet Pribadi

    Tom Lembong Ditahan karena Kebijakan Impor Gula, Jhon Sitorus Ingatkan Kasus Food Estate hingga Jet Pribadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus impor gula pada rentang waktu 2015-2016.

    Hal itu mengejutkan banyak pihak, karena cepatnya Tom Lembong diseret ke rumah tahanan.

    Sejumlah pegiat media sosial meminta aparat hukum tidak tebang pilih dengan hanya menargetkan orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah.

    “Oke, habis Tom Lembong lalu bagaimana dengan : Airlangga Hartarto, dugaan kasus ekspor CPO 2021-2021,” tulis pemerhati sosial politik Jhon Sitorus lewat akun media sosial X @JhonSitorus_18.

    Tak hanya Airlangga, Jhon Sitorus juga mengingatkan aparat hukum kasus-kasus lain yang pernah mencuat namun tak jelas penyelesaiannya, seperti Zulkifli Hasan, dugaan kasus alih fungsi hutan, impor gula; Dito Ariotedjo, dugaan kasus BTS 4G; Prabowo, soal dugaan kasus Food Estate dan pesawat bekas; Muhaimin Iskandar, soal dugaan kasus Kemnaker dan Kardus Durian;

    “Bahlil, soal dugaan kasus izin tambang; Halim Iskandar, dugaan dana hibah di Jawa Timur; Khofifah, soal dugaan Proyek Kemensos dan suap dana hibah di Jatim,” lanjutnya.

    Juga diingatkan mengenai kasus gratifikasi jet pribadi yang terjadi pada putra mantan Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di mana Jhon Sitorus menilai KPK tidak berani bersikap sampai sekarang.

    “Mari berantas KORUPSI tanpa PANDANG BULU. Yang benar katakan benar, yang salah berani katakan salah,” tandasnya. (sam/fajar)

  • Kasus Impor Gula: Selain Tom Lembong, Said Didu Soroti Praktik Impor oleh Sejumlah Mendag di Era Jokowi

    Kasus Impor Gula: Selain Tom Lembong, Said Didu Soroti Praktik Impor oleh Sejumlah Mendag di Era Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas (Tom) Lembong ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus impor gula. Namun, menurut Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Lembong bukan satu-satunya Mendag di era pemerintahan Jokowi yang terlibat dalam praktik impor gula.

    Bahkan, Said Didu mengungkapkan bahwa Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) juga terlibat dalam impor gula sebanyak 18 juta ton.

    Said Didu menegaskan perlunya pemeriksaan menyeluruh atas kemungkinan adanya korupsi dalam praktik impor gula di Indonesia.

    “Kita berikan dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar korupsi impor gula selama ini,” ujar Said Didu, Rabu (30/10/2024).

    Dia juga berharap semua pihak yang terlibat dalam skema impor gula diperiksa tanpa ada tebang pilih.

    Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, beberapa Mendag tercatat melakukan impor gula dengan jumlah yang signifikan, yaitu:

    Thomas Lembong (2015-2016): impor gula sekitar 5 juta ton

    Enggartiasto Lukita (2016-2019): impor gula sekitar 15 juta ton

    Agus Suparmanto (2019-2020): impor gula sekitar 9,5 juta ton

    Muhammad Luthfi (2020-2022): impor gula sekitar 13 juta ton

    Zulkifli Hasan (2022-2024): impor gula sekitar 18 juta ton

    Said Didu menekankan bahwa meskipun pergantian menteri terjadi, praktik dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam impor gula tampaknya tetap sama.

    “Mafia impor gula sebenarnya adalah pemilik modal yang mendanai impor tersebut, sementara perusahaan importir sering hanya pinjam bendera,” ungkap Said Didu.

    Dengan semakin maraknya sorotan terhadap impor gula di Indonesia, dukungan menguat untuk mengusut kemungkinan adanya korupsi atau keterlibatan mafia dalam praktik ini. (Ikbal/fajar)

  • VIDEO: Dorong Swasembada Pangan, Zulhas Datangi IPB

    VIDEO: Dorong Swasembada Pangan, Zulhas Datangi IPB

    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mendatangi Institut Pertanian Bogor (IPB). Kedatangan Zulhas di IPB untuk mendorong kolaborasi dan peningkatan produktivitas pangan nasional, dan pencapaian swasembada pangan.

    Ringkasan

  • Menko Zulhas Gelar Rakor Swasembada Pangan Bersama 7 Menteri, Tekankan Kebijakan Selaras

    Menko Zulhas Gelar Rakor Swasembada Pangan Bersama 7 Menteri, Tekankan Kebijakan Selaras

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait swasembada pangan. Pertemuan ini diikuti oleh sejumlah pimpinan kementerian/lembaga bidang pangan di bawah pengawasan Kemenko Pangan. Salah satunya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

    Budi menyampaikan, rakor pangan ini dipimpin langsung oleh Zulhas di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Selasa (29/10/2024).

    Termasuk Budi, ada 7 menteri dan 2 pimpinan lembaga yang hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Turut hadir pula Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Selain itu, ada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Pada kesempatan ini, para pimpinan kementerian/lembaga tersebut menyampaikan komitmen instansinya untuk mendukung target swasembada pangan tercapai pada 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemendag berkomitmen mendukung dan menjaga kelancaran tata niaga pangan untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2028 mendatang. Dukungan ini dilakukan, salah satunya, melalui kebijakan-kebijakan di bidang perdagangan yang selaras dengan upaya mewujudkan swasembada pangan tersebut,” ujar Budi, dikutip dari keterangannya, Selasa (29/10/2024).

    Budi optimistis, sinergi para menteri Kabinet Merah Putih akan berperan penting dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Dengan sinergi yang dilakukan bersama para menteri di Kabinet Merah Putih, saya yakin kita dapat bersama-sama mencapai swasembada pangan sebagaimana ditargetkan Bapak Presiden,” kata Budi.

    Menurut Budi, Kemendag memiliki peran yang krusial dan andil yang signifikan dalam kebijakan perdagangan. Pengaturan yang seimbang untuk tata niaga perdagangan diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan ini.

    “Kemendag berperan dalam menjaga keseimbangan pangan dalam hal ketersediaan dan keterjangkauannya. Keseimbangan ini dijaga, salah satunya, melalui tata niaga perdagangan,” jelas Budi. 

  • Kejar Swasembada Pangan 2028, Para Menteri Prabowo Rapat Siang Malam

    Kejar Swasembada Pangan 2028, Para Menteri Prabowo Rapat Siang Malam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa Menteri dari lintas Kementerian melakukan rapat koordinasi untuk mewujudkan swasembada pangan dalam beberapa tahun mendatang. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat tersebut.

    “Kita berkejaran dengan waktu, Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan,” kata Zulhas di Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Ia menyebut pentingnya melakukan koordinasi, karena merupakan satu kesatuan dalam satu tim, sehingga harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pada tahun 2028. misalnya satu Kementerian saja tidak mau bekerjasama maka akan susah.

    “Kita terus, kemarin siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya, agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan,” sebut Zulhas.

    Sebagai contoh Menteri Pertanian ketika membutuhkan pupuk maka harus berkoordinasi dengan BUMN maupun induknya Kementerian BUMN. Sedangkan jika memerlukan aliran air untuk mengair sawahnya maka perlu irigasi dari Pekerjaan Umum.

    Sedangkan dana desa pada 2024 dalam APBN mencapai Rp 71 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 14 triliun atau 20% dari total anggaran belum digunakan dengan baik. Anggaran ini bakal diarahkan untuk ketahanan pangan.

    “Apalagi ini Menteri Desa, Menteri Desa ini ada dana desa untuk ketahanan pangan. Dana desa itu ada Rp 14 triliun lebih. Nanti kita akan kasih modul, kasih model, sehingga apa yang harus dikerjakan desa-desa itu untuk dalam rangka ketahuan pangan,” sebut Zulhas.

    (hoi/hoi)