Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Wapres Gibran tegaskan sinergi lintas sektor perkuat swasembada pangan

    Wapres Gibran tegaskan sinergi lintas sektor perkuat swasembada pangan

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi yang erat antara lintas sektor terkait dapat mewujudkan penguatan swasembada pangan dalam negeri.

    “Ini saya ingin sampaikan bahwa cara-cara kerja seperti ini harus kita teruskan, harus kita tambah lagi untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden yaitu swasembada pangan yang kuat,” kata Gibran dalam sambutannya pada kegiatan tanam jagung serentak di Kabupaten Tangerang, Rabu.

    Gibran mengatakan sejalan dengan program perencanaan pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama harus bisa tercapai dengan baik.

    Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kekuatan komoditas sebagai strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Ini saya harap nanti ke depan Bulog juga bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusi bersama,” katanya.

    Menurut Wapres, langkah kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, swasta hingga pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam merealisasikan pemenuhan kekuatan pangan nasional.

    Kendati demikian, upaya serupa yakni dengan terus menggenjot kegiatan penanaman komoditi pangan di seluruh wilayah dapat dipertahankan dengan baik agar tujuan utama dalam penguatan swasembada bisa terealisasi.

    “Ini sudah ada lebih dari 30.000 gabungan kelompok tani dan total produksinya sudah mencapai 2,8 juta di kuartal ketiga ini. Apalagi di Banten ini banyak pabrik, pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran juga berpesan kepada lembaga terkait khususnya Bulog dan Kementerian untuk terus mendukung para petani melalui inovasi, terobosan hingga mempermudah kebutuhan pupuk dan bibit tanaman.

    Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan tanam jagung serentak di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Wapres Gibran tiba di lokasi penanaman sekitar pukul 08.56 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Gubernur Banten Andra Soni serta Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid.

    Setibanya di lokasi penanaman jagung, Wapres menerima laporan dari beberapa pejabat Polri dan pemerintah daerah setempat tentang gambaran umum progres hasil pertanian, lahan, varietas tanaman, dan metode penanaman.

    Selanjutnya, ia melakukan kegiatan penanaman jagung hibrida yang merupakan jenis jagung dengan ketahanan genetis alami terhadap penyakit bulai yang dapat menghemat biaya produksi dengan menggunakan traktor.

    Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian dan sembako dari Polri untuk masyarakat sekitar.

    Kemudian, Wapres turut meninjau beberapa stand hasil olahan pertanian dan hasil produk usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) khas daerah Kabupaten Tangerang serta menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin secara gratis.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Akan Relokasi Sementara Warga di Sekitar Area Terpapar Radiasi Cesium-137

    Pemerintah Akan Relokasi Sementara Warga di Sekitar Area Terpapar Radiasi Cesium-137

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah warga yang rumahnya berdekatan atau berada dalam area paparan radiasi Cesium-137 akan direlokasi sementara ke tempat aman. Proses relokasi ini dilakukan bersamaan dengan pengangkatan material berbahaya serta dekontaminasi oleh tim Gegana Polri dan Bapeten.

    Diketahui, paparan radioaktif Cesium-137 terdeteksi di beberapa permukiman dan rumah warga. Dugaan sementara, material tersebut sebelumnya digunakan sebagai bahan urug atau material bangunan.

    “Jadi memang ada nanti rencana dari rekomendasi BRIN dan Bapeten, memang kita harus lokalisir masyarakat, dilakukan pemindahan dulu sampai dekontaminasinya selesai dilakukan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, (07/10/2025).

    Sebelum masyarakat direlokasi, akan digelar rapat terbatas bersama Menko Pangan, Zulkifli Hasan beserta Menteri Sosial, Menteri PMK, Menteri Tenaga Kerja, TNI, Polri, Gubernur Banten dan Bupati Serang.

    Ratas itu rencananya digelar pada Rabu, 08 Oktober 2025 di Jakarta dan menentukan nasib penanganan paparan radioaktif Cesium 137 selanjutnya.

    “Kita sedang melakukan survei detil. Karena ini nanti memerlukan langkah yang terkait dengan masyarakat dan sosial,” terangnya.

     

  • Menko Pangan: TNI berperan dalam mendukung ketahanan pangan di daerah

    Menko Pangan: TNI berperan dalam mendukung ketahanan pangan di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan dalam mendukung ketahanan pangan di berbagai daerah.

    Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas menegaskan, peran TNI tidak hanya vital dalam aspek pertahanan negara, tetapi juga turut berkontribusi nyata di bidang kemanusiaan dan ketahanan nasional, termasuk dukungan terhadap ketahanan pangan di berbagai daerah.

    “Banyak prajurit TNI yang turun langsung membantu petani, menjaga distribusi pangan, hingga memastikan logistik tetap aman di wilayah terpencil. Itu bukti nyata bahwa TNI dan rakyat adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, bersama Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

    Para Ketua Lembaga Tinggi Negara, Panglima TNI, Kapolri serta jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih juga turut menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI tersebut.

    Dalam suasana penuh semangat kebangsaan, Zulhas menyampaikan apresiasi dan penghargaan mendalam kepada seluruh prajurit TNI atas pengabdian, keberanian, dan pengorbanan mereka dalam menjaga kedaulatan serta keamanan bangsa.

    “Selamat ulang tahun ke-80 untuk Tentara Nasional Indonesia. TNI bukan hanya penjaga perbatasan, tapi juga penjaga harapan rakyat. Dari masa ke masa, TNI selalu hadir, tangguh, disiplin, dan setia mengabdi untuk Merah Putih,” ujar Zulhas.

    Sementara Presiden Prabowo Subianto di hadapan seratusan ribu lebih prajurit TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu, mengucapkan dirgahayu untuk Tentara Nasional Indonesia sekaligus menekankan TNI merupakan benteng dan tulang punggung pertahanan NKRI.

    Presiden kemudian melanjutkan, di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik global, termasuk adanya perang dan konflik bersenjata di beberapa belahan dunia, TNI harus ingat perannya sebagai benteng NKRI.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Siti Zulaikha
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas: Kebijakan harga gabah Rp6.500/kg dorong kesejahteraan petani

    Bappenas: Kebijakan harga gabah Rp6.500/kg dorong kesejahteraan petani

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan kebijakan pemerintah membeli gabah Rp6.500 per kilogram di tingkat petani menjadi langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan petani.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Badan Pangan Nasional serta Kementerian Pertanian yang berkomitmen mendukung keberlanjutan petani.

    “Pemerintah melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 per kg di tingkat petani,” kata Frans menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurutnya, harga gabah Rp6.500 per kilogram memberikan keuntungan signifikan bagi petani, karena dengan produktivitas 10 ton per hektare misalnya, potensi pendapatan mencapai Rp65 juta setiap musim panen.

    Perhitungan itu menunjukkan, setelah dikurangi biaya produksi sekitar Rp30 juta per hektare, petani tetap memperoleh keuntungan bersih, bahkan jauh melampaui rata-rata upah minimum regional (UMR) dalam satu periode panen.

    Bappenas menilai langkah itu bukan hanya soal menjaga ketahanan pangan, tetapi juga strategi keberlanjutan agar petani tetap semangat dalam memproduksi padi.

    “Ya, bayangkan kalau bapak-bapak yang 10 ton sehektare GKP (gabah kering panen) dibeli Rp6.500 per kg, eta mah Rp65 juta sehektare kan tiap bulan. Kalau ongkosnya Rp30 juta, Rp10 juta aja sebulan kan, wah itu sudah berapa kali UMR gitu ya,” ujar Frans.

    Bappenas bersama Syngenta Indonesia dan sejumlah pihak terkait lainnya dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Beri Atensi ke SPPG

    Presiden Prabowo Beri Atensi ke SPPG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program andalan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG) terus menuai kontroversi. Tak sedikit yang menginginkan agar program itu dihentikan.

    Saat ini, pemerintah melakukan evaluasi dan memperkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

    “Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” ujar Mensesneg usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di Jakarta, Minggu (28/09/2025).

    Mensesneg menambahkan, di dalam ratas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan mengenai sejumlah langkah yang telah dirumuskan untuk memperkuat tata kelola program MBG.

    “Yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” imbuh Mensesneg.

    Sebelumnya,  Menko Pangan dalam keterangan persnya menyampaikan sejumlah langkah yang diambil pemerintah untuk penguatan tata kelola MBG. Langkah tersebut yaitu:

    Pertama, menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan, antara lain, terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.

    Kedua, mewajibkan SPPG untuk melakukan sterilisasi seluruh alat makan.

    Ketiga, mewajibkan SPPG untuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah.

  • Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL

    Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL

    Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menguraikan peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung pelaksanaan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
    Peran tersebut salah satunya adalah menyediakan lahan tanpa biaya untuk pembangunan dan operasional PSEL.
    “Yang paling utama adalah bagaimana membentuk
    collection system
    , mulai dari membuat bak-bak sampah di masyarakat, setelah itu dikoleksi dengan sistem transportasi dibawa sampai dengan TPA,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Jumat (3/10/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri dengan agenda Persiapan Implementasi PSEL di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Rakortas ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
    Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan bahwa ketika sampah yang telah terkumpul dialihkan ke tempat pembuangan akhir (TPA), pemda juga perlu memastikan ketersediaan lahan untuk alat insinerator sampah.
    Dalam konteks ini, pemda perlu menyosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai fungsi alat tersebut agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang dijalankan.
    Tito menyebut, program PSEL merupakan peluang yang perlu disambut baik oleh pemda. Pasalnya, program ini akan membantu pemda mengurangi sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.
    “
    Nah
    , sehingga ini adalah
    opportunity
    . Kami sampaikan kepada teman-teman kepala daerah
    opportunity
    yang diberikan pemerintah untuk diselesaikan,” katanya.
    Untuk mendukung kesuksesan program PSEL, Tito akan menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud untuk mengawal langsung program tersebut.
    Nantinya, mereka akan memperkuat kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), khususnya dalam memastikan kesiapan sejumlah pemda untuk mendukung PSEL.
    Dalam rakortas tersebut, Tito juga membeberkan transformasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia.
    Semula, banyak pihak menerapkan strategi dari hilir ke hulu, kemudian mulai berubah dari hulu ke hilir.
    Dengan kata lain, volume timbunan sampah yang awalnya bermuara di TPA diubah menjadi seminimal mungkin sampai di TPA melalui proses
    reduce, reuse,
    dan
    recycle
    (3R) oleh masyarakat.
    “Dengan berbasis hulu (ke hilir) ini, sampah berkurang (dan) sampai ke TPA itu sedikit,” tegas Tito.
    Dalam rakortas tersebut juga hadir Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf, serta para pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Pemerintah Tak Moratorium MBG dan Pastikan Programnya Tetap Berjalan

    Alasan Pemerintah Tak Moratorium MBG dan Pastikan Programnya Tetap Berjalan

    Alasan Pemerintah Tak Moratorium MBG dan Pastikan Programnya Tetap Berjalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan dan tidak akan diberhentikan, meskipun masih ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya.
    “Pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, layak sesuai SOP, dan tepat sasaran,” ujar Zulhas, di Kemenkes, Kamis (2/10/2025).
    Zulhas menegaskan, MBG merupakan hak dasar warga negara untuk mendapatkan asupan gizi yang layak, sebagai upaya membentuk generasi unggul di masa mendatang.
    “Program Presiden Prabowo Subianto ini mendasar, memberikan dampak yang luas, dan tentu tantangannya tidak ringan,” ujar dia.
    Menurut Zulhas, pemerintah telah merespons cepat setiap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk terkait isu-isu teknis dan pengawasan di lapangan.
    “Tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas. Respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas: perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” ujar dia.
    Ia menambahkan, saat ini penyempurnaan tata kelola dan regulasi program MBG tengah difinalisasi di Sekretariat Negara (Setneg) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
    “Penyelenggaraan tata kelola saat ini sedang disempurnakan di Setneg,” kata Zulhas.
    Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi anak-anak Indonesia, terutama di jenjang pendidikan dasar.
    Senada, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa desakan moratorium atau penangguhan sementara program MBG tidak akan dilakukan.
    Meski banyak pihak mendesak adanya moratorium, Dadan tak gentar, selama presiden masih menginstruksikan percepatan dan pemerataan penerima manfaat MBG di seluruh wilayah di Indonesia.
    “Di luar perintah itu (Presiden), saya tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” kata Dadan, di tempat yang sama.
    Dadan mengatakan, dirinya diperintahkan langsung untuk melakukan percepatan penerima manfaat MBG oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Dia mengatakan, ada banyak masyarakat yang menantikan program MBG dan ingin segera menikmati makanan tersebut.
    “Terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orangtua yang menantikan kapan menerima makan berhenti gratis,” tegas Dadan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Catatan Legislator PAN soal Perpres Tata Kelola MBG

    5 Catatan Legislator PAN soal Perpres Tata Kelola MBG

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum tanggal 5 Oktober 2025. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi memberikan sejumlah catatan terkait hal-hal yang perlu diatur di Perpres.

    “Pertama, standar keamanan pangan-wajib ada mekanisme uji laboratorium oleh Labkesda dan Kesling, serta larangan pangan ultra-proses yang berlebihan,” ujar Ashabul kepada wartawan, Jumat (2/10/2025).

    Kedua, perlu adanya pengaturan tata kelola dan koordinasi. Menurut Ashabul, harus jelas pembagian peran pemerintah pusat dan daerah.

    Dia menyebut jangan semua hal ditarik ke pemerintah pusat. Baginya, pemda perlu ruang gerak lebih besar karena mereka yang paling dekat dengan sekolah dan puskesmas.

    “Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi harus berlapis dan melibatkan masyarakat serta penerima manfaat. Kanal pengaduan publik harus tersedia, cepat, dan aman,” jelas Ashabul.

    Keempat, soal integrasi dengan layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menyarankan dapur komunitas di daerah 3T harus dijadikan jangkar pelaksanaan.

    “Kelima, aspek anggaran dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berbasis hasil, jangan hanya output distribusi makanan, tapi betul-betul berdampak pada status gizi anak,” sambungnya.

    Ashabul menyambut baik langkah Prabowo yang akan meneken Perpres Tata Kelola MBG. Hal ini, kata Ashabul, sudah sangat mendesak.

    “Jadi, Perpres ini penting agar program Makan Bergizi Gratis tidak berhenti di jargon, tapi punya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan status gizi anak,” ucap dia.

    Sebelumnya, Perpres Tata Kelola MBG akan segera terbit. Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan melalui Perpres dan Inpres tersebut nantinya akan memperjelas pembagian tugas dari tiap-tiap kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.

    “Isinya seperti apa? Sabar sedikit satu minggu, sehingga nanti pembagian tugas serta pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam satu minggu ini insyaallah. Sabar sedikit, satu minggu nanti akan kita umumkan,” jelas Zulhas.

    Sementara, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken Perpres tentang Tata Kelola Pelaksanaan Program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.

    “(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat Presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (isa/ygs)

  • Zulhas Sebut Makan Bergizi Gratis Itu Hak Dasar Warga Negara

    Zulhas Sebut Makan Bergizi Gratis Itu Hak Dasar Warga Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) merupakan hak dasar warga negara dalam memenuhi kebutuhan gizi yang layak.

    Menurut Zulhas, MBG merupakan program untuk menciptakan generasi unggul di masa depan. Untuk diketahui, MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat

    Selain itu, Zulhas mengeklaim pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, layak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dan tepat sasaran.

    “MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang,” kata Zulhas dalam konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa program MBG merupakan inisiatif Kepala Negara RI yang dirancang untuk memberikan dampak luas dalam jangka panjang.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan pemerintah memperbaiki sistem dan tata kelola pelaksanaan MBG.

    “Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas, respons cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai maraknya kasus keracunan MBG menunjukkan ketidaksiapan pelaksanaan program tersebut.

    Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

    Bahkan bila perlu, ujar Niti, program MBG dilakukan penghentian sementara untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh. Niti mewanti-wanti program MBG bisa menjadi bom waktu atas keracunan makanan.

    “Jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan,” kata Niti dalam keterangan tertulis.

    Niti juga mendesak adanya peningkatan standar higiene dan sanitasi dapur, kejelasan kehalalan food tray, serta keterlibatan tenaga ahli gizi dalam pengawasan kualitas makanan.

    “Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray,” ujarnya.

    Di samping itu, dia mendorong adanya audit sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir untuk memastikan keamanan pangan, termasuk pembentukan sistem pengaduan masyarakat.

    “Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus/kerugian yang dialami oleh penerima manfaat,” tandasnya.

  • Tok! Prabowo Akan Keluarkan Aturan Khusus Soal MBG, Ini Bocorannya

    Tok! Prabowo Akan Keluarkan Aturan Khusus Soal MBG, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan bakal segera merampungkan aturan khusus terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan regulasi itu sedang difinalkan, baik dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun Instruksi Presiden (Inpres).

    “Mengenai tata kelola (program MBG), mudah-mudahan 1 minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Inpres,” kata Zulhas dalam konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas MBG di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Sayangnya Zulhas belum bisa memberikan bocoran apa saja yang diatur dalam aturan mengenai MBG tersebut.

    “Isinya seperti apa? Sabar sedikit, satu minggu. Sehingga nanti kan bagian tugas antara pemerintah daerah, kemudian lembaga terkait dan koordinasi seperti apa akan selesaikan dalam satu minggu ini. Insya Allah sabar sedikit, satu minggu akan kita hubungkan,” bebernya.

    Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Aturan tersebut, lanjut Zulhas, akan memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga terkait. Dengan begitu, tata laksana distribusi MBG diharapkan bisa lebih rapi dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program MBG tetap harus berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, meski belakangan diwarnai lonjakan kasus keracunan makanan.

    “Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan, karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu, saya akan tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” ujar Dadan dalam kesempatan yang sama.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]