Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Hemat Anggaran, Presiden Prabowo Minta Kabinet Merah Putih Kurangi Seremonial Tak Penting

    Hemat Anggaran, Presiden Prabowo Minta Kabinet Merah Putih Kurangi Seremonial Tak Penting

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan sidang kabinet paripurna dengan memanggil anggota Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (6/11/2024) sore. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan beberapa arahan penting, termasuk instruksi untuk mengurangi kegiatan seremonial dan kunjungan ke luar negeri yang dinilai kurang mendesak.

    “Arahan beliau adalah kita harus menghemat anggaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Acara-acara seremonial, perjalanan ke luar negeri yang tidak terlalu penting, semuanya harus dikurangi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai sidang kabinet, Rabu (6/11/2024).

    Prabowo meminta agar anggaran lebih difokuskan pada upaya membantu masyarakat miskin serta untuk pembangunan yang produktif.

    “Pendek kata, anggaran yang bisa dihemat harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Utamakan untuk membantu masyarakat miskin, rakyat kita yang mungkin sedang kesulitan, berikan alokasi yang cukup untuk itu. Kemudian, hal-hal produktif seperti pembangunan irigasi, sektor pertanian, dan lain-lain,” jelas Zulkifli Hasan.

    Dalam pembukaan sidang kabinet, Prabowo juga menyampaikan arahannya terkait rencana kunjungan kenegaraan yang akan dilakukannya dalam waktu dekat. Kunjungan kenegaraan tersebut akan berlangsung lebih dari dua pekan, mulai 8 November 2024.

    Ia juga mengingatkan anggota kabinet agar tidak ragu menghubunginya selama perjalanan luar negeri jika terjadi situasi mendesak.

    “Kita tinggalkan protokoler yang berlebihan dan sikap feodal. Kita adalah kolega yang sama-sama mengabdi kepada rakyat. Saya mungkin memimpin tim ini atas mandat dari rakyat bersama wakil presiden, tetapi kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama kepada rakyat. Gunakan teknologi jika ada situasi yang membutuhkan,” tutup Prabowo.

  • Polrestabes Makassar Dukung Gerakan Nasional Pangan Merah Putih untuk Swasembada

    Polrestabes Makassar Dukung Gerakan Nasional Pangan Merah Putih untuk Swasembada

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.

    Peluncuran ini berlangsung serentak di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar, dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan.

    Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

    Polri turut mengambil peran aktif dalam menggerakkan potensi nasional, tak hanya di bidang keamanan tetapi juga dalam aspek-aspek kesejahteraan masyarakat.

    Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib menjelaskan, dukungan ini selaras dengan instruksi presiden untuk mendorong kemandirian pangan yang lebih kuat.

    Hal ini diungkapkan Ngajib usai melakukan Launching Kegiatan dengan Tema Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.

    “Gerakan ini adalah bentuk sinergi kami dengan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena kami memahami pentingnya ketahanan pangan bagi stabilitas negara,” ujar Ngajib.

    Ngajib juga menekankan bahwa gerakan ini adalah upaya menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen di Polri untuk aktif dalam menguatkan ketersediaan pangan di berbagai daerah.

    “Tidak hanya di Makassar, jajaran Polri di seluruh Indonesia juga turut ambil bagian, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.

    Sekadar diketahui, kegiatan ini digelar di ruang Vicon Tunggal Panaluan Polrestabes Makassar dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, termasuk Waka Polrestabes Makassar AKBP Budi Susanto dan para kapolsek. (Muhsin/fajar)

  • Demi Hemat Anggaran, Prabowo Minta Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Dikurangi

    Demi Hemat Anggaran, Prabowo Minta Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Dikurangi

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk jajaran menterinya. Menurut Zulhas, Prabowo ingin anggaran negara dihemat dan digunakan sesuai kebutuhan.

    Zulhas menyebut anggaran untuk perjalanan ke luar negeri yang tidak diperlukan harus dikurangi. Dengan begitu maka negara bisa menghemat Anggaran.

    “Kedua, arahan beliau kita harus hemat anggaran yang betul-betul diperlukan. Acara seremonial, acara perjalanan ke luar negeri yang nggak penting banget, nggak diperlukan, dikurangi ya,” sebut Zulhas di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Zulhas menyatakan Prabowo ingin agar anggaran negara digunakan untuk hal produktif dan membantu rakyat miskin. Uang negara juga diharapkan mengalir untuk proyek irigasi hingga pertanian.

    “Pendek kata, anggaran bisa dihemat, sebisa mungkin dihemat untuk dipergunakan hal produktif. Utamakan untuk bantu yang miskin rakyat kita yang mungkin kesulitan. Kemudian hal produktif seperti pembangunan irigasi, pertanian,” terang Zulhas.

    Pada kesempatan itu ia juga menegaskan jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah. Sesuai arahan Prabowo, Zulhas menyebut program tersebut harus dijalankan dengan baik.

    Menurutnya anggaran yang disediakan pada tahap awal mencapai Rp 71 triliun. Terkait detail daerah penerima program MBG, Zulhas menyebut perlu ada rapat lanjutan untuk membahasnya.

    “(Anggaran) Rp 71 triliun sudah direncanakan. Detailnya banyak kita akan rapat lagi,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Zulhas Ingatkan Kepala Desa Jangan Sepelekan Kelapa, Perintahkan Ini

    Zulhas Ingatkan Kepala Desa Jangan Sepelekan Kelapa, Perintahkan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam upaya menyongsong tercapainya target swasembada pangan tahun 2028, Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong para kepala desa (Kades) di seluruh daerah untuk menanam komoditas yang memiliki Nilai Tukar Petani (NTP) tinggi, utamanya tanaman kelapa, kopi, sampai dengan coklat.

    “Tanaman hortikultura nilai tukarnya (NTP) 108 hampir 109. Tapi ini ada yang menarik. Tanaman perkebunan rakyat, itu nilainya 156. Jadi saudara-saudara Kepala Desa, program kita kan swasembada pangan. Tidak hanya beras. Beras wajib. Tetapi kita akan mengembangkan juga tanaman kelapa, karena ini nilainya tinggi sekali, jangan dianggap enteng,” kata Zulhas dalam kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di Lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (6/11/2024).

    Zulhas pun mendorong para Kades untuk mengembangkan komoditas kelapa. Sebab, katanya, nilai ekspor kelapa pada tahun 2023 lalu saja mencapai US$ 2 miliar. Hal ini sejalan, karena di negara-negara Eropa kini mengonsumsi susu bukan lagi dari hewani, melainkan sebagian besarnya dari olahan kelapa.

    “Kelapa nanti harus dikembangkan. Kelapa tahun lalu kita ekspor US$ 2 miliar. Karena, sekarang Eropa minum susu bukan dari hewan. Minum susu sebagian besar dari kelapa. Jadi kelapa akan laku sekali,” ujarnya.

    “Jadi kalau Bapak tanam kelapa, kalau bisa yang 4 meter sudah buah. Jangan sampai 15 meter baru buah, kelamaan. Itu nilai tukarnya 153, Pak,” tambah Zulhas kepada para Kades.

    Tak hanya kelapa, Zulhas juga meminta kepada para Kades untuk menanam kopi. Menurutnya, dengan menanam kopi seluas 1 hektare saja, itu sudah bisa menghasilkan nilai tukar yang cukup tinggi untuk para petani.

    “Nilai tukar tanam kopi 153. Jadi kalau Bapak punya 1 hektare tanaman kopi, sudah bisa beli mobil itu setahun. Bisa menyekolahkan anak-anak ke Jawa. 2 tahun, 3 tahun bisa pergi Umroh. Karena nilai tukarnya tinggi sekali,” tukasnya.

    Lebih lanjut, dia turut menyoroti komoditas coklat, yang mana katanya saat ini Indonesia masih banyak mengimpor produk coklat dari luar negeri.

    “Atau Bapak tanam coklat. Sekarang kita impor coklat banyak sekali,” lanjutnya.

    Zulhas menilai, jika seluruh pihak memiliki semangat yang sama, dia sangat yakin Indonesia bisa mencapai swasembada pangan tahun 2028, dan tentunya juga akan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Maju tahun 2045.

    “Harapan kita, Kepala Desa adalah tokoh sentral di desanya. Saudaralah yang menjadi penentu apakah desa ini atau maju atau tidak. Jadi tugas saudara tidak kalah mulia dengan Menko, tidak kalah mulia dengan Mentan (Menteri Pertanian), tidak kalah mulia dengan Menteri Desa, karena saudara berada di ujung tombak. Saudara yang paling paham keadaan desa masing-masing,” ucap dia.

    Zulhas mengajak para kepala desa untuk berada di satu tim, menjunjung tinggi Merah Putih.

    “Soal partai, soal suku, masing-masing background silahkan, Pak. Tapi kita adalah satu, saudara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat berjuang,” pungkasnya.

    Foto: Menko Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan arahan kepada para Kades seluruh daerah di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Rabu (6/11/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari)
    Menko Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan arahan kepada para Kades seluruh daerah di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Rabu (6/11/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari)

    (dce)

  • Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

    Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

    Perbesar

    Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis 

    “Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

    Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

    “Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

    Swasembada Pangan 

    Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

    “Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    Perbesar

    Dody Hanggodo / Bisnis

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

    Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

    Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

    “Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini  akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan,” kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

    Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

    Perbesar

    Ilustrasi beras / Bisnis

    Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

    “Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

    Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN. 

  • Ada Beras Premium Petani Lokal, Cara Jaga Ketahanan Pangan Indonesia – Page 3

    Ada Beras Premium Petani Lokal, Cara Jaga Ketahanan Pangan Indonesia – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman dan cukup hingga akhir tahun 2024.

    “Cadangan kita, stok kita, dan apa yang diperlukan termasuk besok ada bantuan pangan, ada SPHP, ada bansos, tentu harus kita persiapkan dengan baik,” kata Zulhas dalam acara Kunjungan Menko Pangan ke Gudang Bulog, Jakarta, Senin (5/11/2024).

    Ia menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat dapat terpenuhi hingga tahun depan.

    “Nah tadi saya rapat di kantornya Pak Dirut Bulog Pak Wahyu Suparyono, semua persiapan untuk tahun depan dan tahun ini sudah sangat siap dan sangat baik. Tetapi kita kan perlu juga meyakinkan, lihat agar publik juga lihat, tidak bisa cuma catatan-catatan ya kan, lihat buku gitu ya,” jelasnya.

    Stok Beras Melimpah

    Zulhas meyakinkan ketersediaan beras saat ini cukup melimpah, yang mana masih ada sebanyak dua juta ton pada akhir tahun 2024.

    “Nah kita kesini, teman-teman bisa lihat memang stok kita sekurang-kurangnya akhir tahun ini bisa 2 juta,” imbuh Zulkifli Hasan.

     

  • Bantuan Pangan hingga Program SPHP Diusulkan Mulai Tahun Depan

    Bantuan Pangan hingga Program SPHP Diusulkan Mulai Tahun Depan

    Jakarta –

    Perum Bulog mengusulkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan awal tahun depan. Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebut agar penyaluran kedua program itu dapat dilakukan pada Januari sampai Februari 2025.

    Wahyu menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Sejalan dengan itu, dia mengusulkan agar penyaluran bantuan pangan sebesar 220 ribu ton dan SPHP sebesar 150 ribu ton per bulan disalurkan pada Januari hingga Febuari 2025.

    Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasar pada bulan tersebut. Bahkan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Bidang Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Dengan asumsi satu bulan, bantuan pangan sebesar 220 ribu dan SPHP sebesar 150 ribu ton satu bulan, ini akan dilepas untuk stabilisasi harga bulan Januari hingga Februari. Kami menyarankan melalui Pak Menko Pangan tadi agar supaya keseimbangan angka inflasi kita,” terang Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Menurutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator seharusnya telah menyediakan anggaran untuk kedua program tersebut. Dia menilai stok beras yang terlalu besar dapat membebani bunga Perum Bulog.

    “Stok yang terlalu besar maka akan membebani bunga yang di Perum bulog. Saya kira mekanismenya ketika melakukan pengadaan dana dari perbankan ketika masuk dalam persetujuan persediaan maka itu sudah masuk dalam utang dan bunganya akan bergerak. Semakin tidak ada penyaluran, tidak ada penjualan. Karena penjualan kita adalah captive di bantuan pangan melalui regulasi dari Kepala Badan Pangan,” jelas Wahyu.

    Sebagai informasi, realisasi bantuan pangan tahap 1 sebesar 659.352 ton beras dan tahap 2 sebesar 653.613 ton beras dengan sasaran penerima sebesar 22 juta kepala keluarga (KK). Kemudian realisasi penyaluran stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP untuk sejumlah 1.230.273 juta ton beras atau sebesar 81,07% dari target sebesar 1.517.500 ton.

    “Penyaluran SPHP tertinggi bulan Februari 2024. Terjadi penurunan penyaluran SOHP pada Maret sampai dengan Juni 2024 karena harga beras di pasaran umum turun,” terangnya.

    (hns/hns)

  • Basuki Hadimuljono Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

    Basuki Hadimuljono Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto  melantik Basuki Hadimuljono sebagai kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara Jakarta pada Selasa (5/11/2024) sekitar pukul 11.00 WIB.

    Pelantikan Basuki dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 151 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN. Basuki menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.

    “Mengangkat Mochamad Basuki Hadimuljono sebagai kepala OIKN, kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” tulis keppres tersebut.

    Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain itu, turut hadir Kapolri Jendera Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

  • Menko Pangan pastikan tak ada impor beras baru hingga akhir 2024

    Menko Pangan pastikan tak ada impor beras baru hingga akhir 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan pastikan tak ada impor beras baru hingga akhir 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 November 2024 – 16:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan tidak ada kebijakan untuk penambahan impor beras baru hingga akhir 2024.

    Zulhas di sela peninjauan stok beras di kawasan pergudangan Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa tidak ada impor baru hingga akhir tahun, namun lebih kepada pemenuhan kuota impor tahun 2024.

    “Kuota impor tahun ini itu totalnya 3,6 juta ton. Dari 3,6 juta ton kan kurang 1 juta ton. (Dari 1 juta ton) 150 ribu ton sudah (perjalanan ke Indonesia), tinggal 850 ribu ton (sisanya),” kata Zulhas.

    Dia menyatakan beras impor yang belum masuk akan diupayakan selesai tahun ini agar 850 ribu ton dapat masuk seluruhnya.

    Menurutnya, dengan tambahan tersebut, stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan menjadi lebih banyak, lebih siap, dan lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Yang belum itu 850 ribu ton. Jadi itu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai 850 ribu ton itu bisa masuk semua,” ucap Zulhas.

    Ia juga menegaskan bahwa keputusan impor beras telah dibuat tahun lalu dengan target realisasi 3,6 juta ton. Dari total tersebut jumlah yang belum masuk dari kuota tersebut yakni 850 ribu ton.

    “Tolong teman-teman, ya. Nanti saya dimarahin sama publik. Ini (kuota impor) yang sudah diputuskan tahun lalu. Jadi, nanti beritanya (jangan) Menko Pangan ngimpor beras (baru). Jangan begitu dong, ya kan? Ini sudah diputuskan tahun lalu (kuota impor) 3,6 juta ton, realisasinya yang belum selesai,” tutur Zulhas.

    Menko Pangan juga memastikan stok beras aman dan mencukupi hingga Desember 2024, guna menjaga kestabilan pasokan dan harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Zulhas menyebutkan stok beras Bulog di salah satunya di Gudang Jakarta mencapai 140 ribu ton, sedangkan gudang yang dimiliki Bulog lebih dari 1.508 gudang di seluruh Indonesia.

    Oleh karena itu, dia meminta masyarakat dan pedagang untuk tidak khawatir terhadap pasokan beras, karena pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah optimal demi menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras.

    Di tempat yang sama, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan bahwa stok beras yang dikuasai saat ini mencapai 1,6 juta ton dan dipastikan cukup aman untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga Desember 2024, menjaga stabilitas pangan di akhir tahun.

    Wahyu menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan sebanyak 2 juta stok beras hingga akhir tahun 2024.

    “Sampai dipastikan akhir tahun itu (stok beras) 2 juta ton, tapi saat ini belum sepenuhnya 2 juta ton itu. Saat ini masih 1,6 juta ton, sangat lebih dari cukup hingga akhir tahun,” kata Wahyu.

    Sumber : Antara

  • Rencana Pemindahan Pelabuhan Impor Masih di Meja Menko Airlangga

    Rencana Pemindahan Pelabuhan Impor Masih di Meja Menko Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus membahas mengenai usulan pemindahan pintu masuk impor tujuh komoditas ke Indonesia Timur. Pemindahan ini bertujuan agar tidak terjadi overcapacity di pelabuhan yang menjadi pintu masuk produk impor ke Indonesia.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi menyampaikan, opsi pemindahan pelabuhan saat ini masih dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Memang ada opsi itu, perubahan [pintu masuk impor] itu. Hanya kan masih dibahas di Kemenko Perekonomian,” ungkap Fajarini saat ditemui di Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Rencana pemindahan pintu masuk barang impor sebelumnya sempat mencuat pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Kala itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sepakat untuk memindahkan pintu masuk tujuh komoditas impor agar tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Tanjung Perak, Surabaya. 

    Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

    “Kalau itu [penumpukan barang impor di pelabuhan] memang susah pengendalianya karena sudah over capacity,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024). 

    Oleh karena itu, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah pelabuhan alternatif yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk barang impor. Misalnya, ke Semarang Jawa Tengah, Belawan Sumatra Utara, Batam Kepri, Bitung Sulawesi Utara, Makassar Sulawesi Selatan, dan Sorong Papua.

    Rencana ini sebelumnya juga telah diajukan kepada Presiden Jokowi. Dalam usulannya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memberikan gambaran dan konsep yang akan diterapkan jika pelabuhan impor nantinya dipindah. 

    “Ya itu [pemindahan pelabuhan] sudah saya usulkan kepada Bapak Presiden. Termasuk konsepnya, kita berharap dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjut dari Bapak Presiden,” kata Agus, Kamis (19/9/2024).

    Agus kala itu menuturkan, pihaknya berencana untuk ‘mempersulit’ masuknya barang-barang jadi ke Indonesia dengan memindahkan pintu masuk impor ke Indonesia Timur. Sedangkan, impor bahan baku akan dipermudah untuk membantu industri tekstil kembali bergeliat.

    “Kami fokusnya untuk dalam tanda petik ya ‘mempersulit’ barang-barang jadi yang berkaitan dengan tekstil masuk ke Indonesia. Kalau bahan baku itu prinsipnya memang harus dipermudah, ya harus dipermudah. Itulah yang nanti akan bisa membantu industri tekstil tumbuh kembali,” tuturnya.