Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Kantor, Kursi, Mobil Belum Ada

    Kantor, Kursi, Mobil Belum Ada

    Jakarta –

    Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 505 miliar lebih untuk tahun anggaran 2025. Usulan itu, kata Zulhas masih di bawah usulan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Hal itu diusulkan oleh Zulhas saat rapat bersama Banggar Anggaran (Banggar) DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Zulhas mengatakan saat ini kementeriannya belum memiliki kantor dan mobil dinas.

    “Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar, Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai,” kata Zulhas.

    Zulhas menjelaskan anggaran itu mencakup kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp 269.910.975. Kemudian, untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp230.000.000.

    “Ada empat deputi, kami. Ya tentu ada sarana-prasarana. Kemudian kami akan siap dashboard, Pak, mengenai anggaran di bidang kami. Ini kami akan monitor,” jelasnya.

    Zulhas lantas meminta agar Banggar DPR dapat menyetujui usulan anggaran itu. Dia mengatakan agar anggaran tersebut tidak dipotong.

    Zulhas menyampaikan pagu anggaran yang ada saat ini di kementeriannya sebesar Rp 44.069.025.000. Sedangkan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 550 miliar, sehingga usulan tambahan anggaran ialah sebesar Rp 505,9 miliar.

    Lebih lanjut, Zulhas mengatakan anggaran ketahanan pangan di 2025 sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup program dari kementerian teknis terkait yang membidangi urusan pertanian, kelautan, kehutanan, lingkungan, hingga badan gizi dan badan pangan.

    “Kalau berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang direncanakan, maka tahun depan kita tidak akan impor beras lagi. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, Pak. Program-program kementerian terkait yang saya koordinasi, kalau berjalan dengan bagus, kita tahun depan tidak akan impor beras dan mudah-mudahan juga tidak ada yang jagung tahun depan. Tidak perlu 2027. Kalau ini berjalan dengan baik,” sambung Zulhas.

    (amw/rfs)

  • Kementerian PANRB kaji Bulog jadi badan otonom

    Kementerian PANRB kaji Bulog jadi badan otonom

    “Kita masih diskusi, nanti bentuk (kelembagaan), nanti aparatur sipil negara (ASN) akan mengikuti bentuk lembaganya. Kami belum putuskan bentuk lembaganya seperti apa,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pihaknya masih melakukan kajian terhadap transformasi kelembagaan Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagai lembaga otonom.

    Kementerian PANRB juga belum memutuskan terkait kemungkinan status pegawai Bulog yang akan berubah menjadi ASN.

    “Kita masih diskusi, nanti bentuk (kelembagaan), nanti aparatur sipil negara (ASN) akan mengikuti bentuk lembaganya. Kami belum putuskan bentuk lembaganya seperti apa,” kata Rini saat ditemui awak media di Gedung LAN RI, Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Perum Bulog akan bertransformasi menjadi badan otonom karena sudah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita melanjutkan rapat pertama secara resmi mengenai transformasi Bulog. Karena ini sudah diputuskan dalam ratas yang dipimpin Bapak Presiden langsung beberapa waktu yang lalu,” ujar Zulkifli usai menghadiri Rapat Koordinasi Transformasi Bulog di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (29/11).

    Setelah bertransformasi, kata Zulkifli, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat, karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    Zulkifli berharap transformasi ini bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Baca juga: Menko Pangan: Anggaran program swasembada pangan 2025 Rp139,4 triliun

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Pada prinsipnya, dia mengatakan pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR. Namun, DPR akan mendengar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk program kerja.

    “Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” kata dia.

    Baca juga: Menko Airlangga pastikan anggaran Makan Bergizi Gratis tidak dipotong
    Baca juga: Rapat perdana Kompolnas, Menko Polkam pastikan ada pembenahan

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada hari ini, Minggu (1/12/2024).

    Melalui akun media sosialnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa Rapimnas Kadin akan digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta dengan mengusung tema Tekan Kemiskinan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wujudkan Indonesia Emas.

    “Rapimnas sendiri digelar pada hari Minggu, 1 Desember 2024, yang fokusnya untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Jadi 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Anindya.

    Dia menuturkan, pihaknya juga akan membahas hasil dan pencapaian dari pendampingan lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, serta isu-isu terkini di bidang perekonomian.

    “Mohon doa dan dukungannya untuk kelancaran Rapimnas Kadin Indonesia 2024,” tulis Anindya.

    Berdasarkan undangan Rapimnas yang diterima awak media, Rapimnas diawali dengan agenda Pembukaan Rapimnas dan Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029. Dilanjutkan dengan Pembekalan dan Dialog Ekonomi Bersama Para Menteri.

    Kemudian, diikuti Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Terakhir Penutupan.

    Adapun, sejumlah menteri yang dijadwalkan hadir untuk mengisi acara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

  • [POPULER NUSANTARA] Jokowi "Diserbu" Telepon dari Beberapa Calon Kepala Daerah | Warga di Riau Selamat Usai Diterkam Harimau Regional 30 November 2024

    [POPULER NUSANTARA] Jokowi "Diserbu" Telepon dari Beberapa Calon Kepala Daerah | Warga di Riau Selamat Usai Diterkam Harimau Regional 30 November 2024

    [POPULER NUSANTARA] Jokowi “Diserbu” Telepon dari Beberapa Calon Kepala Daerah | Warga di Riau Selamat Usai Diterkam Harimau
    Editor
    KOMPAS.com
    – Usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapat banyak telepon dari calon kepala daerah.
    Hal ini karena mereka mengucapkan terima kasih kepada
    Jokowi
    karena unggul dalam hitung cepat atau quick count.
    Selain itu, seorang warga bernama Panji (23) diterkam harimau di Sia Riau, Rabu (27/11/2024).
    Korban selamat namun mengalami luka parah saat memancing.
    Dua berita tersebut menjadi perhatian banyak pembaca Kompas.com. Berikut ini lima berita populer Nusantara yang dirangkum pada Jumat (29/11/2024).
    Jokowi mengatakan, dirinya menerima telepon hingga Rabu pukul 22.00 WIB. Namun, Jokowi tak mengungkap sosok calon kepala daerah yang menghubunginya.
    Sewaktu ditelepon, Jokowi menyampaikan selamat kepada calon kepala daerah yang unggul dalam quick count atau hitung cepat.
    “Saya yang mengucapkan selamat karena menang,” ucapnya.
    Mantan wali kota Solo itu pun berpesan kepada calon kepala daerah yang menang dalam pilkada agar jangan jemawa.
    “Yang menang tetap rendah hati, jangan jemawa,” ungkapnya, dilansir dari Kompas TV.
    “Yang kalah pun nanti lima tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya rasa itulah kematangan kita dalam berdemokrasi,” sambungnya.
    Saat kejadian, Panji sedang memancing di parit kanal Jalan Datuk Limapuluh sekitar pukul 22.30 WIB.
    Akibatnya, korban mengalami luka gigitan dan cakaran di kepala, bahu, serta lutut kini dirawat di Puskesmas Sungai Apit.
    “Info sementara, korban ini diterkam saat memancing di sungai, namun kronologi lengkapnya masih kita telusuri, supaya informasi tidak simpang siur,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Siak, Heriyanto, dilansir dari Tribunnews.com.
    Heriyanto menjelaskan, korban berhasil diselamatkan, tetapi menderita luka serius akibat gigitan dan cakaran.
    Hingga saat ini, pihaknya bersama BBKSDA Riau terus menyelidiki kronologi lengkap kejadian tersebut.
    Hujan sepanjang hari menyebabkan banjir di Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (28/11/2024).
    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, genangan air itu terjadi di kawasan Desa Bantur, Kecamatan Bantur; Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare; dan Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
    Di Desa Bantur, banjir terjadi akibat luapan sungai. Akibatnya, banjir menutup akses jalan dan merendam 30 rumah warga serta Kantor Kecamatan Bantur.
    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyebutkan bahwa tinggi genangan air di sana mencapai 50 cm.
    “Peristiwa ini terjadi sejak sekitar pukul 17.15 WIB,” ungkapnya melalui pesan singkat, Kamis malam.
    Warga Bener, Tegalrejo, RW 3, RT 11 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dihebohkan dengan penemuan
    buaya
    berukuran 2,5 meter yang muncul di pinggir sungai dekat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bener, Jumat (29/11/2024) pagi.
    Kejadian ini langsung dilaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta.
    Komandan Regu Evakuasi, Petrilula, menjelaskan bahwa laporan mengenai buaya tersebut diterima pada Jumat (29/11/2024) sekitar pukul 07.25 WIB.
    “Ada warga yang datang ke kami laporan langsung ke Mako Mojo. Terus kita datang ke lokasi untuk evakuasi,” ujarnya Jumat (29/11/2024).
    Menurutnya kemungkinan buaya tersebut merupakan peliharaan.
    “Itu peliharaan kayaknya. Tapi belum tahu siapa yang punya,” kata dia
    Calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nomor urut 3, Agustiar Sabran-Edy Pratowo, melaksanakan acara deklarasi kemenangan di posko pemenangannya di Jalan Antang, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya, Kamis (28/11/2024) malam.
    Dalam acara deklarasi tersebut, karangan bunga dari para tokoh politik nasional sudah memenuhi halaman depan posko pemenangan.
    Mulai dari karangan bunga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
    Tak hanya itu, karangan bunga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco Sufmi Achmad juga terpampang di posko pemenangan Agustiar-Edy.
    Sejak Kamis (28/11/2024) pukul 19.00 WIB, pendukung dari tim pemenangan, kader partai, relawan, sampai simpatisan juga memadati posko pemenangan Agustiar-Edy tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Zulhas: Prabowo Restui Bulog Bertransformasi Jadi Badan Otonom

    Menko Zulhas: Prabowo Restui Bulog Bertransformasi Jadi Badan Otonom

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Menko Zulhas menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah merestui Perum Bulog bertransformasi menjadi badan otonom. Usulan untuk mengubah status Bulog agar terlepas dari Kementerian BUMN telah diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Prabowo.

    “Saya laporan perlunya transformasi Bulog dan kami akan melanjutkan rapat pertama kepada pihak terkait untuk merumuskan konsep transformasi Bulog dan Presiden Prabowo memutuskan untuk silakan dilanjutkan,” katanya dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terbatas terkait transformasi Bulog di kantor Bulog, Jumat (29/11/2024).

    Pada rapat perdana ini, pria yang akrab disapa Zulhas itu memimpin rakortas perdana bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Rapat membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.

    Ia juga menindaklanjuti arahan Prabowo terkait transformasi Bulog menjadi badan otonom. Ada beberapa hal yang dibahas, yakni payung hukum terkait perubahan, kepastian anggaran, dan fungsi kelembagaan dari Bulog nantinya. Setelah bertransformasi, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    Zulhas menekankan perubahan Bulog menjadi badan yang bertanggung jawab langsung pada Presiden Prabowo ini untuk memperkuat perannya dalam menjaga pasokan dan harga pangan, khususnya beras.

    “Jadi tadi banyak yang dibahas. Namun, kesimpulannya akan diperdalam di masing-masing instansi terkait ada Kementan, Bapanas, Kemendag, dan Kemenperin,” ungkap dia.

    Diakui, transformasi tersebut nantinya membuat Bulog sebagai lembaga yang sangat kuat dan sebagai stabilisator dan penyangga. Zulkifli berharap transformasi Bulog bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

  • Bansos Beras untuk Masyarakat Akan Dilanjutkan pada 2025

    Bansos Beras untuk Masyarakat Akan Dilanjutkan pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) akan diteruskan pada 2025. Keputusan tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas.

    “Jadi bantuan pangan sudah diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Pak Presiden,” ujar Zulhas seusai rapat di kantor Bulog, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, guna memenuhi kebutuhan bansos beras pada 2025, pemerintah telah menyiapkan 160.000 ton beras per bulan yang akan disalurkan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Pada Januari 2025 mendatang, akan ada 160.000 ton beras bansos untuk 16 juta penerima,” ucap dia.

    Tak hanya bantuan pangan, Zulhas juga memastikan persiapan beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari dan Februari 2025. Hal ini dilakukan karena pada kedua bulan tersebut, produksi beras diperkirakan akan berada di bawah 2 juta ton. Untuk itu, Zulhas merencanakan pengucuran 300.000 ton beras dalam program SPHP untuk kedua bulan tersebut.

    “SPHP untuk Januari sebesar 150.000 ton dan untuk Februari juga 150.000 ton. Hal ini karena produksi kita pada Januari dan Februari diperkirakan di bawah 2 juta ton,” ujarnya.

    Dengan demikian, Bulog akan mengeluarkan total 620.000 ton beras untuk bansos dan program SPHP pada Januari dan Februari 2025. Meskipun produksi beras diperkirakan menurun pada dua bulan pertama 2025, Zulhas menyebutkan bahwa Bulog diproyeksikan akan menyerap sekitar 1 juta ton beras pada periode Maret hingga April.

    “Kebutuhan rata-rata beras bulanan adalah 2,6 juta ton, dan stok Bulog saat ini sekitar 2 juta ton. Dengan bantuan pangan dan SPHP, Bulog akan mengeluarkan 620.000 ton selama Januari dan Februari. Namun, pada Maret dan April, Bulog diperkirakan akan menyerap sekitar 1 juta ton,” pungkas Zulhas.

    Sementara, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, bantuan pangan berupa bansos beras pada 2025 bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Januari-Februari 2025 itu (produksi beras) kadang di bawah 2 juta, kadang di bawah 1 juta ton. Jadi itu perlu untuk stabilisasi sekaligus memberikan bantuan pangan bansos beras pada 2025. Berikutnya nanti, kita lihat lagi, kan ada makan bergizi gratis yang bisa didorong,” tutup Arief.

  • Setop Impor Garam Konsumsi, KKP Kebut Bangun Modeling Industri Nasional – Page 3

    Setop Impor Garam Konsumsi, KKP Kebut Bangun Modeling Industri Nasional – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Meko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Pemerintah akan menyetop impor garam untuk konsumsi pada tahun 2025, dan lebih fokus pada peningkatan produksi dalam negeri.

    Zulkifli mengatakan bahwa hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

    “Tanggung jawab untuk garam itu bagian dari pangan, harus swasembada dan tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, nggak boleh lagi (impor),” kata Menko Pangan.

    Zulhas sapaan akrab Menko Pangan menegaskan bahwa tanggung jawab peningkatan produksi garam lebih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komoditas tersebut harus mencapai swasembada di tahun 2027.

    Dia mendorong KKP agar mampu memperkuat kapasitas produksi garam dalam negeri guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri tanpa perlu bergantung pada impor.

    Sementara pihak industri diminta melaporkan kebutuhan garam mereka secara transparan untuk perencanaan yang akurat. Karena dalam dua tahun ke depan, penyetopan impor garam industri juga diberlakukan.

  • Tata Kelola Impor Garam Bakal Diubah, Semua di Tangan Kemenko Pangan – Page 3

    Tata Kelola Impor Garam Bakal Diubah, Semua di Tangan Kemenko Pangan – Page 3

    Pembangunan modeling sendiri akan dilakukan tahun depan, dengan melibatkan BUMN bidang pangan. Pihaknya tengah menyiapkan tim sehingga pembangunan modeling di NTT berjalan sesuai rencana dan aturan.

    “Saya kira yang paling penting adalah soal hulu, jadi kalau hulu melimpah saya punya keyakinan industri bisa hidup. Yang penting ini kita kerjakan (modelingnya),” tegasnya.

    Berdasarkan data BPS, produksi garam nasional tahun 2023 mencapai 2,5 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri sebanyak 4,9 juta ton. Kebutuhan dalam negeri mencakup kebutuhan konsumsi, industri, hingga farmasi.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah menargetkan tahun depan Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan garam konsumsi, sehingga tidak perlu lagi mengimpor. Sedangkan penghentian kran impor untuk garam industri ditargetkan tahun 2027.

    “Tanggung jawab garam itu juga bagian dari pangan, jadi harus swasembada. Tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi, dan itu diatur oleh Perpres 126. Jadi tanggung jawabnya besar. Juga untuk garam industri, harus bisa produksi sendiri. Ini luar biasa beratnya,” terang Zulkifli.

     

  • Pemerintah Setop Impor Garam Konsumsi Tahun Depan, Produksi Nasional Cukup? – Page 3

    Pemerintah Setop Impor Garam Konsumsi Tahun Depan, Produksi Nasional Cukup? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan menyetop impor garam konsumsi mulai tahun depan. Dengan pengentian impor ini, pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah langkah peningkatan produksi garam dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Meko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, setop impor garam ini sebenarnya sudah ditetapkan sejak dua tahun lalu. Ia mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

    “Dari Menteri Kelautan, karena tanggung jawab untuk garam itu bagian dari pangan, harus swasembada dan tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, nggak boleh lagi (impor),” kata Zulkifli Hasan dikutip dari Antara, Jumat (29/11/2024).

    Menko Pangan menegaskan bahwa tanggung jawab peningkatan produksi garam lebih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Komoditas tersebut harus mencapai swasembada.

    Dia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mampu memperkuat kapasitas produksi garam dalam negeri guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab besar untuk memastikan produksi garam industri mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa perlu bergantung pada impor.

    Sementara pihak industri diminta melaporkan kebutuhan garam mereka secara transparan untuk perencanaan yang akurat. Karena dalam dua tahun ke depan, penyetopan impor garam industri juga diberlakukan.

    “Nanti perindustrian silahkan menyampaikan jumlah yang dibutuhkan berapa, tapi tanggung jawab Menteri Kelautan dua tahun (ke depan penyetopan impor garam induatri). kalau tahun depan tidak impor garam konsumsi, maka dua tahun lagi kita akan datang sini, nggak boleh lagi impor garam untuk industri,” tegas Zulhas.

    Zulhas menambahkan bahwa hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2027.

    “Semua ini adalah dalam rangka kita menuju swasembada pangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) di depan MPR, APEC, di depan G20. Yang tadinya (swasembada di tahun) 2028, kemarin di G20, Bapak Presiden sudah menyampaikan maju lagi, 2027 (swasembada pangan),” kata Zulkifli Hasan.