Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Mendag Blak-blakan Nasib Satgas Impor Ilegal di Era Prabowo, Berlanjut?

    Mendag Blak-blakan Nasib Satgas Impor Ilegal di Era Prabowo, Berlanjut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mempertimbangkan kelanjutan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal yang akan berakhir tugasnya pada Desember 2024.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Satgas Impor Ilegal yang dibentuk pada Juli 2024.

    “Nanti akan kita evaluasi. Sekiranya perlu diperpanjang, kita perpanjang,” kata Budi ketika ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (10/11/2024). 

    Budi mengatakan, kehadiran Satgas Impor Ilegal diharapkan dapat menekan banjir produk impor ilegal di Tanah Air. Untuk itu, tugas Satgas Impor Ilegal ditetapkan berlaku hingga Desember 2024.

    “Kenapa dulu sampai Desember, kan harapannya setelah itu tidak ada [produk] ilegal, nanti kita evaluasi,” ujarnya.

    Pada Juli 2024, pemerintah resmi membentuk Satgas Impor Ilegal. Pembentukan Satgas Impor Ilegal tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024 dan bertugas hingga Desember 2024.

    Menteri Perdagangan saat itu, Zulkifli Hasan mengharapkan, kehadiran Satgas dapat menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.  

    Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

    Mengenai keberlanjutan Satgas Impor Ilegal di masa pemerintahan baru, Zulhas menyebut bahwa keputusan lanjut tidaknya Satgas merupakan wewenang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “[Satgas akhir tahun ini] Selesai. [Lanjut atau tidaknya] Terserah pemerintah baru,” kata Zulhas, Kamis (26/9/2024). 

    Menurutnya, dibentuknya Satgas Impor Ilegal hanya untuk memberikan shock therapy atau terapi kejut bagi para importir nakal yang menyelundupkan produk ke Indonesia secara ilegal. Dengan demikian, Satgas Impor Ilegal ini bukan solusi permanen untuk membendung banjirnya produk impor di Tanah Air.

  • Menko Pangan pastikan stok beras aman jelang Natal dan Tahun Baru 

    Menko Pangan pastikan stok beras aman jelang Natal dan Tahun Baru 

    Untuk Natal dan Tahun Baru stoknya cukup dan melimpah

    Bandarlampung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok beras aman menjelang akhir tahun guna menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Untuk Natal dan Tahun Baru stoknya cukup dan melimpah,” kata Menko Pangan Zulkifli Hasan usai melakukan kunjungan kerja di pabrik pengolahan beras dan Gudang Bulog, Bandarlampung, Provinsi Lampung, Ahad.

    “Paling banyak stok beras sekarang. Jadi tidak usah khawatir, aman. Kalau ada gejolak di pasar, nanti kami distribusikan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Menko Zulkifli Hasan.

    “Tadi saya lihat pabriknya bagus dan canggih tinggal dioptimalkan. Tampunglah gabah sebanyak-banyaknya untuk diolah sebanyak-banyaknya,” kata Menko Zulkifli Hasan.

    Sementara itu Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan pada akhir tahun ini pihaknya menyiapkan beras SPHP sekitar 150 ribu per bulan guna mengantisipasi adanya gejolak harga di pasaran.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sawah Menyusut 1 Juta Ha dalam 10 Tahun

    Sawah Menyusut 1 Juta Ha dalam 10 Tahun

    Jakarta” Visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan penuh tantangan. Salah satu persoalannya adalah lahan yang semakin terbatas.
     
    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, lahan persawahan di Indonesia terus menyusut.
     
    “Sepuluh tahun terakhir sawah berkurang hampir satu juta hektare,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional dengan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 8 November 2024.
     
    Penyusutan tersebut, ungkap Zulhas, disebabkan oleh alih fungsi lahan. Baik untuk perumahan ataupun industri.
     

     

    Cetak sawah baru

    Untuk mencapai target swasembada, Zulhas mengaku tidak punya pilihan lain selain mencetak sawah baru. Untuk lokasinya, ia memastikan di luar Jawa. “Kalau andalkan Jawa, Sumatra, sulit,” tukas dia.
     
    Salah satu lokasi yang dianggap punya potensi besar untuk menjadi lumbung pangan adalah Papua. Saat ini Papua, khususnya Merauke, dinilai punya kondisi tanah yang cukup baik untuk persawahan.
    “Kita punya masa depan, Papua Merauke,” kata dia. Sementara untuk Jawa dan Sumatra, yang bisa dilakukan adalah optimalisasi.
     
    Di hadapan jajaran kepala daerah, Zulhas meminta dukungan untuk merealisasikan target swasembada pangan pada 2028. Mengingat kepala daerah yang memiliki wilayah.
     
    “Untuk mencapai swasembada, tergantung kita semua,” ucap Zulhas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • 8 Hal Diketahui soal Lawatan Perdana Presiden Prabowo ke Mancanegara

    8 Hal Diketahui soal Lawatan Perdana Presiden Prabowo ke Mancanegara

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan ke sejumlah negara. Ini merupakan lawatan perdana Prabowo ke luar negeri usai dilantik sebagai Presiden.

    Prabowo berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (8/11/2024). Berikut delapan fakta soal lawatan perdana Prabowo ke mancanegara:

    Naik Pesawat Kepresidenan

    Prabowo mengatakan dirinya terbang ke China untuk memenuhi undangan Presiden China, Xi Jinping. Prabowo terbang dari Jakarta menumpangi pesawat kepresidenan.

    “Akan melaksanakan kunjungan ke luar negara, pertama memenuhi undangan Presiden RRT (Republik Rakyat Tiongkok),” ujar Prabowo di pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak melepas Prabowo. Selain Gibran, sejumlah menteri juga ikut mengantar Prabowo hingga tangga pesawat.

    Mereka ialah Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Pranowo akan berada di China hingga 10 November 2024.

    Dari China Lanjut ke AS

    “Pertama memenuhi undangan dari presiden RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari presiden AS,” ujar Prabowo.

    Penuhi Undangan APEC, G20 hingga PM Inggris

    Setelah dari AS, Prabowo akan melanjutkan lawatannya ke Peru untuk memenuhi undangan KTT APEC. Dia juga akan berangkat ke Brasil untuk memenuhi undangan KTT G-20.

    “Dari Brasil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris dan sesudah itu saya akan kemungkinan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam rangka perjalanan kembali ke Republik Indonesia,” ujarnya.

    Bukti Indonesia Dihormati

    Prabowo mengatakan undangan yang diterimanya menjadi pertanda Indonesia sangat dihormati negara-negara di dunia. Dia mengatakan berbagai persoalan penting akan dibahas kunjugannya ke negara-negara tersebut.

    “Ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah penting,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto memberi hormat dari atas pesawat saat akan bertolak menuju China di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (8/11/2024). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Percayakan Urusan Pemerintahan di Dalam Negeri ke Gibran

    Prabowo menitipkan urusan pemerintahan di dalam negeri ke Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dia mempercayakan Gibran dan para menteri menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya.

    “Saya mohon doa restu, dan saya percaya, wapres dan Kabinet Merah Putih menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengatakan dirinya sudah memberikan instruksi kepada Gibran maupun jajaran Kabinet Merah Putih. Dia mengatakan tidak ada yang luar biasa terkait instruksinya selama dirinya melakukan lawatan ke mancanegara.

    “Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman, saya kira tidak ada yang luar biasa,” ujar Prabowo.

    Prabowo meminta Kabinet Merah Putih untuk bekerja keras. Dia mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan eksekusi program tahun 2025.

    “Saya memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, satu dua bulan ke depan kita siapkan benar-benar persiapan kita mulai bekerja keras (untuk) 2025, untuk memenuhi program yang sudah kita canangkan,” ujarnya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Ke Luar Negeri 16 Hari, Instruksi Presiden Prabowo kepada Wapres Gibran: Harus Tegas dan Berani

    Ke Luar Negeri 16 Hari, Instruksi Presiden Prabowo kepada Wapres Gibran: Harus Tegas dan Berani

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih sebelum berangkat untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Diketahui Prabowo Subianto akan berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.

    “Saya sudah memberi instruksi kepada wakil presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa,” ujar Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

    Presiden Prabowo meninggalkan instruksi kepada wakil presiden beserta Kabinet Merah Putih agar menciptakan pemerintahan yang bersih, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis, harus tegas, serta berani dalam mengambil keputusan.

    “Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kongkalikong dengan pihak-pihak lain, saya memberi petunjuk kepada semua pihak dan pemerintah terutama Kabinet Merah Putih untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif.”

    “Tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan, katakanlah, kampanye ini harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih.”

    Dengan ini, Presiden Prabowo Subianto memohon doa restu dalam menjalankan tugas ini, dan mempercayai kepada wakil presiden beserta Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

    “Saya mohon doa restu dan saya percaya wakil presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya,” tandas Presiden Prabowo Subianto.

    Pantauan Beritasatu.com, Wapres Gibran bersama Kapolri Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Luar Negeri Sugiono, turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dan rombongan menaiki pesawat kepresidenan sekitar pukul 10.18 WIB.

  • [POPULER NASIONAL] Eks Direktur Pertamina Tersangka Korupsi Pembelian Tanah | Komentar Mahfud MD soal Kasus Tom Lembong Nasional 8 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Eks Direktur Pertamina Tersangka Korupsi Pembelian Tanah | Komentar Mahfud MD soal Kasus Tom Lembong Nasional 8 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Eks Direktur Pertamina Tersangka Korupsi Pembelian Tanah | Komentar Mahfud MD soal Kasus Tom Lembong
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penetapan mantan Direktur Umum
    Pertamina
    , Luhur Budi Djatmiko (LBD), sebagai tersangka
    korupsi
    dugaan pembelian tanah di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, menjadi sorotan pembaca.
    Pertamina menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
    Masih dari dunia hukum, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
    Mahfud MD
    menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau
    Tom Lembong
    , sebagai bentuk kriminalisasi politik.
    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko (LBD), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian 4,8 hektare tanah yang terdiri atas 23 bidang, di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.
    Berdasarkan hasil gelar perkara pada Selasa (5/11/2024) kemarin, Luhur diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proses pembelian tanah tersebut.
    “Kepolisian menetapkan tersangka LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina (Persero) tahun 2012 sampai dengan 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah oleh PT Pertamina (Persero) di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan,” kata Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa dalam keterangan resmi, Rabu (6/1/2024).
    Kasus ini bermula dari laporan yang diterima Bareskrim pada 19 Februari 2018 yang tercatat dengan Nomor Laporan LP/250/II/2018/Bareskrim.

    Saat itu dilaporkan bahwa perusahaan energi pelat merah itu menyusun anggaran pembelian tanah senilai Rp 2,07 triliun di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina Tahun 2013, yang tujuannya untuk membangun Pertamina Energy Tower (PET).
    Akan tetapi, dalam proses pembelian tanah seluas 48.279 meter persegi yang berlangsung antara Juni 2013 hingga Februari 2014, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 348,6 miliar.
    Nilai kerugian negara ini berdasarkan surat Ketua dan Wakil Ketua BPK RI Nomor: 13/ST/II/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, dan Surat Tugas Tortama Investigasi BPK RI Nomor: 28/ST/XXI/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024, telah dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigatif Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPK RI tertanggal 15 Oktober 2024, kepada Dittipidkor Bareskrim Polri.
    Arief mengatakan, penyimpangan tersebut dikaitkan dengan harga pembelian yang dinilai terlalu tinggi dan aset jalan milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya tidak diperjualbelikan.
    “Ini didasari atas terjadinya pemahalan harga (pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya) dan pengeluaran atau pembayaran yang tidak seharusnya,” tegas dia.
    Selain itu, pihak Bareskrim Polri menemukan adanya pelanggaran terhadap berbagai aturan, termasuk Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman internal Pertamina mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.
    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, adalah bentuk kriminalisasi politik.
    Sebab, kebijakan impor gula juga dilakukan oleh Mendag sesudah Tom Lembong, bahkan lebih masif.
    “Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartiasto Lukito, ada Agus Suparmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan,” kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    “Itu kan mestinya kan mulai dari sini, dari yang terdekat. Kenapa mulai dari jauh (Mendag lama)? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja,” tambah dia.
    Oleh sebab itu, menurut dia, akan lebih baik jika Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau dugaan masyarakat.
    “Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dong, tolong dijawab itu, itu kata masyarakat,” ucap mantan Ketua MK ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas Sebut Lahan Sawah RI Sudah Berkurang 1 Juta Hektar

    Zulhas Sebut Lahan Sawah RI Sudah Berkurang 1 Juta Hektar

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan berbagai tantangan dalam penyediaan sumber pangan. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan yang membuat luas sawah berkurang hampir 1 juta hektare (Ha) dalam 10 tahun terakhir.

    “Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, alih fungsi lahan,” kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Oleh karena itu, Zulhas menyebut untuk memperluas lahan pertanian sulit jika hanya mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lokasi lain yang dinilai jadi masa depan pertanian untuk swasembada pangan yakni Papua dan Kalimantan.

    Sementara itu, di Pulau Jawa dan Sumatera disebut hanya untuk optimalisasi. “Kalau kita mengandalkan pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, sulit. Tapi kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan,” tuturnya.

    Selain itu, Zulhas membeberkan tantangan lain dalam penyediaan sumber pangan yakni adanya perubahan iklim seperti kekeringan atau kebanjiran yang membuat gagal panen. Kemudian kondisi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak harga pangan global.

    “Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga dan ini sudah dilakukan oleh Mendagri sangat baik. Memonitor inflasi harga pangan,” ucapnya.

    Tantangan lainnya yakni perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), hingga adanya peningkatan jumlah penduduk.”Anak-anak muda nggak mau lagi, banyak yang nggak mau terjun di sektor pertanian terutama padi,” ucapnya.

    (acd/acd)

  • Tersangka Kecurangan SPBU Rest Area Karawang Diserahkan ke Kejati Jabar

    Tersangka Kecurangan SPBU Rest Area Karawang Diserahkan ke Kejati Jabar

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan menemukan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus kecurangan meteran SPBU Nomor 34.413.4 Rest Area KM 42 B Tol Jakarta-Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tersangka tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tahapan proses penanganan perkara dari penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (status P21).

    “Hari ini, Kementerian Perdagangan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus SPBU KA4 km 42 Kabupaten Karawang tersebut kepada JPU Kejati Jawa Barat melalui Korwas PPNS Polda Jawa Barat. Hal itu merupakan wujud keseriusan dari Kemendag dalam menindaklanjuti temuan yang telah diekspose Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 23 Maret 2024 lalu,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

    Barang bukti kedua yang diserahkan berupa alat tambahan di SPBU. Diduga pemasangan alat tambahan di SPBU tersebut mempengaruhi hasil penakaran atau jumlah volume cairan bahan bakar minyak (BBM) yang diterima.

    “Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau konsumen,” jelas Rusmin.

    Kewenangan penanganan perkara resmi beralih dari Tim Penyidik Kementerian Perdagangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Barat melalui Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Jawa Barat.

    Turut hadir dalam penyerahan tersangka dan barang bukti yakni Direktur Metrologi Sri Astuti, Plt Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Jawa Barat AKP Taufik Hidayat, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Kota Bandung Mumuh Ardiyansyah, dan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat Cucu Gantina.

    Rusmin menambahkan, perkara yang terjadi di SPBU ini merupakan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) pada Maret lalu. Hal ini kemudian menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana metrologi legal. Dari hasil pemeriksaan, terdapat bukti pelanggaran pidana dan patut diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

    Kemudian, dilakukan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya Rusmin menerangkan, yang dilanggar yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang terkait pemasangan alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, akar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

    “Tahun ini Ditjen PKTN sudah menangani empat perkara terkait metrologi legal. Hasilnya, satu perkara sudah diputuskan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dua perkara sudah berstatus P21, dan satu perkara masih dalam proses penyidikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan,” lanjut Rusmin.

    Pengawasan metrologi legal adalah ujung tombak dalam meningkatkan supremasi hukum bidang metrologi legal di Indonesia. Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengamanatkan Ditjen PKTN sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut.

    Sebelumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat masih menduduki posisi Menteri Perdagangan telah menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Teluk Jambe Barat, Karawang. Zulhas menyegel SPBU tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut.

    Temuan ini berdasarkan hasil pengecekan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag. Zulhas mengatakan penggunaan alat curangi meteran pengisian bensin akan merugikan konsumen.

    “Ini ditemukan dugaan bidang metrologi ilegal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang di sini. Apa itu? Pompa di SPBU ini terpasang alat takar yang ini nggak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang,” kata Zulhas di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek, Karawang, Sabtu (23/3/2024).

    Lihat juga Video Viral Pertalite Tercampur Air di Siantar, Ternyata Tangki Pendam Bocor

    (ada/ara)

  • Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

    Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

    “Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan),” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa),” ujarnya.

    Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

    “Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu,” terang dia.

    Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

    “Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita,” terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

    “Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” ujar Amran.

    (shc/ara)

  • Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Prabowo akan memberikan arahan kepada jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut. Rapat ini nantinya akan ditutup Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka.

    Pantauan Beritasatu.com di lokasi acara, seluruh menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam rakornas bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Acara dimulai dengan laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Setelahnya, Prabowo Subianto memberikan pengarahan tertutup sekaligus membuka acara yang ditandai dengan pemukulan gong.

    Panel pertama membahas kebijakan nasional. Dalam panel ini, para peserta bakal mendapatkan pengarahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Kemanana (Polkam) Budi Gunawan dan Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. 

    Kemudian Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar akan memberikan pengarahan pada panel pertama. Diskusi dalam panel pertama dimoderatori oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud.

    Selanjutnya, diskusi panel kedua bakal membahas program unggulan pemerintah. Dalam panel ini, ada lima menteri yang memberikan pengarahan. Mereka adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Rosan Roslaeni.