Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Zulhas Blak-blakan Biang Kerok Serapan Pupuk Subsidi Minim di 2024

    Zulhas Blak-blakan Biang Kerok Serapan Pupuk Subsidi Minim di 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menambah kuota pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton di 2024. Namun, subsidi pupuk yang telah tersalur baru mencapai 5 juta ton hingga Juni 2024 atau sekitar 52% dari total kuota tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, lambatnya penyaluran distribusi pupuk subsidi salah satunya lantaran belum adanya Surat Keputusan alokasi pupuk bersubsidi dari gubernur dan bupati/wali kota.

    “Karena ada Bupati yang belum SK. Baru-baru ini 50%. Juni baru 50%,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (12/11/2024).

    Merujuk Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2024, alokasi per provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. 

    Selanjutnya, Keputusan Menteri dijadikan sebagai dasar alokasi di tingkat kabupaten/kota, di mana alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota ditetapkan sesuai keputusan gubernur. Alokasi pupuk bersubsidi kemudian ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. 

    Lantaran prosedur penyaluran dinilai terlalu rumit, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN memutuskan untuk mempermudah prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. 

    Zulhas mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi nantinya tidak memerlukan Surat Keputusan dari gubernur dan bupati/wali kota namun cukup dari Kementan sebagai penanggung jawab.

    Selanjutnya, Kementan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyalurkan pupuk subsidi ke gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan, kata Zulhas, akan bertanggung jawab agar pupuk yang disalurkan sampai kepada petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia (Persero). 

    Untuk itu, pemerintah saat ini tengah merancang regulasi guna mempersingkat prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. Rancangan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu diharapkan terbit tahun ini dan mulai berlaku di 2024.

    “Putusan hari ini akan ada Perpres, semoga sebulan selesai sehingga Januari [2025 dan seterusnya], pupuk tidak jadi masalah lagi,” ujarnya.

    Merujuk Peraturan Menteri Pertanian No.10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, usulan kebutuhan pupuk bersubsidi harus berdasarkan kebutuhan petani, yang disusun dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

    Penetapan alokasi pupuk bersubsidi per provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Keputusan itu dijadikan dasar alokasi di tingkat kabupaten/kota.

    Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan alokasi berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan dan alokasi kabupaten/kota sebagaimana keputusan gubernur. Adapun, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

    Lebih lanjut, penyaluran pupuk bersubsidi selama ini dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.4/2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

    Secara terperinci, pupuk bersubsidi disalurkan melalui produsen kepada distributor. Selanjutnya distributor menyalurkan pupuk subsidi kepada pengecer hingga sampai pada kelompok tani atau petani.

  • Alur Distribusi Dipangkas, Pupuk Bersubsidi Langsung Disalurkan ke Petani Mulai Januari 2025

    Alur Distribusi Dipangkas, Pupuk Bersubsidi Langsung Disalurkan ke Petani Mulai Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas memangkas alur distribusi pupuk bersubsidi. Mulai Januari 2025, pupuk bersubsidi langsung disalurkan ke petani tanpa melewati banyak birokrasi.

    Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan instansi terkait lainnya di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    “Kita baru saja memutuskan pupuk yang subsidi yang selama ini banyak sekali aturan-aturan atau banyak sekali yang mengatur mengenai pupuk bersubsidi itu sehingga sampai kepada petani atau yang memerlukan. Nah, baru saja kita rapat, kita pangkas,” ungkap Zulhas.

    Zulhas menjelaskan, alur distribusi pupuk bersubsidi akan diinstruksikan langsung oleh Kementan kepada Pupuk Indonesia. Kemudian, Pupuk Indonesia akan menyalurkan langsung ke gabungan kelompok tani (Gapoktan).

    Selanjutnya, Gapoktan akan bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke individu petani. Alur distribusi hingga data penerima nantinya akan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Kementan.

    “Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementan. Nanti SK-nya tidak lagi dari bupati dan gubernur dan 8 kementerian, bayangkan jadi rumit sekali gitu ya. Nah, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia. Nanti Pupuk Indonesia kirim kepada Gapoktan. Itu yang diaudit, dipertanggungjawabkan, nanti Kemenkeu bayar,” terang Zulhas.

    Zulhas mengatakan, aturan ini akan segera berlaku mulai Januari 2025. Saat ini pemerintah tengah menggodok penerbitan perpres yang ditargetkan akan rampung dalam satu bulan ke depan.

    “Jadi mudah-mudahan dengan putusan hari ini akan segera kita sampaikan perpresnya, mudah-mudahan satu bulan bisa selesai. Tetapi akan dimulai oleh aturan dari Kementerian Pertanian sehingga nanti Januari, Februari dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi kira-kira itu intinya,” katanya.

  • Pemerintah sederhanakan distribusi pupuk subsidi

    Pemerintah sederhanakan distribusi pupuk subsidi

    Jadi, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, lalu kirim kepada gapoktan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyederhanakan alur distribusi pupuk subsidi bagi para petani yang pada awalnya memerlukan surat keterangan dan regulasi yang rumit di daerah, kini diringkas menjadi hanya tiga level penyaluran.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai melakukan rapat koordinasi di Jakarta, Selasa, menyatakan nantinya penyaluran pupuk subsidi bagi para petani tersebut hanya melalui Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, serta langsung diserahkan kepada para petani melalui gabungan kelompok tani (gapoktan).

    “Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian, nanti memutuskan SK-nya. Jadi, tidak lagi nanti ada dari bupati, dari gubernur dari kementerian lain, Kementan saja. Tadi, saya lihat itu ada delapan kementerian, bayangkan kan jadi rumit sekali. Jadi, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, lalu kirim kepada gapoktan,” kata dia.

    Menko Zulhas mengatakan regulasi terkait penyederhanaan distribusi pupuk subsidi ini bakal dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres), dan akan selesai dalam waktu satu bulan.

    “Ini akan segera kita sampaikan perpresnya, mudah-mudahan satu bulan bisa selesai, tetapi akan dimulai dari Kementerian Pertanian, sehingga nanti Januari, Februari, dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi,” kata dia.

    Lebih lanjut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan selain menetapkan penyederhanaan distribusi pupuk subsidi bagi para petani, pemerintah juga menambah volume pupuk menjadi dua kali lipat yang sebelumnya hanya menargetkan penyaluran sebanyak 4,7 juta ton, menjadi 9,5 juta ton.

    “Volume pupuk ditambah dua kali lipat dari rencana sebelumnya yaitu 100 persen naik dan kita sekarang berdasarkan kuantum jadi 9,5 juta ton kuantumnya per tahun, kalau luas tanah bertambah, kita tambah,” ujar Mentan.

    Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan saat ini ketersediaan stok pupuk bersubsidi di tanah air sebesar 1,2 juta ton.

    Jumlah pupuk subsidi 1,2 juta ton di seluruh Indonesia atau setara 175 persen itu merupakan ketentuan minimum sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan

    Terkait distribusi pupuk, ia melanjutkan mendapatkan masukan agar pupuk setiap musim tanam harus ada.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju serta mantan petinggi negara.

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor kementerian masing-masing oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Operasional Taspen Ariyandi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para menteri.

    Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara senantiasa proaktif dalam memberikan seluruh hak dan manfaat para abdi negara.

    “Taspen mengapresiasi kinerja dan seluruh pengabdian serta dedikasi para menteri kepada negara melalui penyerahan manfaat Program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga,” ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Beberapa menteri dan petinggi negara yang menerima manfaat Pensiun dan THT secara langsung di kantornya masing-masing antara lain: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Selanjutnya ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

    “Nuna ikut senang saya dapat uang pensiun dari TASPEN sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM. Mulai 1 November akan dapat uang pensiun Rp3 juta tiap bulan. Alhamdulillah,” ujar Teten Masduki berseloroh melalui akun sosial media resminya. Nuna adalah kucing peliharaaan Teten.

    Para menteri dan petinggi negara memasuki masa pensiun pada 1 November 2024, setelah menjalankan amanah sebagai menteri selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan berakhirnya masa jabatan sebagai petinggi negara.

    Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.

    Sebelumya, Taspen juga telah menyerahkan manfaat pensiun dan THT secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu. Selain para menteri, Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada berbagai pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar dan kepala daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Penyaluran manfaat pensiun dan THT tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada pejabat negara atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, Taspen terus berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif.

    Taspen akan terus memperkuat peran pentingnya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, dengan tetap berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

    Hal itu sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa perusahaan BUMN harus terus mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi layanan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Zulhas Pastikan Stok Beras Aman saat Hasil Panen Seret di Awal 2025

    Menko Zulhas Pastikan Stok Beras Aman saat Hasil Panen Seret di Awal 2025

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup untuk mengatasi kondisi shortage atau kurangnya hasil panen padi pada periode Januari-Februari tahun depan, yang biasanya disebabkan oleh musim hujan.
     
    Pria yang karib disapa Zulhas itu menyampaikan, shortage beras merupakan siklus yang biasa terjadi di luar masa panen raya. Menurutnya, Januari dan Februari 2024, merupakan puncak shortage beras.
     
    “Tidak usah khawatir, stok kita di Bulog terakhir dua juta ton,” tegas Zulhas usai Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin, 11 November 2024.
     
    Selama periode Januari-Februari, produksi beras di Indonesia hanya sekitar satu juta ton hingga 2,5 juta ton. Sementara saat masuk musim panen bisa mencapai 3,5 juta ton.
     
    Tahun ini, kuota total impor beras mencapai 3,6 juta ton dan masih tersisa 850 ribu ton atau belum masuk ke Indonesia.
     
    Zulhas menyebut, sisa kuota impor beras tersebut tidak akan masuk seluruhnya pada akhir tahun dan baru akan dikirimkan pada 2025.
     
    “Yang 500 ribu (ton) diusahakan sampai Desember (2024, masuk). Jadi sisanya sedikit kan, (350 ribu ton) akan dilanjutkan tahun depan,” ujar dia.
     

     

    Stok dan harga beras aman hingga akhir 2024
     
    Sebelumnya, Zulhas memastikan tidak ada kebijakan untuk penambahan impor beras baru hingga akhir 2024. Di sela peninjauan stok beras di kawasan pergudangan Bulog Sunter Timur, ia mengatakan tidak ada impor baru hingga akhir tahun, namun lebih kepada pemenuhan kuota impor di 2024.
     
    Menko Pangan juga memastikan stok beras aman dan mencukupi hingga Desember 2024, guna menjaga kestabilan pasokan dan harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
     
    Ia menyebutkan stok beras Bulog di salah satu gudang di Jakarta mencapai 140 ribu ton, sedangkan gudang yang dimiliki Bulog lebih dari 1.508 gudang di seluruh Indonesia.
     
    Oleh karena itu, ia meminta masyarakat dan pedagang untuk tidak khawatir terhadap pasokan beras, karena pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah optimal demi menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Heboh Peternak Sapi Buang Susu, Zulhas Bilang Begini

    Heboh Peternak Sapi Buang Susu, Zulhas Bilang Begini

    Jakarta –

    Beberapa waktu terakhir heboh soal aksi buang susu sapi hasil perah di Pasuruan, Jawa Timur oleh peternak hingga pengepul susu. Aksi buang susu ini adalah bentuk protes karena susu sapi hasil produksi tidak terserap oleh Industri Pengolahan Susu (IPS).

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara soal aksi buang susu itu.

    Ketika ditanya soal nasib peternak hingga pengepul sapi tersebut, Zulhas mengalihkan pembicaraan ke topik swasembada pangan. Para awak media pun kembali bertanya ke Zulhas terkait , dia hanya menyebut akan mencari data terkait persoalan tersebut.

    “Apa? (Soal nasib peternak yang buang susu, Pak) Ya, sementara itu dulu, lainnya saya cari data dulu,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Tercatat ada lebih dari 200 ton susu segar per hari yang terpaksa harus dibuang. Para peternak terpaksa membuang susu segar yang diproduksi karena tidak diserap atau dibeli oleh IPS. Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana berpendapat Industri Pengolah susu (IPS) yang tidak bersedia menyerap susu segar yang dihasilkan para peternak adalah sebagai suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi. Tindakan penolakan itu merupakan pengingkaran kepada komitmen yang pernah disampaikan oleh IPS, untuk menyerap dan membeli susu segar yang diproduksi oleh peternak sapi perah rakyat.

    “Tindakan menolak membeli susu segar peternak sapi perah rakyat, merupakan tindakan yang menambah penderitaan peternak sapi perah rakyat yang saat ini sudah termarjinalisasi, serta tidak pernah memperoleh nilai tambah dari susu segar yang dihasilkan,” kata Teguh dalam keterangan tertulis, dikutip dari CNBC Indonesia (11/11/2024).

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mempertemukan perwakilan industri pengolahan susu (IPS) dengan perwakilan peternak susu dalam Rapat Koordinasi di Kementan. Dalam pertemuan itu tampak hadir Bayu Aji Handayanto, peternak susu sapi sekaligus pengepul asal Pasuruan yang aksinya viral. Hadir juga Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi.

    Menurut Amran hal tersebut terjadi imbas adanya masalah kualitas pada susu sapi lokal. Oleh karena itu, kata Amran, ke depannya akan ada kolaborasi dan pembinaan kepada peternak agar kualitas produk mereka sesuai standar.

    “Kami sudah pertemukan antara Industri dan peternak, pengepul tiga-tiganya sudah sepakat damai dan seterusnya,” kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

    Sementara itu, Bayu menjelaskan bahwa kualitas susu lokal sebenarnya telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hanya saja kualitas susu impor memang lebih tinggi dari susu lokal.

    “Jadi kalau dari masyarakat Indonesia itu rata-rata susu dihitung dari total solid, standar kualitasnya SNI 11,5. Kami di desa-desa rata-rata mengirim ke Industri Pengolahan Susu itu rata0rata 12,5-12,8. Tapi kalau compare dengan impor, kualitasnya bisa di atas 13. Mungkin dampaknya itu di end product. Kalau yang 12,5 per 1 liter cuma bisa jadi 5 produk, kalau 13 bisa jadi 6 produk,” kata Bayu.

    Lihat juga video: Wakil Ketua DPR Tanggapi Viral Peternak Buang Susu Sapi

    (kil/kil)

  • El Nino Menghadang, Menko Pangan Jamin Distribusi Pupuk Subsidi Lancar – Page 3

    El Nino Menghadang, Menko Pangan Jamin Distribusi Pupuk Subsidi Lancar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan distribusi pupuk subsidi bisa berjalan lancar dari produsen ke konsumen baik di tingkat kios hingga petani. Hal ini diungkap Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Lampung Selatan bertemu dengan petani, kios dan distributor pupuk.

    “Saya sengaja ke lapangan dan nanti turun ke sawah-sawah milik petani untuk memastikan langsung tentang pupuk,” kata Zulhas, dalam keterangannya, Senin (11/11/2024).

    Ketersediaan pupuk subsidi sangat penting dalam mempertahankan produktivitas pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim seperti kemarau panjang atau fenomena el nino.

     

    “Memang (terjadi) kemarau panjang, ada el nino. Artinya dengan tambahan pupuk, produksi (pertanian) kita tetap bertahan,” ujar Zulkifli Hasan.

    Sebagaimana diketahui, pada 2024 pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk subsidi yang semulanya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    Kebijakan penebusan juga semakin dipermudah oleh pemerintah. Proses penebusan cukup dilakukan hanya dengan membawa KTP oleh para petani yang sudah terdaftar di e-RDKK Kementerian Pertanian.

    Saat ini, pemerintah juga tengah membuka pendaftaran penerima pupuk subsidi 2025 hingga 15 November 2024, memberi kesempatan bagi petani untuk mengajukan diri sebagai penerima.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal memastikan pupuk subsidi tersedia sebanyak 1,2 juta ton di seluruh Indonesia.

    “Sekitar 175 persen dari stok minimum yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Kami punya gudang lini 2 dan lini 3, jadi di setiap kabupaten kami memiliki gudang,” ujar Gusrizal.

    “Memang (terjadi) kemarau panjang, ada el nino. Artinya dengan tambahan pupuk, produksi (pertanian) kita tetap bertahan,” ujar Zulhas.

     

  • Zulkifli Hasan: Menko Pangan adalah Jabatan Impian Saya – Page 3

    Zulkifli Hasan: Menko Pangan adalah Jabatan Impian Saya – Page 3

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjamin stok dan harga beras aman terkendali pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). 

    Menurut dia, stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan berada di kisaran 2 juta ton lebih. Pemerintah siap menggelontorkannya sebagai antisipasi jika harga beras selama Nataru nanti melonjak. 

    “Nataru seperti biasa, stok cukup dan enggak perlu khawatir, 2 juta lebih (ton) jadi enggak perlu khawatir. Nanti kalau harganya naik, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kita kucurkan,” ujarnya di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Di sisi lain, Zulhas juga memastikan tak akan ada kebijakan penambahan impor beras baru hingga akhir 2024. Meskipun ada risiko penurunan tingkat produksi beras di dalam negeri (shortage) pada Januari-Februari 2025.

    Sebab menurut perhitungannya, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog sudah mencukupi. Terlebih masih ada sisa sekitar 850 ribu ton beras impor dari kuota 3,6 juta ton kontrak pada 2024.

    “Tapi tidak usah khawatir, stok kita di Bulog terakhir 2 juta ton. Sampai nanti akhir Desember memang tidak bisa masuk semua sisa impor kemarin. Kita impor 3 juta ton lebih itu, ada yang belum bisa masuk tahun ini. Jadi masih ada sisa,” ungkapnya 

    Dari impor beras tersisa 850 ribu ton, Zulhas target lebih dari separuhnya sudah bisa masuk ke Indonesia pada akhir tahun ini. “Yang 500 ribu (ton) diusahakan sampai Desember (2024, masuk). Jadi sisanya sedikit kan? (350 ribu ton) akan dilanjutkan tahun depan,” imbuhnya. 

     

     

     

  • Zulhas minta pejabat Kemenko Pangan kejar target swasembada pangan

    Zulhas minta pejabat Kemenko Pangan kejar target swasembada pangan

    Oleh karena itu penting sekali fungsi koordinasi. Tugas mulia menanti saudara. Kalau ini kita berhasil, maka jutaan rakyat para petani kita itu akan bahagia,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) yang dilantik di Jakarta, hari ini, untuk bekerja keras guna mewujudkan swasembada pangan.

    Zulkifli baru saja melantik 29 orang pejabat tinggi yang terdiri atas seorang Inspektur, empat orang kepala biro, empat orang sekretaris Deputi dan 20 orang asisten deputi.

    Pelantikan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    “Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus bekerja keras. Situasinya jauh lebih bagus daripada waktu berjuang kemerdekaan, jadi saya mengajak sosialisasi tidak ada tempat untuk mengeluh dengan keterbatasan yang ada,” katanya.

    Meski Kemenko Pangan merupakan kementerian baru, lanjutnya, target swasembada pangan pada 2028 tidak bisa menunggu.

    Menurutnya, untuk mengejar target tersebut tidaklah mudah, karena melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait lainnya.

    “Oleh karena itu penting sekali fungsi koordinasi. Tugas mulia menanti saudara. Kalau ini kita berhasil, maka jutaan rakyat para petani kita itu akan bahagia,” ucapnya.

    Sebelumnya, Zulkifli menyampaikan bahwa program swasembada pangan yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak bisa ditawar lagi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Dia menyampaikan, swasembada pangan bukan hanya soal Indonesia mampu mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, tetapi juga komoditas lainnya seperti jagung dan tebu.

    “Swasembada pangan tidak boleh tawar-tawar. Selambat-lambatnya 2028 kita harus swasembada pangan,” katanya.

    Swasembada pangan disebut Zulkifli merupakan program yang sangat strategis dan menjadi prioritas utama.

    Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden 139 Tahun tentang penataan tugas dalam posisi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, periode tahun 2024-2029 dibentuklah Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Menko Pangan pun mendorong seluruh jajarannya untuk bergerak cepat mewujudkan swasembada.

    “Program yang begitu penting, strategis, baru, semua dimulai dari baru. Tapi tidak ada tempat bagi pejuang untuk ngeluh, tidak ada. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus bekerja keras,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Pangan Zulkifli Hasan Jamin Stok dan Harga Beras Aman selama Nataru – Page 3

    Menko Pangan Zulkifli Hasan Jamin Stok dan Harga Beras Aman selama Nataru – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa kunci mencapai swasembada pangan pada 2028 adalah dengan memperbaiki seluruh aspek, mulai dari hulu hingga hilir.

    “Ya, semua harus diperbaiki. Benihnya diperbaiki, irigasinya diperbaiki, (alokasi) pupuk subsidi sudah ditingkatkan, dari 4,5 juta ton menjadi lebih dari 9 juta ton. Semua harus kita benahi jika ingin hasil optimal,” kata Zulhas saat meninjau lahan padi PT Sang Hyang Seri, di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

    Selain itu, untuk mencapai swasembada pangan dibutuhkan sinergi antar-kementerian dan lembaga terkait. Zulhas juga mengapresiasi Kementerian Pertanian yang telah menjalankan program cetak sawah, yang menurutnya berperan penting dalam mempercepat swasembada pangan.

    “Tentu kita butuh upaya lebih besar lagi. Pak Mentan (Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman) sudah luar biasa, membuka lahan sawah di Merauke dan Kalimantan Tengah. Jadi, dari berbagai lini kita perbaiki, agar dalam waktu dekat bisa swasembada,” ujarnya.