Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Kejagung Tak Periksa Mendag Lain, Kubu Tom Lembong: Upaya Kriminalisasi

    Kejagung Tak Periksa Mendag Lain, Kubu Tom Lembong: Upaya Kriminalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa hukum menyatakan ada upaya kriminalisasi terhadap Tom Lembong dalam perkara dugaan korupsi importasi gula.

    Kuasa Hukum Tom Lembong, Dodi S Abdulkadir mengatakan seharusnya penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah eks Mendag sebelum hingga sesudah Tom Lembong.

    Pasalnya, kata Dodi, objek penyidikan perkara yang membuat Tom Lembong menjadi tersangka yakni pada 2015-2024.

    “Pemohon sudah tidak menjabat sebagai menteri perdagangan sejak tanggal 27 juli 2016, sehingga menteri perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini,” ujarnya dalam sidang praperadilan PN Jaksel, Senin (18/11/2024).

    Perlu diketahui, mantan Mendag sebelum dan sesudah Tom Lembong yaitu Rachmad Gobel (2014-2015), Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022); Zulkifli Hasan (2022-2024).

    Dengan demikian, Dodi menilai bahwa tidak diperiksanya lima mantan Mendag itu telah menumbuhkan kecurigaan tindakan kesewenang-wenangan dan kriminalisasi terhadap kliennya.

    “Bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan termohon terhadap 5 Menteri Perdagangan lainnya, hal ini telah membuktikan adanya tindakan kesewenang-wenangan dan upaya kriminalisasi terhadap pemohon,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015. 

    Hanya saja, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

  • Pemerintah Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Pemerintah Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan memangkas regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, hal itu dilakukan agar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tidak terhambat.

    “Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, pupuk subsidi, itu dipangkas,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Saat ini, menurut Amran, ada 147 regulasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Panjangnya regulasi tersebut, dinilai mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk secara tepat waktu.

    Regulasi yang sedang digodok ini, kata dia, akan hadir dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Namun, Amran belum bisa menyebutkan berapa regulasi yang akan dipangkas terkait dengan penyaluran pupuk.

    “Kita lihat nanti, ini sementara dibahas, diproses. Iya (regulasi), perpres,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan perpres terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

    Saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2024), Zulkifli mengatakan, pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani untuk memudahkan distribusi.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dahulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri perdagangan, persetujuan menteri pertanian, persetujuan menteri keuangan, rumit,” ujar Zulkifli.

    Perpres tersebut nantinya akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (gapoktan). Adapun kuota pupuknya diatur oleh Kementerian Pertanian.

    Dengan adanya perpres itu, alur distribusi pupuk akan dipangkas. Kementan akan mengeluarkan jumlah kuota pupuk melalui surat keputusan, selanjutnya langsung diteruskan kepada Pupuk Indonesia.

    Dari Pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi akan disalurkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan).

  • Regulasi Pupuk Dipangkas, Siasat Gapai Swasembada 2028?

    Regulasi Pupuk Dipangkas, Siasat Gapai Swasembada 2028?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan pada Januari 2025. Langkah ini pun disebut bisa membantu Indonesia menuju swasembada pada 2028.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut selama ini program pupuk bersubsidi bermasalah di semua level, mulai dari pendataan, penyaluran, pengawasan, hingga verifikasi dan validasi.

    Sayangnya, kata dia, regulasi yang dibuat untuk mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk subsidi sampai sekarang tak kunjung tercapai. Menurut Khudori, pemerintah harus mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi, selayaknya mengakses subsidi BBM. Dia juga meminta agar pemerintah melakukan pembaruan data terkait penerima pupuk subsidi.

    “Upaya memangkas, mengevaluasi atau menyisir regulasi adalah langkah penting untuk, pertama, menentukan kembali sasaran pupuk bersubsidi,” ujar Khudori kepada Bisnis, Minggu (17/11/2024).

    Kedua, lanjut Khudori, apakah regulasi sudah mendukung pencapaian sasaran. Ketiga, mekanisme evaluasi dan umpan balik. Adapun, dia berharap eksekusi yang berjalan baik bisa mencapai swasembada yang diinginkan pemerintah.

    “Perbaikan regulasi pupuk bersubsidi tentu akan membantu dalam pencapaian swasembada yang ditargetkan. Tetapi pupuk bukan satu-satunya dan bukan segala-galanya,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang perlu adanya penentuan kuota dan dukungan basis data agar penyaluran pupuk berjalan efektif.

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Eliza menjelaskan baru hanya 75% petani yang tercatat dan menerima bantuan subsidi pupuk. Sementara itu, lanjut dia, syarat petani mendapatkan subsidi pupuk harus bergabung dengan kelompok tani. Namun, tidak semua petani bergabung dengan kelompok tani.

    “Sehingga faktor tidak ada informasi ke petani tersebut dan petani tidak berminat berkelompok karena belum memahami manfaat bergabung kelompok tani. Kompleks sekali persoalannya,” tutur Eliza kepada Bisnis.

    Maka dari itu, Eliza menyebut perlu dilakukan pembaruan data secara berkala. Dalam hal ini, setiap penyuluh di desa memiliki data petani, termasuk petani yang belum masuk ke kelompok tani. Apalagi, Eliza menerangkan bahwa pupuk merupakan satu faktor produksi yang penting dalam budidaya pertanian.

    “Karena ketepatan waktu pemberian dan tepat takaran pupuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi tanaman,” ujarnya.

    Semakin tepat kandungan unsur hara dalam pupuk, lanjut dia, maka pertumbuhan dan produksi tanaman akan semakin baik. Untuk itu, pemerintah harus membenahi skema penyaluran dengan memastikan penyaluran pupuk tepat waktu.

    “Sebetulnya untuk mencapai swasembada pangan ini semata-mata karena faktor pupuk, ada banyak faktor lainnya dan itu fundamental. Misalnya irigasi dan penggunaan benih yang tinggi produktivitas,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) pada Januari 2025.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani mengajukan dulu, persetujuan Camat, persetujuan Bupati, persetujuan Gubernur, persetujuan Menteri Perdagangan, persetujuan Menteri Pertanian, persetujuan Menteri Keuangan, rumit,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (17/11/2024).

    Zulhas menjelaskan Perpres tersebut akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (Gapoktan). Sementara itu, kuota pupuk bakal diatur oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

    “[Regulasi] pupuk kita pangkas. SK [Surat Keputusan] Kementan berapa yang diperlukan, langsung [dari] Pupuk Indonesia, langsung Gapoktan, Insya Allah,” terangnya.

    Artinya, jika ada keterlambatan distribusi pupuk ke petani maka jalur pendistribusian hanya terjadi antara di Gapoktan atau produsen, sehingga regulasi pupuk menjadi lebih sederhana.

    “Kalau ada yang salah, Gapoktan yang tanggung jawab ke petani. Kalau Gapoktan yang salah, tanggung jawab kepada manajer area. Kalau manajer yang salah baru Pupuk [Indonesia] yang tanggung jawab. Jadi sederhana, kita sederhanakan,” terangnya.

  • Selesai Direnovasi, Pasar Natar Lampung Kini Lebih Modern dan Nyaman

    Selesai Direnovasi, Pasar Natar Lampung Kini Lebih Modern dan Nyaman

    Liputan6.com, Lampung – Pasar Natar yang telah lama menunggu renovasi, akhirnya resmi dioperasikan setelah menelan anggaran lebih dari Rp 46,77 miliar. Renovasi besar-besaran ini memberikan wajah baru bagi pasar yang sudah berusia 40 tahun dan sempat mengalami kerusakan parah, termasuk kebakaran yang membuatnya tidak layak digunakan.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meresmikan Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat (15/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian besar terhadap perbaikan pasar ini. “Pasar ini sudah berusia 40 tahun dan sempat mengalami kerusakan parah. Setelah terbakar dan tidak layak digunakan, kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberi perhatian besar untuk perbaikan pasar ini,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

    Dengan daya tampung untuk 779 pedagang, Pasar Natar kini hadir lebih modern, luas, dan nyaman. Renovasi ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjadi pusat perdagangan yang lebih efisien. Menko Pangan menegaskan bahwa pedagang lama menjadi prioritas utama dalam proses penempatan kios di pasar yang telah direnovasi tersebut. “Dari 779 pedagang, saya minta agar pedagang yang sudah lama berjualan di sini didahulukan. Pasarnya sudah bagus, jadi pastikan mereka bisa berjualan kembali,” lanjut Zulhas.

    Proyek renovasi Pasar Natar yang menelan anggaran sebesar Rp 46,77 miliar ini dirancang dengan tujuan untuk menciptakan pasar yang lebih teratur dan memberikan fasilitas yang lebih baik, mendukung aktivitas jual beli yang lebih efisien. Zulhas juga menyampaikan rasa syukur atas percepatan pembangunan pasar ini, yang tak lepas dari dukungan pemerintah pusat, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Menteri Basuki Hadimuljono.

    Presiden Jokowi memberikan instruksi khusus untuk segera merealisasikan pembangunan Pasar Natar sebagai bagian dari upaya memperbaiki infrastruktur pasar di seluruh Indonesia. “Saya bersyukur pasar ini bisa selesai dengan cepat berkat perhatian besar dari Presiden dan instruksinya untuk segera merealisasikannya,” imbuhnya.

    Ke depan, Pasar Natar diharapkan tidak hanya menjadi pusat perdagangan yang nyaman, tetapi juga simbol dari upaya pemerintah dalam memajukan ekonomi lokal, terutama sektor perdagangan yang menjadi tulang punggung perekonomian banyak masyarakat. Dengan fasilitas yang lebih baik dan kapasitas yang lebih besar, Pasar Natar akan menjadi tempat yang produktif dan mendukung pemberdayaan pedagang kecil di daerah tersebut.

  • Regulasi Pupuk Subsidi Mau Dirombak, Zulhas: Petani Tak Perlu Repot Lagi

    Regulasi Pupuk Subsidi Mau Dirombak, Zulhas: Petani Tak Perlu Repot Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk subsidi untuk mempermudah petani mendapatkan manfaat.

    Zulhas menuturkan regulasi tersebut akan mempermudah distribusi pupuk ke petani. Adapun, aturan tersebut akan terbit pada Januari 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres).

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dulu, persetujuan Camat, persetujuan Bupati, persetujuan Gubernur, persetujuan Menteri Perdagangan, persetujuan Menteri Pertanian, persetujuan Menteri Keuangan, rumit,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/11/2024).

    Eks Menteri Perdagangan 2022-2024 itu menjelaskan Perpres tersebut akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (Gapoktan). Sementara itu, kuota pupuk bakal diatur oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

    “[Regulasi] pupuk kita pangkas. SK [Surat Keputusan] Kementan berapa yang diperlukan, langsung [dari] Pupuk Indonesia, langsung gapoktan, insyaallah,” terangnya.

    Dengan demikian, lanjut Zulhas, jika ada keterlambatan distribusi pupuk ke petani maka jalur pendistribusian hanya antara Gapoktan atau produsen, sehingga regulasi pupuk menjadi lebih sederhana.

    “Kalau ada yang salah, Gapoktan yang tanggung jawab ke petani. Kalau Gapoktan yang salah, tanggung jawab kepada manajer area. Kalau manajer yang salah baru Pupuk [Indonesia] yang tanggung jawab. Jadi sederhana, kita sederhanakan,” ujar Zulhas.

    Sebelumnya masalah terkait pupuk pernah dilontarkan Zulhas dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Dalam acara itu, Zulhas menyebut para petani sulit menerima pupuk. Padahal, pemerintah telah memberikan kuota tambahan pupuk sebesar 100%. Menurutnya, jika permasalahan pupuk tidak terselesaikan maka produksi pertanian dalam negeri tidak akan naik.

    “Kalau [pupuk] macet di sini, macet di sini, macet di sini. Sulit di situ, sulit di sini. Produksi tidak akan naik, masih tetap akan 30 juta [ton]. Kebutuhan kita makan 31 juta [ton]. Kita sortir lagi hampir 1 juta [ton],” kata Zulhas.

    Untuk itu, permasalahan pupuk perlu dilakukan koordinasi. Sebab, Indonesia memiliki tanah yang luas serta pupuk yang cukup.

  • Pimpin Kementerian Baru, AHY Akan Tempati Kantor Lama Luhut – Page 3

    Pimpin Kementerian Baru, AHY Akan Tempati Kantor Lama Luhut – Page 3

    Sebelumnya, sejumlah menteri yang memimpin kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto, kebingungan akan berkantor di mana. Salah satunya, AHY, yang curhat belum mendapat kantor.

    “Nah, itu (kantor) juga belum diketahui secara pasti karena ini pos baru,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

    Dia mengatakan ada beberapa kementerian baru yang saat ini belum mendapat kantor. Namun, AHY mengatakan pemerintah sedang mencari kantor untuk kementeriannya.

    “Tidak hanya Kemenko ini tapi ada Kemenko lainnya karena benar-benar baru. Kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana,” ujar dia.

    Hal yang sama juga diungkap Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang mengaku bingung akan berkantor di mana usai dilantik Prabowo Subianto. Pasalnya, Zulhas memimpin kementerian yang baru dibentuk sehingga belum memiliki kantor.

    “Setelah ini (dilantik), serah terima (jabatan) dulu. Setelah serah terima, nanti rapat. Pinjem dulu kantornya,” jelas Zulhas usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

    Dia juga belum mengetahui kantor kementerian mana yang akan dipakai untuk rapat. Zulhas akan mencarinya terlebih dahulu. “Ya nanti siapa mau kasih lah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum PAN itu juga tak mengetahui berapa jumlah kementerian yang ada di bawah koordinasinya. Zulhas akan bertanya terlebih dahulu kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

    “Nanti tanya Mensesneg. Juga belum tahu, nanti setelah dilantik, baru rapat,” tutur Zulhas.

  • Menko Zulkifli Hasan Resmikan Pasar Natar, Berharap Jadi Ikon Bisnis Lampung Selatan

    Menko Zulkifli Hasan Resmikan Pasar Natar, Berharap Jadi Ikon Bisnis Lampung Selatan

    Lampung Selatan, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Tradisional Natar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Pasar Natar diharapkan dapat menjadi ikon bisnis yang menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Lampung Selatan.

    Pasar Tradisional Natar, Lampung Selatan yang telah rampung proses pembangunannya dan telah direvitalisasi oleh pemerintah diresmikan oleh Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), pada Jumat (15/11/2024).

    Pasar ini dibangun oleh Kementerian PUPR pada 2023 lalu dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp 46 miliar dan dapat menampung 779 pedagang.

    Revitalisasi pasar Natar tidak hanya bermanfaat dari sisi ekonomi, tetapi dirancang sebagai bangunan yang ramah lingkungan dan ramah terhadap disabilitas.

    Pasar ini ramah disabilitas karena menyediakan ruang disabilitas bagi konsumen dan pedagang sebagai fasilitas penunjang.

    Pasar tradisional Natar memiliki luas lahan 6.462 meter persegi, luas bangunan 4.839 meter persegi memiliki dua lantai. Lantai 1 diperuntukkan bagi pedagang sembako dan lantai dua diperuntukan untuk pedagang baju pakaian.

    Diketahui, Pasar Natar mengalami masa pengerjaan selama 8 bulan sejak Desember 2023. Sebelumnya revitalisasi, kondisi Pasar Natar kondisinya sudah tidak layak, sehingga pihak PUPR tidak cukup hanya merenovasi, tetapi harus dirobohkan dan harus dibangun gedung yang baru.

    Dalam sambutannya, Zulhas mengatakan, Pasar Natar yang dibangun pada 1984 telah mengalami tiga kali kebakaran pada tahun 2019, 2020, dan 2022.

    Setelah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pasar Natar pada 5 Mei 2023, Pasar Natar kemudian dilakukan pembangunan.

    “Memang sudah lama sekali pasar ini, kita ingin bangun karena sudah tidak layak waktu itu. Oleh karena itu, saya ajak pak Presiden Jokowi dengan Pak Basuki dan dilihat memang harus dibangun. Alhamdulillah dibangun dan belum setahun alhamdulillah sudah selesai,” kata Zulhas.

    Zulhas mengungkapkan, Pasar Tradisional Natar diharapkan dapat membantu masyarakat di Lampung Selatan dalam mengembangkan perdagangan, ekonomi dan bisa menampung hasil pertanian petani lokal.

    “Dengan kapasitas 779 pedagang, diharapkan pedagang lama yang sebelumnya sudah ada di sini diutamakan untuk mendapatkan lapak di dalam pasar. Jangan sampai mereka tidak boleh berdagang,” ungkap Zulhas.

    Menurut  Zulhas, apabila pedagang lama sudah mendapatkan lokasi berdagang dan masih tersisa lapak, maka pedagang baru dapat mempergunakannya.

    “Pasar sudah bagus, jangan sampai pedagang dahulu (pedagang lama, red) tidak boleh lagi. Kalau masih kurang, baru tambah yang lain. Utamakan pedagang dulu,” ujarnya.

    Zulhas menambahkan, peresmian Pasar Tradisional Natar dengan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih baik, akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja berbagai bahan pangan.

    “Masyarakat yang membeli akan nyaman, karena fasilitas serta sarana prasarana lengkap. Selain itu pedagang juga nyaman berjualan di sini karena bersih dan lebih tertata,” imbuh Zulhas.

    Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin mengatakan Pasar Natar diharapkan menjadi simbol bagi pasar-pasar lainnya di Lampung.

    “Semoga pasar ini dapat terus menjadi pusat interaksi sosial dan perekonomian masyarakat Natar dan sekitarnya dalam jangka panjang,” kata Samsudin.

    Samsudin mengajak seluruh pedagang dan masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun bersama ini tetap dalam kondisi yang baik dan nyaman untuk semua pihak.

    “Dengan peresmian ini, saya berharap Pasar Natar bisa semakin berdaya saing, menjadi pusat ekonomi rakyat, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ucap Samsudin.

    Sementara itu, Komariah (47 tahun), salah satu pedagang, di Pasar Natar mengaku senang bisa menempati dan kembali berdagang di Pasar Natar dengan kondisi yang telah bagus.

    Dengan revitalisasi Pasar Natar ini diharapkan bisa menjadi ikon bisnis yang menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Lampung Selatan.

  • Zulhas Sebut Impor Susu Untuk Industri yang Serap Produksi Lokal

    Zulhas Sebut Impor Susu Untuk Industri yang Serap Produksi Lokal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya mendukung produksi susu dalam negeri. Ia meminta agar kementerian perdagangan memperketat aturan impor susu termasuk mewajibkan industri untuk menyerap hasil peternak lokal sebelum diberikan izin impor.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, (Jumat, 15/11/2024).

  • Zulhas Mau Perketat Impor Susu Buntut Protes Peternak Boyolali

    Zulhas Mau Perketat Impor Susu Buntut Protes Peternak Boyolali

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta semua pihak mendukung produksi susu dalam negeri. Ia juga sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang aturan impor susu agar diperketat.

    Hal itu diungkapkan Zulhas guna menanggapi terkait polemik peternak yang membuang puluhan ribu liter susu di Boyolali karena produksinya tak terserap industri.

    “Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang baru impor,” ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar di Lampung Selatan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Lebih lanjut, Zulhas telah meminta Kemendag agar penyerapan susu peternak lokal sebagai syarat bagi industri untuk impor susu. Syarat itu diberlakukan agar tidak ada lagi peternak yang kehilangan penyerapannya di dalam negeri.

    “Sedang kita godok dengan Kemendag. Nanti itu yang boleh (impor) itu tidak semuanya. Yang boleh impor susu ya pelaku industri yang terlebih dulu menyerap susu hasil peternak lokal sehingga tidak terjadi lagi apa yang di Boyolali,” tegas Zulhas.

    Selain itu, terkait isu kualitas susu dalam negeri yang dituding kurang, Zulhas juga menegaskan pembelaannya. Ia meminta agar industri melakukan pembinaan agar ada kualitas yang meningkat.

    “Kalau (soal) kualitas tidak layak peternaknya dibimbing dong, ya kan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mempertemukan perwakilan industri pengolahan susu (IPS) dengan perwakilan peternak susu dalam Rapat Koordinasi di Kementan. Pertemuan ini dilakukan beberapa hari usai viralnya aksi buang susu sapi hasil panen di Pasuruan, Jawa Timur.

    Dalam pertemuan itu tampak hadir Bayu Aji Handayanto, peternak susu sapi sekaligus pengepul asal Pasuruan yang aksinya viral. Hadir juga Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi.

    Buntut masalah tersebut, pemerintah menangguhkan izin impor 5 perusahaan susu imbas aksi buang susu sapi oleh para peternak. Aksi buang susu sapi merupakan protes peternak dan pengepul susu terkait pembatasan kuota kiriman susu ke pabrik pengolahan.

    “Tetapi ada 5 perusahaan itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif di seluruh Indonesia,” kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

    Menurut Amran, jika perusahaan tersebut masih enggan menyerap susu sapi dari peternak lokal maka izin impor mereka akan dicabut permanen. Hal itu merupakan ketegasan dari pemerintah dan supaya industri dan peternak saling bekerja sama.

    “Kalau, tapi kelihatannya tidak ada, kalau dari 5 masih ada yang mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu ketegasan kami dari Kementerian. Karena kami tidak ingin antara peternak dan industri tidak bergandengan tangan,” tegas Amran.

    (ada/ara)

  • Putri Zulkifli Hasan, Calon Istri Zumi Zola

    Putri Zulkifli Hasan, Calon Istri Zumi Zola

    Jakarta: Futri Zulya Savitri atau yang dikenal sebagai Putri Zulhas merupakan putri sulung Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, sedang menjadi sorotan. Rencana pernikahannya dengan Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi dan aktor, menarik perhatian publik.

    Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua keluarga besar di dunia politik Indonesia, tetapi juga menjadi awal baru bagi keduanya setelah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi.
    Ini profilnya.
     
    Kehidupan Pribadi
    Futri lahir pada 13 Mei 1988 di Jakarta dan merupakan anak sulung dari Zulkifli Hasan dan Soraya Mohamad Ali. Sebelumnya, Futri menikah dengan Ahmad Mumtaz Rais, putra Amien Rais, tetapi mereka bercerai pada tahun 2022 dan memiliki dua anak.

    Kini, Futri akan menikah dengan Zumi Zola, mantan aktor sekaligus mantan Gubernur Jambi. Zumi, yang berasal dari keluarga politisi, memiliki latar belakang unik karena pengalamannya di dunia hiburan dan politik.

    Futri menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam bidang Manajemen dan kemudian melanjutkan studi di Australian National University (ANU) untuk meraih gelar Magister di bidang Bisnis Internasional.

    Ia juga memiliki berbagai sertifikasi dari lembaga-lembaga internasional, termasuk dari Harvard Kennedy School.

    Futri sebelumnya menikah dengan Ahmad Mumtaz Rais, putra pendiri PAN, Amien Rais, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian pada 2022.

    Selama proses perceraian, terungkap berbagai masalah serius, termasuk dugaan kekerasan dan masalah kesehatan mental. Mahkamah Agung akhirnya memberikan hak asuh penuh kepada Futri atas kedua anaknya.
     
    Karier Politik dan Bisnis
    Futri terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, mewakili Dapil Lampung I. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dan Ketua Fraksi PAN di DPR.

    Selain aktif di politik, Futri juga bergerak di dunia bisnis, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan anak. Ia mendirikan Zglow Aesthetics Clinic dan KidZ Clinic Children & Development Center.
     
    Pernikahan dengan Zumi Zola
    Futri kini menjadi perhatian publik karena rencana pernikahannya dengan Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi dan aktor. Pernikahan ini dijadwalkan pada 15 Desember 2024 dan menarik perhatian banyak pihak karena melibatkan dua keluarga besar di politik Indonesia.

    Zumi Zola sendiri adalah seorang mantan aktor dan politisi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi. Zola memiliki karier yang cukup kontroversial, terutama karena terlibat dalam kasus suap RAPBD Jambi yang membuatnya harus menjalani hukuman penjara.

    Namun, pada tahun 2022, Zola dibebaskan bersyarat dan kini siap memulai babak baru dalam hidupnya bersama Futri.

    Pernikahan antara Futri dan Zumi Zola menjadi topik hangat di media karena melibatkan dua keluarga politisi besar di Indonesia.

    Banyak yang berharap bahwa pernikahan ini membawa kebahagiaan dan menjadi awal baru bagi keduanya setelah berbagai kontroversi yang mereka hadapi.

    Baca Juga:
    Dilantik Jadi Anggota DPR, Putri Zulhas Bangga Kenakan Kebaya Desainer Lokal

    Jakarta: Futri Zulya Savitri atau yang dikenal sebagai Putri Zulhas merupakan putri sulung Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, sedang menjadi sorotan. Rencana pernikahannya dengan Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi dan aktor, menarik perhatian publik.
     
    Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua keluarga besar di dunia politik Indonesia, tetapi juga menjadi awal baru bagi keduanya setelah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi.
    Ini profilnya.
     
    Kehidupan Pribadi
    Futri lahir pada 13 Mei 1988 di Jakarta dan merupakan anak sulung dari Zulkifli Hasan dan Soraya Mohamad Ali. Sebelumnya, Futri menikah dengan Ahmad Mumtaz Rais, putra Amien Rais, tetapi mereka bercerai pada tahun 2022 dan memiliki dua anak.
     
    Kini, Futri akan menikah dengan Zumi Zola, mantan aktor sekaligus mantan Gubernur Jambi. Zumi, yang berasal dari keluarga politisi, memiliki latar belakang unik karena pengalamannya di dunia hiburan dan politik.
    Futri menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam bidang Manajemen dan kemudian melanjutkan studi di Australian National University (ANU) untuk meraih gelar Magister di bidang Bisnis Internasional.
     
    Ia juga memiliki berbagai sertifikasi dari lembaga-lembaga internasional, termasuk dari Harvard Kennedy School.
     
    Futri sebelumnya menikah dengan Ahmad Mumtaz Rais, putra pendiri PAN, Amien Rais, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian pada 2022.
     
    Selama proses perceraian, terungkap berbagai masalah serius, termasuk dugaan kekerasan dan masalah kesehatan mental. Mahkamah Agung akhirnya memberikan hak asuh penuh kepada Futri atas kedua anaknya.
     
    Karier Politik dan Bisnis
    Futri terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, mewakili Dapil Lampung I. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dan Ketua Fraksi PAN di DPR.
     
    Selain aktif di politik, Futri juga bergerak di dunia bisnis, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan anak. Ia mendirikan Zglow Aesthetics Clinic dan KidZ Clinic Children & Development Center.
     
    Pernikahan dengan Zumi Zola
    Futri kini menjadi perhatian publik karena rencana pernikahannya dengan Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi dan aktor. Pernikahan ini dijadwalkan pada 15 Desember 2024 dan menarik perhatian banyak pihak karena melibatkan dua keluarga besar di politik Indonesia.
     
    Zumi Zola sendiri adalah seorang mantan aktor dan politisi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi. Zola memiliki karier yang cukup kontroversial, terutama karena terlibat dalam kasus suap RAPBD Jambi yang membuatnya harus menjalani hukuman penjara.
     
    Namun, pada tahun 2022, Zola dibebaskan bersyarat dan kini siap memulai babak baru dalam hidupnya bersama Futri.
     
    Pernikahan antara Futri dan Zumi Zola menjadi topik hangat di media karena melibatkan dua keluarga politisi besar di Indonesia.
     
    Banyak yang berharap bahwa pernikahan ini membawa kebahagiaan dan menjadi awal baru bagi keduanya setelah berbagai kontroversi yang mereka hadapi.
     
    Baca Juga:
    Dilantik Jadi Anggota DPR, Putri Zulhas Bangga Kenakan Kebaya Desainer Lokal
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)