Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Menko Zulkifli: Perubahan Bulog jadi badan otonom telah disepakati

    Menko Zulkifli: Perubahan Bulog jadi badan otonom telah disepakati

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut perubahan Perum Bulog menjadi badan otonom sudah dibahas dan telah disepakati dalam rapat koordinator bersama menteri-menteri di bidang pangan.

    Menurut Zulkifli, Pemerintah sudah sepakat terkait dengan transformasi Bulog. Ia menyebut, perubahan tersebut akan terus dibahas dalam rapat.

    “Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa, kita akan bahas lagi minggu depan, mulai terus maraton,” ujar Zulkifli di Jakarta, Kamis.

    Zulkifli menjelaskan, fungsi Bulog harus kembali menjadi lembaga yang tidak komersial untuk dapat mencapai swasembada pangan.

    “Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya nggak bisa komersial lagi,” katanya Zulkifli

    Sementara itu, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan, saat Bulog menjadi badan otonom maka akan mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dengan adanya anggaran, maka Bulog bisa melakukan stabilisasi harga beras, gula dan jagung.

    “Nanti konsepnya itu kita dapat APBN, dengan APBN itu, sebagai stabilisasi, ya kita bisa langsung stabilisasi, beli dari petani, beli dari petani gula dan petani jagung,” kata Wahyu.

    Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan dukungan bila nantinya Perum Bulog menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden.

    “Saya juga dengar (tentang) Bulog itu, ada di Komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan dan saya setuju,” ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).

    Rencana peralihan Bulog dari Perum menjadi badan otonom, kata Erick, merupakan upaya untuk mewujudkan program besar Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan swasembada pangan.

    Dengan Bulog menjadi sebuah badan, maka Perum tersebut dapat mengontrol fluktuasi harga pangan, yang selama ini sulit dilakukan olehnya, kata Erick.

    “Kalau kita bicara program besar, Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar,” ucap Erick.

    Lebih lanjut, dengan beralih menjadi badan maka Bulog akan memiliki dana untuk melakukan operasi pasar.

    Menurut Erick, operasi pasar yang dilakukan Bulog ditopang oleh pinjaman dari bank Himbara, yang dananya mencapai Rp30 triliun.

    “Kalau pinjam Himbara, ada bunganya, kalau negara hadir, beda. Itu keberpihakan negara untuk rakyat, sesuai dengan visi daripada Bapak Prabowo swasembada pangan secepatnya,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bulog Bakal Dilarang Jualan Komersial, Begini Penjelasan Zulhas

    Bulog Bakal Dilarang Jualan Komersial, Begini Penjelasan Zulhas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan rencana pemerintah mengembalikan fungsi Perum Bulog menjadi lembaga strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dia meminta agar Bulog nantinya bertransformasi menjadi lembaga yang tidak lagi berorientasi pada aspek komersial atau profit semata.

    “Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi. Kalau komersial, nanti beli jagung rakyat, beli gabah itu kadang hitung-hitungan, Bulog ini untung apa rugi, kalau rugi diperiksa,” kata Zulhas saat Konferensi Pers di gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Adapun perubahan fungsi Bulog ini, kata Zulhas, telah menjadi kesepakatan bersama. Nantinya, lembaga ini akan difokuskan kembali untuk menjalankan tugas strategis yang mendukung pencapaian target swasembada pangan pemerintah.

    “Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan dibahas kan lagi minggu depan, mulai terus maraton,” ucapnya.

    Zulhas menilai transformasi Bulog menjadi lembaga non-komersial sangat penting, dalam upaya pemerintah mempercepat langkah menuju swasembada pangan tahun 2027.

    Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengungkapkan target swasembada pangan nasional saat ini dimajukan menjadi tahun 2027, yang mana sebelumnya ditargetkan pada tahun 2028. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional KTT G20 di Brasil dan APEC.

    “Kita kan (awalnya ditargetkan) swasembada pangan 2028. Sekarang sudah maju lagi, kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20 dan di APEC, bukan 2028, tapi 2027. Jadi tinggal tahun depan, tahun satunya sudah tuh sampai. Kita punya waktu 2 tahun, 2 tahun harus bekerja keras,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, transformasi Bulog diharapkan dapat menjadi penopang utama ketahanan pangan, dengan fokus pada penyerapan hasil pertanian dalam negeri tanpa terhambat oleh mekanisme untung-rugi yang selama ini menjadi kendala.

    (dce)

  • Zulhas Blak-blakan: Kalau Bisa Tahun Depan RI Tak Impor Beras

    Zulhas Blak-blakan: Kalau Bisa Tahun Depan RI Tak Impor Beras

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tidak ada tambahan kuota impor beras pada tahun ini. Dia juga berharap Indonesia tidak melakukan impor beras pada tahun depan.

    “Kalau impor pun sedikit, ini lagi kerja keras semua dalam rangka itu. Sehingga nanti pak Presiden kalau datang ke G20 kan gagah. ‘saya enggak impor beras’, jadi kita sedang berusaha keras, kalau bisa tahun depan tidak impor beras,” ungkap Zulhas di Kantornya, Kamis (21/11/2024).

    Pada kesempatan itu, Zulhas juga meluruskan mengenai rencana impor beras dari India, yang sempat dibacarakan saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, di sela-sela KTT G20 di Brasil, Senin (18/11/2024). Menurutnya itu bukan penambahan impor baru. Hal itu merupakan kelanjutan importasi dari kuota tahun 2024 ini sebesar 3,6 juta.

    “Oh salah, yang kemarin kita sudah memutuskan tahun ini. Maksudnya itu impor 3,6 juta (kuota 2024). Baru masuk 2,8 (juta ton), jadi ini yang sudah diputuskan bukan nambah,” bebernya.

    Foto: Suasana aktivitas pembongkaran beras impor dari Vietnam yang baru tiba di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dengan menggunakan Kapal MP Fortune, Kamis (21/3/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Suasana aktivitas pembongkaran beras impor dari Vietnam yang baru tiba di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dengan menggunakan Kapal MP Fortune, Kamis (21/3/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Sehingga menurutnya sampai akhir tahun ini kemungkinan masih ada beras impor yang akan datang, dan itu masih masuk dalam rencana kuota 2024. Ia juga menegaskan bahwa ada belum ada penambahan kuota importasi beras tahun 2024.

    “Yang masuk tapi sudah diputuskan. Belum ada putusan baru (impor 2024), dari sekian itu memang akan ada nanti 1 juta. Kalau bisa G2G dengan India. Tapi itu belum terjadi,” katanya.

    “India mintanya business to business. Jadi tidak nambah (kuota), jelas ya, jadi tidak ada impor beras baru,” imbuhnya.

    (emy/wur)

  • Menko Zulkifli: Perubahan Bulog jadi badan otonom telah disepakati

    Menko Zulkifli: Subsidi pupuk tak lagi berdasarkan jumlah anggaran

    Kita sudah putuskan, pupuk volume, bukan uang. Kita sudah putuskan volume (pupuk subsidi) 9,55 juta ton

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan subsidi pupuk tak lagi dalam bentuk anggaran, tetapi berdasarkan kuota atau volume.

    “Kita sudah putuskan, pupuk volume, bukan uang. Kita sudah putuskan volume (pupuk subsidi) 9,55 juta ton. Kalau uangnya kurang, menyesuaikan, kalau nggak ada Menkeu (Menteri Keuangan) nyari,” ujar Zulkifli di Jakarta, Kamis.

    Zulkifli menjelaskan selama ini kuota subsidi pupuk ditetapkan berdasarkan jumlah anggaran sehingga volumenya mengikuti uang yang akan diterima.

    Menurutnya, anggaran bersifat tidak pasti atau bisa naik dan turun. Namun dengan penetapan kuota, jumlah volumenya bisa dipastikan tidak akan berubah.

    “Karena kalau uang bisa naik, bisa turun. Tapi pupuk itu jumlah volume, volume 9,55 juta ton,” katanya.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249 Tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton. Adapun alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada empat jenis, yaitu Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan yang terbaru adalah pupuk organik.

    Jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pupuk subsidi tersebut ditetapkan Rp49,9 triliun.

    Sebelumnya, Zulkifli mengatakan pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani.

    Saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/11), Zulkifli menyampaikan pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani untuk memudahkan distribusi.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan Menteri Perdagangan, persetujuan Menteri Pertanian, persetujuan Menteri Keuangan, rumit,” ujar Zulkifli.

    Perpres tersebut nantinya mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (gapoktan), kata Zulkifli.

    Adapun kuota pupuknya diatur oleh Kementerian Pertanian.

    Dengan adanya Perpres itu, alur distribusi pupuk akan dipangkas. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian mengeluarkan jumlah kuota pupuk melalui surat keputusan, selanjutnya langsung diteruskan kepada Pupuk Indonesia.

    Dari Pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi disalurkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tok! Pemerintah Pilih Salurkan Pupuk Subsidi Langsung Bukan BLT

    Tok! Pemerintah Pilih Salurkan Pupuk Subsidi Langsung Bukan BLT

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan subsidi pupuk kepada petani tidak akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung atau uang. Hal ini diputuskan dalam rapat koordinasi terkait peraturan di bidang pangan di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    “Satu lagi kita sudah putuskan pupuk berupa volume, bukan uang. Kita sudah putuskan volume 9,55 juta ton, kalau uangnya kurang menyesuaikan. Kalau enggak ada nanti Menteri Keuangan nyari,” kata Zulhas usai rapat kepada wartawan.

    Zulhas menerangkan keputusan ini karena fluktuasi nilai tukar uang.

    “Karena kalau uang bisa naik bisa turun, tapi pupuk itu jumlah. Volume. Volumenya 9,55 juta ton” kata Zulhas.

    Sebelumnya ada wacana perubahan skema pemberian pupuk subsidi menjadi BLT. Hal ini dilontarkan Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi saat Pemerintahan Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Foto: Ilustrasi petani memupuk. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)
    Ilustrasi petani memupuk. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

    “Pupuk kan Rp 30 triliun tuh seperti ini. Sekarang kita direct aja, target. Jadi memang petani yang dapat, harus dapat apa namanya itu subsidi pupuk. Ya kita kirim duitnya. Nah nanti beli ke e-catalog pupuknya,” jelasnya dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Selasa (30/07/2024).

    Dia mengatakan, nantinya pemerintah akan menyiapkan berbagai jenis pupuk untuk petani yang memesan di e-catalog.

    Selain itu Kementerian PPN/Bappenas akan menggodok skema pupuk bersubsidi menjadi bantuan Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Perubahan skema itu rencananya akan dimulai pada 2026 mendatang.

    Namun rencana ini ditolak oleh Komisi IV DPR RI, yang diungkapkan pada Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada, Senin (26/8/2024). Kepala Komisi IV yang menjabat saat itu, Sudin, khawatir perubahan sskema akan merugikan petani, seperti halnya program Kartu Tani.

    Petani juga menolak rencana implementasi skema pemberian subsidi ini.

    (emy/wur)

  • Menko Pangan: Impor susu harus dapat rekomendasi Menteri Pertanian

    Menko Pangan: Impor susu harus dapat rekomendasi Menteri Pertanian

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Menko Pangan: Impor susu harus dapat rekomendasi Menteri Pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 17:06 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan kunjungan kerja (Kunker) di UD Pramono Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (19/11/2024). Zulhas datang di UD tersebut didampingi anggota DPR RI Muhammad Hatta beserta rombongan.

    Di UD Pramono, Zulhas berdialog langsung dengan para peternak sapi perah terkait permasalahan yang dihadapi para peternak saat ini.

    Dalam dialog, sejumlah peternak mengeluhkan kurangnya serapan susu lokal, pemblokiran rekening hingga penyakit PMK yang menyerang ternak miliknya.   

    Terkait hal itu, Zulkifli Hasan memberi waktu dua pekan kepada penjabat gubernur Jawa Tengah dan Bupati Boyolali untuk menyelesaikan kasus pajak yang dihadapi UD Pramono di Kabupaten Boyolali.

    “Pak Pramono ini rekeningnya masih diblokir. Kita bagi tugas, antara Pak PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Pak Wabup Boyolali Wahyu Irawan, untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Zulhas seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Rabu (20/11). 

    Zulhas juga memberikan waktu terhadap PJ Gubernur Jateng dan Wabup Boyolali selama dua minggu untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan terkait pemblokiran rekening oleh kantor pajak yang dihadapi UD Pramono saat ini .

    ”Paling lambat dua minggu untuk penyelesaian masalah tersebut,” kata Zulhas.

    Selain itu, Zulhas juga akan memfasilitasi permohonan Pramono sebagai  pemilik UD Pramono terkait permintaan cooling atau tempat pendingin susu.

    “Pak Pramono butuh cooling dengan harga Rp400 juta. Kami bantu dari Pak Charlie DPR RI,” katanya.

    Zulhas menambahkan, Indonesia bisa impor susu harus ada rekomendasi dari Menteri Pertanian. kemudian importir tidak akan disetujui apabila tidak membeli susu lokal.   

    “Jadi Kementan tidak akan memberi rekomendasi terhadap importir apabila mereka tidak membeli susu lokal,” ujarnya.   

    Sementara itu Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, penyelesaian pajak dari awal sudah dilaksanakan, baik dari kabupaten maupun Pemprov Jateng.

    “Ke depan akan diselesaikan. Kami dan Pak Bupati Boyolali diberikan waktu dua minggu untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Dan nanti akan kami bahas,“ ucapnya.

    Sementara itu, Pemilik UD Pramono, Pramono berharap dengan bantuan dari pemerintah tersebut nanti pengolahan susu dari para peternak sapi akan lebih optimal dan pelayanan terhadap para anggota lebih maksimal.

    “Ya, kalau rekening masih diblokir nanti akan dibantu dengan Bapak Gubernur. Ya selama diblokir saya sudah menjual 6 ekor sapi untuk membayar para peternak. Adanya bantuan tentu akan lebih eksis lagi,” kata Pramono.

    Pramono menambahkan, setelah mendapat bantuan dari pemerintah rencananya, UD Pramono akan menaikan harga susu per liter Rp100.

    “Tadi dijanjikan bantu pendingin susu, dan dibukakan blokir rekening. Nanti setelah dapat bantuan kami akan menaikan harga susu dari peternak yakni Rp100 per liternya,” katanya.    

    Sebelumnya, Kantor Pajak melakukan pemblokiran rekening milik Pramono yang merupakan pemilik usaha pengepul atau penampungan susu murni UD Pramono di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Impor Susu Harus Ada Pertimbangan Teknis dari Kementan

    Impor Susu Harus Ada Pertimbangan Teknis dari Kementan

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bicara impor susu dalam rapat perdana dengan Komisi VI DPR RI. Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan persetujuan impor (PI) jika ada Pertimbangan Teknis (Pertek) dari kementerian terkait.

    Perihal impor susu, Pertek dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kemendag tidak akan mengeluarkan PI jika tidak ada Pertek dari Kementerian pembinanya.

    “Termasuk (impor) susu, harus ada pertimbangan dari kementerian pembina dalam hal ini Kementerian Pertanian,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/11/2024).

    Budi mengatakan aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 8/2024 tentang Kebijakan Ketentuan Impor. Dalam aturan tersebut dijelaskan sejumlah barang yang memerlukan Pertek dari Kementerian terkait, seperti teksil, produk teksil, produk susu, baja, dan ban.

    “Kami tidak bisa menerbitkan PI produk tersebut kalau tidak ada Pertimbangan teknis dari Kementerian terkait,” pungkasnya.

    Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari-Oktober 2024, Indonesia mengimpor susu sebanyak 257,3 ribu ton. Angka itu naik 7,07% dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Impor susu dilakukan dari sejumlah negara, seperti Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), Australia, Belgia, Malaysia, dan negara lainnya.

    Saksikan juga video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

    Peternak susu protes. Cek halaman berikutnya.

    Soal susu, belakangan ramai aksi para peternak dan pengepul yang membuang 50 ribu liter susu sapi ke TPA Winong Boyolali. Para peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali kecewa lantaran hasil produksinya tidak terserap oleh industri.

    Dikutip dari detikJateng, para peternak menggelar aksi protes dengan cukup atraktif, mulai mandi menggunakan susu hingga membuang susu ke tempat pembuangan sampah.

    Aksi tersebut telah mendapat respons dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta semua pihak mendukung produksi susu dalam negeri. Ia juga sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang aturan impor susu agar diperketat.

    Hal itu diungkapkan Zulhas guna menanggapi terkait polemik peternak yang membuang puluhan ribu liter susu di Boyolali karena produksinya tak terserap industri.

    “Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang baru impor,” ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar di Lampung Selatan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan atas rekomendasi Kementerian Sekretariat Negara, pihaknya akan kembali mewajibkan industri untuk menyerap susu peternak lokal. Selaras dengan itu, pemerintah akan segera merevisi perpres terkait.

    “Kami dengan Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), kita revisi sekarang. Kami wajibkan seluruh industri membeli susu peternak, susu sapi yang diproduksi oleh peternak Itu wajib. Insyaallah kedepan lebih baik, akan kembali seperti dulu,” ujarnya, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Saksikan juga video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

  • Penegasan Jaksa Tak Akan Periksa 5 Mendag Lain di Kasus Tom Lembong

    Penegasan Jaksa Tak Akan Periksa 5 Mendag Lain di Kasus Tom Lembong

    Jakarta –

    Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) periksa lima mantan Menteri Perdagangan (Mendag) terkait kasus korupsi impor gula. Namun, jaksa menegaskan permintaan Tom Lembong itu tidak relevan.

    Dirangkum detikcom, Selasa (19/11/2024), permintaan ini disampaikan pengacara Tom, Dodi S Abdulkadir, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11). Tom bertindak sebagai pemohon dan Kejaksaan Agung sebagai termohon.

    “Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016 sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini,” kata Dodi.

    Dodi mengatakan surat penetapan Tom sebagai tersangka yang dikeluarkan Kejagung memuat keterangan rentang waktu pengusutan kasus dugaan korupsi impor gula. Dia menyebut Kejagung mengusut dugaan korupsi dalam bidang tersebut pada periode 2015-2023.

    “Bahwa dari surat penetapan pemohon sebagai tersangka, diketahui objek penyidikan perkara a quo adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023,” ucapnya.

    Pihak Tom Lembong lalu membeberkan nama-nama Mendag yang diminta turut diperiksa Kejagung dalam kasus impor gula. Para menteri itu terdiri dari satu Mendag sebelum Tom dan empat Mendag setelah Tom selesai menjabat.

    1. Rachmad Gobel (2014-2015)
    2. Enggartiasto Lukita (2016-2019)
    3. Agus Suparmanto (2019-2020)
    4. Muhammad Lutfi (2020-2022)
    5. Zulkifli Hasan (2022-2024)

    “Bahwa dihubungkan dengan objek penyidikan dalam surat penetapan pemohon sebagai tersangka yaitu: dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, maka sudah seharusnya termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap lima Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat sebelum dan setelah pemohon,” tutur Dodi.

    “Bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan termohon terhadap 5 Menteri Perdagangan lainnya, hal ini telah membuktikan adanya tindakan kesewenang-wenangan dan upaya kriminalisasi terhadap pemohon di mana seharusnya dalam perkara a quo termohon juga memeriksa Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat selama tahun 2015-2023. Dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah,” ujar Dodi.

    Kasus dugaan korupsi dalam impor gula pada 2015-2016 saat ini telah menjerat dua tersangka. Keduanya adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016 dan Charles Sitorus selaku mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI).

    Kejaksaan Agung menyebut kasus dugaan korupsi yang dilakukan Tom Lembong merugikan negara sebesar Rp 400 miliar. Tom saat ini telah menjalani penahanan.

    Simak respons Kejagung di halaman selanjutnya:

  • Kejagung Blak-blakan Respons Kubu Tom Lembong Soal Belum Periksa Mendag Lain

    Kejagung Blak-blakan Respons Kubu Tom Lembong Soal Belum Periksa Mendag Lain

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan mantan lima Menteri Perdagangan (Mendag) lain tidak terkait dengan penetapan tersangka Tom Lembong.

    Jaksa Teguh mengatakan, apabila nantinya penyidik telah menemukan cukup bukti keterlibatan pihak lain, maka tentunya hal tersebut akan ditindaklanjuti.

    “Bahwa pemeriksaan terhadap 5 Menteri Perdagangan lainnya tidak ada kaitannya dengan penetapan pemohon sebagai tersangka apabila,” ujarnya dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024).

    Dia menambahkan, jika pihak-pihak yang bersangkutan termasuk Mendag lain yang ikut terjerat dalam kasus ini maka pembuktiannya atau berkas perkaranya akan berbeda dengan Tom Lembong.

    “Dalam perkembangan penyidikan terdapat cukup bukti atas keterlibatan pihak-pihak lainnya tentunya penyidik akan menindaklanjuti dengan penetapan tersangka yang tentu itu pembuktiannya tentunya tidak menjadi satu berkas perkara,” tambahnya.

    Adapun, Teguh juga menekankan gugatan kubu Tom Lembong untuk mendorong penyidik memeriksa Mendag lain tidak masuk substansi praperadilan.

    “[Pemeriksaan Mendag lain] telah masuk dalam pemeriksaan materi pokok perkara atau aspek materiil,” imbuhnya. 

    Oleh sebab itu, Teguh menyampaikan pemeriksaan Mendag lain seharusnya disampaikan dalam persidangan tindak pidana korupsi atau PN Tipikor.

    Sebab, dalam praperadilan hanya membahas soal aspek formil yang memuat hal yang bersifat administrasi atau prosedur hukum acara pidana untuk memperoleh alat bukti secara lengkap.

    “Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut tidak lagi bersifat prosedural administrasi yang bersifat formil karena dalil-dalil tersebut merupakan substansi pemeriksaan materi pokok perkara sesuai ketentuan KUHAP,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, lima mantan Mendag yang didorong untuk diperiksa yaitu Rachmad Gobel (2014-2015), Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022); Zulkifli Hasan (2022-2024).

  • Forum UMKM Langkat dukung Paslon Satria di Pilkada 2024

    Forum UMKM Langkat dukung Paslon Satria di Pilkada 2024

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Forum UMKM Langkat dukung Paslon Satria di Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 November 2024 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Forum Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mendukung pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Langkat Syah Afandin-Tiorita Br Surbakti di Pilkada Langkat 2024. Dukungan tersebut disampaikan pengusaha UMKM dalam acara Silaturahmi Forum UMKM Bersatu di Keripik Cinta Mas Hendro di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Minggu (17/11).

    Kegiatan yang dihadiri puluhan pengusaha UMKM ini, mendeklarasikan diri membantu pemenangan pasangan Satria (Syah Afandin-Tiorita) pada 27 November 2024 nanti. “Walau kami tidak banyak membantu dalam pergerakan Paslon Satria, namun kami siap mendukung dan memenangkan pasangan Satria di Pilkada Langkat 2024 nanti,” kata Owner Keripik Cinta Suhendro.

    Dikatakan dia, pasangan Satria khususnya Syah Afandin, telah banyak membantu UMKM Kabupaten Langkat saat menjabat menjadi Plt Bupati Langkat. “Sudah banyak yang dilakukan Syah Afandin untuk memajukan UMKM Kabupaten Langkat, termasuk menjembatani pemanfaatan rest area tol untuk UMKM Langkat,” terangnya.

    Sehingga, kata Hendro, sudah selayaknya pasangan Satria memimpin Langkat untuk melanjutkan program-program yang sudah baik demi kemajuan Kabupaten Langkat.

    Sementara itu, calon Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan, bila dirinya terpilih mejadi Bupati Langkat, hal yang pertama dilakukan adalah meningkatkan ekonomi melalui UMKM. “Kebetulan program nasional berkaitan dengan dengan UMKM, sehingga bisa langsung diterapkan di Kabupaten Langkat dengan melibatkan seluruh UMKM yang ada di Langkat,” ungkapnya.

    Selain itu, Syah Afandin juga menyebutkan, jika program makan bergizi gratis nantinya diterapkan secara nasional, maka dapur Keripik Cinta Mas Hendro akan menjadi salah satu dapur makan bergizi gratis di Kabupaten Langkat. “Saat ini Menteri Ketahanan Pangan dijabat oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Insya Allah jika nanti terpilih, program makan bergizi gratis akan kita sandingkan dengan dapur keripik cinta untuk dapur umumnya,” janji Ondim panggilan akrab Syah Afandin.

    Lebih jauh dikatakan Ondim, banyak program nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang nantinya bisa dibawa ke Kabupaten Langkat. “Saya tidak umbar janji, tapi jika nanti terpilih, program nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, akan saya bawa untuk masyarakat Langkat,” tutupnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (18/11). 

    Sumber : Radio Elshinta