Tag: Zulkifli Hasan

  • Etanol 10 Persen Aman Tanpa Modifikasi buat Mobil Tahun Keluaran Segini

    Etanol 10 Persen Aman Tanpa Modifikasi buat Mobil Tahun Keluaran Segini

    Jakarta

    Pemerintah mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol 10 persen mulai tahun depan. Bagaimana kecocokan bahan bakar itu dengan mobil di Indonesia?

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahan bakar minyak (BBM) mengandung etanol 10% akan diterapkan mulai tahun depan.

    “BBM etanol direncanakan tahun depan. Karena itu kita sekarang besar-besaran untuk mengembangkan tebu dan singkong. Wajib (penggunaan BBM etanol 10%), tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” kata dia di Trade Expo Indonesia, ICE BSD, Tangerang, Rabu (15/10/2025).

    Pengamat otomotif, Yannes Pasaribu menyebut mesin mobil keluaran 2010 ke atas sudah dirancang untuk memenuhi standar emisi Euro 4 dan Euro 5, umumnya sudah dilengkapi teknologi injeksi modern serta material tahan etanol.

    “Desainnya memang disiapkan untuk konsumsi bahan bakar beretanol hingga E10, bahkan lebih. Dengan sistem pembakaran yang kompatibel, performa mesin meningkat dan emisi gas buang berkurang,” tutur Yannes dikutip dari Antara.

    Sementara kendaraan produksi sebelum 2010, lanjut Yannes, berpotensi tidak kompatibel dengan BBM E10.

    “Pada kendaraan berteknologi lama umumnya produksi sebelum 2010, materialnya belum comply etanol dalam persentase lebih dari 5 persen (E5), terutama pada bahan-bahan karet yang dipakai pada saluran BBM-nya, akibatnya, penutup dan pipa karetnya dapat cepat getas dan bisa menyebabkan kebocoran bahan bakar,” Yannes menjelaskan.

    Kendaraan tua umumnya masih banyak yang menggunakan tangki logam tanpa pelapis khusus. Dampaknya bisa membuatnya semakin rentan korosi karena etanol menyerap air. Selain itu, Engine Control Unit (ECU) yang belum adaptif pada kendaraan tersebut tidak dapat mengatur timing pengapian secara optimal, yang berujung pada pembakaran yang tidak efisien.

    Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyebutkan kendaraan bermotor yang diproduksi sejak tahun 2000 umumnya sudah kompatibel menggunakan E10 tanpa perlu modifikasi tambahan.

    “Kita sudah lama melakukan kajian, percobaan, dan berbagai macam. Jadi, kalau secara global saya sudah lihat dengan E10, jadi kendaraan-kendaraan yang dibuat di setelah tahun 2000, itu harusnya sudah mampu mengadopsi itu (BBM E10), tidak ada masalah,” kata dia.

    Bagaimana klaim pabrikan?

    Mengutip laman buku panduan manual Toyota Avanza, penggunaan campuran etanol pada mesin masih diperbolehkan. Namun kandungannya tidak lebih dari 10%.

    “Toyota membolehkan penggunaan bahan bakar campuran ethanol dengan kandungan hingga 10%. Pastikan bahwa campuran bahan bakar dengan ethanol yang digunakan memiliki angka oktan sesuai dengan di atas,” tulis keterangan dalam buku manual itu.

    Pun untuk angka oktan yang sesuai pada mobil Avanza merujuk pada BBM tanpa timbal dengan angka oktan 90 (sekelas Pertalite) atau lebih tinggi. Senada dengan Avanza, dalam buku panduan manual Mitsubishi Xpander pencampuran hingga 10% etanol dan 90% bensin bebas timbal masih bisa dilakukan.

    “Agar dapat menghasilkan kadar oktan yang setidaknya sama dengan rekomendasi minimal untuk bensin bebas timbal,” tulis keterangan di buku panduan manual Xpander.

    Begitu juga mobil Hyundai Stargazer. Pencampuran etanol dengan kadar 10% masih diperbolehkan. Tapi kalau lebih dari itu tidak diizinkan.

    “Jangan menggunakan gasohol yang mengandung lebih dari 10% etanol dan jangan menggunakan bensin atau gasohol yang mengandung metanol apapun. Salah satu dari bahan bakar ini dapat menyebabkan masalah drivability dan kerusakan pada sistem bahan bakar, sistem kontrol mesin, dan sistem kontrol emisi,” begitu keterangan di buku panduan Hyundai Stargazer.

    (riar/lua)

  • Pemerintah mempercepat swasembada pangan guna sejahterakan petani

    Pemerintah mempercepat swasembada pangan guna sejahterakan petani

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan percepatan swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, kebijakan ini mulai menunjukkan hasil signifikan dalam satu tahun terakhir.

    “Saya juga diberi Keppres (Keputusan Presiden) mengenai percepatan swasembada pangan. Saya ambil contoh, baru satu tahun ya nilai tukar petani dari 101-106, sekarang 124 setahun,” ujar Zulhas dalam acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Koordinasi memiliki tugas melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Selain itu, Zulhas juga mengatakan saat ini produksi beras nasional sudah mengalami surplus hingga 4 juta ton.

    “Tahun lalu kita impor beras berapa itu? 4,5 juta ton. Hari ini, di gudang Bulog kita sudah surplus 4 juta ton,” kata dia.

    Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Salah satu indikatornya adalah kenaikan harga gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dalam satu tahun terakhir.

    Dirinya juga mengklaim pemerintah sudah mulai menghapus dominasi tengkulak melalui penguatan kelembagaan desa.

    “Tengkulak-tengkulak di daerah kita sapu. Kenapa? Karena kita punya KopDes (Koperasi Desa Merah Putih). Ini terkait Koperasi Desa Merah Putih, karena satu hektare lahan kosong itu, kalau sudah tanam jagung, tanam padi, tanam singkong sekarang, tanam tebu, itu bisa menghasilkan Rp80 juta,” jelasnya.

    Lebih lanjut, kebijakan swasembada pangan menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila, yang mana sumber daya pangan diharapkan dikuasai rakyat, bukan hanya pelaku besar.

    Zulhas memandang kebijakan ini juga akan terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima.

    “Bayangkan, kalau 82 juta penerima manfaat, satu hari telur satu, kita butuh 82 juta telur satu hari. Perlu buah-buahan, perlu sayur, perlu ikan, perlu beras. Nanti tanam apa saja di desa-desa laku. Ibu-ibu bisa memelihara ayam petelur, bisa bikin tambak untuk ikan, bisa tanam sayur, bisa tanam buah, laku. Masyarakat kita gizinya akan naik,” tambahnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas targetkan proyek waste to energy di 33 kota rampung di 2027

    Zulhas targetkan proyek waste to energy di 33 kota rampung di 2027

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) di 33 kota Indonesia dapat rampung pada akhir 2027.

    Dalam acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis, Zulhas mengatakan dirinya sudah mendapatkan restu dari Presiden untuk mempercepat penanganan sampah perkotaan yang berbasis teknologi ramah lingkungan.

    “Saya sudah dapat Kepres (Keputusan presiden). Ini nyata, jadi enggak omon-omon kita. Saya sudah dapat Kepres tiga hari yang lalu,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

    Sebelum aturan itu keluar, Zulhas mengklaim pihaknya sudah mulai membangun sejumlah proyek insinerator di sejumlah kota.

    Nantinya setiap fasilitas pengolahan mampu mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari.

    Zulhas mencontohkan, jika fasilitas tersebut diterapkan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, maka dibutuhkan sekitar empat pabrik untuk mengolah seluruh timbunan sampah di lokasi tersebut.

    “Satu pabrik itu bisa 2.000 ton. Jadi kalau di Bantar Gebang itu bisa empat (pabrik) dia,” terangnya.

    Lebih lanjut, menurut Zulhas, pembangunan proyek ini menjadi bagian dari program prioritas Presiden dalam menyelesaikan permasalahan sampah nasional.

    Ia menggambarkan kondisi tumpukan sampah di Jakarta saat ini setara dengan tinggi gedung 18 lantai.

    “Ini menjadi program prioritas Pak Prabowo. Bagaimana waste to energy menyelesaikan persoalan sampah yang puluhan tahun,” kata dia.

    “Kemarin, sebelas tahun, hanya satu izin untuk mengolah sampah keluar. Karena rumit, ruwet tadi menyangkut government. Nah ini kita pangkas,” tambahnya.

    Sejalan dengan kebijakan tersebut, sebelumnya Danantara memastikan peluncuran awal proyek waste to energy akan dilakukan pada akhir 2025.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan tahap pertama akan melibatkan pembangunan 10 stasiun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di sepuluh kota.

    “InsyaAllah di akhir tahun ini nanti kita sudah bisa launching,” ujarnya saat ditemui seusai menghadiri acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Pandu menambahkan, minat investor sangat besar terhadap proyek ini.

    Lebih dari 120 perusahaan nasional dan multinasional telah mendaftarkan ketertarikannya untuk berpartisipasi.

    Saat ini, Danantara tengah melakukan seleksi untuk memilih konsorsium dengan kapasitas dan kapabilitas terbaik.

    Langkah percepatan pembangunan proyek waste to energy ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah yang selama ini membebani kota-kota besar di Indonesia, sekaligus memperluas pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Bisa Ditawar-tawar, Pemerintah Wajibkan BBM Etanol 10% Tahun Depan

    Tak Bisa Ditawar-tawar, Pemerintah Wajibkan BBM Etanol 10% Tahun Depan

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan, mulai tahun depan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol atau metanol 10 persen.

    Langkah tersebut, kata Zulhas, diambil untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap bahan bakar berbasis minyak mentah.

    “Sudah diumumkan oleh Menteri ESDM, pada tahun depan direncanakan, kita sudah mulai pakai premium atau bensin campur, 10 persen etanol atau metanol,” ujar Zulhas, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (16/10).

    “Oleh karena itu, kita sekarang besar-besaran untuk mengembangkan tebu dan singkong (sebagai bahan baku etanol),” tambahnya.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Foto: Menko Pangan Zulkifli Hasan (dok.detikcom)

    Zulhas menegaskan, kebijakan tersebut bukan bersifat sukarela, melainkan wajib. Namun, semuanya harus diukur juga melalui kesiapan infrastruktur yang ada.

    “(Sifatnya) wajib. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” ungkapnya.

    Zulhas kembali mengingatkan, penerapan E10 akan berdampak luas terhadap perekonomian rakyat. Sebab, bahan bakunya berasal dari hasil pertanian lokal seperti singkong, tebu, dan jagung.

    “Jadi artinya program itu, saudara-saudara, akan menggerakkan ekonomi rakyat itu luar biasa. Karena bahan bakunya kan singkong, tebu, dan satu lagi jagung,” jelasnya.

    Dia optimistis kebijakan tersebut akan mendorong produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.

    “Jadi artinya nanti di seluruh Indonesia tidak boleh ada tanah yang nganggur. Karena semua akan bernilai ekonomi, di situlah nanti pemberdayaan, masyarakat kita akan kreatif. Kita akan mengejar Tiongkok, pertaniannya akan mengejar Thailand. Sementara (sekarang) kita ketinggalan, kita akui,” tuturnya.

    Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari transformasi besar di sektor energi dan pertanian, yang menempatkan Indonesia pada jalur kemandirian energi nasional.

    “Jadi di manapun tanam-tanam singkong laku, kalau sudah ada industrinya untuk metanol atau etanol, maka harga singkong bisa sampai Rp 2.000-an per kg. Ini memang tidak mudah, karena programnya besar dan dampaknya luas, tapi kita sudah berada di jalan yang benar dan tepat,” kata dia.

    (sfn/sfn)

  • Menko Zulkifli Hasan: Kasihan Pak Amran

    Menko Zulkifli Hasan: Kasihan Pak Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut tambahan tugas yang diembankan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggantikan Arief Prasetyo Adi, bukan tugas ringan.

    “Pak Mentan, selamat atas tambahan tugas. Saya kadang-kadang kasihan lihat Pak Mentan ini, karena beban tugasnya tidak ringan. Tapi kita tahu Pak Presiden pikirannya besar dan dampaknya luas, sesuai dengan tujuan kita untuk merdeka pangan,” kata Zulhas usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari Arief Prasetyo Adi kepada Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Zulhas menegaskan bahwa tantangan pangan ke depan tidak mudah, namun arah kebijakan Presiden Prabowo harus menjadi pegangan seluruh pemangku kepentingan.

    “Tidak mungkin kita berdaulat, kita jadi negara maju tanpa kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, nasib petani, nelayan, dan peternak. Karena itu, kita satu komando di bawah Presiden. Tidak boleh ada manuver lain. Semua harus satu arah untuk mewujudkan visi besar swasembada dan kemandirian pangan,” paparnya.

    Selain itu, Menko Zulhas juga menekankan keterkaitan antara ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan yang tengah digarap pemerintah.

    “Kalau kita sudah sepaham ini, dampaknya akan luas. Jagung laku, singkong laku, tanah tidak ada yang kosong, karena harganya bagus. Ini semua bagian dari ekosistem kemandirian bangsa,” tegasnya.

  • Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    GELORA.CO – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani penyebab atas kerugian negara ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya China.

    Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul “Inilah Biang Kerok Kebijakan ‘Perampokan’ Tambang”, Senin (13/10/2025), Said Didu mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai “perampokan tambang” selama 10 tahun terakhir.

    “Kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,” kata Said Didu dinukil Monitorindonesia.com, Selasa (14/10/2025).

    Menurut Said Didu perusahaan tambang China di Indonesia mendapat fasilitas istimewa berupa pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun. Padahal, menurutnya, umur tambang di lokasi-lokasi tersebut tidak akan mencapai 30 tahun. “Artinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,” katanya.

    Lantas Said mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim menghasilkan kerugian negara hingga Rp700 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, total kerugian bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

    Menurut Said Didu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia. Luhut disebut mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif, meski sebelumnya dilarang undang-undang.

    “Promotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” jelas Said.

    Ia juga menyoroti pembangunan smelter di kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan, yang menurutnya hanya menguntungkan perusahaan asing tanpa memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia.

    Pun, Said Didu membantah narasi peningkatan ekspor tambang sebagai pencapaian positif. Menurutnya, ekspor yang tercatat sebenarnya bukan milik Indonesia karena setelah ore (bijih) dari rakyat masuk ke kawasan industri dan diolah di smelter China, kepemilikannya otomatis beralih.

    “Yang membayar royalti itu bukanlah perusahaan China, tapi rakyat yang punya tambang. Ini pengelabuhan terus dilakukan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut perusahaan China di Indonesia beroperasi dengan membawa mesin sendiri, menggunakan bank sendiri, mempekerjakan tenaga kerja asing sendiri, tanpa membayar pajak, bea, atau pungutan apa pun.

    Said Didu mengapresiasi langkah tim penertiban tambang yang dipimpin Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Prabowo yang mengungkap sekitar 4,3 juta hektar tambang bermasalah terkait izin.

    Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Keuangan, mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku hingga saat ini.

    “Kepada Menteri Keuangan, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang. Karena sebenarnya itu tidak diperlukan,” jelasnya.

    Said Didu menambahkan daftar pejabat yang disebutnya ikut bertanggung jawab, termasuk mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (era Jokowi) dan Siti Nurbaya (Menteri LHK era Jokowi), serta Kapolri atas lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran izin penggunaan hutan untuk pertambangan.

    “Pelanggaran hukum ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, Kapolri, Kejaksaan dan lain-lain,” katanya.

    Said Didu menegaskan bahwa publik harus memahami dan menuntut pertanggungjawaban pejabat yang mengambil kebijakan merugikan negara, rakyat, dan bangsa dalam jangka panjang.

    “Saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat, atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya,” katanya.

    Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang dituding Didu.

  • Ahmad Luthfi Sebut Pesisir Jateng Punya Potensi Besar untuk Gaet Investor

    Ahmad Luthfi Sebut Pesisir Jateng Punya Potensi Besar untuk Gaet Investor

    Jakarta – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menyebutkan wilayah Pesisir Jateng punya potensi besar untuk menggaet investor. Sebab wilayah tersebut memiliki panjang 971 kilometer meliputi 17 kabupaten atau kota.

    Untuk itu, dia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merealisasikan revitalisasi tambak di wilayah pesisir Jawa Tengah. Hal itu ia sampaikan saat bertemu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Padma, Kota Semarang, hari ini. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Mohon izin kepada Pak Menteri sekaligus Ketua DPW PAN Jateng, pantai kita panjangnya 971 kilometer meliputi 17 kabupaten/kota,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Ahmad Luthfi mengatakan garis pantai sepanjang 971 kilometer tersebut tersebar di Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Tengah. Mulai dari Brebes sampai Rembang di Pantura dan Cilacap sampai Wonogiri di Pansela.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama para bupati dan wali kota di 17 kabupaten/kota tersebut sudah menunggu revitalisasi tambak-tambak tersebut,” jelasnya.

    Dia mengatakan hal itu dilakukan agar bisa digunakan untuk investasi perikanan.

    “Dengan harapan Jawa Tengah mempunyai daya saing dengan provinsi lain,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Luthfi mengatakan bahwa dalam membangun Jawa Tengah tidak dapat dilakukan Pemprov Jateng sendiri, tapi butuh kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari perguruan tinggi, wartawan, tokoh masyarakat, partai politik, dan lainnya.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan swasembada pangan sudah menjadi program nasional. Menurutnya, ada tiga hal penting untuk memenuhi kebutuhan pangan yang baik yaitu karbohidrat, lemak, serta protein hewani dan perikanan.

    “Khusus perikanan kita selalu surplus, ekspor kita sampai US$ 5,5 miliar setiap tahun, itu baru 5% dari total produksi perikanan kita. Sementara potensi ekonomi sektor perikanan tidak kurang dari US$ 414 miliar. Ini peluang yang sangat besar,” katanya.

    Terkait dengan revitalisasi tambak di wilayah Jawa Tengah, Trenggono mengatakan, pada rapat koordinasi bidang pangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, 31 Desember 2024 lalu, akan merevitalisasi tambak di wilayah Pantura Pulau Jawa seluas 78.550 hektare. Jumlah itu mulai dari Banten sampai Jawa Timur.

    “Sementara untuk revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jawa Tengah sendiri sekitar 15.110 hectare,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Zulhas ajak kader PAN Jateng dukung penuh program pemerintah

    Zulhas ajak kader PAN Jateng dukung penuh program pemerintah

    Semarang (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengajak seluruh kader PAN di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Teman-teman di Jawa Tengah, kita ini sudah 15 tahun bersama Pak Prabowo dengan segala suka dan duka. Sekarang sudah menang, sudah hampir setahun, maka harus kita dukung penuh,” katanya, di Semarang, Senin.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I DPW PAN Jateng, yang salah satu agendanya adalah pelantikan kepengurusan periode 2024–2029

    Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menjalankan sejumlah program besar yang membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk kader PAN di daerah.

    Salah satu program prioritas yang dimaksudkannya adalah program makan bergizi gratis (MBG) bagi 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    “Program makan bergizi (MBG, red.) ini ide besar Presiden Prabowo. Bayangkan, 82 juta anak setiap hari makan bergizi. Itu butuh ikan, telur, ayam, dan sapi dalam jumlah besar. Karena itu, PAN Jateng harus ikut memastikan program ini berhasil,” katanya.

    Ada juga, kata dia, program Koperasi Merah Putih dan swasembada pangan yang menuntut peran serta dan dukungan kader PAN di masing-masing daerah.

    Ia menilai Jateng memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut.

    “PAN harus menjadi bagian dari solusi. Program kopdes (Koperasi Merah Putih, red.) dan swasembada pangan ini sangat strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat,” katanya.

    Bahkan, Zulhas yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan itu meminta para kader PAN, termasuk di Jateng ikut terlibat aktif dalam menggerakkan masyarakat.

    Dengan kerja nyata dan solidaritas kader di seluruh daerah, Zulhas optimistis PAN dapat kembali meraih kepercayaan publik seperti masa kejayaannya.

    Pada kegiatan tersebut, DPP PAN juga secara resmi menetapkan kepengurusan DPW PAN Provinsi Jateng periode 2024–2029 melalui Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/081/X/2025.

    Dalam keputusan itu, Sakti Wahyu Trenggono ditetapkan sebagai Ketua DPW PAN Jateng, didampingi Muhammad Hatta sebagai Ketua Harian, Sunarmin sebagai Sekretaris, dan Wachid Nurmiyanto sebagai Bendahara.

    Trenggono menyatakan kesiapan seluruh jajaran DPW Jateng untuk menjalankan amanat partai, serta mendukung penuh program pemerintah yang berpihak pada rakyat.

    “Program utama Bapak Presiden itu sangat penting dan tidak mungkin dialihkan. Insya Allah, kami di Jateng akan bekerja keras untuk mendukung dan menyukseskan program-program tersebut,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Amran Sulaiman Resmi Jadi Kepala Bapanas, Zulhas: Saya Kadang-kadang Kasihan Lihat Pak Mentan

    Amran Sulaiman Resmi Jadi Kepala Bapanas, Zulhas: Saya Kadang-kadang Kasihan Lihat Pak Mentan

    “Kita tidak boleh berhenti di capaian. Semua keberhasilan yang sudah diraih di bawah Pak Arief harus kita lanjutkan. Kita harus jaga sistemnya, jagain ritmenya, dan percepat langkahnya,” ujarnya.

    Amran menilai, sinergi antara Kementan di bawah koordinasi Kemenko Pangan serta Bapanas, Bulog, serta berbagai lembaga lainnya akan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

    Selain mempertahankan capaian yang sudah ada, Kementan juga akan memperluas upaya swasembada ke berbagai komoditas strategis lainnya.

    Kementan menargetkan peningkatan produksi dan efisiensi di sektor jagung, gula, kelapa sawit, minyak nabati, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, kopi, dan kakao agar kemandirian pangan tidak hanya berhenti pada beras, tetapi menjadi gerakan nasional lintas komoditas.

    “Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar program, tapi martabat bangsa. Karena itu, setiap jengkal tanah yang bisa ditanami, setiap petani yang mau bergerak, harus kita dukung sepenuhnya. Inilah semangat kita ke depan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Menko Zulhas), menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas tambahan amanah yang kini diembannya sebagai Kepala Bapanas.

    “Pak Mentan, selamat atas tambahan tugas. Saya kadang-kadang kasihan lihat Pak Mentan ini, karena beban tugasnya tidak ringan. Tapi kita tahu Pak Presiden pikirannya besar dan dampaknya luas, sesuai dengan tujuan kita untuk merdeka pangan,” ujar Zulhas.

  • Instruksi Tegas Wapres Gibran Usai Tanam Jagung Bareng Mentan Amran di Banten

    Instruksi Tegas Wapres Gibran Usai Tanam Jagung Bareng Mentan Amran di Banten

    “Izin Pak Wapres, tahun ini produksi jagung kita meningkat 1,5 juta ton dibanding tahun lalu. Tahun 2024 kita produksi 15 juta ton, dan tahun ini ditargetkan mencapai 16,6 juta ton. Kenaikan ini berkat kerja keras Polri, TNI, dan seluruh petani Indonesia,”kata Mentan.

    Tidak hanya itu, kenaikan produksi jagung juga berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani. Dengan harga rata-rata Rp5.500 per kilogram, tambahan pendapatan petani dari jagung diperkirakan mencapai lebih dari Rp8 triliun.

    Mentan Amran juga menyampaikan bahwa tren positif ini juga terjadi pada komoditas beras nasional yang meningkat dari 30 juta ton menjadi 34 juta ton, dengan estimasi kenaikan pendapatan petani mencapai Rp113 triliun.

    “Alhamdulillah, dengan kolaborasi kita semua mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah produksi pangan nasional terus meningkat. Ini bukti nyata bahwa kerja bersama membawa hasil yang besar bagi petani berhasil mendorong peningkatan produksi pangan nasional,” tukas Mentan Amran.

    Kegiatan ini merupakan salah satu program Polri dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional. Program ini menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektor antara Polri, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta masyarakat petani dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis wilayah.

    Diketahui turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.