Tag: Zulkifli Hasan

Jakarta (ANTARA) – Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi perjalanan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun ini terjadi berlangsung estafet kepemimpinan dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo kepada Presiden kedelapan RI Prabowo Subianto.

Estafet kepemimpinan berjalan begitu mulus “tanpa drama”, karena disiapkan dengan sangat baik melalui harmonisasi kedua pemimpin.

Sejak Prabowo ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden Terpilih RI pada 24 April 2024, transisi kepemimpinan telah disiapkan.

Sejak penetapan itu, Joko Widodo hampir selalu mengajak dan melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih dalam setiap kesempatan, tidak terkecuali saat menerima tamu negara.

Pada tanggal 29 April atau lima hari setelah Prabowo menyandang predikat Presiden Terpilih RI, Jokowi mengajak Prabowo ikut serta menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Ajakan ini bukan tanpa sebab. Jokowi secara khusus ingin memperkenalkan Prabowo selaku Presiden Terpilih kepada para pemimpin negara-negara sahabat.

Pada kesempatan itu PM Singapura Lee juga memperkenalkan Wakil PM Singapura Lawrence Wong yang akan menggantikannya, terhitung tanggal 15 Mei 2024.

Tidak hanya bertemu pemimpin negara tetangga, Jokowi juga sering mengajak Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, untuk mengikuti rapat-rapat terbatas di Istana.

Yang cukup krusial adalah saat rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, tanggal 5 Agustus 2024.

Rapat terbatas ini melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih, untuk mendengarkan masukan terkait kebutuhan program-program pemerintahan berikutnya. Jokowi, bahkan mengajak Prabowo untuk duduk di sampingnya dalam rapat terbatas tersebut.

Secara gamblang, Joko Widodo, saat itu menyatakan dirinya menginginkan rancangan APBN 2025 betul-betul mengakomodasi seluruh program Presiden Terpilih.

Beberapa bulan sebelum rapat terbatas dilaksanakan, Presiden Joko Widodo juga melantik beberapa “orang kepecayaan” Prabowo, di antaranya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Thomas merupakan keponakan Prabowo Subianto yang menjabat sebagai bendahara dalam partai yang dipimpin Prabowo.

Masuknya Thomas di kabinet mempermudah penyesuaian transisi pemerintahan. Thomas menjadi tokoh yang membantu komunikasi Presiden Terpilih dalam pemerintahan Jokowi, saat itu.

Bersama Menteri Sri Mulyani, Thomas memastikan kebutuhan pemerintahan berikutnya terakomodasi dalam RAPBN 2025.

Sementara Hasan Nasbi, kala itu, secara tidak langsung bertugas mempersiapkan pola komunikasi pemerintahan Prabowo kepada publik dan media.

Kelanjutan Menteri Jokowi

Hanya berselang satu hari usai dilantik sebagai Presiden kedelapan RI, Prabowo Subianto langsung mengumumkan sekaligus melantik menteri-menteri kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih, di Istana Negara Jakarta.

Kabinet Merah Putih memiliki total 48 menteri. Dari nama-nama yang muncul, terdapat belasan menteri di era Jokowi yang kembali ditunjuk Prabowo untuk menjabat di kabinetnya.

Tanpa bermaksud mengecilkan jabatan menteri lain, beberapa menteri Jokowi yang kembali ditunjuk di kabinet Prabowo, di antaranya adalah menteri-menteri dengan urusan krusial.

Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ada juga beberapa nama yang kembali ditunjuk sebagai menteri, namun dengan tugas berbeda, seperti Pratikno, yang sebelumnya menjabat Menteri Sekretaris Negara, kini menjabat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Harimurthi Yudhoyono yang sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selanjutnya Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan, kini sebagai Menko Pangan, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya Menteri Investasi, menjadi Menteri ESDM, Budi Arie Setiadi sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (kini disebut Menteri Komunikasi dan Digital), saat ini diberi tugas baru sebagai Menteri Koperasi.

Penunjukan menteri sepenuhnya hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Prabowo Subianto memasukkan sejumlah nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi ke dalam kabinetnya, dapat dilihat sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang berkelanjutan.

Dengan masuknya beberapa nama menteri lama ke kabinet Prabowo, mantan Menteri Pertahanan itu dapat dengan mudah melakukan sinkronisasi program dan kebijakan pemerintahan, tanpa mengganggu program-program baik pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya.

Keberlanjutan program

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan sejumlah program Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung dengan baik.

Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya melanjutkan upaya swasembada pangan serta digitalisasi dan hilirisasi di berbagai sektor.​​​​​​​

Prabowo sependapat dengan Joko Widodo bahwa swasembada pangan, digitalisasi dan hilirisasi (pengolahan produk/sumber daya agar memiliki nilai tambah), menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Di era Jokowi, upaya mewujudkan swasembada pangan dilakukan dengan membangun saluran irigasi, bendungan, dan lain sebagainya. Sementara hilirisasi sudah dimulai dari komoditas nikel, tembaga, hingga bauksit.

Sementara digitalisasi juga didorong di berbagai sektor, salah satunya dengan mengamanatkan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).

Beragam fondasi yang telah dibangun pemerintahan Joko Widodo itu dilanjutkan Prabowo dalam pemerintahannya.​​​​​​​

Prabowo melanjutkan upaya swasembada pangan dengan mendorong program cetak sawah baru. Prabowo optimistis Indonesia tidak mengimpor beras lagi pada tahun 2025.

Dia juga memerintahkan jajaran menteri untuk mendorong digitalisasi dan hilirisasi. Amanat itu berulang kali ia sampaikan dalam rapat-rapat kabinet, seraya mengingatkan pentingnya mencegah serta menindak segala bentuk kebocoran dan korupsi dalam pemerintahan.

Kelanjutan program hilirisasi juga dilakukan Prabowo dengan berbekal strategi yang sudah dibuat semasa pemerintahan Joko Widodo.

Prabowo dalam suatu kesempatan bercerita bagaimana Menteri Investasi era Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia (kini Bahlil menjabat Menteri ESDM) menemuinya pada suatu ketika, dan menyerahkan 26 buku tentang perencanaan hilirisasi.​​​​​​​

Prabowo mengatakan buku perencanaan hilirisasi yang diserahkan Bahlil kepadanya itu kini menjadi panduan untuk melaksanakan hilirisasi bersama Kabinet Merah Putih.

Menjaga komunikasi

Prabowo Subianto bukan sosok yang ingin menang sendiri. Dia menghargai dan mengingat segala jasa-jasa para pemimpin bangsa sebelumnya.

Dia menyatakan selalu mengambil pendapat dan falsafah pendekatan sejarah, di mana pembangunan bangsa tidak dicapai 5 atau 10 tahun, melainkan puluhan tahun.

Oleh karena itu, dia menyatakan kehebatan bangsa Indonesia, saat ini, berkat seluruh jasa pemimpin terdahulu.

Untuk menghargai jasa pemimpin sebelumnya dan sebagai upaya meneruskan estafet kepemimpinan, Prabowo masih menjaga dengan baik komunikasinya dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Prabowo dalam sebuah kesempatan menyambangi kediaman Jokowi di Solo, lantas keduanya makan malam di sebuah restoran favorit Jokowi.

Sebaliknya Prabowo juga mengundang Joko Widodo datang dan santap malam di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

Terlepas dari pembicaraan yang dilakukan keduanya, pertemuan tersebut menunjukkan betapa komunikasi dua pemimpin tetap terjaga dengan baik hingga saat ini.

Komunikasi yang baik dari para elite, memberikan asa bagi publik atas estafet kepemimpinan yang berjalan baik serta keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia sejahtera dan maju.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024