Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Kejar Target Swasembada Pangan, Zulhas Minta Kekurangan Irigasi Lahan Pertanian Dilaporkan – Page 3

    Kejar Target Swasembada Pangan, Zulhas Minta Kekurangan Irigasi Lahan Pertanian Dilaporkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaporkan terkait lahan pertanian di Jawa Barat yang masih kekurangan irigasi. Sebab pembangunan irigasi diperlukan guna mengejar target swasembada pangan.

    Hal itu diungkapkan Zulhas dalam Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupatan maupun Pemerintah Kota yang ada di Jawa Barat.

    “Irigasi kita mita segera dilaporkan di mana pertanian yang tidak atau belum ada irigasi yang dulu kewajiban bupati dan gubernur untuk membangun. Sekarang itu dilaporkan, pusat akan membangun irigasi itu,” ujar Zulhas, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu menegaskan bahwa saat ini pemerintah pusat bisa ikut turun tangan membangun irigasi yang sebelumnya masuk ranah pemerintah kota atau kabupaten.

    Ia pun meminta agar sawah dengan luas area 1.000-5.000 hektare yang tidak memiliki irigasi segera dilaporkan. Sebab hal itu akan menjadi prioritaas pembangunan irigasi oleh pemerintah pusat.

    “Irigasi itu sekarang bisa dikerjakan oleh pusat. kita rapat hari ini, kita minta betul di Jabar ini di mana sawah 1.000-5.000 hektare yang nggak ada irigasinya. itu segera dirinci dilaporkan di mana tempatnya, desa apa. Ini kita urus agar jadi prioritas untuk ditampung setelah itu dievaluasi sudah dikerjakan apa belum,” tegas Zulhas.

     

  • Menko Zulhas: Distribusi Pupuk ke Petani Tak Boleh Telat – Page 3

    Menko Zulhas: Distribusi Pupuk ke Petani Tak Boleh Telat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Sebab sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas mengatakan adapun nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat. Menurutnya, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

    “Selum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” tegas Zulhas.

    Mantan Menteri Perdagangan ini memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat kalau distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

     

  • Harga Telur Sentuh Rp30 Ribu Jelang Nataru, Stok Beras dan Ayam Aman

    Harga Telur Sentuh Rp30 Ribu Jelang Nataru, Stok Beras dan Ayam Aman

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ketersediaan pangan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam kondisi aman.

    Hal ini disampaikan setelah ia memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (23/12).

    Ia menegaskan stok beras cukup, persediaan daging ayam juga aman, tetapi harga telur sedikit naik menjadi sekitar Rp30 ribu per kilogram (kg).

    “Saya sudah ke pasar-pasar, aman harganya. Beras cukup, ayam segala macam sudah cukup. Telur naik sedikit, dari Rp28 ribu ke Rp30 ribu. Ini kan Nataru, jadi untung sedikit,” kata Zulhas.

    Selain itu, Zulhas menjelaskan salah satu agenda yang dibahas dalam Rakortas adalah rencana meningkatkan stok beras Bulog dari 2 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada akhir tahun ini. Tambahan sebanyak 500 ribu ton tersebut akan diperoleh dari produksi dalam negeri.

    Menurut Zulhas, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

    “Pertama kita tadi membahas mengenai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Sudah kami putuskan tadi, beras kalau sekarang stok kita 2 juta (ton), kita rencanakan nanti akan kami bawa ke Ratas (Rapat Terbatas) dengan Bapak Presiden sekurang-kurangnya 2,5 juta cadangan beras kita,” kata Zulhas.

    Ia juga menambahkan dengan tambahan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 500 ribu ton, pemerintah dapat menyerap lebih banyak hasil panen petani.

    Selain itu, peningkatan stok menjadi 2,5 juta ton ini juga, kata Zulhas, memberikan rasa tenang karena ketersediaan pangan lebih terjamin.

    “Perlu ada cadangan pemerintah, stok Bulog yang kita naikkan beras dari 2 juta (ton), (menjadi) 2,5 juta (ton) atau 3 juta (ton), jagung kira-kira antara 1 juta (ton) dan 3 juta (ton) dengan yang lain-lain,” ujar Zulhas.

    Menurutnya, swasembada jagung dapat dicapai karena komoditas ini dapat tumbuh di mana saja, asalkan hasil produksi petani dibeli dengan harga yang menguntungkan, yaitu sekitar Rp5.000-Rp5.500 per kg.

    “Kalau selama ini stok Bulog cuma 100 ribu ton, itu belum banyak. Kita usulkan ke presiden agar ditingkatkan jadi 1-2 juta ton,” ucapnya.

    Zulhas menambahkan jika Bulog membeli jagung seharga Rp5.500 per kg dan menjualnya di harga Rp4.500 karena pemerintah akan memberikan subsidi Rp1.000 per kg.

    “Kalau 2 juta ton itu Rp2 triliun. Kalau 1 juta ton, Rp1 triliun,” jelas Zulhas.

    (lau/pta)

  • Permendag 8/2024 Minta Direvisi, Begini Respons Kemendag

    Permendag 8/2024 Minta Direvisi, Begini Respons Kemendag

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait adanya permintaan untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024).

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah untuk menjaga iklim usaha agar berjalan kondusif, termasuk Permendag 8/2024.

    “Kebijakan pemerintah ditujukan untuk menjaga iklim usaha kondusif dengan memberi kesempatan seluasnya bagi industri dalam negeri untuk dapat maju dan berdaya saing,” kata Dewi kepada Bisnis, Senin (23/12/2024).

    Dewi menyampaikan bahwa Permendag 8/2024 memberikan persyaratan yang ketat atas masuknya produk impor.

    “Permendag 8/2024 merupakan hasil Rakortas antar kementerian yang dikeluarkan mempertimbangkan kepentingan industri dan pelaku usaha di dalam negeri,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta agar Permendag 8/2024 untuk direvisi oleh lembaga/kementerian yang mengeluarkan aturan ini.

    Perlu diketahui, Permendag 8/2024 mengatur tentang kebijakan dan pengaturan impor. Adapun, peraturan ini mengubah ketentuan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir.

    Permendag 8/2024 sendiri ditetapkan pada 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan (Zulhas) yang merupakan Menteri Perdagangan (Mendag) pada masa itu.

    Noel —panggilan akrabnya— mengaku menerima kritikan dan masukan baik dari pengusaha hingga serikat pekerja yang menyatakan bahwa Permendag 8/2024 terlalu meringankan impor bahan jadi. Selain itu, aturan ini juga disebut menjadi salah satu sumber dari badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Ini ya kawan-kawan yang memberi masukan ke saya, entah itu pengusaha, entah itu kawan-kawan serikat pekerja, dia bilang bahwa sumbernya [PHK] itu adalah Permendag Nomor 8 terlalu meringankan yang namanya impor bahan jadi, itu dari kawan-kawan, keluhannya ke saya,” tutur Immanuel seusai konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Maka dari itu, dia berharap keluhan ini bisa tersampaikan ke Kemendag. “Tapi saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar ke lembaga/kementerian yang mengeluarkan Permen itu [Permendag 8/2024],” imbuhnya.

    Di samping itu, Noel juga meminta agar Permendag 8/2024 untuk direvisi. “Revisilah [Permendag 8/2024], direvisi,” tandasnya.

  • Ngeri! Wamenaker Sebut Ada 60 Perusahaan Bakal Lakukan PHK

    Ngeri! Wamenaker Sebut Ada 60 Perusahaan Bakal Lakukan PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap bakal ada potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja dari 60 perusahaan.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan ada sekitar 60 perusahaan yang melakukan PHK. Alhasil, jumlah tenaga yang terdampak akan makin menggulung.

    Tercatat, sebanyak 80.000 pekerja di Indonesia terdampak PHK sepanjang Januari—awal Desember 2024.

    “80.000-an [pekerja yang ter-PHK], belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dan ini kan mengerikan sekali gitu lho,” kata Immanuel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Noel itu menyebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) menjadi salah satu biang kerok badai PHK di Indonesia.

    “Ini ya kawan-kawan yang memberi masukan ke saya, entah itu pengusaha, entah itu kawan-kawan serikat pekerja, dia bilang bahwa sumbernya [PHK] itu adalah Permendag Nomor 8 terlalu meringankan yang namanya impor bahan jadi, itu dari kawan-kawan, keluhannya ke saya,” ungkapnya.

    Dia pun berharap keluhan ini bisa tersampaikan ke Kemendag. “Tapi saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar ke lembaga/kementerian yang mengeluarkan Permen itu [Permendag 8/2024],” imbuhnya.

    Di samping itu, dia juga meminta agar Permendag 8/2024 untuk direvisi. “Revisilah [Permendag 8/2024], direvisi,” tandasnya.

    Perlu diketahui, Permendag 8/2024 mengatur tentang kebijakan dan pengaturan impor. Adapun, peraturan ini mengubah ketentuan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir.

    Permendag 8/2024 sendiri ditetapkan pada 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan (Zulhas) yang merupakan Menteri Perdagangan (Mendag) pada masa itu.

  • Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Khusus Restoran dan Hotel – Halaman all

    Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Khusus Restoran dan Hotel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen bagi bahan pangan, beras.

    Zulhas menggarisbawahi, PPN 12 persen hanya diperuntukkan untuk beras impor.

    Misalnya, beras yang diimpor dari Jepang, Beras Shirataki.

    Itupun, kata Zulhas, hanya untuk kebutuhan hotel ataupun restoran.

    Sementara, beras-beras lokal produksi dalam negeri, baik itu premium ataupun medium, tidak dinaikkan pajaknya.

    Kenaikan PPN ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025, mendatang.

    “Nah yang kena itu, yang suka makan di (restoran) Jepang, mana? Misalnya beras apa namanya? Shirataki, ya seperti itu, karena kalau (beras) premium-medium yang di pasar tidak kena.”

    “Kecuali ada beras tadi itu, secara khusus seperti beras Jepang, lain-lain (akan naik),” kata Zulhas setelah rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

    Hal serupa juga disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.

    Ia juga menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya akan berlaku bagi hotel dan restoran yang menggunakan beras impor.

    “Jadi (yang terdampak PPN 12 persen) beras khusus yang diimpor. Iya, (untuk) hotel, restoran.”

    “Jadi maksudnya begitu,” ujar Arief dalam kesempatan yang sama.

    Hal ini, kata Arief, dilakukan tak lain untuk meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri.

    “Yang (beras) produksi dalam negeri, jangan (dinaikan PPN-nya), karena kita kan lagi dorong produksi di dalam negeri,” jelas Arief.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, lebih dulu menyatakan pemerintah telah membebaskan PPN atau 0 persen terhadap kebutuhan pokok lain seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, hingga susu.

    Lalu juga kebutuhan lainnya seperti gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, dan pemakaian air.

    “(Komoditas) itu seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” jelas Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi Untuk Kesejahteraan di Kemenko Perekonomian, Senin (16/12/2024).

    Selanjutnya, Airlangga menyebut ada tiga komoditas penting meliputi Minyakita, gula, dan tepung terigu yang tarifnya tetap 11 persen di tahun depan. 

    Tiga komoditas itu, lanjut Airlangga, nantinya akan ditanggung pemerintah melalui kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP).

    Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    “Dengan penerapan PPN 12 persen tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1 persen,” jelas Airlangga 

    Adapun pengumuman resmi akan secara resmi disampaikan pemerintah dalam waktu dekat.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Nitis Hawaroh)(Kompas.com)

  • Zulhas Pastikan Beras Premium Tak Kena PPN 12%

    Zulhas Pastikan Beras Premium Tak Kena PPN 12%

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan beras premium tidak dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang mulai berlaku 2025 mendatang. Hal ini disampaikan Zulhas dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

    Melalui unggahan video, Zulhas mengatakan baik beras medium maupun premium tidak terkena pajak apapun, termasuk PPN 12%. Dia memastikan komoditas pangan tersebut terbebas dari pajak.

    “Tidak, tidak (kena PPN 12%. (Beras) Medium, (beras) premium nggak kena. Aman. Tidak ada kena pajak apapun yang 12%, tidak mau (beras) medium mau (beras) premium tidak (kena PPN 12%),” kata Zulhas dikutip dari akun Instagram @zul.hasan, Senin (23/12/2024).

    Dia pun menekankan jangan menebar informasi yang simpang siur. “Jangan menebar informasi yang simpang siur. Beras medium maupun premium tidak terkena ppn 12%,” tulis Zulhas.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahan kebutuhan pokok seperti beras tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025, termasuk beras premium.

    Airlangga mengatakan, produk-produk kebutuhan pokok seperti beras, telur, jagung, buah-buahan hingga sayur-sayuran PPN-nya Ditanggung Pemerintah (DTP) alias PPN 0%. Sedangkan sejumlah produk pokok lainnya seperti MinyaKita, terigu, hingga gula industri PPN ditanggung 1% sehingga tetap 11%.

    “Beras premium itu bagian dari beras. Tidak kena PPN,” tegas Airlangga, ditemui di Alam Sutera, Tangerang, Minggu (22/12/2024).

    Sebagai informasi, dalam catatan Kemenko Bidang Perekonomian, ada beberapa jenis makan mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN, namun pada 2025 akan dikenakan PPN 12%.

    Contohnya ada beras premium, buah-buahan premium, serta daging premium seperti Wagyu dan Kobe. Ini juga akan berlaku untuk ikan mahal seperti tuna premium, salmon premium, serta udang dan kepiting premium seperti king crab.

    Adapun yang dimaksud dengan beras premium yang disebutkan di atas merupakan beras khusus yang bukan merupakan konsumsi pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Namun menyangkut beras tersebut, masih akan didiskusikan oleh pemerintah lebih lanjut.

    (acd/acd)

  • Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Beras Premium Aman dari Kenaikan PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Jamin

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan beras premium tidak dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada awal Januari 2025.

    Menko Airlangga menuturkan bahwa beras premium merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN 12%.

    “Beras premium itu bagian dari beras. Tidak ada PPN,” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Dia kembali menegaskan, PPN 12% tidak dikenakan untuk beras premium. “Enggak [kena PPN 12% untuk beras premium],” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa beras medium, beras premium, daging ruminansia, kedelai, bawang merah, bawang putih, hingga cabai tidak terkena kebijakan PPN 12% pada awal tahun depan.

    Di sisi lain, Arief menjelaskan bahwa beras khusus sejatinya tidak dikelola Bapanas. Sehingga, beras khusus akan didiskusikan lebih lanjut apakah masuk ke barang yang dikenakan PPN 12%. Hal ini sama seperti daging kualitas premium seperti wagyu hingga kobe yang mesti dilakukan diskusi lebih lanjut.

    “Beras khusus kan nggak dikelola Badan pangan. Beras premium, medium iya [dikelola Badan Pangan]. Beras khusus nanti didiskusikan,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menegaskan beras premium tidak dikenakan PPN 12% per Januari 2025.

    Menko Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengenakan PPN 12% untuk komoditas pangan, termasuk beras premium. Dia pun menerangkan bahwa beras yang dikenakan PPN 12% adalah beras khusus.

    “Pangan nggak ada [kena PPN 12%], beras nggak ada. Beras khusus maksudnya, bukan premium,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu menjelaskan baik beras premium maupun beras medium tidak dikenakan pajak pertambahan nilai pada tahun depan.

    “Jadi [beras] premium, [beras] medium nggak [terkena PPN 12%], nggak ada 12%,” jelasnya.

    Teranyar, melalui keterangan tertulis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%.

    Barang kebutuhan pokok yang dimaksud di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Dalam catatan Bisnis, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mempertanyakan beras premium yang masuk ke dalam daftar harga barang mewah dan dikenakan PPN 12%. Menurutnya, pengenaan PPN 12% untuk beras premium justru akan memberatkan masyarakat.

    “Beras premium disebut barang mewah, barang mewahnya siapa? Sekarang masyarakat di desa banyak yang beli beras dalam kemasan. Beras dalam kemasan itu kan beras premium bukan medium,” ujar Andreas saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/12/2024).

    Padahal, Andreas menjelaskan bahwa saat ini beras premium atau beras dalam kemasan juga dikonsumsi masyarakat, sebab harganya yang seringkali lebih murah dibandingkan beras yang dijual di pasar atau toko kelontong kecil.

    “Kalau di toko kecil itu dijual dalam bentuk literan, Rp10.000–Rp12.000 per liter, kalau dikonversi ke per kilogram lebih mahal dibanding beras premium,” ungkapnya.

  • Ketua Fraksi PAN DPR: Kenaikan PPN 12 Persen Diiringi Bantuan-Insentif untuk Masyarakat Membutuhkan – Halaman all

    Ketua Fraksi PAN DPR: Kenaikan PPN 12 Persen Diiringi Bantuan-Insentif untuk Masyarakat Membutuhkan – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI mendukung implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. 

    Ketua Fraksi PAN DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyebut bahwa kebijakan ini telah dirancang dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

    “Kenaikan PPN menjadi 12% bukan sekadar langkah fiskal, tetapi juga wujud nyata prinsip gotong royong dalam membangun bangsa. Dengan memastikan barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN, pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan, sementara kontribusi dari kelompok yang lebih mampu diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional,” kata Putri kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

    Menurutnya, kebinakan PPN 12% dirancang dengan prinsip keadilan, di mana barang kebutuhan pokok seperti beras, unggas, hasil perikanan dan kelautan, susu segar, serta jasa pendidikan dan kesehatan tetap bebas dari PPN untuk menjaga daya beli masyarakat kecil. 

    Sementara itu, barang dan jasa premium seperti daging premium, layanan kesehatan medis premium, dan pendidikan premium dikenakan tarif PPN lebih tinggi. 

    Pendekatan ini memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok mampu tanpa mengorbankan kelompok rentan.

    “Kebijakan kenaikan PPN 12% ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah telah merancang paket stimulus yang memastikan masyarakat tetap terlindungi dan ekonomi terus bergerak maju. Dengan insentif ini, kami yakin daya beli masyarakat akan tetap terjaga, UMKM terus berkembang, dan industri padat karya semakin kokoh,” kata Putri.

    Adapun dia mengatakan stimulus tersebut mencakup bantuan pangan untuk 16 juta rumah tangga berupa 10 kg beras per bulan selama dua bulan, diskon listrik 50?gi pelanggan 2200VA ke bawah, dan insentif bagi UMKM melalui perpanjangan PPh Final 0,5% hingga 2025.

    Diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1 persen atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja.

    Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11 persen yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    “Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3 persen, juga tetap 11 persen (tarif PPN),” ungkapnya.

    Adapun Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. 

    “Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPNdiberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.

    Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:

    1. Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging

    2. Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi

    3. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja

    4. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci

    5. Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)

    6. Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)

    7. Rusun sederhana, Rusunami, RS, dan RSS

    8. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional

    9. Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.

    10. Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi

    11. Emas batangan dan emas granula

    12. Senjata/alutsista dan alat foto udara.

  • Baru 2 Bulan Prabowo Jadi Presiden, Profesional di Kabinet Merah Putih Terus Menyusut

    Baru 2 Bulan Prabowo Jadi Presiden, Profesional di Kabinet Merah Putih Terus Menyusut

    Jakarta: Tepat dua bulan setelah dilantik oleh Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, kini terdapat dinamika baru dalam komposisi Kabinet Merah Putih. Pada awal pelantikan, dari 48 nama menteri yang diangkat, sebanyak 25 orang atau lebih dari 50 persen berasal dari kalangan profesional non-partai politik.

    Namun, kini angka tersebut terus menyusut seiring pergeseran arah politik sejumlah menteri yang bergabung ke partai politik.

    Dalam perkembangan terbaru, tiga menteri yang sebelumnya dikenal sebagai profesional, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). 

    Baca juga: Prabowo Tepis Anggapan Banyak ‘Orang Jokowi’ di Kabinet: Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan

    Ketiganya bahkan telah diberikan posisi strategis di partai. Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PAN, sementara Budi Santoso dan Dudy Purwagandhi masing-masing menjadi Ketua DPP PAN.

    “Saudara-saudara malam ini, saya umumkan secara resmi ketiganya telah bergabung menjadi bagian keluarga besar PAN,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jumat 20 Desember 2024.

    Sebelum  itu, kalangan profesional di kabinet sudah tergerus dengan bergabungnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Partai Demokrat. Dalam sebuah acara resmi, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Dody sebagai kader baru partai berlambang Mercy tersebut.

    “Malam ini, kita menyambut keluarga baru Demokrat, Menteri Dody Hanggodo, yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar kami,” kata AHY dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) di Jakarta, Senin 16 Desember 2024.

    Dengan perubahan ini, posisi profesional di kabinet yang semula mendominasi mulai terpinggirkan oleh kader partai. Saat ini, PAN memiliki sembilan orang di Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden. 

    Demokrat, yang sebelumnya menjadi oposisi, kini menempatkan lima kadernya dalam posisi strategis di kabinet, termasuk AHY yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Dahulu Demokrat adalah oposisi, tetapi sekarang kami dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan dan membantu Presiden Prabowo,” tegas AHY.

    Fenomena ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik terkait arah kabinet yang sebelumnya mengedepankan profesionalisme. Apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi politik atau justru kompromi demi stabilitas koalisi pemerintahan? 

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan ini.

    Jakarta: Tepat dua bulan setelah dilantik oleh Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, kini terdapat dinamika baru dalam komposisi Kabinet Merah Putih. Pada awal pelantikan, dari 48 nama menteri yang diangkat, sebanyak 25 orang atau lebih dari 50 persen berasal dari kalangan profesional non-partai politik.
     
    Namun, kini angka tersebut terus menyusut seiring pergeseran arah politik sejumlah menteri yang bergabung ke partai politik.
     
    Dalam perkembangan terbaru, tiga menteri yang sebelumnya dikenal sebagai profesional, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). 
    Baca juga: Prabowo Tepis Anggapan Banyak ‘Orang Jokowi’ di Kabinet: Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan
     
    Ketiganya bahkan telah diberikan posisi strategis di partai. Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PAN, sementara Budi Santoso dan Dudy Purwagandhi masing-masing menjadi Ketua DPP PAN.
     
    “Saudara-saudara malam ini, saya umumkan secara resmi ketiganya telah bergabung menjadi bagian keluarga besar PAN,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jumat 20 Desember 2024.
     
    Sebelum  itu, kalangan profesional di kabinet sudah tergerus dengan bergabungnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Partai Demokrat. Dalam sebuah acara resmi, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Dody sebagai kader baru partai berlambang Mercy tersebut.
     
    “Malam ini, kita menyambut keluarga baru Demokrat, Menteri Dody Hanggodo, yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar kami,” kata AHY dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) di Jakarta, Senin 16 Desember 2024.
     
    Dengan perubahan ini, posisi profesional di kabinet yang semula mendominasi mulai terpinggirkan oleh kader partai. Saat ini, PAN memiliki sembilan orang di Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden. 
     
    Demokrat, yang sebelumnya menjadi oposisi, kini menempatkan lima kadernya dalam posisi strategis di kabinet, termasuk AHY yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
     
    “Dahulu Demokrat adalah oposisi, tetapi sekarang kami dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan dan membantu Presiden Prabowo,” tegas AHY.
     
    Fenomena ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik terkait arah kabinet yang sebelumnya mengedepankan profesionalisme. Apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi politik atau justru kompromi demi stabilitas koalisi pemerintahan? 
     
    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)