Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Menteri Maruarar Gelar Open House Natal, AHY-Jaksa Agung Hadir

    Menteri Maruarar Gelar Open House Natal, AHY-Jaksa Agung Hadir

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menggelar open house untuk merayakan Natal 2024. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut.

    Acara tersebut digelar di kediaman Maruarar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024). Sejumlah keluarga hingga kerabat turut hadir dalam acara tersebut.

    Dalam momen itu, Maruarar berpesan, seperti arahan Presiden Prabowo bahwa satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Maruarar menyebut Prabowo merangkul semuanya.

    “Seperti arah Presiden Prabowo, satu musuh itu terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Saya belajar begitu. Dan Pak Prabowo, saya membuktikan, merangkul semuanya,” kata dia.

    Maruarar menyebut, banyak belajar dari Prabowo yang merangkul semua pihak. Hal itu menurutnya, contoh yang baik untuk Indonesia.

    “Semualah kita belajar banget dari Pak Presiden Prabowo, yang merangkul semua dengan hati, dan dengan tindakan nyata. Saya pikir itu potret yang baik ya, buat Indonesia ke depan. Buat kita guyub, kita rukun,” sebutnya.

    “Berkhusus kepada sahabatku Pak Menteri Perumahan beserta keluarga besar. Saya senang sekali berbahagia bisa hadir secara langsung dan bisa merasakan kedekatan,” kata AHY.

    Selain AHY acara tersebut turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

    (ial/whn)

  • Ungkap Fakta Kenaikan PPN 12%, Beras Premium dari Dalam Negeri Dipastikan Tidak Akan Kena – Page 3

    Ungkap Fakta Kenaikan PPN 12%, Beras Premium dari Dalam Negeri Dipastikan Tidak Akan Kena – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Keputusan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meskipun pemerintah menyatakan kenaikan PPN ini hanya untuk barang mewah, namun kabar simpang siur tentang jenis barang mewah apa yang akan mengalami kenaikan PPN menjadi 12% menimbulkan kegelisahan masyarakat. 

    Terlebih adanya kabar yang beredar bahwa kenaikan PPN ini juga akan berlaku untuk beras premium yang biasa dikonsumsi masyarakat. Isu tersebut menimbulkan gelombang keresahan yang semakin besar di kalangan masyarakat. 

    Pemerintah Pastikan Hanya Beras Impor yang Mengalami Kenaikan

    Menanggapi berita yang beredar, pemerintah pun memastikan bahwa jenis beras yang mengalami kenaikan PPN menjadi 12% adalah beras khusus yang diimpor atau bukan yang diproduksi di Indonesia. 

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/12/2024) lalu yang memastikan bahwa beras premium dari dalam negeri tidak akan kena PPN 12%. 

    “Presiden jelas keberpihakannya kepada masyarakat bawah dan menengah, maka yang hanya akan dikenakan PPN 12 persen itu hanya untuk barang-barang yang mewah saja termasuk soal beras yang ramai. Jadi beras premium dan medium tidak kena PPN 12 persen,” ujar Zulkifli Hasan.

    Adapun yang dimaksud dari beras khusus di sini adalah beras yang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti beras shirataki yang diimpor dari Jepang. 

    “Pendek kata yang pangan tidak ada yang kena PPN 12 persen dan untuk yang (diproduksi) di dalam negeri itu tidak ada yang kena kecuali ada beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti beras Jepang,” kata Zulkifli.

    Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Diberikan Fasilitas Pembebasan PPN

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah mengeluarkan pernyataan tertulis terkait barang dan jasa apa saja yang akan mendapatkan kenaikan PPN menjadi 12%. Dalam keterangan tersebut, barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau dengan tarif PPN 0%. 

    Barang dan jasa yang dimaksud meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan air, jasa tenaga kerja serta persewaan rumah susun dan rumah umum juga lepas dari kenaikan PPN 12%. Kategori lainnya adalah buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik dan air minum serta berbagai insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp265,6 triliun untuk tahun 2025.

  • Menko Zulhas Sebut Aturan yang Hambat Distribusi Pupuk Sudah Dipangkas – Halaman all

    Menko Zulhas Sebut Aturan yang Hambat Distribusi Pupuk Sudah Dipangkas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Pasalnya sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana keterangan pers dikutip, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas mengatakan, nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementerian Pertanian yang kemudian berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat. Menurutnya, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

    “Selum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” tegas Zulhas.

    Mantan Menteri Perdagangan ini memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat kalau distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

    Tak hanya itu, Zulhas turut memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan.

    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah,  bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” tutur Zulhas.

    Dia menambahkan, pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 – Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” tutup Zulhas.

  • Demi Swasembada Pangan, Zulhas Minta Laporan Kekurangan Irigasi Jabar

    Demi Swasembada Pangan, Zulhas Minta Laporan Kekurangan Irigasi Jabar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melaporkan lokasi lahan pertanian di wilayahnya yang masih kekurangan irigasi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

    Permintaan tersebut disampaikan mantan Menteri Perdagangan itu dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tersebut, Selasa (24/12).

    “Irigasi kita minta segera dilaporkan di mana pertanian yang tidak atau belum ada irigasi yang dulu kewajiban bupati dan gubernur untuk membangun. Sekarang itu dilaporkan, pusat akan membangun irigasi itu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12).

    Ketua Umum PAN tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat kini memiliki kewenangan untuk membantu pembangunan irigasi, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten.

    Ia pun meminta agar sawah dengan luas area 1.000-5.000 hektare yang tidak memiliki irigasi segera dilaporkan. Sebab hal itu akan menjadi prioritas pembangunan irigasi oleh pemerintah pusat.

    “Irigasi itu sekarang bisa dikerjakan oleh pusat. Kita rapat hari ini, kita minta betul di Jabar ini di mana sawah 1.000-5.000 hektare yang nggak ada irigasinya. Itu segera dirinci dilaporkan di mana tempatnya, desa apa. Ini kita urus agar jadi prioritas untuk ditampung setelah itu dievaluasi sudah dikerjakan apa belum,” tegas Zulhas.

    Di samping persoalan irigasi, ia juga menyampaikan beberapa poin penting dalam rapat koordinasi tersebut. Salah satunya terkait pemangkasan distribusi pupuk subsidi.

    Selain itu juga ada poin ketersediaan dan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru, penyerapan beras oleh Bulog, potensi tambak budi daya ikan, serta lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

    Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan hambatan-hambatan yang muncul dalam mewujudkan cita swasembada pangan di Indonesia dapat segera diatasi.

    (rir/rir)

  • Panen Raya Datang Lebih Cepat, Zulhas Instruksikan Bulog Serap Gabah Petani Nasional 24 Desember 2024

    Panen Raya Datang Lebih Cepat, Zulhas Instruksikan Bulog Serap Gabah Petani Nasional 24 Desember 2024

    Panen Raya Datang Lebih Cepat, Zulhas Instruksikan Bulog Serap Gabah Petani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) 
    panen raya
    akan lebih cepat dari biasanya, yakni pada bulan Februari-Maret 2025.
    Zulhas pun memerintahkan pemerintah daerah maupun Bulog untuk menyerap gabah-gabah yang dihasilkan oleh para petani saat panen raya demi kesejahteraan petani.
    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret, (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati, atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
    Zulhas menjelaskan, pihaknya sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap.
    Formula itu nantinya bakal disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 sampai Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” kata dia.
    Lalu, Zulhas memastikan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk karena sejumlah aturan menghambat proses
    distribusi pupuk
    telah dipangkas.
    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang, kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas.
    Ia menyebutkan, proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.
    Zulhas juga menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.
    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” kata Zulhas.
    “Sebelum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” ujar dia.
    Sementara itu, Zulhas memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat jika distribusi pupuk mengalami keterlambatan.
    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah, ganti,” katanya.
    Zulhas mengatakan, langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal.
    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik bangsa Indonesia, tidak main-main,” ujar ketua umum Partai Amanat Nasional itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Zulhas Tegaskan Distribusi Pupuk ke Petani Harus Tepat Waktu

    Menko Zulhas Tegaskan Distribusi Pupuk ke Petani Harus Tepat Waktu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ke depan para petani akan lebih mudah mendapatkan pupuk. Hal itu menyusul pemangkasan sejumlah aturan yang menghambat proses distribusi pupuk ke petani.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12).

    Zulhas melanjutkan, nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

    Selanjutnya, Ketua Umum PAN ini meminta distribusi pupuk tidak boleh telat. Pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

    “Sebelum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” kata Zulhas.

    Zulhas yang juga mantan mentari perdagangan ini memastikan bahwa dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat apabila distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

    Tak hanya itu, Zulhas turut memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan.

    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” tutur Zulhas.

    Dia menambahkan pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Harga kami sudah rundingkan Rp6.500-Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” tutup Zulhas.

    (inh/inh)

  • Panen Raya Diprediksi Maju, Menko Zulhas Minta Gabah Petani Diserap dengan Harga Bagus – Page 3

    Panen Raya Diprediksi Maju, Menko Zulhas Minta Gabah Petani Diserap dengan Harga Bagus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

    Dia menambahkan pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 – Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” imbuhnya.

    Selain itu, Zulhas memastikan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Sebab sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas mengatakan adapun nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

  • Kejar Target Swasembada Pangan, Zulhas Minta Kekurangan Irigasi Lahan Pertanian Dilaporkan – Page 3

    Kejar Target Swasembada Pangan, Zulhas Minta Kekurangan Irigasi Lahan Pertanian Dilaporkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaporkan terkait lahan pertanian di Jawa Barat yang masih kekurangan irigasi. Sebab pembangunan irigasi diperlukan guna mengejar target swasembada pangan.

    Hal itu diungkapkan Zulhas dalam Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupatan maupun Pemerintah Kota yang ada di Jawa Barat.

    “Irigasi kita mita segera dilaporkan di mana pertanian yang tidak atau belum ada irigasi yang dulu kewajiban bupati dan gubernur untuk membangun. Sekarang itu dilaporkan, pusat akan membangun irigasi itu,” ujar Zulhas, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu menegaskan bahwa saat ini pemerintah pusat bisa ikut turun tangan membangun irigasi yang sebelumnya masuk ranah pemerintah kota atau kabupaten.

    Ia pun meminta agar sawah dengan luas area 1.000-5.000 hektare yang tidak memiliki irigasi segera dilaporkan. Sebab hal itu akan menjadi prioritaas pembangunan irigasi oleh pemerintah pusat.

    “Irigasi itu sekarang bisa dikerjakan oleh pusat. kita rapat hari ini, kita minta betul di Jabar ini di mana sawah 1.000-5.000 hektare yang nggak ada irigasinya. itu segera dirinci dilaporkan di mana tempatnya, desa apa. Ini kita urus agar jadi prioritas untuk ditampung setelah itu dievaluasi sudah dikerjakan apa belum,” tegas Zulhas.

     

  • Menko Zulhas: Distribusi Pupuk ke Petani Tak Boleh Telat – Page 3

    Menko Zulhas: Distribusi Pupuk ke Petani Tak Boleh Telat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Sebab sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas mengatakan adapun nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat. Menurutnya, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

    “Selum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” tegas Zulhas.

    Mantan Menteri Perdagangan ini memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat kalau distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

     

  • Harga Telur Sentuh Rp30 Ribu Jelang Nataru, Stok Beras dan Ayam Aman

    Harga Telur Sentuh Rp30 Ribu Jelang Nataru, Stok Beras dan Ayam Aman

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ketersediaan pangan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam kondisi aman.

    Hal ini disampaikan setelah ia memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (23/12).

    Ia menegaskan stok beras cukup, persediaan daging ayam juga aman, tetapi harga telur sedikit naik menjadi sekitar Rp30 ribu per kilogram (kg).

    “Saya sudah ke pasar-pasar, aman harganya. Beras cukup, ayam segala macam sudah cukup. Telur naik sedikit, dari Rp28 ribu ke Rp30 ribu. Ini kan Nataru, jadi untung sedikit,” kata Zulhas.

    Selain itu, Zulhas menjelaskan salah satu agenda yang dibahas dalam Rakortas adalah rencana meningkatkan stok beras Bulog dari 2 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada akhir tahun ini. Tambahan sebanyak 500 ribu ton tersebut akan diperoleh dari produksi dalam negeri.

    Menurut Zulhas, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

    “Pertama kita tadi membahas mengenai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Sudah kami putuskan tadi, beras kalau sekarang stok kita 2 juta (ton), kita rencanakan nanti akan kami bawa ke Ratas (Rapat Terbatas) dengan Bapak Presiden sekurang-kurangnya 2,5 juta cadangan beras kita,” kata Zulhas.

    Ia juga menambahkan dengan tambahan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 500 ribu ton, pemerintah dapat menyerap lebih banyak hasil panen petani.

    Selain itu, peningkatan stok menjadi 2,5 juta ton ini juga, kata Zulhas, memberikan rasa tenang karena ketersediaan pangan lebih terjamin.

    “Perlu ada cadangan pemerintah, stok Bulog yang kita naikkan beras dari 2 juta (ton), (menjadi) 2,5 juta (ton) atau 3 juta (ton), jagung kira-kira antara 1 juta (ton) dan 3 juta (ton) dengan yang lain-lain,” ujar Zulhas.

    Menurutnya, swasembada jagung dapat dicapai karena komoditas ini dapat tumbuh di mana saja, asalkan hasil produksi petani dibeli dengan harga yang menguntungkan, yaitu sekitar Rp5.000-Rp5.500 per kg.

    “Kalau selama ini stok Bulog cuma 100 ribu ton, itu belum banyak. Kita usulkan ke presiden agar ditingkatkan jadi 1-2 juta ton,” ucapnya.

    Zulhas menambahkan jika Bulog membeli jagung seharga Rp5.500 per kg dan menjualnya di harga Rp4.500 karena pemerintah akan memberikan subsidi Rp1.000 per kg.

    “Kalau 2 juta ton itu Rp2 triliun. Kalau 1 juta ton, Rp1 triliun,” jelas Zulhas.

    (lau/pta)