Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Catat! Seluruh Produk Pangan Dalam Negeri tidak Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen

    Catat! Seluruh Produk Pangan Dalam Negeri tidak Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa seluruh produk pangan dalam negeri tidak akan dikenakan kenaikan PPN.

    “Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Jelas ya, mau beras ketan, mau beras merah, mau apa, tidak ada kenaikan PPN apapun khusus semua pangan di dalam negeri,” tegasnya usai menghadiri Rapat Terbatas terkait Kebijakan Bidang Pangan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/12/2024) petang.

    Oleh karenanya, Menko Zulhas mengajak semua pihak untuk optimis dan bekerja keras dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Dengan kesungguhan semua pihak, terutama yang di mana-mana disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus bekerja keras semua pihak dan fokus utama atau swasembada,” tuturnya.

    Ketua Umum PAN itu menerangkan, produksi pangan dalam negeri telah menunjukkan hasil yang positif. Produksi beras pada bulan Januari dan Februari mencatat peningkatan yang signifikan.

    “Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,35 jadi 1,3 [juta ton] ya. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 [juta ton] produksi beras,” jelasnya.

    Menko Zulhas juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak melakukan impor sejumlah bahan pokok, seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan garam.

  • Pemerintah Stop Impor Beras, Gula, Jagung, dan Garam pada 2025

    Pemerintah Stop Impor Beras, Gula, Jagung, dan Garam pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan pemerintah sudah memutuskan menghentikan atau menstop impor beras, gula, jagung, dan garam pada 2025. Pasalnya produksi komoditas pangan itu di dalam negeri sudah meningkat.

    “Tidak impor beras, kemudian jagung, tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto membahas ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/12/24).

    Menurut Zulkifli, produksi beras nasional terus meningkat. Pada awal 2025, produksi beras diperkirakan mencapai 2,8 juta ton, naik signifikan dibandingkan Januari 2024 yang hanya 1,3 juta ton.

    “Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,8 (juta ton) jadi 1,3 (juta ton). Nah, yang Februari 0,8 (juta ton) jadi 2,08 (juta ton) produksi beras. 2,08 juta (ton),” ucapnya.

    Selain menstop impor beras, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui untuk kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 menjadi  Rp 6.500 per kilogram. Serta harga acuan pembelian (HAP) jagung dari Rp 5000 menjadi Rp 5.500 per kilogram.

    “Melalui perdebatan yang panjang, tadi sudah diputuskan presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Satu, HPP beras, dua jagung, disepakati harganya naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500,” ujar Zulhas.

    Zulhas menambahkan, pemerintah berkomitmen akan membeli berapapun jumlah hasil panen petani, sesuai dengan harga HPP yang sudah ditentukan.

    “Berapa saja, jagung dan gabah petani. Ini baru satu keputusan yang berani. Tadi dalam perdebatanya, kalau beli, gudangnya di mana, nyimpannya dimana. Kami bahas sampai detil. Ada gudang Bulog nanti akan dipergunakan, ada gudang resi gudang akan digunakan, ada gudang induk koperasi akan digunakan,” pungkasnya.

  • Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan mendongkrak harga jual gabah dan jagung di tingkat petani. 

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kenaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bakal mencapai Rp 500 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. 

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Nah, tadi melalui perdebatan panjang, kami tadi sudah putuskan, Presiden membawa kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp 6.000 [per kilogram] menjadi Rp 6.500 [per kilogram],” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, kata Zulhas, produksi gabah pada Januari 2025 diprediksi bakal meningkat menjadi 1,3 juta ton dari 0,35 juta ton pada Januari 2024 (year-on-year/yoy).

    Sementara itu, dia melanjutkan pada Februari akan naik menjadi 2,08 juta ton dari 0,8 juta ton (yoy).

    Selain itu Zulhas juga mengatakan dalam rapat juga diputuskan bahwa harga jual jagung ditingkat petani juga naik menjadi Rp 5.500  per kilogram pada tahun mendatang dari Harga Acuan Pembelian (HAP) saat ini yang berada di angka Rp5.000.

    Tak hanya itu, Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kepala Negara juga menyetujui pemerintah akan menyerap berapa pun hasil produksi dari petani. Namun dengan nilai harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

    “Dan poin penting, ya tadi menjadi keputusan bersejarah, saya kira dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi beras, gabah, petani, akan ditampung. Dengan harga berapapun, produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkas Zulhas.

  • Menko Zulhas Pastikan Produk Pangan Tidak Kena PPN 12 Persen

    Menko Zulhas Pastikan Produk Pangan Tidak Kena PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa semua komoditas pangan dalam negeri tidak akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Hal ini disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat terbatas ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    “Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apa pun yang dalam negeri. Titik. Jelas ya?” ujar Zulhas.

    Zulhas memastikan bahwa harga komoditas pangan, termasuk barang-barang pendukung swasembada seperti pupuk dan benih, tidak akan mengalami kenaikan akibat PPN.

    “Mau beras ketan, beras merah, atau apa pun. Tidak ada kenaikan PPN apa pun khusus semua pangan di dalam negeri,” tegas Zulhas.

    Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Namun, Zulhas menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak akan memengaruhi komoditas pangan dalam negeri.

    Rencana kenaikan PPN ini menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat yang sudah tertekan akibat inflasi. Banyak pihak mengkhawatirkan dampaknya pada sektor industri dan ekonomi masyarakat.

    Meski demikian, pemerintah optimistis kebijakan PPN menjadi 12 persen ini akan meningkatkan pendapatan negara hingga 6,4 persen pada 2025, dengan target total pendapatan sebesar Rp 2.996 triliun, termasuk Rp 2.490 triliun dari penerimaan pajak.

  • Zulhas tegaskan produk pangan dalam negeri tak kena PPN 12 persen

    Zulhas tegaskan produk pangan dalam negeri tak kena PPN 12 persen

    ANTARA – Pemerintah resmi menetapkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12), menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak berlaku untuk seluruh produk pangan dalam negeri. (Suci Nurhaliza/Yogi Rachman/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Pemerintah putuskan kenaikan HPP gabah dan jagung

    Pemerintah putuskan kenaikan HPP gabah dan jagung

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12). Usai ratas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memutuskan kenaikan HPP gabah dan jagung, hingga menyetop impor beras mulai 2025. (Suci Nurhaliza/Yogi Rachman/Andi Bagasela/Farah Khadija)

  • Pemerintah naikkan harga dan jamin beli semua produksi petani

    Pemerintah naikkan harga dan jamin beli semua produksi petani

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga gabah dan jagung yang dibeli dari petani tanpa mempertimbangkan jumlah produksi yang tersedia.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berdasarkan keputusan rapat kabinet yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pemangku kepentingan terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    “Berapapun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Dalam rapat yang berlangsung hampir 2,5 jam tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan harga gabah yang sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Sementara itu, harga jagung juga mengalami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram,” kata Zulkifli menambahkan.

    Menteri yang karib disapa Zulhas menyebut keputusan yang akan memberikan manfaat langsung bagi para petani itu sebagai sesuatu yang penting dan sangat bersejarah di Indonesia.

    “Poin penting, ya menjadi keputusan bersejarah. Saya kira, dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti hari ini, kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi beras, gabah petani, akan ditampung,” katanya.

    Dikatakan Zulhas, keputusan tersebut diambil setelah diskusi panjang mengenai produksi pangan dalam negeri, yang menunjukkan peningkatan signifikan.

    Pada Januari lalu, kata Zulhas, produksi beras Indonesia meningkat dari 0,8 juta ton menjadi 1,3 juta ton, dan pada Februari diperkirakan akan mencapai 2,08 juta ton.

    Lebih lanjut Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan membeli seluruh hasil gabah dan jagung petani dengan harga yang telah disepakati, tanpa memandang jumlah produksi yang ada.

    Zulhas memastikan bahwa pemerintah akan menyediakan fasilitas penyimpanan melalui gudang Bulog, gudang resi, dan gudang induk koperasi untuk menampung hasil pertanian petani.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

    Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah bakal menghentikan impor empat komoditas pangan pada 2025. Keempat komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula dan garam.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada 2025.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? tahun depan, tida impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas, Senin (30/12/2024).

    Zulhas mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini. 

    Upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target pada 2029 tapi ini dimajukan ke 2027.

    Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulhas menyatakan pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga jagung pada 2025. Hal ini dilakukan untuk mendukung swasembada beras nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok beras dalam negeri aman meski pemerintah memutuskan tidak melakukan impor beras pada 2025.

    Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton.

    “Insyaallah sangat aman untuk jaga harga dan pasokan sampai nanti masuk panen raya sekitar Maret-Mei 2025,” kata Maino kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).

  • Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024), untuk menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai pangan. 

    Beberapa menteri yang terpantau hadir seperti Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. 

    Zulhas, sapaannya, mengungkap bahwa salah satu hal yang ingin dibahas Presiden hari ini bersama dengan para menteri adalah wacana penghentian impor sejumlah komoditas. Dia menyebut menteri kabinet akan melaporkan terlebih dahulu situasi terkini kepada Prabowo. 

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa pemerintah harus optimistis dan berusaha dulu untuk mewujudkan wacana tersebut. 

    “Dengan seluruh jajaran yang bekerja terus kita usaha dulu, kita putuskan kita tahun depan enggak impor beras, jagung, garam dan gula,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Selain wacana penghentian impor, ratas hari ini rencananya akan membahas soal harga gabah. Mendekati pergantian tahun ke 2025, Prabowo nantinya akan memberikan arahan soal keputusan harga gabah. 

    “Sekarang Rp6.000, ada Rp7.000, Rp6.500 masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau,” ungkap Zulhas. 

    Kemudian, lanjut Zulhas, ratas bakal membahas soal harga jagung. Dia menyebut pembahasan harga gabah dan jagung dilakukan sejalan dengan naiknya produksi di tingkat petani. Pemerintah pun disebut akan membahas anggaran untuk penyerapan gabah dan jagung produksi petani. 

    “Bulog kalau serap kan mesti pake dana itu akan kita paparkan juga. Kalau sudah serap stok beras banyak kan harus dikeluarkan, nanti kita minta arahan beliau berapa banyak bantuan pangan dan SPHP,” papar mantan Menteri Perdagangan (Mendag). 

  • Presiden Prabowo Panggil Zulhas hingga Raja Antoni ke Istana Bahas Ketahanan Pangan

    Presiden Prabowo Panggil Zulhas hingga Raja Antoni ke Istana Bahas Ketahanan Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/12/2024). Tujuannya untuk membahas strategi ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi tantangan 2025.

    Pantauan Beritasatu.com, menteri yang dipanggil, yakni Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy hingga Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    “Ratas hari ini berdasarkan undangan soal ketahanan pangan. Jadi mungkin, enggak mungkin, jadi nanti akan dipimpin oleh Pak Presiden,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    “Pangan secara umum. Pangan kira-kira di 2025 ini bagaimana,” tambahnya.

    Antoni menambahkan, dirinya akan memaparkan aspek ketersediaan pangan termaksud strategi pemanfaatan potensi hutan untuk cadangan pangan, energi, dan air.

    “Termasuk saya nanti bisa mempresentasikan kepada Pak Presiden soal hutan cadangan pangan energi dan air. Jadi potensi hutan kita yang bisa dimaksimalkan untuk cadangan pangan, cadangan energi maupun cadangan air,” ujar Raja Juli menjelang ratas dengan Prabowo Subianto.