Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Zulhas Soal PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah: Presiden Dengar Rakyat

    Zulhas Soal PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah: Presiden Dengar Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, kebijakan kenaikan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah merupakan bentuk Presiden Prabowo Subianto mendengarkan keluhan dan masukan dari rakyat.

    “Sekarang jelas dan terang ya, tidak perlu jadi polemik lagi, Bapak Presiden sudah menegaskan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah, bukan untuk kebutuhan pokok atau barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak apalagi pangan,” ujar Zulhas di Jakarta, Selasa (31/12).

    “Ini mempertegas bahwa Bapak Presiden sangat mendengarkan keluhan dan masukan rakyatnya,” kata Zulhas.

    Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini kembali memastikan bahwa bahan pangan seperti beras dan lainnya tidak dikenakan PPN 12%.

    “Khusus soal pangan seperti beras dan lain lain, sebenarnya pemerintah sudah menegaskan sejak lama itu tidak kena (PPN 12%),” tutur Zulhas.

    Presiden Prabowo sebelumnya memastikan bahwa kenaikan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Kenaikan PPN 12% bukan untuk bahan pangan.

    “Saya ulangi, kenaikan PPN 11% ke 12% dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah kena PPN barang mewah yang dikonsumsi golongan masyarakat mampu,” kata Prabowo di kantor Kementerian Keuangan.

    Prabowo menjelaskan barang-barang yang dibutuhkan banyak orang tidak dibebankan oleh PPN.

    “Barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN tarif 0% antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” ungkapnya.

    Prabowo memastikan sistem perpajakan yang ada bakal terus pro terhadap rakyat. “Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat,” kata Prabowo.

    (inh/inh)

  • Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan enam bulan di 2025

    Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan enam bulan di 2025

    Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Lalu pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Arief menyebutkan bahwa hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut.

    “Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief.

    Dia menuturkan program bantuan pangan beras akan diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

    Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    “Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” terangnya.

    Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024.

    Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.

    Di samping itu, dengan adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63 persen.

    Namun setelah digelontorkan bantuan pangan beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.

    Pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen. Melalui penyaluran bantuan pangan beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dana Desa 2025 Naik jadi Rp70 Triliun, Mendes Wanti-Wanti Pengawasan Bakal Lebih Ketat

    Dana Desa 2025 Naik jadi Rp70 Triliun, Mendes Wanti-Wanti Pengawasan Bakal Lebih Ketat

    Liputan6.com, Semarang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto memberikan perhatian lebih kepada pembangunan di Desa. Perhatian salah satunya diberikan dengan menaikan besaran anggaran desa pada tahun 2025.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menyampaikan anggaran dana desa pada tahun 2025 mencapai Rp 70 triliun. Bukan hanya untuk pembangunan di Desa, Mendes PDTT menjelasakan, alokasi Dana Desa sebesar 20 persen wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan.

    “Sebesar 20 persen dana desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. Kami akan mematangkan hal ini melalui modul. Kami juga meminta bupati dan camat se-Jateng untuk fokus pada ketahanan pangan di tahun 2025,” ungkap Mendes PDTT Yandri Susanto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Selasa (31/12/2024).

    Besarnya alokasi dana desa tahun 2025, imbuh Mendes PDTT, diikuti dengan melakukan pengawasan lebih ketat kepada pemerintah desa. Tidak sendiri, pengawasan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan aparat penegak hukum.

    Yandri Susanto menegaskan alokasi dana desa yang diberikan ke pemerintah desa, bukan diperuntukan kepada masyarakat secara individu. Namun, penyaluran dilakukan melalui lembaga milik desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Dana desa yang 20 persen itu harus dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga ekonomi lainnya. Kami tidak ingin dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang bersifat sementara, seperti membeli ayam yang langsung disembelih,” urai Mendes PDTT.

    Dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri, Mendes PDTT Yandri Susanto juga menyoroti kekurangan jumlah pendamping desa, khususnya di Jawa Tengah. Diuraikan, saat ini jumlah pendamping desa mencapai 1.400 orang. Sedangkan jumlah desa di provinsi Jateng saat ini mencapai lebih dari 7.000.

    “Kami akan meminta tambahan pendamping desa agar program ini berjalan lebih efektif,” imbuhnya.

     

    Islam Aboge Lebaran Idul Fitri Kamis, Ini Perhitungan Kalendernya

  • PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Zulhas: Bukti Presiden Mendengar Rakyat

    PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Zulhas: Bukti Presiden Mendengar Rakyat

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Presiden Prabowo mendengar keluhan dari rakyat terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Dia menyebut, Prabowo sudah memerintahkan kenaikan PPN 12% hanya untuk barang mewah, sementara barang-barang pokok tidak dinaikan.

    “Sekarang jelas dan terang ya, tidak perlu jadi polemik lagi, Bapak Presiden sudah menegaskan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah, bukan untuk kebutuhan pokok atau barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak apalagi pangan. Ini mempertegas bahwa Bapak Presiden sangat mendengarkan keluhan dan masukan rakyatnya,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1/2025).

    Ketua Umum PAN ini memastikan bahan pangan, seperti beras dan lainnya tidak dikenakan PPN 12%.

    “Khusus soal pangan seperti beras dan lain lain, sebenarnya pemerintah sudah menegaskan sejak lama itu tidak kena (PPN 12%),” tutur Zulhas.

    Sementara itu, Prabowo menegaskan kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah, bukan bahan pangan.

    “Saya ulangi, kenaikan PPN 11% ke 12% dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah kena PPN barang mewah yang dikonsumsi golongan masyarakat mampu,” kata Prabowo di kantor Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

    Prabowo menjelaskan barang-barang yang dibutuhkan banyak orang tidak dibebankan oleh PPN.

    “Barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN tarif 0% antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” ungkapnya.

    Prabowo menjamin sistem perpajakan yang ada bakal terus pro terhadap rakyat.

    “Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat,” ungkap Prabowo.

    (ega/ega)

  • Gebrakan Pemerintah Pemerintahan Prabowo 2025, Setop Impor dan Beli Bahan Produk Pertanian Petani

    Gebrakan Pemerintah Pemerintahan Prabowo 2025, Setop Impor dan Beli Bahan Produk Pertanian Petani

    Zulkifli menambahkan, tidak saja menghentikan impor produk pangan, namun mulai tahun 2025 pemerintah juga melakukan gebrakan dengan memastikan produk hasil pertanian akan beli oleh pemerintah.

    Pembelian hasil pertanian, ungkap Menko Bidang Pangan, diperintahkan langsung oleh presiden Prabowo.

    “Petani tidak perlu risau semua hasil panen seperti jagung dan gabah yang tidak terserap pasar akan dibeli pemerintah seutuhnya. Gabah akan dibeli pemerintah dihargai Rp6,5 ribu per kilogram. Itu sudah naik dari Rp 6ribu per kilogram. Sedangkan jagung akan dihargai Rp5,5 ribu per kilogramnya,” urai Zulkifli Hasan.

    “Melalui Bulog dua komunitas tersebut akan dibeli dan harganya melebihi harga pasaran. Tak hanya itu, beras juga akan dibeli pemerintah di harga Rp12 ribu per kilogram,” terangnya.

    Dengan rencana penyerapan hasil panen seperti gabah dan jagung, sejumlah gudang milik Bulog akan dilakukan perbaikan. Perbaikan, dilakukan untuk digunakan sebagai tempat penampungan.

  • Swasembada Pangan, Kemendag Siapkan Gudang SRG Berkapasitas 13.500 Ton di Jateng

    Swasembada Pangan, Kemendag Siapkan Gudang SRG Berkapasitas 13.500 Ton di Jateng

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan persiapan gudang-gudang dengan sistem resi gudang (SRG) di Jawa Tengah untuk mendukung ketahanan pangan dan menyimpan hasil panen petani. Langkah ini merupakan bagian dari strategi menuju swasembada pangan nasional pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024), Mendag Budi Santoso menyampaikan sembilan gudang SRG dan satu gudang Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Jawa Tengah yang dimiliki Kemendag akan dioptimalkan.

    “Total kapasitas gudang SRG di Jawa Tengah mencapai 13.500 ton. Meski tidak terlalu besar, ini dapat membantu Bulog menyimpan beras hasil panen petani,” ujar Budi Santoso.

    Budi menjelaskan gudang SRG yang tersebar di Kudus, Demak, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Wonogiri, Cilacap, dan Brebes akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat Idul Fitri 2025 serta mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

    “Menko Pangan menyampaikan kebutuhan pangan tahun depan meningkat, terutama untuk Lebaran pada Maret dan program MBG. Kita harus memastikan suplai tetap aman,” tambahnya.

    Secara nasional, total kapasitas gudang SRG mencapai 145.000 ton, yang diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan pemerintah guna mendukung swasembada pangan.

    Mendag Budi Santoso meminta pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk mendukung optimalisasi gudang SRG yang masih berstatus idle. Beberapa gudang memerlukan pembersihan dan persiapan sebelum dapat digunakan sebagai penyimpanan sementara oleh Bulog.

    “Kami berharap bupati dan wali kota di Jawa Tengah membantu membersihkan gudang-gudang ini agar siap digunakan untuk musim panen,” ujar Budi.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, sebelumnya menyampaikan pemerintah menargetkan peningkatan cadangan beras pemerintah menjadi 2,5 juta ton sebagai bagian dari strategi swasembada pangan.

    “Saat ini stok beras kita 2 juta ton. Kami akan mengajukan rencana ke presiden untuk meningkatkan cadangan menjadi minimal 2,5 juta ton. Ini memastikan daya serap petani lokal meningkat dan publik merasa aman dengan stok Bulog yang besar,” jelas Zulkifli Hasan.

    Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah sekaligus mendukung kesejahteraan petani melalui peningkatan daya serap hasil panen guna mendukung swasembada pangan.

  • Stop Impor Beras, Wamentan Sudaryono Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul

    Stop Impor Beras, Wamentan Sudaryono Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk mencakup 3,7 juta hektar pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor beras.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyatakan, bahwa penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah. Menurut Wamentan Sudaryono, hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    “Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” katanya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).

    Wamentan Sudaryono juga menambahkan bahwa penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15 hingga 20 persen. Oleh karena itu, Kementan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Sudaryono juga mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap hasil panen petani, terutama di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pada 2025 Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah bahan pangan, termasuk beras, garam, dan gula. Menurut Zulhas, serapan beras dari petani akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, sesuai instruksi Presiden.

    “Kita akan menghentikan impor beras dan bahan pangan lainnya. Bulog akan menyerap semua gabah dan jagung yang diproduksi oleh petani untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Zulkifli.
    Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung kesejahteraan petani di seluruh negeri.

    (akd/akd)

  • Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso bersinergi untuk mempersiapkan gudang-gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah Jawa Tengah agar dapat dimanfaatkan Bulog sebagai tempat penyimpanan sementara hasil panen petani.

    Kemendag mempunyai sembilan gudang SRG dan satu gudang bersistem Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Jawa Tengah yang saat ini berstatus belum terpakai (idle). Total kapasitas mencapai 13,5 ribu ton. Di seluruh Indonesia, Kemendag mempunyai gudang SRG yang saat ini idle dan berpotensi mendukung ketahanan pangan berkapasitas 145 ribu ton.

    Hal tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa, (31/12) di Semarang, Jawa Tengah. Rapat membahas sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “(Kapasitas gudang SRG) tidak terlalu besar, namun bisa membantu Bulog dalam menyimpan beras di Jawa Tengah. Menko Pangan telah menyampaikan kebutuhan tahun depan yang semakin meningkat, seperti untuk Lebaran sekitar bulan Maret dan Program Makan Bergizi. Kita harus bekerja keras agar suplai tidak kekurangan,” papar Mendag Busan dalam rakor seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Beberapa daerah di Jawa Tengah yang mempunyai gudang SRG adalah Kudus, Demak, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Wonogiri, Cilacap, serta Brebes. Mendag Busan berharap, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat mempersiapkan gudang-gudang tersebut untuk dimanfaatkan Bulog menjadi penyimpanan beras sementara.

    “Terdapat beberapa gudang yang kosong. Kami mohon bupati dan walikota bisa membantu membersihkannya untuk persiapan musim panen, sehingga dapat dipakai Bulog untuk penyimpanan sementara komoditas beras hasil panen petani,” lanjut Mendag Busan.

    Harga Bapok Stabil

    Dalam rakor, Mendag Busan juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang turut menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Meskipun Ia mengamati, secara umum, memang ada beberapa komoditas yang naik harga, kenaikan harga tersebut masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan (HA) yang ditetapkan. Misalnya, cabai merah keriting sempat naik menjadi Rp46.200/kg dari Rp33.500/kg pada bulan sebelumnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih karena harga bapok saat menghadapi Natal relatif stabil. Memang ada beberapa yang naik, namun sebagian masih di bawah HET. Misalnya, cabai merah keriting yang sempat naik tetapi masih di bawah harga acuan Rp55.000/kg,”jelas Mendag Busan.

    Untuk Jawa Tengah, lanjutnya, harga cabai juga masih di bawah harga acuan. Harga tertinggi untuk komoditas hortikultura ini tercatat sebesar Rp50.094/kg. Sementara itu, telur ayam juga masih di kisaran harga acuan yaitu Rp30.000/kg.”Khusus Jawa tengah, harga bapok relatif sama dengan secara nasional. Namun, minyak goreng MINYAKITA perlu diwaspadai karena mengalami kenaikan di atas HET,”imbuh Mendag Busan.

    Rakor dihadiri semua Kepala Daerah tingkat II di Jawa Tengah. Turut hadir dalam rapat, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Pelaksana Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

    (akd/ega)

  • DPR ingatkan jangan ada “main-main” dalam kebijakan harga gabah-jagung

    DPR ingatkan jangan ada “main-main” dalam kebijakan harga gabah-jagung

    Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta kepada seluruh pihak agar jangan ada yang “main-main” terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung yang diproduksi petani.

    “Jangan sampai ada kasus HPP gabah dan jagung sudah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek langsung apakah pembelian gabah dan jagung sudah sesuai HPP,” kata Yohan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan DPR RI akan mengawal langsung kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurut dia, kebijakan tersebut luar biasa demi kesejahteraan para petani, dan membangun program swasembada pangan.

    “Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ucap dia.

    Sebagai mitra Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan, Komisi IV DPR RI akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya, untuk membahas itu.

    Selain soal penaikan harga gabah dan jagung, menurut dia, Komisi IV DPR RI juga akan mengawasi kebijakan pelarangan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025.

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga gabah dan jagung yang dibeli dari petani tanpa mempertimbangkan jumlah produksi yang tersedia.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berdasarkan keputusan rapat kabinet yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pemangku kepentingan terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12).

    “Berapapun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Dalam rapat yang berlangsung hampir 2,5 jam tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan harga gabah yang sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Sementara itu, harga jagung juga mengalami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram,” kata Zulkifli menambahkan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Pangan minta optimalisasi lahan pertanian di Jateng

    Menko Pangan minta optimalisasi lahan pertanian di Jateng

    Swasembada pangan secepat-cepatnya. Karena itu, tidak mungkin hanya pusat. Kita harus satu visi satu misi karena satu tim

    Semarang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan penanganan lahan-lahan pertanian di wilayah tersebut untuk mendukung swasembada pangan.

    “Swasembada pangan secepat-cepatnya. Karena itu, tidak mungkin hanya pusat. Kita harus satu visi satu misi karena satu tim, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

    Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri jajaran menteri terkait, kepala daerah dan pimpinan lembaga sektor pangan.

    Menurut dia, swasembada pangan yang dimaksudkan adalah kecukupan komoditas strategis yang selama ini bisa dihasilkan oleh sektor pertanian lokal, seperti jagung, gula dan garam.

    “Apalagi, Jawa Tengah ini dikenal juga sebagai lumbung pangan. Optimalisasi itu, pertama irigasi. Kami minta mana lahan-lahan tadah hujan, artinya tidak ada irigasinya, segera laporkan,” katanya.

    Ia mengatakan saat ini ada sekitar 30-40 persen lahan pertanian yang tidak ada irigasinya sehingga perlu dibuatkan bendungan hingga pompanisasi untuk membantu pengairan.

    Masih terkait optimalisasi lahan pertanian, Zulkifli mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani.

    “Pupuk sudah kami pangkas aturannya yang mengular. Kalau dulu peraturannya banyak, ada SK bupati, SK gubernur, macam-macam. Ini tidak lagi. Langsung dari Menteri Pertanian kepada gapoktan, kios pengecer, distributor,” katanya.

    Yang tak kalah penting, kata dia, yakni peran penyuluh pertanian karena mereka menjadi kunci bagi keberhasilan pengelolaan sektor pertanian, baik untuk tanaman padi maupun hortikultura lainnya.

    “Yang ketiga penyuluh, ini harus kita segera ya. Karena penyuluh kan menjadi kunci, tidak hanya tanaman padi tapi hortikultura dan lain-lain,” katanya.

    Turut hadir sejumlah menteri, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024