Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • DPR Dukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    DPR Dukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendukung penuh langkah Pemerintah yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.

    “Kebijakan ini sangat revolusioner, petani selama ini sangat dirumitkan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Selama ini penyalurannya sangat birokratis, bertele-tele aturannya, sehingga menyulitkan dan merugikan petani, karena sering kali penyalurannya menjadi lama bahkan melewati musim tanam,” papar Ahmad Yohan dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

    Politisi PAN ini berharap dengan dikeluarkannya Perpres pupuk bersubsidi, nantinya mereka tidak lagi kesulitan memperolehnya karena akan langsung diterima oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).

    Sehingga, ketika musim tanam tiba, mereka tidak perlu lagi membeli pupuk nonsubsidi.

    “Komisi IV DPR akan mengawal kemudahan akses bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi ini. Kami meminta Kementan dan Pt Pupuk Indonesia untuk memastikan pupuk bersubsidi diperoleh dengan mudah oleh petani melalui Gapoktan-gapoktan,” ucap Anggota DPR Dari Dapil NTT I ini.

    Selain itu, pihaknya juga meminta Gapoktan-gapoktan untuk benar-benar mendistribusikannya langsung ke petani. 

    “Jangan sampai Gapoktannya justru yang tidak menyalurkan. Kita akan awasi semua, mulai dari Kementan, PT Pupuk Indonesia, hingga Gapoktan, apakah pupuk bersubsidi ini benar-benar langsung diterima petani atau tidak,” tegas Yohan. 

    Mengingat, kata Yohan, penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu tidak hanya menolong para petani, tapi juga bisa mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan pada 2027 nanti.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkap pemangkasan alur regulasi bagi pupuk subsidi. Mulai tahun depan, para petani tak perlu lagi menunggu surat keputusan kepala daerah.

    Harapannya, Peraturan Presiden (Perpres) soal pupuk subsidi bisa rampung dalam waktu dekat. Dengan begitu, aturan baru yang mempermudah petani bisa berlaku mulai 2025.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu petani ngajukan dulu lewati persetujuan Camat, Bupati, Gubernur, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, itu rumit,” ujar Zulkifli Hasan.

    Dia menyebut Perpres tersebut nantinya akan mengatur petani cukup mengajukan permohonan pupuk subsidi melalui Gapoktan ke Kementan. Setelahnya, Kementan menetapkan jumlah kouta yang akan diterima Gapoktan, lalu Pt Pupuk akan menyalurkannya langsung ke Gapoktan.

    “(Regulasi) pupuk kita pangkas. SK dari Kementan, berapa yang diperlukan, langsung (dari) Pupuk Indonesia, langsung ke Gapoktan, insyaallah,” tegas Zulhas.

    Karena itu, kata Zulkifli, jika ada ada keterlambatan distribusi pupuk ke petani, penelusurannya tak perlu berbelit. Hanya ada dua aspek yang terlibat, yakni produsen dan Gapoktan.

    “Kalau ada yang salah, Gapoktan yang tanggung jawab ke petani. Kalau Gapoktan yang salah, tanggung jawab kepada manajer area. Kalau manajer yang salah baru Pupuk (Indonesia) yang tanggung jawab. Jadi sederhana, kita sederhanakan,” ujar Zulhas.

    Zulhas pun memastikan bahwa dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat apabila distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

  • Pemberhentian Impor Pangan di 2025 Berpotensi Genjot Penyerapan Gabah Petani – Page 3

    Pemberhentian Impor Pangan di 2025 Berpotensi Genjot Penyerapan Gabah Petani – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa tidak akan lagi ada impor pangan di 2025. Pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” ujar Zulkifli Hasan dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” katanya.

    Kemudian pemerintah juga tidak akan melakukan impor garam sebab produksi garam petani mencukupi. Lalu tidak melakukan impor jagung pakan ternak serta tidak impor gula.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita. Selama ini kita impor pangan sampai 30 juta ton, hidup kita tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi dan sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir,” ucap dia.

     

  • Zulhas Tegaskan Makan Bergizi Tak Dipungut Biaya: Kalau Ada Lapor Polisi!

    Zulhas Tegaskan Makan Bergizi Tak Dipungut Biaya: Kalau Ada Lapor Polisi!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya alias gratis.

    “Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun terkait program makan bergizi gratis,” kata Zulhas melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengimbau agar masyarakat melaporkan aksi pungutan terkait program MBG.

    “Jika ada oknum yang mencoba menjual janji menjadi penyedia program MBG tapi meminta uang di awal, maka wajib dilaporkan. Itu penipuan,” jelasnya.

    Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah ingin membantu masyarakat melalui program MBG. Apalagi, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program MBG pada 2025.

    “Jadi tidak mungkin ada pemerintah yang minta-minta, nggak ada. Orang memberi anggaran begitu besar,” ungkapnya.

    Untuk itu, Zulhas kembali mengimbau agar masyarakat melaporkan oknum yang tak bertanggung jawab kepada aparat kepolisian.

    “Kalau ada oknum-oknum yang menamakan siapapun yang meminta biaya itu pasti penipu dan tidak benar, laporkan kepada aparat penegak hukum. Hati-hati, sekali lagi, tidak ada pungutan apapun, ini semua dari pemerintah,” pungkasnya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya juga sempat mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif Makan Bergizi Gratis untuk melapor ke polisi.

    Hal ini seiring dengan terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, modus yang mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri itu, murni penipuan.

    “Kami sangat menyesalkan kejadian ini,” ujar Lalu dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/12/2024).

    Dia menegaskan, program ini merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

    “Kami imbau para korban segera melapor ke polisi, agar kasus ini segera diusut,” jelasnya.

    Selain itu, BGN juga memastikan untuk mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Dia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa di masa mendatang.

    Lalu menuturkan, program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Untuk itu, jika ada penawaran yang mencurigakan, dia meminta masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung informasi yang ada ke instansi terkait.

    “Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan,” pungkasnya.

  • Harlah 100 Tahun Ponpes Al Falah Ploso Kediri Dihadiri Menteri hingga Wapres ke-13 RI  – Halaman all

    Harlah 100 Tahun Ponpes Al Falah Ploso Kediri Dihadiri Menteri hingga Wapres ke-13 RI  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri menggelar acara puncak peringatan harlah 100 tahun, pada Rabu (1/1/2025) malam.

    Acara ini menjadi puncak dari serangkaian kegiatan besar yang dilaksanakan untuk memperingati perjalanan 1 abad pondok pesantren yang telah berkontribusi signifikan bagi pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia.

    Acara resmi dimulai pukul 20.15 WIB, dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Tajuddin Faqih dan Ma’sum. Sambutan disampaikan oleh Gus H. M. Ma’mun atas nama keluarga besar pesantren dan panitia harlah 1 abad.

    “Perjuangan Mbah Yai Djazuli dan Nyai Rodliyah menjadi inspirasi bagi kita semua. Seratus tahun bukan waktu yang singkat, namun ini baru awal dari perjalanan panjang khidmah pesantren untuk bangsa. Peringatan 1 abad ini adalah refleksi perjalanan bagi kami generasi penerus agar tetap istiqomah,” ujar Gus Ma’mun Ketua Umum 1 Abad Al Falah.

    Tokoh-tokoh nasional hadir di antaranya Wakil Presiden ke-13 RI KH. Ma’ruf Amin, KH. Kafabihi Mahrus Pengasuh Ponpes Lirboyo, Prof. Said Aqil Siradj, Menko Pangan Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Sosial Gus Syaifullah Yusuf.

    Mereka menyampaikan kesan mendalam tentang kontribusi Pondok Al Falah dalam membangun generasi dengan semboyan ‘Afdlolutthuruqi ilallah thoriqotutta’lim watta’allum. 

    “Pondok ini adalah salah satu bukti nyata bahwa perjuangan ulama tidak pernah sia-sia. Pesantren Al Falah adalah pabriknya kiai sejak 100 tahun lalu. Dan produk kiai itu telah membuat pabrik-pabrik lagi. Semoga Al Falah terus menjadi mercusuar ilmu dan dakwah,” kata Ma’ruf Amin.

    Sementara itu Ketua Umum PBNU KH. Yahya Kholil Staquf yang datang lebih awal menyampaikan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan selamat 100 tahun pondok pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri. 

    “Telah 100 tahun pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Ahmad Djazuli Utsman mempersembahkan khidmah paripurna menjadi sandaran barokah ilmu bagi santri-santrinya,” katanya.

    “Meninggalkan jejak jejak berskala peradaban yang luar biasa.Masyarakat ahlussunnah wal jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama berhutang besar pada jasa jasa ponpes Al Falah Ploso Mojo Kediri ini dan para masayikhnya. Semoga keberkahan Al Falah dilanggengkan oleh Allah SWT,” lanjutnya.

    Acara ditutup dengan Dawuh Masyayikh oleh KH. Nurul Huda Djazuli dan doa bersama 

    Harlah 100 Tahun Pondok Pesantren Al Falah Ploso bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk merenungkan perjalanan panjang pondok dalam melahirkan generasi penerus bangsa. 

    Dengan berbagai program dan penghargaan, acara ini menjadi bukti nyata komitmen Al Falah Ploso dalam menjaga tradisi keilmuan sambil menjawab tantangan zaman.

    “Semoga peringatan ini menjadi tonggak baru dalam upaya kita melanjutkan perjuangan para pendiri, membawa pesantren menuju abad berikutnya dengan penuh khidmah dan kontribusi nyata,” pungkas Gus H. M. Ma’mun. (*)

  • Masuki 2025, Indonesia Bakal Setop Impor Beras hingga Garam – Page 3

    Masuki 2025, Indonesia Bakal Setop Impor Beras hingga Garam – Page 3

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram.

    “Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dikutip dari Kanal News Liputan6.com, Selasa (31/12/2024).

    Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

    “Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP,” Zulhas menandaskan.

    Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti. Hal itu diputuskan usai rapat terbatas antara sejumlah menteri dari kementerian terkait dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” tutur

    Menurutnya, produksi beras tahun depan diproyeksi mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan, produksi beras pada Januari 2024 sebesar 0,8 juta ton akan naik menjadi 1,3 juta ton pada Januari 2025.

    “Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,8 (juta ton) jadi 1,3 (juta ton). Nah, yang Februari 0,8 (juta ton) jadi 2,08 (juta ton) produksi beras. 2,08 juta (ton),” jelas dia.

     

  • Petani Semringah, Pemerintah Setop Impor Garam Tahun Ini

    Petani Semringah, Pemerintah Setop Impor Garam Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wacana pemerintah menghentikan kegiatan importasi sejumlah komoditas pangan termasuk garam di 2025 menjadi angin segar bagi para petani garam Tanah Air.

    Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin menyampaikan, kebijakan itu meningkatkan semangat para petani dalam menghasilkan garam.

    “Petani garam sangat gembira dengan kebijakan tersebut dan kami akan lebih bersemangat dalam membuat garam,” kata Jakfar kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Menurutnya, adanya kebijakan seperti ini memberikan kepastian bahwa garam hasil produksi petani dapat terjual semua dengan harga yang baik.

    Dia menilai, motivasi ini penting lantaran hal ini dapat meningkatkan semangat petani untuk membuat garam dan lahan-lahan garam yang menganggur akan dikerjakan kembali.

    Dia mengatakan, para petani pernah memproduksi garam sebanyak 2,8 juta ton pada 2018 dan 2,9 juta ton di 2019. Sayangnya, harga garam anjlok pada tahun berikutnya dan produksi pun ikut menurun.

    Setelah sempat anjlok di 2020-2022, harga garam kembali naik pada 2023 lantaran panen garam yang sedikit di 2022 akibat kemarau basah. Kala itu, Jakfar menyebut bahwa harga garam sempat menyentuh Rp4.000 per kilogram.

    “Untuk saat ini, harga sekitar Rp1.000-Rp1.100 per kilogram atas truk di collecting point,” ujarnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tak lagi melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

    Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai di 2027.

    Selain beras, pemerintah juga berencana untuk setop impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.

  • Wamentan siapkan 90 ribu ton benih unggul pacu produktivitas pertanian

    Wamentan siapkan 90 ribu ton benih unggul pacu produktivitas pertanian

    Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung guna memacu peningkatan produktivitas pertanian di 2025.

    “Kementerian Pertanian menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk mencakup 3,7 juta hektar pada tahun 2025,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Wamentan menyampaikan bahwa langkah itu diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor beras.

    Wamentan Sudaryono menyatakan bahwa penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah.

    Menurut Wamentan, hal itu bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    “Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” ujarnya.

    Sudaryono menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12).

    Ia juga menambahkan bahwa penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15 hingga 20 persen. Oleh karena itu, Kementan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Wamentan juga mendorong Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani, terutama di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pada 2025 Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah bahan pangan, termasuk beras, garam, dan gula.

    Menurut Zulhas, serapan beras dari petani akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, sesuai instruksi Presiden.

    “Kita akan menghentikan impor beras dan bahan pangan lainnya. Bulog akan menyerap semua gabah dan jagung yang diproduksi oleh petani untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Zulkifli.

    Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung kesejahteraan petani di seluruh negeri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025

    Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025

    Dokumentasi – Seorang ibu menjunjung bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) sambil mengacungkan jempol. ANTARA/HO-Humas Bapanas

    Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Lalu pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Arief menyebutkan bahwa hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut.

    “Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief.

    Dia menuturkan program bantuan pangan beras akan diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

    Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    “Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” terangnya.

    Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.

    Di samping itu, dengan adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63 persen.

    Namun setelah digelontorkan bantuan pangan beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.

    Pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen. Melalui penyaluran bantuan pangan beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 persen.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Bela Jokowi Soal Isu Presiden Tiga Periode, PDIP: Bahan Tertawaan Publik

    Bahlil Bela Jokowi Soal Isu Presiden Tiga Periode, PDIP: Bahan Tertawaan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara atau Jubir PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menanggapi penegasan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah memberikan arahan kepada para menterinya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

    Menurut Guntur, baik itu pembelaan Bahlil ataupun bantahan dari Jokowi sekalipun sama-sama dinilainya tidak masuk akal dan itu hanyalah menjadi bahan tertawaan publik.

    Setidaknya, ada dua alasan yang mendasarinya berpandangan demikian. Pertama, Guntur menilai yang mewacanakan tiga periode itu bukan hanya Bahlil saja, banyak tokoh-tokoh lain yang turut ikut serta, baik itu Ketua Umum Partai maupun menteri.

    Dia mengatakan, para Ketua Umum Partainya adalah Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zulkifli Hasan (PAN). Kemudian, para menterinya ada Luhut Binsar Pandjaitan (Menkomarves) dan Tito Karnavian (Mendagri).

    “Dan juga Ketua MPR, Pak Bamsoet. Apa iya Bahlil bisa menggerakkan mereka semua? Apa kapasitas Bahlil saat itu? Dia belum Ketum Golkar, masih menteri investasi,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (1/1/2025).

    Kedua, ujar Guntur, jika Bahlil termasuk orang yang disebut Jokowi “menampar dan menjerumuskan” karena mewacanakan tiga periode, dirinya heran mengapa sampai sejauh ini Bahlil tidak pernah dimarahi dan disanksi oleh Jokowi.

    “Masa iya, orang tidak marah kalau ada yang menampar dan menjerumuskannya? Bahlil malah semakin moncer di dekat Jokowi, jadi menteri ESDM dan kemudian merebut [kursi] Ketua Umum Golkar,” tuturnya.

    Dengan demikian, Jubir PDIP ini merlihat bahwa Bahlil terlihat seperti orang yang sangat loyal, setia, dan mengikuti semua keinginan Jokowi.

    “Yang disebut Bahlil sebagai ‘Raja Jawa’. Pembelaan Bahlil yang tidak masuk akal ini, seperti halnya bantahan Jokowi yang tidak masuk akal, hanya jadi bahan tertawaan publik,” pungkasnya.

    Senada, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan wacana tiga periode hanya muncul di era pemerintahan Jokowi saja, bahkan dia mengklaim sampai sejauh ini Jokowi tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau menghentikan soal wacana tersebut.

    Artinya, lanjut dia, Jokowi mendiamkan wacana tersebut dan kalau mendiamkan ada dua konteks yang dimaknai Pangi yakni Jokowi memang mau dan memiliki niat untuk tiga periode.

    “Kalau saya presiden kan tinggal, saya bilang, saya tidak nyaman dengan statement itu. Tolong hentikan menteri-menteri yang mewacanakan saya tiga periode. Itu baru keren. Kalau enggak ya berarti ada niat, ada keinginan, tapi enggak kesampaian, itu aja,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/1/2025).

    Bahlil bela soal isu presiden tiga periode

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberikan arahan kepada para menterinya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode. 

    Bahlil menegaskan bahwa ide terkait wacana tersebut pertama kali muncul dari dirinya sendiri, yakni sebelum ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar atau menjabat sebagai Menteri Investasi. 

    “Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Itu ide itu tidak pernah dari Presiden,” ujar Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).  

    Bahlil menjelaskan ide tersebut muncul karena mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Tanah Air. 

    Menurutnya, jika pandemi terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpuruk, sehingga perlu dipertimbangkan beberapa skema, termasuk kemungkinan penundaan pilpres. 

  • Genjot Produktivitas Padi, Kementan Siapkan Benih Unggul

    Genjot Produktivitas Padi, Kementan Siapkan Benih Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis produktivitas padi nasional meningkat hingga 20% seiring adanya benih unggul yang bakal didistribusikan untuk petani di seluruh Indonesia. 

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan Kementan telah menganggarkan lebih dari 3,7 juta hektare untuk benih padi pada 2025, sedangkan sisanya disiapkan untuk benih jagung. Total benih yang disiapkan sebanyak 90.000 ton benih unggul padi dan jagung.

    “Penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15-20%,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Sudaryono mengatakan penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah. Hal ini kata dia, bertujuan untuk menggenjot hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    Langkah ini juga diambil guna mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor sejumlah komoditas pangan termasuk beras dan jagung.

    Di sisi lain, Kementan juga mendorong Bulog untuk menyerap hasil panen petani, utamanya di Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting guna menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tidak akan melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

    Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai pada 2027.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Selain beras, pemerintah juga berencana untuk menghentikan impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” ujarnya.