Tag: Zulkifli Hasan

Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah bakal menghentikan impor empat komoditas pangan pada 2025. Keempat komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula dan garam.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada 2025.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

“Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? tahun depan, tida impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas, Senin (30/12/2024).

Zulhas mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.

Upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target pada 2029 tapi ini dimajukan ke 2027.

Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulhas menyatakan pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga jagung pada 2025. Hal ini dilakukan untuk mendukung swasembada beras nasional.

“Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok beras dalam negeri aman meski pemerintah memutuskan tidak melakukan impor beras pada 2025.

Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton.

“Insyaallah sangat aman untuk jaga harga dan pasokan sampai nanti masuk panen raya sekitar Maret-Mei 2025,” kata Maino kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).

30/12/2024 19:57
Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024), untuk menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai pangan.

Beberapa menteri yang terpantau hadir seperti Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Zulhas, sapaannya, mengungkap bahwa salah satu hal yang ingin dibahas Presiden hari ini bersama dengan para menteri adalah wacana penghentian impor sejumlah komoditas. Dia menyebut menteri kabinet akan melaporkan terlebih dahulu situasi terkini kepada Prabowo.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa pemerintah harus optimistis dan berusaha dulu untuk mewujudkan wacana tersebut.

“Dengan seluruh jajaran yang bekerja terus kita usaha dulu, kita putuskan kita tahun depan enggak impor beras, jagung, garam dan gula,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Selain wacana penghentian impor, ratas hari ini rencananya akan membahas soal harga gabah. Mendekati pergantian tahun ke 2025, Prabowo nantinya akan memberikan arahan soal keputusan harga gabah.

“Sekarang Rp6.000, ada Rp7.000, Rp6.500 masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau,” ungkap Zulhas.

Kemudian, lanjut Zulhas, ratas bakal membahas soal harga jagung. Dia menyebut pembahasan harga gabah dan jagung dilakukan sejalan dengan naiknya produksi di tingkat petani. Pemerintah pun disebut akan membahas anggaran untuk penyerapan gabah dan jagung produksi petani.

“Bulog kalau serap kan mesti pake dana itu akan kita paparkan juga. Kalau sudah serap stok beras banyak kan harus dikeluarkan, nanti kita minta arahan beliau berapa banyak bantuan pangan dan SPHP,” papar mantan Menteri Perdagangan (Mendag).

30/12/2024 18:20
Presiden Prabowo Panggil Zulhas hingga Raja Antoni ke Istana Bahas Ketahanan Pangan

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/12/2024). Tujuannya untuk membahas strategi ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi tantangan 2025.

Pantauan Beritasatu.com, menteri yang dipanggil, yakni Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy hingga Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

“Ratas hari ini berdasarkan undangan soal ketahanan pangan. Jadi mungkin, enggak mungkin, jadi nanti akan dipimpin oleh Pak Presiden,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

“Pangan secara umum. Pangan kira-kira di 2025 ini bagaimana,” tambahnya.

Antoni menambahkan, dirinya akan memaparkan aspek ketersediaan pangan termaksud strategi pemanfaatan potensi hutan untuk cadangan pangan, energi, dan air.

“Termasuk saya nanti bisa mempresentasikan kepada Pak Presiden soal hutan cadangan pangan energi dan air. Jadi potensi hutan kita yang bisa dimaksimalkan untuk cadangan pangan, cadangan energi maupun cadangan air,” ujar Raja Juli menjelang ratas dengan Prabowo Subianto.

30/12/2024 17:28
Prabowo Panggil Zulhas-Raja Juli ke Istana, Bahas Ketahanan Pangan

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menterinya yang bersinggungan dengan pangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12) siang.

Pantauan CNNIndonesia.com, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Menteri Bappenas Rachmat Pambudy berbondong-bondong datang ke Istana.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Prabowo akan memimpin rapat tentang ketahanan pangan.

“Ratas hari ini berdasarkan undangan soal ketahanan pangan. Jadi mungkin, enggak mungkin, jadi nanti akan dipimpin oleh Pak Presiden. Pangan secara umum. Pangan kira-kira di 2025 ini bagaimana,” kata Antoni.

Antoni mengatakan bakal mempresentasikan kepada Prabowo soal hutan yang berfungsi sebagai cadangan pangan, energi dan air.

Ia mengatakan hutan di Aceh dan Riau potensial rap untuk mendukung program ketahanan pangan ini.

“Jadi potensi hutan kita yang bisa dimaksimalkan untuk cadangan pangan, cadangan energi maupun cadangan air. Semua daerah. Berapa potensi di Aceh di Riau,” kata dia.

Di tempat yang sama, Zulhas mengaku akan membahas terkait harga gabah dan jagung dalam pertemuan dengan Prabowo siang ini.

“Pertama kita ini udah mau 2025, memutuskan arahan presiden mengenai harga gabah. Sekarang 6.000 ada 7.000 6.500. Masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau. Dua harga jagung,” kata Zulhas.

Zulhas mengatakan panen raya nantinya akan maju dari jadwal. Ia mengatakan produksi gabah pada Bulan Januari akan mengalami kenaikan.

“Februari dari BPS naik dari 0,8 jadi 2,08. Nah ini harus di beli kan gabahnya. Jagung juga dari produksi 500 ribuan naik 1 juta lebih. Januari- Februari ini harus diserap Bulog. Bulog kalau serap kan mesti pake dana itu akan kita paparkan juga,” kata dia.

(rzr/sfr)

30/12/2024 16:37
Prabowo Hadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024) siang.

Kehadiran Prabowo disambut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Dalam acara tersebut, hadir berbagai petinggi negara, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Hadir pula mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Selain itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain hadir di lokasi, puluhan pemerintah daerah dan pimpinan lembaga juga hadir melalu video conference di acara tersebut.

Musrenbangnas merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Forum Ini digelar untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan efektif.

30/12/2024 15:37
Bikin Regulasi Baru, Pemerintah Pusat dan Daerah Bisa Bersamaan Bangun Irigasi – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah menyusun regulasi baru berupa Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi yang ditargetkan selesai paling lambat pada Januari 2025.

Regulasi ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam membangun saluran irigasi secara bersamaan.

Langkah ini diambil guna mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia, terutama mengingat rencana pemerintah untuk menghentikan impor beras pada 2025.

“Kabupaten, provinsi, pusat bisa melaksanakan (pembangunan), sehingga kita betul-betul produktif,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantornya, Senin (30/12/2024).

Menurut Amran, sebelumnya antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sudah memiliki klasternya masing-masing dalam pembangunan irigasi.

Contohnya seperti pemerintah kabupaten yang jatah pembangunannya ada hingga 1.000 hektare, tetapi seringkali dalam penerapannya mengalami keterbatasan dana.

Oleh karena itu, dengan adanya Inpres Irigasi ini, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa bekerja sama dalam menggarap pembangunan saluran irigasi.

“Kabupaten, provinsi, pusat bisa bekerjasama, Yang mana punya anggaran, itu bisa bekerjasama pada suatu tempat. Yang penting tidak overlap,” ujar Amran.

Ia memastikan pelaksana pembangunan saluran irigasi ini tidak akan terjadi tumpang tindih.

Sebab, semuanya telah dikoordinasikan oleh Amran yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan dari pusat.

Ditemui di tempat sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga mengamini perkataan Amran.

Ia mengatakan pembangunan saluran Irigasi yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah tidak akan tumpang tindih karena semuanya telah diberi arahan oleh menteri pertanian.

Selain itu, sudah ada proses verifikasi bersama yang juga melibatkan pemerintah daerah, baik pusat maupun kabupaten.

“Jadi, pada saat kita merancang semua itu, arah dari pak menteri pertanian petanian, kita melibatkan semuanya,” kata Dody.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa irigasi pertanian sangat penting dalam menunjang program swasembada yang memiliki perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta para bupati atau dinas pertanian untuk mengusulkan segera irigasi mana yang perlu direvitalisasi dan dibangun baru.

“Tolong dipastikan di mana sawahnya, kabupatennya, kecamatannya, desanya, berapa luasnya, mana yang belum ada irigasinya, di mana sumber bendungannya, perlindungan irigasinya segera laporkan ya. Ingat, bapak presiden sekarang punya perhatian khusus pada sektor pertanian,” katanya saat Rapat Koordinasi Terbatas di Lampung, Sabtu (28/12/2024).

Menurut dia, saat ini Prabowo sudah menerima draf Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur regulasi di sektor pertanian.

Di antara perpres dan inpres itu antara lain adalah aturan irigasi yang bertujuan mendukung swasembada pangan secara cepat dan singkat.

Zulhas menambahkan bahwa dengan perbaikan dan juga pembangunan irigasi, maka tahun-tahun yang akan datang produksi beras nasional diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

“Sehingga untuk swasembada pangan itu tahun 2025 kita sudah putuskan tidak akan impor beras lagi,” ujarnya.

30/12/2024 14:52
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Musrenbang di Bappenas – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta, Senin, (30/12/2024).

Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang hadir sekitar pukul 14.08 WIB. Sementara, Gibran hadir sekitar pukul 13.55 WIB.

Kehadiran Prabowo disambut oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Presiden langsung menyalami para pejabat yang hadir saat tiba di lokasi acara.

Kehadiran Prabowo dan Gibran menandakan dimulainya acara Musrenbang.

Adapun para pejabat yang hadir dalam acara Musrenbang tersebut di antaranya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Hadir pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Kemudian ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga hadir di acara tersebut.

30/12/2024 14:39
4 Fakta Terkait Pertemuan Presiden Prabowo dengan Sejumlah Ketum Parpol di Kertanegara – Page 3

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa pertemuan para ketua umum partai politik KIM dengan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk melaporkan kinerja para menteri.

“Ya tentu kami melaporkan masing-masing yang kami lakukan,” kata Zulhas, dikutip dari Antara, Minggu (29/12/2024).

Zulhas juga menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden dan para ketua umum partai, khususnya yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih, adalah agenda rutin.

Dia menambahkan, pertemuan rutin tersebut biasanya dilakukan setiap Jumat saat makan siang.

“Itu pertemuan-pertemuan rutin ketua umum partai. Biasanya ‘kan tiap Jumat, makan siang, tetapi tadi karena satu dan lain hal, masing-masing sibuk baru tadi sore, jam lima,” imbuhnya.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle, Zulhas membantah dan memberikan jawaban singkat, “Enggak, pertemuan rutin ya,” ujarnya.

30/12/2024 11:15
Pertemuan ketum partai di rumah Prabowo juga bahas PPN

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berbincang dengan salah satu penumpang di yang tengah menunggu keberangkatan di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu sore (29/12/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.

AHY: Pertemuan ketum partai di rumah Prabowo juga bahas PPN
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 30 Desember 2024 – 08:59 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pertemuan ketua umum partai pendukung di kediaman Presiden Prabowo Subianto juga membahas kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Dibahas semuanya. Nanti Beliau (Presiden Prabowo) akan menjelaskan dengan baik, kami semua juga akan menjelaskan (lebih lanjut terkait kenaikan PPN tersebut),” kata Agus Harimurti Yudhoyono saat ditemui usai meninjau kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (29/12) sore.

Ia mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk mengurangi dampak kenaikan PPN di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.

“Pemerintah yang jelas akan meyakinkan agar benar-benar masyarakat bisa mendapatkan yang terbaik dari pemerintah, cuma ada hal yang perlu dijelaskan dengan baik karena mungkin selama ini juga ada hal yang belum terjelaskan dengan cukup (terkait kenaikan PPN tersebut),” ujarnya.

AHY menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut, para ketua partai juga memberikan update terkait situasi dalam negeri kepada Presiden Prabowo, mengingat kepala negara baru saja pulang dari sejumlah kunjungan ke luar negeri.

“Jadi tentu kita saling update situasi terakhir. Presiden (Prabowo) sendiri kan belum lama baru kembali dari lawatan ke luar negeri Jadi banyak hal yang dibahas,” ucapnya.

Sementara mengenai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, AHY mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Nggak, nggak ada yang dibahas (terkait kasus Hasto),” katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Sabtu (28/12), selama kurang lebih 2 jam.

Selain AHY, ketua umum partai yang hadir ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar serta Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Sumber : Antara

30/12/2024 10:41
Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

Jakarta (ANTARA) – Perdagangan barang impor ilegal yang kian merajalela masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang terus ditangani oleh pemerintah di sepanjang 2024. Caranya, selain dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau yang dikenal dengan Satgas Impor Ilegal.

Masih segar di ingatan, pada tahun lalu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberantas penjualan pakaian bekas asal impor yang membanjiri lapak-lapak beberapa pusat perbelanjaan dan juga loka pasar.

Pusat belanja yang menjual barang bekas seperti Pasar Senen, Jakarta dan Pasar Gedebage, Bandung, dirazia. Tak hanya itu, lapak-lapak perdagangan digital yang menjual barang-barang thirfting juga diblokir.

Upaya ini cukup berhasil, meski pada akhirnya para penjual seperti bermain kucing-kucingan dengan pemerintah dalam penjualannya baik secara online maupun offline.

Setelah perdagangan pakaian bekas asal impor, pemerintah kembali dihadapkan dengan maraknya penjualan barang impor, khususnya barang-barang konsumsi dengan harga sangat murah atau predatory pricing di loka pasar. Hal ini dianggap sangat berbahaya karena dapat mematikan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga industri kecil menengah (IKM).

Kemendag pun langsung mengeluarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, guna melindungi perdagangan dalam negeri.

Masalah belum selesai sampai di situ. Para pemasok barang impor ilegal ini semakin lihai. Bahkan, mereka menyimpan barang-barang gelap tersebut pada gudang-gudang logistik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan gerak cepat, pemerintah lalu membentuk Satgas Impor Ilegal yang terdiri dari Kemendag, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Satgas Impor Ilegal

Satgas ini resmi terbentuk pada 19 Juli 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa satgas akan fokus untuk melakukan pengawasan terhadap importir atau distributor.

Pengawasan ini tidak dilakukan terhadap semua barang impor. Hanya tujuh jenis saja, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Pembentukan satgas ini di antaranya dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal. Harga arang itu jauh dari harga yang semestinya, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal itu berdampak terhadap terjadinya PHK, penutupan pabrik dan lain-lain.

Dasar hukum atas pembentukan Satgas tersebut adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Tujuan pembentukan satgas itu untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor. Tugas dari Satgas tersebut antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diperlakukan tata niaga impornya.

Kemudian, menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak.

Satgas juga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran dan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024.

Rugikan negara

Peredaran barang-barang impor ilegal, jelas sangat merugikan negara. Apabila dihitung secara keseluruhan angka kerugian lebih dari Rp100 miliar.

Selama bertugas hingga akhir Desember tahun ini, satgas impor ilegal telah mengekspos beberapa temuan di tempat yang berbeda. Pengawasan pertama dilakukan pada 26 Juli 2024 di Kawasan Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara.

Produk-produk selundupan dari luar negeri ini diperkirakan senilai Rp40 miliar yang terdiri dari ponsel pintar dan komputer tablet senilai Rp2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, barang elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Berikutnya, ekspos temuan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada 6 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini ditemukan barang elektronik, tekstil, alas kaki dan lainnya, senilai Rp46 miliar

Temuan ketiga yang diekspos di Kemendag, Jakarta, pada 19 Agustus 2024, senilai Rp20 miliar. Adapun barang-barang temuan ini terdiri dari mesin gerinda, mesin bor, ponsel dan tablet, panci presto elektrik, mesin cuci mobil, kotak kontak dan saklar, komoditi wajib SNI, produk tertentu (barang tekstil sudah jadi), produk elektronik, plastik hilir, produk kehutanan dan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Selanjutnya, pada 23 September 2024, satgas impor ilegal menyita 2.939 lembar ( pieces) karpet impor senilai Rp10 miliar di Tangerang, Banten. Kemudian, pada 30 September 2024 di Jakarta, berupa kosmetik ilegal yang nilainya mencapai Rp11,4 miliar.

Lebih lanjut, 3 Desember 2024, Mendag Budi Santoso memimpin ekspos barang impor ilegal berupa keramik senilai Rp9,8 miliar di Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pengawasan dan riset yang dilakukan oleh Satgas Impor Ilegal, para importir atau distributor ini merupakan warga negara asing (WNA). WNA tersebut mengambil barang dari luar negeri dan dijual melalui perdagangan digital serta dipasok ke distributor besar di pusat-pusat grosir seperti Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua, Jakarta. Fakta tersebut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan akan terus dilakukan pencarian terhadap distributornya.

Evaluasi Satgas

Tugas dari Satgas Impor Ilegal akan selesai pada akhir Desember 2024, atau dua hari lagi. Namun, Mendag Budi Santoso sempat mengatakan bahwa terbuka peluang adanya perpanjangan masa kerjanya.

Menurut Budi, penetapan masa kerja hingga akhir Desember lantaran memiliki harapan tidak ada lagi impor ilegal sebelum tahun berganti. Namun, apabila target tersebut belum tercapai maka akan ada evaluasi untuk perpanjangan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

Melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, satgas ini akan bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

Pada akhirnya, satgas apapun yang akan dibentuk pada 2025, merupakan upaya bersama dari pemerintah untuk memerangi peredaran barang impor ilegal. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri.

Pertumbuhan pasar dalam negeri yang positif, akan dibarengi dengan pendapatan negara yang meningkat, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen akan tercapai.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

30/12/2024 09:22