Tag: Zulkifli Hasan

  • PDIP Geram, Minta Jokowi Tak Bawa Megawati soal Presiden 3 Periode

    PDIP Geram, Minta Jokowi Tak Bawa Megawati soal Presiden 3 Periode

    Jakarta, CNN Indonesia

    Juru Bicara PDIP, Guntur Romli mengingatkan Presiden RI Ketujuh, Joko Widodo alias Jokowi tak perlu menyebut nama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

    Menurut Guntur, Megawati sejak awal sudah tegas menolak wacana tersebut. Penolakan itu kata dia bahkan telah disampaikan pada tiga kesempatan yang berbeda.

    “Dalam bantahannya Jokowi juga tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” kata Guntur kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

    Tiga kesempatan itu pertama, saat perayaan hari ulang tahun PDIP 10 Januari 2023. Kedua, saat Talkshow bersama Rosi di Kompas TV pada 8 Februari 2024. Dan ketiga, dalam acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka di Balai Samudra, 5 Agustus 2024.

    Pernyataan itu disampaikan Guntur merespons bantahan Jokowi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku tak pernah meminta perpanjangan jabatan Presiden kepada siapapun. Dia juga menantang agar hal itu ditanyakan langsung kepada Megawati.

    “Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, enggak pernah ada,” kata Jokowi di Solo, Senin (30/12).

    Meski begitu, Guntur menganggap bantahan Jokowi yang tak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden hanya lelucon. Dia menjelaskan tiga indikasi kuat Jokowi sempat punya keinginan memperpanjang masa jabatannya.

    Pertama, kata Guntur, wacana perpanjangan masa jabatan presiden sempat santer disuarakan oleh para menteri Jokowi kala itu. Mereka seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Tito Karnavian.

    “Jokowi sendiri tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode Jokowi,” kata Guntur.

    Jokowi, kata dia, juga diam saat isu tersebut kencang disampaikan dalam forum relawan, seperti Projo lewat acara “Musra”. Dalam acara itu, Guntur bilang, awalnya membawa tema mencari ‘penerus Jokowi’ tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode.

    Lalu ada deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung tiga periode dalam acara yang juga dihadiri Jokowi.

    Kedua, menurut Guntur, Jokowi tak pernah marah kepada orang-orang terdekatnya yang mendorong wacana itu. Padahal, kata dia, Jokowi sempat menyebut isu tiga periode telah menampar wajahnya.

    “Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-pura-an. Pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh,” kata dia.

    Ketiga, wacana tiga presiden tiga periode juga sengaja diorkestrasi oleh Istana. Guntur menyebut upaya itu dilakukan dengan narasi kepuasan terhadap Jokowi yang direproduksi terus menerus bersamaan dengan perpanjang masa jabatan Presiden.

    “Publik juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali,” kata dia.

    Dengan alasan itu, Guntur menyebut Jokowi tak perlu mengelak. Menurut dia, keinginan Jokowi yang sempat ingin memperpanjang masa jabatannya sudah diketahui publik.

    “Berdasarkan alasan-alasan di atas maka bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana 3 periode hanya menjadi bahan tertawaan publik karena bertentangan dengan bukti-bukti yang ada selama ini,” katanya.

    (thr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Prabowo Putuskan Setop Impor Beras, Jagung, Gula, dan Garam

    Prabowo Putuskan Setop Impor Beras, Jagung, Gula, dan Garam

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor sejumlah komoditas Pangan strategis, seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan garam, mulai 2025. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/12).

    Zulhas menyebut keputusan ini merupakan langkah besar dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. “Tidak impor beras, kemudian jagung, tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas saat keterangan pers terkait Ratas Mengenai Swasembada Pangan yang disiarkan secara virtual, Senin (30/12).

    Rapat  juga membahas kenaikan signifikan produksi beras nasional. Zulhas menjelaskan bahwa pada Januari, produksi beras diproyeksikan meningkat dari 0,8 juta ton menjadi 1,3 juta ton dan diprediksi terus naik hingga Februari menjadi 2,08 juta ton.

    “Ini menunjukkan bahwa produksi pangan dalam negeri terus membaik. Dengan peningkatan seperti ini, kita optimistis dapat mencukupi kebutuhan tanpa impor,” ujarnya.

    Kebijakan harga gabah dan jagung

    Selain menghentikan impor, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan harga pembelian gabah dan jagung dari petani. Harga gabah naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sementara harga jagung dinaikkan dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram.

    “Keputusan ini adalah langkah bersejarah. Presiden telah memerintahkan agar seluruh produksi gabah dan jagung dari petani akan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan, tanpa ada batasan jumlah,” ujar Zulhas.

    Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai fasilitas penyimpanan, seperti gudang Bulog, gudang resi, dan gudang induk operasi, untuk memastikan hasil panen petani dapat ditampung dengan baik.

    Dalam kesempatan yang sama, Zulhas menegaskan bahwa seluruh komoditas pangan dalam negeri, termasuk beras, jagung, dan produk lainnya, tidak akan mengalami kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    “Seluruh produk pangan dalam negeri tidak akan dikenakan kenaikan PPN, baik itu beras biasa, beras ketan, atau beras merah. Ini adalah komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga,” kata Zulhas.

  • Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait kebijakan pemerintah dan isu politik terjadi di sepanjang Senin (30/12).

    Dari mulai rapat terbatas presiden dan jajaran menteri membahas soal ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil. Berikut rangkaian berita yang telah dirangkum ANTARA.

    1. Presiden Prabowo panggil sejumlah menteri untuk ratas ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas soal ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Menteri-menteri yang datang ke Istana Negara itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Baca di sini

    2. DPR minta Kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melarang kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, wali kota, mengangkat tim sukses (timses) menjadi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Menurut dia, kepala daerah terpilih harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data dengan ketentuan masa kerja yang sudah lebih lama. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang tiba-tiba diambil menjadi pegawai honorer atau PPPK.

    Baca di sini

    3. Presiden perintahkan setop impor beras, garam, gula, jagung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa menterinya di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, memerintahkan jajaran menterinya untuk menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginformasikan perintah Presiden itu kepada wartawan saat jumpa pers di kompleks Istana Negara selepas rapat.

    Baca di sini

    4. TNI AU kerahkan “drone” Anka untuk jaga kawasan Natuna

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat nirawak atau drone Anka untuk mengawasi kawasan Natuna Utara yang berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan.

    Drone Anka itu dikerahkan ke wilayah tersebut lantaran saat ini situasi di kawasan Laut China Selatan tengah memanas disebabkan oleh konflik perbatasan antarbeberapa negara ASEAN.

    Baca di sini

    5. Prabowo sebut penyelundupan tekstil ancaman bagi kedaulatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan praktik penyelundupan, salah satunya komoditas tekstil di dalam negeri, merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

    “Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” katanya saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Catat! Seluruh Produk Pangan Dalam Negeri tidak Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen

    Catat! Seluruh Produk Pangan Dalam Negeri tidak Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa seluruh produk pangan dalam negeri tidak akan dikenakan kenaikan PPN.

    “Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Jelas ya, mau beras ketan, mau beras merah, mau apa, tidak ada kenaikan PPN apapun khusus semua pangan di dalam negeri,” tegasnya usai menghadiri Rapat Terbatas terkait Kebijakan Bidang Pangan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/12/2024) petang.

    Oleh karenanya, Menko Zulhas mengajak semua pihak untuk optimis dan bekerja keras dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Dengan kesungguhan semua pihak, terutama yang di mana-mana disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus bekerja keras semua pihak dan fokus utama atau swasembada,” tuturnya.

    Ketua Umum PAN itu menerangkan, produksi pangan dalam negeri telah menunjukkan hasil yang positif. Produksi beras pada bulan Januari dan Februari mencatat peningkatan yang signifikan.

    “Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,35 jadi 1,3 [juta ton] ya. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 [juta ton] produksi beras,” jelasnya.

    Menko Zulhas juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak melakukan impor sejumlah bahan pokok, seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan garam.

  • Pemerintah Stop Impor Beras, Gula, Jagung, dan Garam pada 2025

    Pemerintah Stop Impor Beras, Gula, Jagung, dan Garam pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan pemerintah sudah memutuskan menghentikan atau menstop impor beras, gula, jagung, dan garam pada 2025. Pasalnya produksi komoditas pangan itu di dalam negeri sudah meningkat.

    “Tidak impor beras, kemudian jagung, tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto membahas ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/12/24).

    Menurut Zulkifli, produksi beras nasional terus meningkat. Pada awal 2025, produksi beras diperkirakan mencapai 2,8 juta ton, naik signifikan dibandingkan Januari 2024 yang hanya 1,3 juta ton.

    “Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,8 (juta ton) jadi 1,3 (juta ton). Nah, yang Februari 0,8 (juta ton) jadi 2,08 (juta ton) produksi beras. 2,08 juta (ton),” ucapnya.

    Selain menstop impor beras, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui untuk kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 menjadi  Rp 6.500 per kilogram. Serta harga acuan pembelian (HAP) jagung dari Rp 5000 menjadi Rp 5.500 per kilogram.

    “Melalui perdebatan yang panjang, tadi sudah diputuskan presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Satu, HPP beras, dua jagung, disepakati harganya naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500,” ujar Zulhas.

    Zulhas menambahkan, pemerintah berkomitmen akan membeli berapapun jumlah hasil panen petani, sesuai dengan harga HPP yang sudah ditentukan.

    “Berapa saja, jagung dan gabah petani. Ini baru satu keputusan yang berani. Tadi dalam perdebatanya, kalau beli, gudangnya di mana, nyimpannya dimana. Kami bahas sampai detil. Ada gudang Bulog nanti akan dipergunakan, ada gudang resi gudang akan digunakan, ada gudang induk koperasi akan digunakan,” pungkasnya.

  • Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan mendongkrak harga jual gabah dan jagung di tingkat petani. 

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kenaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bakal mencapai Rp 500 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. 

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Nah, tadi melalui perdebatan panjang, kami tadi sudah putuskan, Presiden membawa kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp 6.000 [per kilogram] menjadi Rp 6.500 [per kilogram],” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, kata Zulhas, produksi gabah pada Januari 2025 diprediksi bakal meningkat menjadi 1,3 juta ton dari 0,35 juta ton pada Januari 2024 (year-on-year/yoy).

    Sementara itu, dia melanjutkan pada Februari akan naik menjadi 2,08 juta ton dari 0,8 juta ton (yoy).

    Selain itu Zulhas juga mengatakan dalam rapat juga diputuskan bahwa harga jual jagung ditingkat petani juga naik menjadi Rp 5.500  per kilogram pada tahun mendatang dari Harga Acuan Pembelian (HAP) saat ini yang berada di angka Rp5.000.

    Tak hanya itu, Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kepala Negara juga menyetujui pemerintah akan menyerap berapa pun hasil produksi dari petani. Namun dengan nilai harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

    “Dan poin penting, ya tadi menjadi keputusan bersejarah, saya kira dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi beras, gabah, petani, akan ditampung. Dengan harga berapapun, produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkas Zulhas.

  • Menko Zulhas Pastikan Produk Pangan Tidak Kena PPN 12 Persen

    Menko Zulhas Pastikan Produk Pangan Tidak Kena PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa semua komoditas pangan dalam negeri tidak akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Hal ini disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat terbatas ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    “Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apa pun yang dalam negeri. Titik. Jelas ya?” ujar Zulhas.

    Zulhas memastikan bahwa harga komoditas pangan, termasuk barang-barang pendukung swasembada seperti pupuk dan benih, tidak akan mengalami kenaikan akibat PPN.

    “Mau beras ketan, beras merah, atau apa pun. Tidak ada kenaikan PPN apa pun khusus semua pangan di dalam negeri,” tegas Zulhas.

    Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Namun, Zulhas menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak akan memengaruhi komoditas pangan dalam negeri.

    Rencana kenaikan PPN ini menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat yang sudah tertekan akibat inflasi. Banyak pihak mengkhawatirkan dampaknya pada sektor industri dan ekonomi masyarakat.

    Meski demikian, pemerintah optimistis kebijakan PPN menjadi 12 persen ini akan meningkatkan pendapatan negara hingga 6,4 persen pada 2025, dengan target total pendapatan sebesar Rp 2.996 triliun, termasuk Rp 2.490 triliun dari penerimaan pajak.

  • Zulhas tegaskan produk pangan dalam negeri tak kena PPN 12 persen

    Zulhas tegaskan produk pangan dalam negeri tak kena PPN 12 persen

    ANTARA – Pemerintah resmi menetapkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12), menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak berlaku untuk seluruh produk pangan dalam negeri. (Suci Nurhaliza/Yogi Rachman/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Pemerintah putuskan kenaikan HPP gabah dan jagung

    Pemerintah putuskan kenaikan HPP gabah dan jagung

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12). Usai ratas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memutuskan kenaikan HPP gabah dan jagung, hingga menyetop impor beras mulai 2025. (Suci Nurhaliza/Yogi Rachman/Andi Bagasela/Farah Khadija)

  • Pemerintah naikkan harga dan jamin beli semua produksi petani

    Pemerintah naikkan harga dan jamin beli semua produksi petani

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga gabah dan jagung yang dibeli dari petani tanpa mempertimbangkan jumlah produksi yang tersedia.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berdasarkan keputusan rapat kabinet yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pemangku kepentingan terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    “Berapapun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Dalam rapat yang berlangsung hampir 2,5 jam tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan harga gabah yang sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Sementara itu, harga jagung juga mengalami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram,” kata Zulkifli menambahkan.

    Menteri yang karib disapa Zulhas menyebut keputusan yang akan memberikan manfaat langsung bagi para petani itu sebagai sesuatu yang penting dan sangat bersejarah di Indonesia.

    “Poin penting, ya menjadi keputusan bersejarah. Saya kira, dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti hari ini, kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi beras, gabah petani, akan ditampung,” katanya.

    Dikatakan Zulhas, keputusan tersebut diambil setelah diskusi panjang mengenai produksi pangan dalam negeri, yang menunjukkan peningkatan signifikan.

    Pada Januari lalu, kata Zulhas, produksi beras Indonesia meningkat dari 0,8 juta ton menjadi 1,3 juta ton, dan pada Februari diperkirakan akan mencapai 2,08 juta ton.

    Lebih lanjut Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan membeli seluruh hasil gabah dan jagung petani dengan harga yang telah disepakati, tanpa memandang jumlah produksi yang ada.

    Zulhas memastikan bahwa pemerintah akan menyediakan fasilitas penyimpanan melalui gudang Bulog, gudang resi, dan gudang induk koperasi untuk menampung hasil pertanian petani.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2024