Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso bersinergi untuk mempersiapkan gudang-gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah Jawa Tengah agar dapat dimanfaatkan Bulog sebagai tempat penyimpanan sementara hasil panen petani.

    Kemendag mempunyai sembilan gudang SRG dan satu gudang bersistem Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Jawa Tengah yang saat ini berstatus belum terpakai (idle). Total kapasitas mencapai 13,5 ribu ton. Di seluruh Indonesia, Kemendag mempunyai gudang SRG yang saat ini idle dan berpotensi mendukung ketahanan pangan berkapasitas 145 ribu ton.

    Hal tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa, (31/12) di Semarang, Jawa Tengah. Rapat membahas sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “(Kapasitas gudang SRG) tidak terlalu besar, namun bisa membantu Bulog dalam menyimpan beras di Jawa Tengah. Menko Pangan telah menyampaikan kebutuhan tahun depan yang semakin meningkat, seperti untuk Lebaran sekitar bulan Maret dan Program Makan Bergizi. Kita harus bekerja keras agar suplai tidak kekurangan,” papar Mendag Busan dalam rakor seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Beberapa daerah di Jawa Tengah yang mempunyai gudang SRG adalah Kudus, Demak, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Wonogiri, Cilacap, serta Brebes. Mendag Busan berharap, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat mempersiapkan gudang-gudang tersebut untuk dimanfaatkan Bulog menjadi penyimpanan beras sementara.

    “Terdapat beberapa gudang yang kosong. Kami mohon bupati dan walikota bisa membantu membersihkannya untuk persiapan musim panen, sehingga dapat dipakai Bulog untuk penyimpanan sementara komoditas beras hasil panen petani,” lanjut Mendag Busan.

    Harga Bapok Stabil

    Dalam rakor, Mendag Busan juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang turut menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Meskipun Ia mengamati, secara umum, memang ada beberapa komoditas yang naik harga, kenaikan harga tersebut masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan (HA) yang ditetapkan. Misalnya, cabai merah keriting sempat naik menjadi Rp46.200/kg dari Rp33.500/kg pada bulan sebelumnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih karena harga bapok saat menghadapi Natal relatif stabil. Memang ada beberapa yang naik, namun sebagian masih di bawah HET. Misalnya, cabai merah keriting yang sempat naik tetapi masih di bawah harga acuan Rp55.000/kg,”jelas Mendag Busan.

    Untuk Jawa Tengah, lanjutnya, harga cabai juga masih di bawah harga acuan. Harga tertinggi untuk komoditas hortikultura ini tercatat sebesar Rp50.094/kg. Sementara itu, telur ayam juga masih di kisaran harga acuan yaitu Rp30.000/kg.”Khusus Jawa tengah, harga bapok relatif sama dengan secara nasional. Namun, minyak goreng MINYAKITA perlu diwaspadai karena mengalami kenaikan di atas HET,”imbuh Mendag Busan.

    Rakor dihadiri semua Kepala Daerah tingkat II di Jawa Tengah. Turut hadir dalam rapat, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Pelaksana Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

    (akd/ega)

  • DPR ingatkan jangan ada “main-main” dalam kebijakan harga gabah-jagung

    DPR ingatkan jangan ada “main-main” dalam kebijakan harga gabah-jagung

    Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta kepada seluruh pihak agar jangan ada yang “main-main” terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung yang diproduksi petani.

    “Jangan sampai ada kasus HPP gabah dan jagung sudah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek langsung apakah pembelian gabah dan jagung sudah sesuai HPP,” kata Yohan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan DPR RI akan mengawal langsung kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurut dia, kebijakan tersebut luar biasa demi kesejahteraan para petani, dan membangun program swasembada pangan.

    “Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ucap dia.

    Sebagai mitra Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan, Komisi IV DPR RI akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya, untuk membahas itu.

    Selain soal penaikan harga gabah dan jagung, menurut dia, Komisi IV DPR RI juga akan mengawasi kebijakan pelarangan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025.

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga gabah dan jagung yang dibeli dari petani tanpa mempertimbangkan jumlah produksi yang tersedia.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berdasarkan keputusan rapat kabinet yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pemangku kepentingan terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12).

    “Berapapun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Dalam rapat yang berlangsung hampir 2,5 jam tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan harga gabah yang sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Sementara itu, harga jagung juga mengalami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram,” kata Zulkifli menambahkan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Pangan minta optimalisasi lahan pertanian di Jateng

    Menko Pangan minta optimalisasi lahan pertanian di Jateng

    Swasembada pangan secepat-cepatnya. Karena itu, tidak mungkin hanya pusat. Kita harus satu visi satu misi karena satu tim

    Semarang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan penanganan lahan-lahan pertanian di wilayah tersebut untuk mendukung swasembada pangan.

    “Swasembada pangan secepat-cepatnya. Karena itu, tidak mungkin hanya pusat. Kita harus satu visi satu misi karena satu tim, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

    Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri jajaran menteri terkait, kepala daerah dan pimpinan lembaga sektor pangan.

    Menurut dia, swasembada pangan yang dimaksudkan adalah kecukupan komoditas strategis yang selama ini bisa dihasilkan oleh sektor pertanian lokal, seperti jagung, gula dan garam.

    “Apalagi, Jawa Tengah ini dikenal juga sebagai lumbung pangan. Optimalisasi itu, pertama irigasi. Kami minta mana lahan-lahan tadah hujan, artinya tidak ada irigasinya, segera laporkan,” katanya.

    Ia mengatakan saat ini ada sekitar 30-40 persen lahan pertanian yang tidak ada irigasinya sehingga perlu dibuatkan bendungan hingga pompanisasi untuk membantu pengairan.

    Masih terkait optimalisasi lahan pertanian, Zulkifli mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani.

    “Pupuk sudah kami pangkas aturannya yang mengular. Kalau dulu peraturannya banyak, ada SK bupati, SK gubernur, macam-macam. Ini tidak lagi. Langsung dari Menteri Pertanian kepada gapoktan, kios pengecer, distributor,” katanya.

    Yang tak kalah penting, kata dia, yakni peran penyuluh pertanian karena mereka menjadi kunci bagi keberhasilan pengelolaan sektor pertanian, baik untuk tanaman padi maupun hortikultura lainnya.

    “Yang ketiga penyuluh, ini harus kita segera ya. Karena penyuluh kan menjadi kunci, tidak hanya tanaman padi tapi hortikultura dan lain-lain,” katanya.

    Turut hadir sejumlah menteri, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Akan Pastikan Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Dirasakan Langsung oleh Petani – Halaman all

    DPR Akan Pastikan Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Dirasakan Langsung oleh Petani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yoham menyampaikan pihaknya akan mengawal langsung kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung, serta tidak melakukan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025.

    “Kebijakan Pak Prabowo ini luar biasa demi sejahteranya para petani, dan program swasembada pangan. Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplentasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Ahmad Yohan dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

    Komisi IV DPR, kata Yohan, sebagai mitra Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya.

    “Segera kita akan rapat dengan Bulog, Kementan, Bappenas, dan lainnya, untuk membahas dan memastikan bagaimana kebijakan ini terlaksana dan terawasi dengan baik,” ucap politisi PAN ini.

    Yohan pun mengingatkan, agar para pihak terkait tidak main-main dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo tersebut. 

    “Jangan sampai ada kasus HPP gabah dan jagung sudah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek langsung apakah pembelian gabah dan jagung sudah sesuai HPP,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025.

    “Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

    “Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP,” Zulhas menandaskan.

    Pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti. “Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” tutur Ketua Umum PAN ini.

  • DPR Bakal Pastikan Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Dirasakan Langsung Oleh Petani – Halaman all

    DPR Bakal Pastikan Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Dirasakan Langsung Oleh Petani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyampaikan pihaknya akan mengawal langsung kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung, serta tidak melakukan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025.

    “Kebijakan Pak Prabowo ini luar biasa demi sejahteranya para petani, dan program swasembada pangan. Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplentasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Ahmad Yohan dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

    Komisi IV DPR, kata Yohan, sebagai mitra Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya.

    “Segera kita akan rapat dengan Bulog, Kementan, Bappenas, dan lainnya, untuk membahas dan memastikan bagaimana kebijakan ini terlaksana dan terawasi dengan baik,” ucap politisi PAN ini.

    Yohan pun mengingatkan, agar para pihak terkait tidak main-main dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo tersebut. 
    “Jangan sampai ada kasus HPP gabah dan jagung sudah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek langsung apakah pembelian gabah dan jagung sudah sesuai HPP,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025.

    “Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

    “Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP,” Zulhas menandaskan.

    Pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti. “Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” tutur Ketua Umum PAN ini.

  • Jubir PDIP Senggol Nama Bahlil hingga Luhut soal Isu Jokowi Minta 3 Periode – Halaman all

    Jubir PDIP Senggol Nama Bahlil hingga Luhut soal Isu Jokowi Minta 3 Periode – Halaman all

    TRBUNNEWS.COM – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sering disuarakan orang-orang di lingkaran Jokowi sendiri. 

    Guntur membeberkan sejumlah nama, mulai dari Ketua Umum Partai PAN, Zulkifili Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia hingga Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

    “Disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan dari PSI.”

    “Juga oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian,” kata Guntur, Selasa (31/12/2024). 

    “Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022,” sambungnya.

    Dari sejumlah nama itu, menurut Guntur Romli, tak ada satu pun yang ditegur Jokowi. 

    Padahal, keinginan itu, menurutnya, sangat bertentangan dengan konstitusi. 

    Guntur Romli menduga, Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden justru nyaman dengan kemunculan wacana 3 periode jabatannya. 

    “Tidak adanya teguran dan sanksi Jokowi kepada mereka menunjukkan Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka.”

    “Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita,” kata Guntur.

    Guntur menegaskan bahwa PDIP dari awal sudah menolak usulan itu.

    Oleh karena itu, ia pun meminta Jokowi tak membawa-bawa nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    “Jokowi tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” ujar Guntur. 

    Respons Bahlil soal Isu 3 Periode

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menanggapi isu yang kembali digulirkan PDIP ini. 

    Bahlil menceritakan, wacana 3 periode ini bermula dari pernyataannya untuk menunda pelaksanaan Pilpres.

    Usulan itu disampaikan Bahlil saat masih menjadi Menteri Investasi kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi. 

    “Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya.”

    “Itu ide itu tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu tak memerintahkan kepada siapa pun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya,” kata Bahlil saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (31/12/2024). 

    Bahlil menjelaskan alasan dirinya mengusulkan Pilpres kala itu ditunda. 

    Hal ini lantaran kondisi negara tengah sulit diterpa pandemi Covid-19.

    “Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi.” 

    “Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya,” ucapnya. 

    Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa semakin tertekan dengan adanya Pilpres.

    Oleh sebab itu, ia pun mengusulkan agar Pilpres di Indonesia ditunda sampai kondisi perekonomian membaik pasca Covid-19.

    “Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda,” katanya. 

    Ia menegaskan Jokowi tidak pernah meminta untuk perpanjangan jabatan sampai tiga periode. 

    “Nggak ada yang minta tiga periode itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu.”

    “Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh,” ujarnya. 

    Isu ini kembali mencuat setelah disinggung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menanggapi status tersangka dirinya. 

    Ia menyebut sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.  

    “Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).

    Isu itu semakin memanas Guntur Romli, mengatakan Hasto menyimpan video-video yang menjadi bukti skandal elite politik, termasuk mengenai isu tiga periode itu. 

    Guntur mengatakan, itu sebagai bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto dalam  kasus Harun Masiku.

    Guntur mengklaim  video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

    Dalam video itu ada dugaan upaya mengkriminalisasi eks calon presiden, Anies Baswedan, melalui kasus korupsi.

    Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya.

    Selain itu, ada pula video mengenai isu tiga periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    (Tribunnews.com/Milani) (Kompas.com) 

  • Hentikan Impor Beras dan Gula, Berikut Janji Pemerintah di 2025 Regional 31 Desember 2024

    Hentikan Impor Beras dan Gula, Berikut Janji Pemerintah di 2025 Regional 31 Desember 2024

    Hentikan Impor Beras dan Gula, Berikut Janji Pemerintah di 2025
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI,
    Zulkifli Hasan
    , menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan
    impor beras
    dan gula untuk kebutuhan konsumsi mulai 2025.
    Dalam konferensi pers yang diadakan setelah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menjanjikan bahwa pemerintah akan membeli hasil pertanian lokal dengan harga yang menguntungkan.
    “Kami sudah putuskan dengan semangat itu, kita sudah tidak impor lagi, 2025 mulai berlaku tidak impor beras, dan tidak
    impor gula
    untuk konsumsi,” ucapnya, Selasa (31/12/2024).
    “Tidak ada impor jagung untuk pakan ternak, tidak ada impor garam. Jadi empat bidang ini, para pengusaha dan petani, silakan berlomba-lomba, berusaha banyak. Insya Allah yakin bagus harganya,” katanya lagi.


    ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani Warga antre membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) saat operasi pasar yang diselenggarakan pemerintah bersama Perum Bulog di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (28/2/2024). Perum Bulog Jawa Timur memiliki stok beras sebanyak 130 ribu ton dan petani juga akan memasuki musim panen padi pada bulan Maret 2024 sehingga stok aman dan masyarakat tidak perlu panik dalam mendapatkan beras.
    Zulhas juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Perum Bulog untuk membeli hasil pertanian, khususnya padi dan jagung, yang belum terserap oleh pasar.
    “Atas perintah bapak presiden, diputuskan bahwa berapa pun nanti hasil pertanian padi dan jagung yang tidak bisa diserap pasar, maka akan dibeli seluruhnya oleh pemerintah melalui Bulog,” jelasnya.
    Pemerintah akan membeli gabah dengan harga Rp 6.500 per kilogram dan jagung seharga Rp 5.500 per kilogram melalui pabrik-pabrik di daerah.
    “Nanti kerja sama dengan pabrik-pabrik di daerah. Bulog akan membeli beras dalam bentuk beras dengan harga Rp 12.000 per kilogram. Gabah dibeli Rp 6.500 (dari pabrik) diolah jadi beras, dan dibeli Bulog Rp 12.000, nanti ada hitung-hitungan,” tambah Zulhas.
    Zulhas menekankan pentingnya langkah ini karena masyarakat meminta pemerintah untuk menyerap hasil tani dengan harga yang menguntungkan.
    Dia optimistis bahwa Kemenko Bidang Pangan dapat memenuhi tantangan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dengan memanfaatkan hasil produksi lokal.
    “Presiden memerintahkan menteri-menterinya, jangan
    cengeng
    , jangan
    minderan
    , jangan pesimis. Presiden perintahkan menterinya semangat dulu, usaha kerja keras dulu, baru nanti kalau tidak bisa, baru kita evaluasi,” tegasnya.
    Selain itu, Zulhas juga mendorong optimalisasi saluran irigasi dan penyaluran pupuk yang efisien, serta meningkatkan jumlah dan kemampuan penyuluh tani serta membuka lahan baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Gabah dan Jagung Petani Naik di 2025, Ini Rinciannya – Page 3

    Harga Gabah dan Jagung Petani Naik di 2025, Ini Rinciannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram.

    “Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dikutip dari Kanal News Liputan6.com, Selasa (31/12/2024).

    Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

    “Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP,” Zulhas menandaskan.

    Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti. Hal itu diputuskan usai rapat terbatas antara sejumlah menteri dari kementerian terkait dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” tutur

    Menurutnya, produksi beras tahun depan diproyeksi mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan, produksi beras pada Januari 2024 sebesar 0,8 juta ton akan naik menjadi 1,3 juta ton pada Januari 2025.

    “Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,8 (juta ton) jadi 1,3 (juta ton). Nah, yang Februari 0,8 (juta ton) jadi 2,08 (juta ton) produksi beras. 2,08 juta (ton),” jelas dia.

     

  • Pemerintah Akan Menaikkan HPP Jagung dan Beras

    Pemerintah Akan Menaikkan HPP Jagung dan Beras

    Jakarta, FORTUNE –Pemerintah akan menaikkan harga pembelian petani (HPP) untuk komoditas Jagung dan Beras. Kebijakan ini dihatapkan dapat semakin menguntungkan petani.

    “Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik ya dari Rp6.000 menjadi Rp6.500,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dikutip dari laman setkab, Selasa (31/12).

    Adapun, untuk komoditas jagung HPP yang disepakati naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500. Pemerintah juga berkomitmen untuk menyerap seluruh hasil produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan.

    “Berapapun produksi gabah dan jagung petani ya akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Zulhas.

    Produksi menuju swasembada

    Harga jagung ditingkat petani naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram akibat permintaan bahan baku pakan ternak meningkat. ANTARA FOTO/Seno

    Dia mengatakan, pemerintah akan bekerja keras dan memfokuskan swasembada pangan tahun depan. Salah satu yang ia soroti adalah produksi pangan dalam negeri yang telah menunjukkan hasil positif. 

    “Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,35 jadi 1,3 (juta ton) ya. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 (juta ton) produksi beras,” katanya.

    Untuk mendukung peningkatan produksi dan pencapaian swasembada pangan, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah juga tidak akan melakukan impor untuk sejumlah bahan pokok, seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan garam.

    Selain itu, ia juga memastikan seluruh produk pangan dalam negeri tidak akan dikenakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). “Tidak ada kenaikan PPN apapun khusus semua pangan di dalam negeri,” katanya.

    Pembangunan berdasarkan nilai Pancasila

    Presiden Prabowo Subianto. (dok. Setkab)

    Pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan perencanaan dalam pembangunan nasional sangat penting untuk berlandaskan ekonomi Pancasila, sebagai penggabungan terbaik antara pemahaman pasar bebas dan ekonomi.

    “Pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayoman rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus menjadi pelopor, pemerintah harus menjadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo dalam Musrenbangnas Tahun 2025-2029, Senin (30/12).

    Dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kesejahteraan rakyat secara kolektif harus tercapai sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

    Pemerintah tidak hanya mengatur, tetapi juga harus memastikan ekonomi direncanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa.

  • Tutup 2024, Ini Sederet Kebijakan Pro Rakyat Presiden Prabowo

    Tutup 2024, Ini Sederet Kebijakan Pro Rakyat Presiden Prabowo

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi memimpin Indonesia usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Belum genap menutup tahun, beberapa kebijakan ditegaskan Presiden Prabowo, dan hal itu menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

    Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan, menyebut salah satu kebijakan yang memihak masyarakat yakni penghapusan utang macet UMKM. Langkah ini memberikan peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bangkit tanpa beban utang yang menghambat produktivitas mereka.

    “Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ekonomi kerakyatan, yang menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia,” kata Putri dalam keterangan yang dilansir Senin, 30 Desember 2024.
     

    Selain itu, kenaikan Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5% yang akan diterapkan pada tahun 2025. Hal tersebut menjadi kebijakan strategis yang mendukung daya beli masyarakat. 

    Fraksi PAN mendukung penuh langkah ini sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap para pekerja. Selain itu, program yang mendapatkan sorotan positif adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sedang dalam tahap uji coba di 150 lokasi selama Desember 2024.

    “Fraksi PAN melihat program ini sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif,” kata Putri.

    Di sektor ketahanan pangan, pemerintah mencatat pencapaian luar biasa dengan stok beras nasional yang mencapai jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Langkah ini merupakan hasil dari pengelolaan stok pangan yang efektif dan upaya memastikan ketersediaan beras bagi seluruh masyarakat.

    Kebijakan paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, seperti subsidi langsung dan insentif pajak, juga telah membantu mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

    Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. “Penghapusan utang UMKM, kenaikan UMR, dan program makanan bergizi gratis adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo hadir untuk rakyat. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga memperkuat ekonomi nasional” ujar Putri.

    Putri juga menegaskan pentingnya dukungan legislatif untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan optimal. 

    “Kami di Fraksi PAN akan terus mengawal dan memastikan setiap program pemerintah terlaksana secara efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi rakyat Indonesia.” tutup Putri Zulkifli Hasan.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi memimpin Indonesia usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Belum genap menutup tahun, beberapa kebijakan ditegaskan Presiden Prabowo, dan hal itu menunjukkan keberpihakan pada rakyat.
     
    Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan, menyebut salah satu kebijakan yang memihak masyarakat yakni penghapusan utang macet UMKM. Langkah ini memberikan peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bangkit tanpa beban utang yang menghambat produktivitas mereka.
     
    “Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ekonomi kerakyatan, yang menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia,” kata Putri dalam keterangan yang dilansir Senin, 30 Desember 2024.
     

    Selain itu, kenaikan Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5% yang akan diterapkan pada tahun 2025. Hal tersebut menjadi kebijakan strategis yang mendukung daya beli masyarakat. 
    Fraksi PAN mendukung penuh langkah ini sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap para pekerja. Selain itu, program yang mendapatkan sorotan positif adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sedang dalam tahap uji coba di 150 lokasi selama Desember 2024.
     
    “Fraksi PAN melihat program ini sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif,” kata Putri.
     
    Di sektor ketahanan pangan, pemerintah mencatat pencapaian luar biasa dengan stok beras nasional yang mencapai jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Langkah ini merupakan hasil dari pengelolaan stok pangan yang efektif dan upaya memastikan ketersediaan beras bagi seluruh masyarakat.
     
    Kebijakan paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, seperti subsidi langsung dan insentif pajak, juga telah membantu mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
     
    Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. “Penghapusan utang UMKM, kenaikan UMR, dan program makanan bergizi gratis adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo hadir untuk rakyat. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga memperkuat ekonomi nasional” ujar Putri.
     
    Putri juga menegaskan pentingnya dukungan legislatif untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan optimal. 
     
    “Kami di Fraksi PAN akan terus mengawal dan memastikan setiap program pemerintah terlaksana secara efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi rakyat Indonesia.” tutup Putri Zulkifli Hasan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)