Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Lari Cepat Menko Zulhas Mengeksekusi Swasembada Pangan

    Lari Cepat Menko Zulhas Mengeksekusi Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam butir kedua Asta Cita. Poin dimaksud adalah ‘Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Swasembada pangan ditargetkan akan tercapai pada 2028 dan kemudian dipercepat setahun menjadi 2027. Presiden Prabowo optimis, kerja keras dan kerja kompak jajarannya di Kabinet Merah Putih, akan mampu mewujudkan hal tersebut.

    Presiden Prabowo mempercayakan pelaksanaan program ini di bawah koordinasi Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Wirausahawan yang sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan RI dan Menteri Kehutanan RI.

    Dibawah kepemimpinannya, meski baru berusia jagung yakni sekitar tiga bulan, Menko Pangan Zulkifli Hasan bergerak cepat mengeksekusi beberapa rencana dan program guna memantapkan langkah mewujudkan swasembada pangan. Langkah awal dilakukan dengan membuat atau merevisi aturan yang menjadi kendala untuk percepatan kemandirian pangan.

    Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 139,4 triliun pada tahun 2025 yang tersebar ke beberapa kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah, Menko Pangan menegaskan komitmennya melaksanakan kerja-kerja percepatan swasembada pangan.

    Di tingkat pusat, tercatat Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Perlu diketahui, tujuan swasembada pangan adalah menciptakan kedaulatan pangan yang kuat. Dimana Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga menjadi negara yang mampu berperan sebagai produsen dan eksportir pangan utama di kawasan Asia Tenggara.

    Selain itu, program juga sebagai langkah menghadapi tantangan global sekaligus antisipasi dari situasi krisis global. Dimana banyak negara berpotensi akan memilih atau mengutamakan kebutuhan pangan domestik masing masing-masing.

    Apalagi, dalam pelaksanaannya program swasembada pangan tidak hanya berfokus pada satu jenis bahan pokok pangan. Program juga mencakup beberapa komoditas seperti beras, jagung, tebu, kopi, kedelai, cabai, bawang hingga kakao untuk bahan dasar cokelat.

    Eksekusi Beberapa Aturan Menuju Swasembada Pangan

    Sejak dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Oktober 2024, Zulkifli Hasan telah merampungkan quick wins yaitu beberapa kebijakan yang menjadi payung hukum dalam mewujudkan program swasembada pangan.

    Di antaranya mengkoordinasikan revisi Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditas, Penetapan Neraca Komoditas, Peraturan Presiden tentang Pupuk, Instruksi Presiden tentang Irigasi dan Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2025, dan sebagainya.

    Neraca Komoditas didefinisikan sebagai data dan informasi mengenai produksi dan konsumsi komoditas tertentu untuk keperluan industri dan penduduk. Menurut Menko Zulhas, Neraca Komoditas ini memiliki limit tertentu.

    Neraca Komoditas bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi untuk penduduk dan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri serta untuk meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan ekspor.

    Neraca Komoditas ini berfungsi sebagai dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor, acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional dan acuan penerbitan

    Penyusunan Neraca Komoditas meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Kebutuhan, penyusunan dan penetapan Rencana Pasokan dan penetapan Neraca Komoditas.

    Neraca Komoditas 2025 telah ditetapkan dalam rakortas Senin 9 Desember 2024. Dalam rapat itu, pemerintah juga sepakat menghentikan impor sejumlah komoditas pertanian pada 2025, diantaranya beras untuk konsumsi, gula untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, serta garam untuk konsumsi.

    Selanjutnya, Menko Pangan Zulkufli Hasan mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pupuk. Pemerintah sudah sepakat memangkas berbagai regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan dituangkan dalam bentuk Perpres Pupuk Bersubsidi.

    Melalui Perpres Pupuk, ke depan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani menjadi lebih singkat. Menteri Zulkifli bersyukur, aturan tersebut sudah dirapatkan bersama Presiden Prabowo Subianto dan atas dasar keberpihakannya kepada petani Perpres Pupuk sudah disetujui.

    Melalui Perpres Pupuk, diharapkan pula ke depan dapat memastikan regulasi dan distribusi yang tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjawab kebutuhan petani dan mendukung target swasembada pangan nasional.

    Aturan berikutnya yang dieksekusi Menko Pangan adalah Instruksi Presiden tentang Irigasi. Selama ini diketahui tidak adanya saluran irigasi yang memadai menjadi penyebab sawah hanya bisa satu kali tanam. Akibatnya banyak lahan sawah di beberapa wilayah yang mengandalkan intensitas hujan.

    Persoalan irigasi ini membuat banyak petani di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah lainnya hanya bisa memanfaatkannya satu kali tanam. Ke depan, melalui pembangunan saluran irigasi diharapkan petani tidak lagi mengandalkan curah hujan.

    Di sisi lain, anggaran di tingkat daerah menjadi salah satu masalah pembangunan saluran irigasi terhambat. Misalnya untuk sawah seluas 1.000 hektare untuk membangun irigasinya harus dari anggaran bupati. Sementara untuk sawah seluas 1.000 – 3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    Dengan revisi peraturan yang dituangkan dalam Inpres, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bisa membangun saluran irigasi untuk 1.000 hektare sawah.

    Keempat, Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah 2025. Pemerintah sudah menetapkan CPP 2925. Menurutnya, Perum Bulog dan BUMN IDFood nantinya mempersiapkan pengadaan, terutama terkait menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebelumnya sudah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2025 bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat proses penugasannya.

    Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi NFA sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden 125 Tahun 2022,” kata Zulhas.

    Kementerian/lembaga sepakat menyetujui rancangan jumlah yang diajukan oleh NFA dengan berkomitmen mendukung kebijakan dan program yang dijalankan oleh NFA guna mendukung ketersediaan dan stabilisasi pangan.

    Intan Fauzi. Stafsus Menko Pangan.

    (rdp/rdp)

  • Impor Garam Dibatasi, Gapmmi Teriak Produk Mamin Tak Sesuai Standar

    Impor Garam Dibatasi, Gapmmi Teriak Produk Mamin Tak Sesuai Standar

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengungkap masih banyak industri yang membutuhkan impor garam dikarenakan sebagian besar produksi yang menggunakan garam lokal justru menghasilkan produk yang tidak sesuai standar atau reject. 

    Kabar ini menyusul langkah pemerintah yang akan menyetop impor garam industri melalui kebijakan yang tertuang dalam Perpres 126/2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang berlaku awal tahun ini. 

    Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman mengatakan pihaknya akan mencoba untuk melaporkan kesulitan industri setelah menyerap garam lokal yang disebut masih belum sesuai standar. 

    “Agak sulit ya perkiraan saya mungkin sekitar 60% yang masih membutuhkan [garam impor]. Iya [reject pakai garam lokal]. Ada karena magnesiumnya, karena kontaminasinya, karena bintik hitam dan sebagainya,” kata Adhi saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (8/1/2025). 

    Untuk itu, Gapmmi akan melakukan pertemuan dengan Kemenko Pangan pada Rabu (8/1/2025) dalam rangka menjelaskan kondisi industri dan berharap ada solusi dari polemik tersebut. 

    Pasalnya, masih ada perusahaan yang tidak bisa memakai garam lokal karena kualitas yang tidak cocok. Oleh karena itu, dia menilai industri aneka pangan pun belum sepenuhnya dapat menghentikan importasi garam. 

    “Kita sudah coba, sudah dipaksakan akhirnya rejectnya banyak, tinggi, sehingga kita besok mau melaporkan ke kemenko. sebagain perusahaan butuh [impor],” ujarnya.  

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan industri aneka pangan telah berupaya memangkas impor garam bertahap dengan menambah penyerapan garam lokal.  

    Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Reni Yanita memberikan contoh kebutuhan garam untuk aneka garam 1,3 juta ton dengan porsi impor mencapai 45% pada 2023.  

    “Angka ini juga tiap tahunnya menurun karena ada beberapa upaya yang didorong Kemenperin untuk MoU dengan petambak garam,” kata Reni kepada Bisnis, Jumat (3/1/2025).  

    Sementara itu, berdasarkan Neraca Komoditas (NK) Garam Tahun 2024 maka kebutuhan industri aneka pangan yang berasal dari impor sebesar 533.954,85 ton.  

    Kendati demikian, Reni menyebut pihaknya hanya memiliki data impor saja pada tahun lalu. Namun dia mematikan angka tersebut menurun dari kuota tahun sebelumnya.

    “Sementara kebutuhan pastinya tiap tahun meningkat karena tumbuhnya industri aneka pangan,” imbuhnya. 

    Menurut Reni, saat ini kebutuhan garam untuk industri aneka pangan hampir 90% sudah dapat dipenuhi lokal dan tahun 2025 akan dilarang impor. 

    Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan mengurangi kuota impor garam industri pada 2025, khususnya untuk industri chlor alkali (CAP).

    Menteri Perdagangan periode 2022-2024 itu juga optimistis Indonesia bisa memproduksi garam dalam negeri, sama seperti halnya pesawat yang dibuat di dalam negeri.

    “Kita usaha dong, mana ada, pesawat aja dulu bisa bikin. Garam masa nggak bisa, kalau kamu mikir gitu nggak bisa bikin garam terus kita, bisa ya Pak? Bisa, bisa,” kata Zulhas saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Adapun, Zulhas menuturkan bahwa permintaan impor garam industri (chlor alkali plant/CAP) yang semula 2,5 juta ton dipangkas menjadi 1,7 juta ton untuk 2025.

    “Yang industri masih, yang dulu kita impor [garam] permintaannya hampir 2,5 [juta ton]. Permintaan 2,5 yang untuk industri [CAP], kita kasih 1,7 [juta ton]. Selebihnya kita minta PT Garam untuk mengolah garamnya agar juga bisa dipergunakan untuk industri,” ungkapnya.

    Zulhas menuturkan, pemerintah akan menggenjot produksi garam dalam negeri, termasuk untuk memenuhi kebutuhan industri.

  • Video: Menakar Dampak Makan Bergizi Gratis Bagi Generasi Bangsa

    Video: Menakar Dampak Makan Bergizi Gratis Bagi Generasi Bangsa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis Atau MBG resmi berjalan sejak 6 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 Triliun yang cukup hingga Juni tahun ini. Namun, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, program ini membutuhkan tambahan dana besar untuk bisa berlangsung setahun penuh.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Rabu, 08/01/2025) berikut ini.

  • Pj Gubernur Pertegas Komitmen Jatim Dukung Swasembada Pangan

    Pj Gubernur Pertegas Komitmen Jatim Dukung Swasembada Pangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan bahwa Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional dan mendukung penuh program swasembada pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan Adhy dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dan sejumlah lembaga negara di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

    “Mudah-mudahan dengan rakor ini Jawa Timur mendapatkan perhatian khusus dan kami pastikan bahwa Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional,” kata Adhy dalam paparannya.

    Adhy menjelaskan, posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional didukung oleh berbagai capaian signifikan di sektor pangan. Di tahun 2024, luas lahan baku sawah (LBS) mencapai 1,2 juta hektare yang terdiri dari sawah beririgasi seluas 719.598,29 hektare dan sawah non-irigasi seluas 488.379,09 hektare.

    Program pompanisasi Kementerian Pertanian untuk mendukung pertambahan areal tanam (PAT) juga telah terealisasi hingga 175.279,83 hektare atau 102,71 persen dari target awal.

    “Potensi luas sawah tadah hujan yang menjadi target seluas 170.654,37 hektare dan telah terealisasi 175.279,83 hektare atau setara 102,71 persen,” ujarnya.

    Produksi pangan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan. Realisasi tanam padi di tahun 2024 mencapai 2,35 juta hektare, naik 522.439 hektare dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, realisasi tanam jagung mencapai 1,25 juta hektare, meningkat 510.608 hektare dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Realisasi tanam jagung naik sebesar 510.608 hektare dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yaitu 1,19 juta hektare,” terangnya.

    Adhy juga menyampaikan alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur sebesar 1,94 juta ton yang terdiri dari pupuk Urea, NPK, NPK formula khusus, dan pupuk organik. Hingga akhir 2024, 1,67 juta ton pupuk telah disalurkan, setara dengan 85,69 persen dari total alokasi.

    Di sisi sumber daya manusia, Jawa Timur memiliki 3.673 penyuluh pertanian yang terdiri dari 1.705 PNS, 1.953 PPPK, dan 15 tenaga harian lepas. Namun, jumlah ini masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah petani di Jatim yang mencapai 5,5 juta orang.

    “Ini banyaknya jumlah penyuluh pertanian tidak sebanding dengan banyaknya atau jumlah petani di Jawa Timur, artinya jumlah penyuluh pertanian di Jawa Timur ini masih kurang, dan ini jauh dari kata ideal,” tuturnya.

    Kontribusi Jawa Timur tidak hanya pada sektor pangan, tetapi juga sektor peternakan dan perikanan. Produksi susu mencapai 456,3 ribu ton, telur 1,7 juta ton, dan daging 102,7 ribu ton. Sementara itu, populasi hewan ternak seperti sapi potong mencapai 3,07 juta ekor, sapi perah 266 ribu ekor, dan kambing 4,95 juta ekor.

    Produksi perikanan tangkap di Jawa Timur mencapai 621.437,28 ton, sementara produksi perikanan budidaya mencapai 1,36 juta ton. Selain itu, produksi garam mencapai 1,009 juta ton pada tahun 2024, angka tertinggi secara nasional.

    Namun, Adhy juga mencatat sejumlah tantangan seperti meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK), kebutuhan vaksin yang belum mencukupi, perubahan iklim, dan kurangnya regenerasi petani yang dapat memengaruhi produktivitas di masa depan.

    “Ketersediaan vaksin saat ini yaitu dari bantuan kementan 12.500 dosis, belanja Pemprov Jatim 320 ribu dosis yang saat ini dalam proses pembelian. Sementara rencana bantuan tambahan kementan 1,4 juta dosis. Sehingga total kekurangan vaksin 5,4 juta dosis,” ungkapnya. [tok/beq]

  • Rp71 Triliun Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya Sampai Juni, Chusnul Chotiimah: Belum Mencakup Seluruh Anak Indonesia

    Rp71 Triliun Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya Sampai Juni, Chusnul Chotiimah: Belum Mencakup Seluruh Anak Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan Rp71 triliun hingga bulan Juni. Itu menjadi sorotan.

    Pasalnya, anggaran sebesar itu belum menyasar seluruh anak di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Pegiat Media Sosial Chusnul Chotimah.

    “Rp71 T cuma sampai bulan Juni, belum mencakup seluruh anak Indonesia,” kata Chusnul dikutip dari unggahanny di X, Rabu (8/1/2025).

    Agar program terus berlanjut. pemerintah berencana menambah Rp140 triliun unuk bulan Juli, anggaran segitu baru bisa menyasar seluruh anak.

    “Lalu akan minta tambahan anggaran Rp140 triliun,” ucap Chusnul.

    “Rp211 triliun habis tapi ga dinikmati semua anak. Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun cuma cukup sampai Juni,” tambahnya.

    Adapun, informasi anggaran itu disampaikan Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) memang mengajukan penambahan anggaran Rp140 triliun untuk Juli.

    Itu disampaikan Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur. Disiarkan di YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

    “Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (KepalaBGN)Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun,” ucap Zulhas.

    Jika ingin menyasar seluruh anak. Mulai Januari-Desember mesti mengeluarkan anggaran Rp420 triliun.

    “Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Menteri Zulhas Semangati Petani Tarik Sidoarjo yang Keluhkan Pasokan Air

    Menteri Zulhas Semangati Petani Tarik Sidoarjo yang Keluhkan Pasokan Air

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengunjungi Desa Mliriprowo Kec Tarik. Zulkifli Hasan datang menemui petani Sidoarjo di Desa Mlirip Rowo Kecamatan Tarik Selasa (7/1/2025).

    Ikut mendampingi Zulhas sapaan akrap Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, dan Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. Plt. Kedatangan mereka disambut Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing.

    Di desa tersebut Zulkifli Hasan juga menyempatkan diri melihat perbaikan tanggul Dam Rolak Songo sisi Timur yang longsor. Kehadiran Zulhas juga disambut gembira para petani Sidoarjo yang sudah menunggunya di saluran irigasi sekunder Kemlaten Desa Mliriprowo.

    Para petani juga antusias menyampaikan uneg-unegnya saat Zulhas datang. Menko itu sengaja meminta para petani untuk menyampaikan keluh kesahnya sebagai petani, saah satunya keluhan pasokan air persawahan.

    “Kalau kendalanya masalah pasokan air, mulai hari ini pasokan air untuk kebutuhan mengairi sawah akan dimaksimalkan,” ucap Zulkifli.

    Zulhas juga menyemangati para petani untuk ikut mewujudkan swasembada pangan nasional. Lanjut dia program swasembada pangan nasional menjadi program Presiden Prabowo saat ini.

    Dikatakannya pemerintah tengah melakukan perbaikan-perbaikan saluran irigasi pertanian. Bahkan pembangunan saluran irigasi baru juga akan dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Termasuk saluran irigasi di Kabupaten Sidoarjo. “Tahun ini akan optimalisasi atau direhabilitasi atau dibangun baru irigasi kita,” imbubnya.

    Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan mengungkapkan tahun ini tidak ada impor beras yang dilakukan pemerintah. Pemerintah akan menyerap seluruh hasil gabah maupun beras petani tanah air. Untuk itu para petani diharapkan terus menghasilkan komoditas pertanian yang bagus. Pemerintah juga akan membeli hasil pertanian dari para petani dengan harga yang bagus. (isa/ted)

  • Zulhas Buka Suara Soal Makan Bergizi Gratis Dikritik: Akan Dievaluasi

    Zulhas Buka Suara Soal Makan Bergizi Gratis Dikritik: Akan Dievaluasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menepis kritikan yang menganggap program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagal meski baru diluncurkan pada 6 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa program ini telah dirancang sejak lama dengan persiapan matang dan akan terus dievaluasi agar berjalan sesuai rencana.

    “Ini masih berlangsung terus, tentu secara bertahap kita akan evaluasi. Persiapannya ini kan sudah hampir setahun, ini baru tanggal 7 (dua hari pelaksanaan program) Kasih kesempatan sebulan, dua bulan, sampai Juni lah,” ujar Zulhas usai menghadiri Rapat Koordinasi Swasembada Pangan dengan Kepala Daerah di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/1).

    Eks Menteri Perdagangan ini meminta semua pihak memberikan kesempatan pemerintah dalam pelaksanaan program ini. Karenanya dia meminta tak perlu menilai terlalu dini terhadap program lantaran baru berjalan 1 hari sejak diluncurkan.

    “Baru satu hari terus sudah ada yang bilang tidak berhasil, jangan begitulah, kasih waktu,” lanjut Zulhas.

    Program MBG bertujuan menyediakan akses makanan bergizi secara gratis untuk masyarakat, dengan anggaran awal sebesar Rp71 triliun. Zulhas menekankan bahwa anggaran ini masih tahap awal.

    “Tentu bertahap anggarannya pun baru Rp71 triliun, tentu belum bisa semua. Nanti Juni dikumpulkan lagi nih anggaran, Kepala Badan Gizi lagi ngumpilin kalau Juni atau Juli bisa tambah lagi Rp140 triliun maka semua orang bisa makan gratis (sampai akhir tahun),” ujar Zulhas.

    Zulhas menjelaskan, saat ini semua jajaran pemerintahan di Kabinet Merah Putih tengah bekerja keras untuk mendukung dan menyukseskan program MBG ini, terutama menteri-menteri dan kepala lembaga di bidang Pangan.

    “Kita makanya ini akan berupaya maksimal, makan bergizi gratis kan butuh beras, terlur, ikan dan lain-lain. Makanya kita harus produksi agar tidak impor lagi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi terbatas antara pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, Zulhas turut didampingi sejumlah menteri lain, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Sudanto, Menteri KKP Sakti Sahyu Trenggono, serta sejumlah kepala daerah se-Jatim.

    (ory/ory)

  • Bapanas Bantah RI Bakal Impor Gandum Pakan di 2025

    Bapanas Bantah RI Bakal Impor Gandum Pakan di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan, Indonesia pada tahun ini tidak akan membuka keran impor gandum untuk pakan ternak.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, putusan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) beberapa waktu lalu.

    “Hasil rakortas, gandum pakan di setop impornya. Tahun ini tidak ada impor gandum pakan,” kata Ketut kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

    Sesuai hasil rakortas, pemerintah mengharapkan semua pihak, termasuk Perum Bulog dan pabrik pakan, untuk menyerap jagung hasil produksi petani. 

    Selain itu, dia menyebut bahwa produksi jagung dalam negeri melimpah sehingga pemerintah tidak membuka opsi importasi gandum pakan.

    “…makanya tidak ada opsi untuk impor gandum untuk pakan,” ujarnya.

    Meskipun harus melakukan importasi, dia mengatakan bahwa rencana impor harus dibahas dan diputuskan melalui rakortas. Mengingat gandum tidak termasuk dalam larangan terbatas (lartas).

    “Jadi khusus impor gandum pakan, kendalinya melalui rakortas,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana untuk impor gandum. Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan kementerian/lembaga terkait.

    “Tadi sepakat, nanti ada pengganti jagung untuk pakan itu, ada gandum. Gandum untuk pakan, itu harganya murah. Ini nanti kita akan rataskan,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (6/1/2025).

    Alih-alih jagung, Zulhas menyebut bahwa pemerintah bakal impor gandum untuk pakan ternak. Pasalnya, para petani saat ini tengah bersemangat menanam jagung. Dia tidak ingin, semangat itu luntur lantaran pemerintah mendatangkan jagung dari luar negeri.

    Namun demikian, pemerintah belum menetapkan berapa banyak gandum untuk pakan yang bakal diimpor dan kapan rencana tersebut akan direalisasikan.

    “Tapi jangan salah kutip gandum yang untuk pakan, bukan gandum secara umum, tapi gandum yang untuk pakan ternak. Itu kalau impor harus diputuskan dalam rakortas, harus diputuskan dalam rakortas. Karena kalau itu banjir, nanti jagungnya kan gak terserap oleh pabrik-pabrik karena sudah diganti oleh gandum untuk ternak,” ungkap Zulhas.

  • Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 

    Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 

    Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
    Yandri Susanto
    menegaskan bahwa program
    swasembada pangan
    yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
    Dari 12 aksi prioritas yang telah ditetapkan, swasembada pangan atau
    ketahanan pangan
    lokal desa berada di urutan kedua setelah revitalisasi badan usaha milik desa (
    BUMDes
    ) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “(Di antara) 12 aksi yang sudah kami cantumkan, swasembada pangan menjadi aksi kedua, dengan ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” jelas Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/1/2025).
    Untuk mendukung program tersebut, lanjut dia, Kemendes PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengalokasikan minimal 20 persen dari
    dana desa
    (DD) atau sekitar Rp 16 triliun dari total Rp 71 triliun, untuk program ketahanan pangan.
    Yandri menekankan pentingnya penggunaan potensi lokal desa dan peran BUMDes dalam mendukung perputaran
    ekonomi desa
    , sehingga penggunaan dana desa menjadi produktif dan tepat sasaran.
    Ia menambahkan bahwa peraturan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis agar penggunaan 20 persen dana desa dapat tepat sasaran, produktif, dan dirasakan langsung oleh warga desa.
    “Petunjuknya jelas, tidak ada celah bagi kepala desa untuk menyalahgunakan dana ini. Kami akan terus memantau dan evaluasi agar dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun ini digunakan secara produktif,” ujar Yandri.
    Selain itu, Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung realisasi program swasembada pangan.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan)
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) mengatakan bahwa sinergitas antarkementerian dan lembaga menjadi kunci kesuksesan program swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
    Ia mengungkapkan, swasembada pangan merupakan program prioritas yang langsung dipimpin oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    Oleh karena itu, sebut Zulhas, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang intens antara kementerian dan lembaga untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.
    “Kita rapat koordinasi ini yang paling penting adalah menyadari bahwa kita adalah satu tim. Kepentingan merah putih harus berada di atas segalanya. Ibarat tim sepak bola, jika ada satu pemain yang mencetak gol bunuh diri, kita semua kalah. Karena pekerjaan ini adalah satu kesatuan,” katanya.
    Sebagai informasi, beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut termasuk jaringan irigasi di Jatim, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis,
    Kemudian, membahas isu mengenai perbaikan budi daya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular dari sampah dan limbah, serta rehabilitasi
    mangrove
    dan
    silvofishery
    .
    Rapat terbatas tersebut bertujuan untuk menyatukan visi seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2027.
    Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan penuh tanpa impor bahan pangan apa pun.
    Dalam rapat tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Muhammad Afif Zamroni.
    Selain itu, juga hadir sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.
    Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, serta bupati se-Jawa Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Cuma Cukup Sampai Juni

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Cuma Cukup Sampai Juni

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun ternyata hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025. Untuk itu menurutnya Badan Gizi Nasional tengah meminta penambahan anggaran.

    Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran bisa bertambah menjadi Rp 210 triliun. Namun, lagi-lagi anggaran itu tidak cukup juga untuk kebutuhan MBG selama setahun.

    “Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

    Mantan Menteri Perdagangan itu menyebut untuk kebutuhan setahun, belanja makanan untuk MBG bisa tembus Rp 420 triliun. Proyeksi tingginya anggaran tersebut karena kebutuhan pangan meningkat seiring belanja program tersebut.

    “Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun,” tambahnya.

    Menurut Zulhas jika Indonesia tidak segera meningkatkan produksi pangan, belanja bahan baku akan semakin tinggi. Dengan mencapai swasembada pangan, pengeluaran anggaran dapat ditekan terutama untuk impor.

    “Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu nggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas,” ungkap dia.

    Sebagai informasi, program MBG telah resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Program tersebut bertahap dimulai di 26 Provinsi.

    Target program ini pada tahap awal terhadap 3 juta orang periode Januari-Maret 2025. Adapun sasaran penerima mulai dari balita, santi, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil dan menyusui.

    (ada/rrd)