Tag: Zulkifli Hasan

  • Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025

    Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025

    Dokumentasi – Seorang ibu menjunjung bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) sambil mengacungkan jempol. ANTARA/HO-Humas Bapanas

    Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Lalu pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Arief menyebutkan bahwa hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut.

    “Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief.

    Dia menuturkan program bantuan pangan beras akan diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

    Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    “Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” terangnya.

    Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.

    Di samping itu, dengan adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63 persen.

    Namun setelah digelontorkan bantuan pangan beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.

    Pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen. Melalui penyaluran bantuan pangan beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 persen.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Bela Jokowi Soal Isu Presiden Tiga Periode, PDIP: Bahan Tertawaan Publik

    Bahlil Bela Jokowi Soal Isu Presiden Tiga Periode, PDIP: Bahan Tertawaan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara atau Jubir PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menanggapi penegasan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah memberikan arahan kepada para menterinya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

    Menurut Guntur, baik itu pembelaan Bahlil ataupun bantahan dari Jokowi sekalipun sama-sama dinilainya tidak masuk akal dan itu hanyalah menjadi bahan tertawaan publik.

    Setidaknya, ada dua alasan yang mendasarinya berpandangan demikian. Pertama, Guntur menilai yang mewacanakan tiga periode itu bukan hanya Bahlil saja, banyak tokoh-tokoh lain yang turut ikut serta, baik itu Ketua Umum Partai maupun menteri.

    Dia mengatakan, para Ketua Umum Partainya adalah Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zulkifli Hasan (PAN). Kemudian, para menterinya ada Luhut Binsar Pandjaitan (Menkomarves) dan Tito Karnavian (Mendagri).

    “Dan juga Ketua MPR, Pak Bamsoet. Apa iya Bahlil bisa menggerakkan mereka semua? Apa kapasitas Bahlil saat itu? Dia belum Ketum Golkar, masih menteri investasi,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (1/1/2025).

    Kedua, ujar Guntur, jika Bahlil termasuk orang yang disebut Jokowi “menampar dan menjerumuskan” karena mewacanakan tiga periode, dirinya heran mengapa sampai sejauh ini Bahlil tidak pernah dimarahi dan disanksi oleh Jokowi.

    “Masa iya, orang tidak marah kalau ada yang menampar dan menjerumuskannya? Bahlil malah semakin moncer di dekat Jokowi, jadi menteri ESDM dan kemudian merebut [kursi] Ketua Umum Golkar,” tuturnya.

    Dengan demikian, Jubir PDIP ini merlihat bahwa Bahlil terlihat seperti orang yang sangat loyal, setia, dan mengikuti semua keinginan Jokowi.

    “Yang disebut Bahlil sebagai ‘Raja Jawa’. Pembelaan Bahlil yang tidak masuk akal ini, seperti halnya bantahan Jokowi yang tidak masuk akal, hanya jadi bahan tertawaan publik,” pungkasnya.

    Senada, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan wacana tiga periode hanya muncul di era pemerintahan Jokowi saja, bahkan dia mengklaim sampai sejauh ini Jokowi tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau menghentikan soal wacana tersebut.

    Artinya, lanjut dia, Jokowi mendiamkan wacana tersebut dan kalau mendiamkan ada dua konteks yang dimaknai Pangi yakni Jokowi memang mau dan memiliki niat untuk tiga periode.

    “Kalau saya presiden kan tinggal, saya bilang, saya tidak nyaman dengan statement itu. Tolong hentikan menteri-menteri yang mewacanakan saya tiga periode. Itu baru keren. Kalau enggak ya berarti ada niat, ada keinginan, tapi enggak kesampaian, itu aja,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/1/2025).

    Bahlil bela soal isu presiden tiga periode

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberikan arahan kepada para menterinya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode. 

    Bahlil menegaskan bahwa ide terkait wacana tersebut pertama kali muncul dari dirinya sendiri, yakni sebelum ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar atau menjabat sebagai Menteri Investasi. 

    “Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Itu ide itu tidak pernah dari Presiden,” ujar Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).  

    Bahlil menjelaskan ide tersebut muncul karena mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Tanah Air. 

    Menurutnya, jika pandemi terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpuruk, sehingga perlu dipertimbangkan beberapa skema, termasuk kemungkinan penundaan pilpres. 

  • Genjot Produktivitas Padi, Kementan Siapkan Benih Unggul

    Genjot Produktivitas Padi, Kementan Siapkan Benih Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis produktivitas padi nasional meningkat hingga 20% seiring adanya benih unggul yang bakal didistribusikan untuk petani di seluruh Indonesia. 

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan Kementan telah menganggarkan lebih dari 3,7 juta hektare untuk benih padi pada 2025, sedangkan sisanya disiapkan untuk benih jagung. Total benih yang disiapkan sebanyak 90.000 ton benih unggul padi dan jagung.

    “Penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15-20%,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Sudaryono mengatakan penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah. Hal ini kata dia, bertujuan untuk menggenjot hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    Langkah ini juga diambil guna mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor sejumlah komoditas pangan termasuk beras dan jagung.

    Di sisi lain, Kementan juga mendorong Bulog untuk menyerap hasil panen petani, utamanya di Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting guna menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tidak akan melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

    Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai pada 2027.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Selain beras, pemerintah juga berencana untuk menghentikan impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” ujarnya.

  • Zulhas Soal PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah: Presiden Dengar Rakyat

    Zulhas Soal PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah: Presiden Dengar Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, kebijakan kenaikan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah merupakan bentuk Presiden Prabowo Subianto mendengarkan keluhan dan masukan dari rakyat.

    “Sekarang jelas dan terang ya, tidak perlu jadi polemik lagi, Bapak Presiden sudah menegaskan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah, bukan untuk kebutuhan pokok atau barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak apalagi pangan,” ujar Zulhas di Jakarta, Selasa (31/12).

    “Ini mempertegas bahwa Bapak Presiden sangat mendengarkan keluhan dan masukan rakyatnya,” kata Zulhas.

    Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini kembali memastikan bahwa bahan pangan seperti beras dan lainnya tidak dikenakan PPN 12%.

    “Khusus soal pangan seperti beras dan lain lain, sebenarnya pemerintah sudah menegaskan sejak lama itu tidak kena (PPN 12%),” tutur Zulhas.

    Presiden Prabowo sebelumnya memastikan bahwa kenaikan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Kenaikan PPN 12% bukan untuk bahan pangan.

    “Saya ulangi, kenaikan PPN 11% ke 12% dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah kena PPN barang mewah yang dikonsumsi golongan masyarakat mampu,” kata Prabowo di kantor Kementerian Keuangan.

    Prabowo menjelaskan barang-barang yang dibutuhkan banyak orang tidak dibebankan oleh PPN.

    “Barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN tarif 0% antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” ungkapnya.

    Prabowo memastikan sistem perpajakan yang ada bakal terus pro terhadap rakyat. “Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat,” kata Prabowo.

    (inh/inh)

  • Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan enam bulan di 2025

    Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan enam bulan di 2025

    Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Lalu pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Arief menyebutkan bahwa hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut.

    “Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief.

    Dia menuturkan program bantuan pangan beras akan diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

    Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    “Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” terangnya.

    Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024.

    Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.

    Di samping itu, dengan adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63 persen.

    Namun setelah digelontorkan bantuan pangan beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.

    Pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen. Melalui penyaluran bantuan pangan beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dana Desa 2025 Naik jadi Rp70 Triliun, Mendes Wanti-Wanti Pengawasan Bakal Lebih Ketat

    Dana Desa 2025 Naik jadi Rp70 Triliun, Mendes Wanti-Wanti Pengawasan Bakal Lebih Ketat

    Liputan6.com, Semarang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto memberikan perhatian lebih kepada pembangunan di Desa. Perhatian salah satunya diberikan dengan menaikan besaran anggaran desa pada tahun 2025.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menyampaikan anggaran dana desa pada tahun 2025 mencapai Rp 70 triliun. Bukan hanya untuk pembangunan di Desa, Mendes PDTT menjelasakan, alokasi Dana Desa sebesar 20 persen wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan.

    “Sebesar 20 persen dana desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. Kami akan mematangkan hal ini melalui modul. Kami juga meminta bupati dan camat se-Jateng untuk fokus pada ketahanan pangan di tahun 2025,” ungkap Mendes PDTT Yandri Susanto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Selasa (31/12/2024).

    Besarnya alokasi dana desa tahun 2025, imbuh Mendes PDTT, diikuti dengan melakukan pengawasan lebih ketat kepada pemerintah desa. Tidak sendiri, pengawasan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan aparat penegak hukum.

    Yandri Susanto menegaskan alokasi dana desa yang diberikan ke pemerintah desa, bukan diperuntukan kepada masyarakat secara individu. Namun, penyaluran dilakukan melalui lembaga milik desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Dana desa yang 20 persen itu harus dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga ekonomi lainnya. Kami tidak ingin dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang bersifat sementara, seperti membeli ayam yang langsung disembelih,” urai Mendes PDTT.

    Dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri, Mendes PDTT Yandri Susanto juga menyoroti kekurangan jumlah pendamping desa, khususnya di Jawa Tengah. Diuraikan, saat ini jumlah pendamping desa mencapai 1.400 orang. Sedangkan jumlah desa di provinsi Jateng saat ini mencapai lebih dari 7.000.

    “Kami akan meminta tambahan pendamping desa agar program ini berjalan lebih efektif,” imbuhnya.

     

    Islam Aboge Lebaran Idul Fitri Kamis, Ini Perhitungan Kalendernya

  • PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Zulhas: Bukti Presiden Mendengar Rakyat

    PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Zulhas: Bukti Presiden Mendengar Rakyat

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Presiden Prabowo mendengar keluhan dari rakyat terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Dia menyebut, Prabowo sudah memerintahkan kenaikan PPN 12% hanya untuk barang mewah, sementara barang-barang pokok tidak dinaikan.

    “Sekarang jelas dan terang ya, tidak perlu jadi polemik lagi, Bapak Presiden sudah menegaskan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah, bukan untuk kebutuhan pokok atau barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak apalagi pangan. Ini mempertegas bahwa Bapak Presiden sangat mendengarkan keluhan dan masukan rakyatnya,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1/2025).

    Ketua Umum PAN ini memastikan bahan pangan, seperti beras dan lainnya tidak dikenakan PPN 12%.

    “Khusus soal pangan seperti beras dan lain lain, sebenarnya pemerintah sudah menegaskan sejak lama itu tidak kena (PPN 12%),” tutur Zulhas.

    Sementara itu, Prabowo menegaskan kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah, bukan bahan pangan.

    “Saya ulangi, kenaikan PPN 11% ke 12% dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah kena PPN barang mewah yang dikonsumsi golongan masyarakat mampu,” kata Prabowo di kantor Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

    Prabowo menjelaskan barang-barang yang dibutuhkan banyak orang tidak dibebankan oleh PPN.

    “Barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN tarif 0% antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” ungkapnya.

    Prabowo menjamin sistem perpajakan yang ada bakal terus pro terhadap rakyat.

    “Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat,” ungkap Prabowo.

    (ega/ega)

  • Gebrakan Pemerintah Pemerintahan Prabowo 2025, Setop Impor dan Beli Bahan Produk Pertanian Petani

    Gebrakan Pemerintah Pemerintahan Prabowo 2025, Setop Impor dan Beli Bahan Produk Pertanian Petani

    Zulkifli menambahkan, tidak saja menghentikan impor produk pangan, namun mulai tahun 2025 pemerintah juga melakukan gebrakan dengan memastikan produk hasil pertanian akan beli oleh pemerintah.

    Pembelian hasil pertanian, ungkap Menko Bidang Pangan, diperintahkan langsung oleh presiden Prabowo.

    “Petani tidak perlu risau semua hasil panen seperti jagung dan gabah yang tidak terserap pasar akan dibeli pemerintah seutuhnya. Gabah akan dibeli pemerintah dihargai Rp6,5 ribu per kilogram. Itu sudah naik dari Rp 6ribu per kilogram. Sedangkan jagung akan dihargai Rp5,5 ribu per kilogramnya,” urai Zulkifli Hasan.

    “Melalui Bulog dua komunitas tersebut akan dibeli dan harganya melebihi harga pasaran. Tak hanya itu, beras juga akan dibeli pemerintah di harga Rp12 ribu per kilogram,” terangnya.

    Dengan rencana penyerapan hasil panen seperti gabah dan jagung, sejumlah gudang milik Bulog akan dilakukan perbaikan. Perbaikan, dilakukan untuk digunakan sebagai tempat penampungan.

  • Swasembada Pangan, Kemendag Siapkan Gudang SRG Berkapasitas 13.500 Ton di Jateng

    Swasembada Pangan, Kemendag Siapkan Gudang SRG Berkapasitas 13.500 Ton di Jateng

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan persiapan gudang-gudang dengan sistem resi gudang (SRG) di Jawa Tengah untuk mendukung ketahanan pangan dan menyimpan hasil panen petani. Langkah ini merupakan bagian dari strategi menuju swasembada pangan nasional pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024), Mendag Budi Santoso menyampaikan sembilan gudang SRG dan satu gudang Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Jawa Tengah yang dimiliki Kemendag akan dioptimalkan.

    “Total kapasitas gudang SRG di Jawa Tengah mencapai 13.500 ton. Meski tidak terlalu besar, ini dapat membantu Bulog menyimpan beras hasil panen petani,” ujar Budi Santoso.

    Budi menjelaskan gudang SRG yang tersebar di Kudus, Demak, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Wonogiri, Cilacap, dan Brebes akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat Idul Fitri 2025 serta mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

    “Menko Pangan menyampaikan kebutuhan pangan tahun depan meningkat, terutama untuk Lebaran pada Maret dan program MBG. Kita harus memastikan suplai tetap aman,” tambahnya.

    Secara nasional, total kapasitas gudang SRG mencapai 145.000 ton, yang diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan pemerintah guna mendukung swasembada pangan.

    Mendag Budi Santoso meminta pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk mendukung optimalisasi gudang SRG yang masih berstatus idle. Beberapa gudang memerlukan pembersihan dan persiapan sebelum dapat digunakan sebagai penyimpanan sementara oleh Bulog.

    “Kami berharap bupati dan wali kota di Jawa Tengah membantu membersihkan gudang-gudang ini agar siap digunakan untuk musim panen,” ujar Budi.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, sebelumnya menyampaikan pemerintah menargetkan peningkatan cadangan beras pemerintah menjadi 2,5 juta ton sebagai bagian dari strategi swasembada pangan.

    “Saat ini stok beras kita 2 juta ton. Kami akan mengajukan rencana ke presiden untuk meningkatkan cadangan menjadi minimal 2,5 juta ton. Ini memastikan daya serap petani lokal meningkat dan publik merasa aman dengan stok Bulog yang besar,” jelas Zulkifli Hasan.

    Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah sekaligus mendukung kesejahteraan petani melalui peningkatan daya serap hasil panen guna mendukung swasembada pangan.

  • Stop Impor Beras, Wamentan Sudaryono Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul

    Stop Impor Beras, Wamentan Sudaryono Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul

    Jakarta

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk mencakup 3,7 juta hektar pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor beras.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyatakan, bahwa penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah. Menurut Wamentan Sudaryono, hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    “Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” katanya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).

    Wamentan Sudaryono juga menambahkan bahwa penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15 hingga 20 persen. Oleh karena itu, Kementan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Sudaryono juga mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap hasil panen petani, terutama di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pada 2025 Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah bahan pangan, termasuk beras, garam, dan gula. Menurut Zulhas, serapan beras dari petani akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, sesuai instruksi Presiden.

    “Kita akan menghentikan impor beras dan bahan pangan lainnya. Bulog akan menyerap semua gabah dan jagung yang diproduksi oleh petani untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Zulkifli.
    Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung kesejahteraan petani di seluruh negeri.

    (akd/akd)