Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • RI setop impor beras, harga beras dunia terpengaruh turun

    RI setop impor beras, harga beras dunia terpengaruh turun

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan pihak terkait lainnya di Pendopo Gubernur, Serang, Banten, Jumat (10/1/2025). ANTARA/HO-Humas Bapanas

    Bapanas: RI setop impor beras, harga beras dunia terpengaruh turun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 22:49 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa tekad menyetop importasi beras yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilaporkan turut mempengaruhi penurunan harga beras di pasar internasional.

    “Izin Pak Menko Pangan, ternyata kebijakan kita turut memicu harga beras di pasar dunia turun. Begitu Pak Menko sampaikan bahwa kita tidak mengimpor empat produk pangan, salah satunya beras,” kata Arief dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan pihak terkait lainnya di Pendopo Gubernur, Serang, Banten, Jumat (10/1).

    Arief menyampaikan bahwa beras dari beberapa negara turun mulai dari 640 dolar AS per metrik ton turun ke 590 dolar AS hingga 490 dolar AS per metrik ton.

    “Hari ini sudah dekat-dekat di 400-an dolar AS (per meterik ton). Jadi luar biasa kebijakan kita hari ini,” beber Arief sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

    Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5 persen (Free on Board) dari beberapa negara yang dihimpun tim Bapanas, lanjut Arief, terlihat rata-rata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga 622 dolar AD sampai 655 dolar AS per metrik ton.

    Kemudian per 19 Desember 2024 yang merupakan momen setelah pengumuman setop impor beras Indonesia, juga mulai turun ke rentang 455 dolar AS sampai 514 dolar AS per metrik ton.

    “Di bulan ini, India sudah mulai membuka keran ekspornya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang 430 sampai 490 dolar AS per metrik ton,” terangnya.

    Sementara itu, berdasarkan The FAO All Rice Price Index (FARPI) menyebutkan Indeks di Desember 2024 turun 1,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8 persen dibandingkan tahun 2023.

    “Harga beras di dunia turun, namun harga petani kita disesuaikan lebih baik lagi, menjelang panen raya tahun ini. Sekali lagi terima kasih kebijakan kepada petani Indonesia,” sebut Arief.

    Kesejahteraan petani padi dapat tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 yakni 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. NTPP di Desember 2024 pun cukup baik dengan masih menorehkan lebih dari 100 dengan angka 108,90.

    Sementara kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak tahun 1958 dengan raihan 1,54 persen.

    Terkendalinya tingkat inflasi disebut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil selama 2024 dalam 2 tahun terakhir.

    “Tentu kita ingin terus membentuk ekosistem pangan yang ideal. Di hulu, petani kita terus berproduksi dan memperoleh harga yang baik. Di hilir pun inflasi pun terkendali dengan baik,” kata Arief.

    “Nah kalau sudah seperti ini, tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog mempersiapkan penyerapan berasnya. Jadi panen gabah petani kita harus terserap sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo,” tambah Arief.

    Sumber : Antara

  • Stok Pupuk Melimpah, Menko Zulhas Pede Indonesia Tak Lagi Impor Beras

    Stok Pupuk Melimpah, Menko Zulhas Pede Indonesia Tak Lagi Impor Beras

    Serang, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas semakin yakin, Indonesia tidak akan lagi melakukan impor beras ketika melihat stok pupuk yang melimpah.

    Zulhas meninjau ketersediaan Pupuk Urea pada Gudang Lini III yang berada di Kota Serang, Provinsi Banten, Jumat (10/1/2025). Ia menyampaikan, Pemerintah Indonesia tidak akan lagi melakukan melakukan impor beras. Hal ini dilihat dari stok pupuk yang melimpah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan petani saat musim tanam.

    “Tambah percaya diri, tambah yakin bahwa kita tidak akan impor beras lagi. Kalau dilihat dari sistem distribusinya, pergudangannya lalu angkutannya saya kira aman. Bisa nyenyak tidur kita. Secara umum, kalau kita lihat stok pupuk ini, jadi tidak ada lagi soal hambatan pupuk untuk musim tanam,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan kepada awak media, Jumat (10/1/2025).

    Zulhas mengatakan, gudang di Provinsi Banten memiliki kapasitas 8 ribu ton dengan total ada 500 gudang milik PT Pupuk dengan kapasitas 2,9 juta ton. 

    Pemerintah pusat bahkan hingga tingkat pemerintah provinsi harus mendukung program ketahanan pangan. Salah satunya dengan ketersediaan dan harga pupuk yang stabil.

    “Yang kita bangun adalah visi misi, rasa, cita-cita dan kesamaan semangat. Presiden meminta kita harus menyampaikan sampai bawah. Tidak hanya presiden sampai menteri, tetapi sampai tingkat gubernur, bupati dan instansi yang mendukung pupuk. Produksi pangan itu harus kita hasilkan sendiri,” tukas Zulkifli Hasan yang optimis bisa menghasilkan beras tanpa harus impor.

  • Cek Gudang Pupuk, Menko Pangan Zulkifli Hasan Pastikan Stok Aman, Harga Tak Naik Regional 10 Januari 2025

    Cek Gudang Pupuk, Menko Pangan Zulkifli Hasan Pastikan Stok Aman, Harga Tak Naik Regional 10 Januari 2025

    Cek Gudang Pupuk, Menko Pangan Zulkifli Hasan Pastikan Stok Aman, Harga Tak Naik
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan
    Zulkifli Hasan
    memastikan
    distribusi pupuk
    di Provinsi Banten aman menjelang musim tanam.
    Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat mengecek gudang pupuk urea Lini III Sumurpecung PT
    Pupuk Indonesia
    , Kota Serang, Banten, Jumat (10/1/2025).
    “Secara umum, baru tanggal 10 Januari barang (pupuk) sudah kaya begini (stok pupuk masih banyak). Jadi, tidak akan ada hambatan lagi soal pupuk untuk musim tanam,” kata Zulkifli kepada wartawan di Serang, Jumat.
    Zulkifli juga memastikan tidak ada kenaikan harga pupuk subsidi untuk para petani.
    Namun, di lapangan, ada petani yang membutuhkan biaya angkut dan transportasi dari kios ke desanya saja.
    Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan dalam mendukung
    Swasembada Pangan 2027
    , Pemerintah RI sudah sepakat tidak akan mengimpor sejumlah bahan pangan tahun ini.
    “Ternyata kita ini sangat bisa, tadi sudah mengumumkan harga beras dunia anjlok, tetapi kita sudah larang. Bayangkan tahun lalu kita impornya mungkin 4 juta ton, sekarang kita tidak impor lagi, sekarang gantian mereka teriak-teriak,” ujar dia.
    “Ini kehormatan Merah Putih, kehormatan kita, dan tentu ketahanan pangan itu memang harus kita hasilkan sendiri,” sambung Zulkifli.
    Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan gudang di Banten memiliki kapasitas 8.000 ton.
    “Stoknya cukup, jadi tidak hanya sistemnya bagus, tetapi stoknya juga ada bagi petani yang mau menebus sudah bisa,” kata Rahmad.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Beras Dunia Langsung Turun Usai RI Umumkan Mau Setop Impor

    Harga Beras Dunia Langsung Turun Usai RI Umumkan Mau Setop Impor

    Jakarta –

    Rencana Indonesia menyetop importasi beras disebut mempengaruhi penurunan harga beras di pasar internasional. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang di helat di Pendopo Gubernur, Serang, Banten.

    Arief mengungkap setelah pengumuman pemerintah akan menyetop impor beras, harga beras dunia di beberapa negara turun. Dia menyebutkan sebelumnya US$ 640 per metrik ton (MT), saat ini telah turun ke angka US$ 400/MT.

    “Izin Pak Menko Pangan, ternyata kebijakan kita turut memicu harga beras di pasar dunia turun. Begitu Pak Menko sampaikan bahwa kita tidak mengimpor 4 produk pangan, salah satunya beras. Beras dari beberapa negara turun mulai dari US$ 640 per metrik ton, turun lagi ke US$ 590 sampai US$ 490. Hari ini sudah dekat-dekat di US$ 400-an. Jadi luar biasa kebijakan kita hari ini,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5 persen (Free on Board) dari beberapa negara yang dihimpun tim NFA, terlihat rerata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga US$ 622 sampai 655 per metrik ton.

    Kemudian per 19 Desember 2024 yang merupakan momen setelah pengumuman stop impor beras Indonesia, juga mulai menurun di rentang USD 455 sampai 514 per metrik ton. Di bulan ini, India sudah mulai membuka keran ekspornya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang USD 430 sampai 490 per metrik ton.

    Sementara menukil The FAO All Rice Price Index (FARPI) menyebutkan Indeks di Desember 2024 menurun 1,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8 persen dibandingkan tahun 2023.

    “Harga beras di dunia turun, namun harga petani kita disesuaikan lebih baik lagi, menjelang panen raya tahun ini. Sekali lagi terima kasih kebijakan kepada petani Indonesia,” sebut Arief.

    Kesejahteraan petani padi dapat tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 yakni 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. NTPP di Desember 2024 pun cukup baik dengan masih menorehkan lebih dari 100 dengan angka 108,90.

    Sementara kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak tahun 1958 dengan raihan 1,54 persen. Terkendalinya tingkat inflasi disebut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil selama 2024 dalam 2 tahun terakhir.

    “Tentu kita ingin terus membentuk ekosistem pangan yang ideal. Di hulu, petani kita terus berproduksi dan memperoleh harga yang baik. Di hilir pun inflasi pun terkendali dengan baik. Nah kalau sudah seperti ini, tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog mempersiapkan penyerapan berasnya. Jadi panen gabah petani kita harus terserap sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo,” tutupnya.

    Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, panen raya mendatang menjadi momentum yang strategis dalam memperkuat stok beras nasional.

    Oleh karena itu, selain menekankan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah, Zulhas juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung swasembada pangan, khususnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

    “Lahan baku sawah kita, kurang lebih luasnya 7,4 hektare, karena ada perubahan alih fungsi, kita minta Pemda menjaga betul agar sawah kita tidak berubah fungsi,” kata Zulhas.

    “Jangan coba-coba merubah atau mengalih fungsi lahan pertanian. Apalagi irigasinya bagus yang sudah dibangun sedemikian rupa. Tiba-tiba dialihkan. Kita minta betul masyarakat untuk mengawasi. Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah,” tegasnya.

    (ada/rrd)

  • Minim Anggaran Jadi Kendala Besar Program MBG, Gimana Cara Atasinya?

    Minim Anggaran Jadi Kendala Besar Program MBG, Gimana Cara Atasinya?

    Jakarta –

    Chief Economist HSBC untuk India dan Indonesia, Pranjul Bhandari, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) yang baru dilaksanakan pemerintah belum lama ini bisa menciptakan dampak baik terhadap perekonomian Indonesia jangka panjang. Khususnya dari sektor tenaga kerja Indonesia ke depan.

    Ia mencontohkan ada beberapa negara yang berhasil meningkatkan kualitas tenaga kerjanya melalui program ini, di antaranya adalah India dan beberapa negara Amerika latin.

    “Karena tenaga kerja menjadi lebih produktif tentu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya pikir ini juga yang menjadi tujuan utama pemerintah dari skema ini,” kata Pranjul dalam acara ‘Media Briefing HSBC: Indonesia & Asia (Investment & Economic) Outlook 2025, Kamis (8/1/2025).

    Meski begitu, menurutnya ada tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah dalam menjalankan program makan gratis ini, yakni masalah anggaran. Sebab menurutnya pemerintah harus menyiapkan anggaran yang besar guna memastikan makanan yang diberikan benar memiliki nilai gizi untuk tumbuh kembang anak. Namun anggaran ini juga tidak boleh terlalu besar agar pemerintah dapat memanfaatkan sisa dana yang ada untuk program lain demi menjaga kestabilan ekonomi.

    “Tantangan besar dalam skema makanan gratis adalah bagaimana menjadikannya bergizi dan bermanfaat bagi anak-anak, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu mahal hingga menyebabkan ketidakstabilan makro ekonomi,” terangnya.

    Untuk mengatasi permasalahan ini, Prajul mengatakan pemerintah Indonesia bisa belajar dari skema pelaksanaan program MBG yang sudah dilakukan India terlebih dahulu. Caranya melalui pendekatan sumber pangan lokal.

    “Saya pikir hal ini dapat dicapai, dan India adalah contoh yang baik. Di sana, biaya skema ini tidak pernah terlalu besar karena pendekatannya yang sangat lokal,” ucapnya.

    “Setiap siswa menerima makanan yang berasal dari bahan lokal yang tersedia secara musiman, yang mampu menekan biaya secara signifikan, tetapi tetap meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dan berbagai pencapaian pendidikan,” jelas Pranjul lagi.

    Menurutnya jika skema pelaksanaan program makan gratis ini bisa diterapkan dengan baik di Indonesia, pemerintah dapat menghemat biaya sekaligus mencapai pemenuhan gizi anak sesuai tujuan awal program tersebut.

    “Jadi, jika dilakukan dengan cara yang bijaksana, skema ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka menengah terhadap pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meningkat ke angka Rp 420 triliun.

    Zulhas menerangkan anggaran yang ditetapkan pemerintah saat ini sebesar Rp 71 triliun saat ini hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025, alias 6 bulan pelaksanaan program MBG sejak 6 Januari 2025 kemarin.

    “Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun,” terang Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

    “Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun,” tambahnya.

    (fdl/fdl)

  • Bupati Ngawi : Tanggul Penahan Banjir di Bengawan Madiun Penting untuk Ketahanan Pangan

    Bupati Ngawi : Tanggul Penahan Banjir di Bengawan Madiun Penting untuk Ketahanan Pangan

    Ngawi (beritajatim.com) – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan perlunya pembangunan tanggul penahan banjir di sepanjang aliran Bengawan Madiun yang melintasi wilayah kabupaten tersebut. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Ketahanan Pangan 2025 yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (07/01/2025).

    Ony menjelaskan bahwa lima kecamatan di Ngawi—Kecamatan Ngawi, Pangkur, Geneng, Padas, dan Kwadungan—kerap terdampak banjir setiap musim hujan. Hal ini tak hanya merugikan petani lokal, tetapi juga berpengaruh pada program ketahanan pangan nasional.

    “Setiap musim hujan, lima kecamatan tersebut menjadi langganan banjir, yang menyebabkan gagal panen dan merugikan petani. Ini berdampak langsung pada ketahanan pangan kita,” ujar Ony, Kamis (9/1/2025).

    Pemkab Ngawi telah mengajukan proposal pembangunan tanggul sepanjang 6 kilometer kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) untuk mengurangi risiko banjir. “Ini bukan hanya tentang ketahanan pangan, tetapi juga dampak sosial bagi masyarakat yang terkena banjir,” tambahnya.

    Dalam Rakortas yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah menteri, Ony juga memaparkan keberhasilan Ngawi sebagai penghasil padi dengan produktivitas tertinggi nasional selama tiga tahun berturut-turut. Dengan Indeks Pertanaman Padi (IPP) mencapai 2,8, Ngawi menjadi contoh daerah yang berhasil memanfaatkan potensi pertaniannya.

    Selain menyoroti masalah banjir, Ony juga menekankan pentingnya penggunaan Dana Desa untuk pelatihan pembuatan pupuk organik melalui program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB). Dengan PRLB, petani diajarkan untuk memproduksi pupuk organik secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia bersubsidi.

    “Petani di Ngawi telah mempraktikkan kemandirian dengan memproduksi pupuk organik, sehingga permasalahan pupuk dapat diatasi tanpa kendala berarti,” jelas Ony.

    Rakortas ini juga menyoroti target pemerintah untuk tidak mengimpor beras, gula konsumsi, jagung untuk pakan ternak, dan garam konsumsi pada 2025. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebutkan bahwa Jawa Timur ditargetkan menanam padi seluas 2,75 juta hektar dengan alokasi pupuk bersubsidi terbesar di Indonesia, yakni 1,88 juta ton.

    Dengan berbagai langkah strategis ini, Kabupaten Ngawi terus berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketergantungan pada pupuk kimia. [fiq/kun]

  • Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas, Pakar UGM Urai Tantangan dan Relevansi di Era Kabinet “Gemuk”

    Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas, Pakar UGM Urai Tantangan dan Relevansi di Era Kabinet “Gemuk”

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri pejabat hingga 50 persen.

    Langkah ini dimaksudkan untuk mengalihkan dana tersebut ke pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini memicu beragam tanggapan dari pakar kebijakan publik.

    Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, menilai bahwa penerapan kebijakan ini tidaklah mudah.

    Dengan Kabinet Merah Putih 2024—2029 yang terdiri dari 48 kementerian dan lima badan, jumlah tersebut lebih gemuk dibandingkan Kabinet Indonesia Maju 2019—2024 yang memiliki 34 kementerian.

    “Dengan jumlah kementerian yang lebih besar, penghematan menjadi tantangan karena kebutuhan birokrasi yang meningkat,” jelas Wahyudi dalam siaran pers Kamis (9/1/2025).

    Kebutuhan Anggaran yang Meningkat

    Adanya 14 kementerian baru membuat kebutuhan anggaran meningkat. Wahyudi mencatat, beberapa kementerian mengajukan penambahan dana yang signifikan. Contohnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan peningkatan anggaran dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun, dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan Rp505 miliar.

    “Pemangkasan hingga 50 persen tampaknya sulit tercapai,” tambah Wahyudi.

    Tinjau Ulang Pos Anggaran

    Wahyudi menyarankan agar evaluasi dilakukan untuk memastikan pos anggaran yang tidak produktif dipangkas. Ia mencontohkan, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal.

    “Anggaran harus lebih diarahkan untuk pengadaan yang mendukung konservasi lingkungan,” ujarnya.

    Namun, Wahyudi memperingatkan agar pemangkasan tidak dilakukan pada kementerian yang membutuhkan perjalanan dinas untuk kinerjanya, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi.

    “Mengurangi anggaran mereka dapat berdampak negatif pada diplomasi dan investasi Indonesia,” jelasnya.

    Prioritas Sektor Vital

    Wahyudi menekankan pentingnya mengalokasikan lebih banyak dana ke sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Ia menyesalkan pengurangan anggaran untuk pendidikan yang berpotensi menghambat kemajuan Indonesia.

    “Jika ingin menjadi negara maju, kita harus mendukung pendidikan, termasuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi,” tegasnya.

    Reformasi Birokrasi untuk Efisiensi

    Menurut Wahyudi, kebijakan pemangkasan ini harus disertai dengan reformasi birokrasi untuk memastikan efisiensi tanpa mengorbankan kinerja. Ia menyoroti perlunya penguatan indikator kinerja pegawai yang dihubungkan dengan tunjangan.

    “Jika kinerja pegawai diukur secara objektif dan transparan, pengurangan anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan publik,” tuturnya.

    Wahyudi menyarankan agar pemerintah memastikan perjalanan dinas benar-benar sesuai kebutuhan dan dievaluasi berdasarkan efektivitasnya.

    “Kita perlu kebijakan yang berbasis data dan penilaian objektif untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi birokrasi,” pungkasnya. [aje]

  • Pj Gubernur Apresiasi Komitmen Pusat Perbaiki Saluran Irigasi Jatim

    Pj Gubernur Apresiasi Komitmen Pusat Perbaiki Saluran Irigasi Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang memberikan atensi khusus terhadap perbaikan saluran irigasi di Jawa Timur. Sebab, irigasi menjadi komponen utama dalam mempertahankan status lumbung pangan di Jatim.

    “Perbaikan saluran irigasi yang rusak sangat penting karena menjadi kunci keberhasilan usaha tani dan pengembangan sektor pertanian,” kata Adhy setelah mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau Bendungan Lengkong Sidoarjo.

    Menurut Adi,, atensi yang diberikan untuk perbaikan saluran irigasi meningkatkan produksi padi atau beras dan komoditas lainnya yang posisinya ada di daerah irigasi. Salah satunya, melalui pendekatan melalui Climate Smart Agriculture (CSA).

    “Implementasi teknologi yang inputnya rendah tetapi dapat mendongkrak produktivitas dan risiko lingkungannya sangat minimal,” tuturnya.

    Sejauh ini, kata Adhy, Provinsi Jatim melalui Dinas PU SDA hadir dengan berbagai inisiatif dan proyek yang telah diimplementasikan untuk mengatasi tantangan pengelolaan air, penanggulangan banjir, pemeliharaan kualitas air, serta pengelolaan sungai berkelanjutan.

    “Sudah banyak sungai yang berhasil kami revitalisasi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Adhy menyebut, jaringan Irigasi ini berfungsi untuk memenuhi dan meningkatkan ketersediaan air pada lahan sawah dengan pembangunan Infrastruktur irigasi yang berdampak pada peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas pangan.

    Kegiatan irigasi pertanian untuk percepatan tanam dan peningkatan indeks pertanaman di antaranya irigasi perpompaan yaitu sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup.

    “Pastinya bukan hanya menjadi tugas petani. Namun juga peran seluruh petugas irigasi yang menjaga kelancaran pengairan lahan pertanian. Tujuannya agar kedaulatan pangan bisa terjaga,” kata Adhy.

    Sementara itu, Menko Pangan Zulhas yang sempat berdialog dengan beberapa petani menyampaikan bahwa akan mengoptimalkan saluran irigasi yang mengalami kerusakan.

    “Sabar dan tenang tahun ini akan dioptimalkan karena irigasi menjadi program prioritas utama pemerintah,” ucapnya.

    Sebelumnya, Pj Gubernur Adhy bersama Menko PMK meninjau Bendungan Lengkong yang jebol beberapa Minggu lalu di Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. [tok/aje]

  • Akademisi Usulkan Perkuat Program Makan Bergizi Gratis dengan CSR

    Akademisi Usulkan Perkuat Program Makan Bergizi Gratis dengan CSR

    Jakarta, Beritasatu.com – Akademisi dari Kampus Muhammadiyah Papua, Mervin Komber, mengusulkan pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah, terutama wilayah pertambangan seperti Papua. Menurut Mervin, pemerintah dapat mengajak perusahaan-perusahaan di daerah tersebut untuk memanfaatkan dana CSR mereka dalam penyediaan program MBG.

    “Kita mendukung langkah-langkah strategis yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam berkomitmen mengimplementasikan program ini di seluruh sekolah di Indonesia demi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujar Mervin kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Mervin menjelaskan, pemanfaatan dana CSR adalah bagian dari kerja kolaboratif pemerintah dengan sektor swasta untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional. Selain itu, pemerintah juga perlu menggandeng organisasi-organisasi keagamaan dan sosial, seperti PBNU, Muhammadiyah, keuskupan, wali jemaat, serta perangkat kampung, untuk menjalankan program ini secara efektif.

    “Sebagai contoh, melibatkan PWNU, Aisyiyah, WKRI (Wanita Katolik RI), PWKI, dan perangkat kampung. Badan Gizi Nasional diharapkan bertindak sebagai moderator, bukan operator di daerah-daerah, sehingga tercipta efek ekonomi yang melibatkan masyarakat,” tambah mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini.

    Menurut Mervin, Program makan bergizi gratis merupakan salah satu langkah strategis pemerintah pusat untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Program ini memiliki dampak signifikan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

    “Program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan langsung, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pola makan sehat. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas belajar mereka,” tegas mantan Sekjen PP PMKRI tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa anggaran program makan bergizi gratis berpotensi meningkat hingga Rp 420 triliun. Saat ini, anggaran yang tersedia sebesar Rp 71 triliun hanya mencukupi untuk periode Januari hingga Juni 2025.

    “Sekarang Rp 71 triliun untuk sampai Juni. Tetapi jika ditambah Rp 140 triliun untuk bulan Juli, maka totalnya menjadi Rp 210 triliun,” ungkap Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, yang disiarkan secara virtual pada Selasa (7/1/2025).

    Zulhas menjelaskan lonjakan anggaran MBG ini sebagian besar disebabkan oleh ketergantungan pada impor komoditas pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi dalam negeri menjadi prioritas agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan mengurangi pengeluaran anggaran MBG.

    “Jika program makan bergizi gratis berjalan penuh dari Januari hingga Desember, maka total belanja makanan bisa mencapai lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja sebesar itu,” pungkas Zulhas.

  • Tinjau Pasar Tradisional di Sidoarjo, Menko Zulhas: Harga Bahan Pokok Cenderung di Bawah Standar – Halaman all

    Tinjau Pasar Tradisional di Sidoarjo, Menko Zulhas: Harga Bahan Pokok Cenderung di Bawah Standar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meninjau harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tradisional Tourism Market Sedati, Sidoarjo,  Jawa Timur.

    Dalam tinjauan tersebut, Zulhas memastikan harga bahan-bahan pokok cenderung lebih murah, bahkan di bawah standar.

    “Harga di sini termasuk di bawah standar, kecuali cabe rawit,” kata Zulhas dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

    Ketua Umum PAN itu mengatakan meskipun harga cabe rawit sedang naik, harga kebutuhan pokok seperti ayam, beras, daging sapi, hingga telur cenderung lebih murah.

    “Cabe rawit tadi ada yang Rp 80 ribu, Rp 75 ribu, dan Rp  90 ribu. Cabe rawit emang mahal tapi ayam di bawah harga eceran Rp 34 ribu dan Rp 38 ribu. Tapi yang paling murah saya heran di sini daging sapi biasanya Rp 140 ribu (Di Pasar Tradisional Tourism Market Sedati) ini Rp 115 ribu,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa harga telur di pasar tersebut cenderung di bawah harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Kalau beras aman stabil tadi telur Rp 27 ribu padahal HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 29 ribu di bawah rata-rata harga eceran nasional. Pendek kata di Jawa Timur harga bagus,” ungkapnya.

    Eks Menteri Perdagangan menjelaskan masa panen yang belum mulai menjadi salah satu penyebab harga cabe rawit mengalami kenaikan. Meskipun begitu, dia optimistis harga cabe rawit bakal turun dalam 2 minggu lagi karena sudah memasuki masa panen.

    “Cabe iya (mahal), cabe rawit tapi nggak lama 2 minggu lagi cabe rawit turun. Mahal karena belum panen. 2 minggu lagi panen, insyaallah turun,” ujarnya.

    Meskipun harga cabe rawit cenderung tinggi, Zulhas memastikan harga secara nasional cenderung stabil.

    “Di sejumlah daerah stabil hanya cabe,” tandasnya.