Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Bersih-bersih Pantai, Zulhas Ingatkan Kelestarian Lingkungan untuk Jaga Populasi Ikan Konsumsi – Page 3

    Bersih-bersih Pantai, Zulhas Ingatkan Kelestarian Lingkungan untuk Jaga Populasi Ikan Konsumsi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tidak membuang sampah di laut atau pantai. Menurutnya, kelestarian lingkungan bisa berdampak positif terhadap jumlah ikan konsumsi.

    “Karena nanti lebih banyak sampah daripada ikannya, kalau tidak bersih-bersih,” kata Zulhas pada acara Aksi Bersih Sampah Laut, Pantai Kuta, Bali, Sabtu (4/1/2025).

    Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono.

    Dia mengatakan kelestarian lingkungan yang terjaga juga bisa memberikan multiplier effect  terhadap berbagai sektor seperti kesehatan, pariwisata, hingga kebutuhan pangan.

    “Kalau ini (sampah) tidak diatasi bakal mengganggu lingkungan laut, kesehatan masyarakat, mengganggu pariwisata, dan pada akhirnya tentu mengganggu upaya kita untuk swasembada pangan,” jelasnya.

     

  • 4 Menteri Turun Langsung Bersihkan Sampah Laut di Pantai Kuta Bali – Page 3

    4 Menteri Turun Langsung Bersihkan Sampah Laut di Pantai Kuta Bali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah kementerian RI turun tangan membersihkan tumpukan sampah di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (4/1/2025).

    Kegiatan ini melibatkan 2.115 peserta dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.

    Hanif menjelaskan kegiatan ini adalah implementasi arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyelesaikan permasalahan sampah laut.

    “Ini adalah wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Bali. Sampah laut berdampak langsung pada pariwisata, sehingga pemerintah pusat bersama masyarakat harus bahu-membahu menyelesaikannya,” ujar Hanif.

    Hanif mengatakan, peserta aksi dibagi menjadi 10 zona untuk memungut sampah secara terpilah sesuai jenisnya. Selain sebagai bentuk aksi nyata, kata Hanif, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

    “Acara ini dirancang sesedikit mungkin menimbulkan sampah dengan beberapa pengaturan. Kita juga bersama sama untuk menguatkan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Bali,” kata dia.

    Menurutnya, permasalahan sampah laut merupakan tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya pemerintah daerah Bali saja.

    “Sampah menjadi permasalahan kita semua untuk bersama sama bergandeng tangan menyelesaikan permasalahan sampah laut di Bali,” ujarnya.

  • Prabowo Setujui Setop Impor Beras Cs, Kemendag: Kita Dukung Swasembada Pangan

    Prabowo Setujui Setop Impor Beras Cs, Kemendag: Kita Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdangan (Kemendag) menyampaikan penutupan keran impor beras konsumsi, gula, garam, dan jagung untuk pakan ternak pada 2025 merupakan langkah Indonesia menuju swasembada pangan.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah harus didukung penuh, termasuk memperkuat produk dalam negeri.

    “Program pemerintah untuk melakukan swasembada pangan harus kita dukung penuh, dimulai dari pemenuhan kebutuhan pangan untuk konsumsi yang berasal dari produk dalam negeri,” kata Dewi kepada Bisnis, Kamis (2/1/2024) malam.

    Dalam hal kebutuhan industri, Dewi menjelaskan bahwa penghitungan kebutuhan untuk pemenuhan industri dilakukan berdasarkan neraca komoditas yang dilakukan antar kementerian.

    Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan impor empat komoditas pangan pada 2025. Keempat komoditas tersebut, di antaranya beras, jagung, gula, dan garam.

    Zulhas menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada tahun ini.

    “Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? tahun depan, tida impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara, Senin (30/12/2024).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025.

    Adapun, upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah.

  • DPR Dukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    DPR Dukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendukung penuh langkah Pemerintah yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.

    “Kebijakan ini sangat revolusioner, petani selama ini sangat dirumitkan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Selama ini penyalurannya sangat birokratis, bertele-tele aturannya, sehingga menyulitkan dan merugikan petani, karena sering kali penyalurannya menjadi lama bahkan melewati musim tanam,” papar Ahmad Yohan dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

    Politisi PAN ini berharap dengan dikeluarkannya Perpres pupuk bersubsidi, nantinya mereka tidak lagi kesulitan memperolehnya karena akan langsung diterima oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).

    Sehingga, ketika musim tanam tiba, mereka tidak perlu lagi membeli pupuk nonsubsidi.

    “Komisi IV DPR akan mengawal kemudahan akses bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi ini. Kami meminta Kementan dan Pt Pupuk Indonesia untuk memastikan pupuk bersubsidi diperoleh dengan mudah oleh petani melalui Gapoktan-gapoktan,” ucap Anggota DPR Dari Dapil NTT I ini.

    Selain itu, pihaknya juga meminta Gapoktan-gapoktan untuk benar-benar mendistribusikannya langsung ke petani. 

    “Jangan sampai Gapoktannya justru yang tidak menyalurkan. Kita akan awasi semua, mulai dari Kementan, PT Pupuk Indonesia, hingga Gapoktan, apakah pupuk bersubsidi ini benar-benar langsung diterima petani atau tidak,” tegas Yohan. 

    Mengingat, kata Yohan, penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu tidak hanya menolong para petani, tapi juga bisa mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan pada 2027 nanti.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkap pemangkasan alur regulasi bagi pupuk subsidi. Mulai tahun depan, para petani tak perlu lagi menunggu surat keputusan kepala daerah.

    Harapannya, Peraturan Presiden (Perpres) soal pupuk subsidi bisa rampung dalam waktu dekat. Dengan begitu, aturan baru yang mempermudah petani bisa berlaku mulai 2025.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu petani ngajukan dulu lewati persetujuan Camat, Bupati, Gubernur, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, itu rumit,” ujar Zulkifli Hasan.

    Dia menyebut Perpres tersebut nantinya akan mengatur petani cukup mengajukan permohonan pupuk subsidi melalui Gapoktan ke Kementan. Setelahnya, Kementan menetapkan jumlah kouta yang akan diterima Gapoktan, lalu Pt Pupuk akan menyalurkannya langsung ke Gapoktan.

    “(Regulasi) pupuk kita pangkas. SK dari Kementan, berapa yang diperlukan, langsung (dari) Pupuk Indonesia, langsung ke Gapoktan, insyaallah,” tegas Zulhas.

    Karena itu, kata Zulkifli, jika ada ada keterlambatan distribusi pupuk ke petani, penelusurannya tak perlu berbelit. Hanya ada dua aspek yang terlibat, yakni produsen dan Gapoktan.

    “Kalau ada yang salah, Gapoktan yang tanggung jawab ke petani. Kalau Gapoktan yang salah, tanggung jawab kepada manajer area. Kalau manajer yang salah baru Pupuk (Indonesia) yang tanggung jawab. Jadi sederhana, kita sederhanakan,” ujar Zulhas.

    Zulhas pun memastikan bahwa dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat apabila distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

  • Pemberhentian Impor Pangan di 2025 Berpotensi Genjot Penyerapan Gabah Petani – Page 3

    Pemberhentian Impor Pangan di 2025 Berpotensi Genjot Penyerapan Gabah Petani – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa tidak akan lagi ada impor pangan di 2025. Pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” ujar Zulkifli Hasan dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” katanya.

    Kemudian pemerintah juga tidak akan melakukan impor garam sebab produksi garam petani mencukupi. Lalu tidak melakukan impor jagung pakan ternak serta tidak impor gula.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita. Selama ini kita impor pangan sampai 30 juta ton, hidup kita tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi dan sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir,” ucap dia.

     

  • Zulhas Tegaskan Makan Bergizi Tak Dipungut Biaya: Kalau Ada Lapor Polisi!

    Zulhas Tegaskan Makan Bergizi Tak Dipungut Biaya: Kalau Ada Lapor Polisi!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya alias gratis.

    “Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun terkait program makan bergizi gratis,” kata Zulhas melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengimbau agar masyarakat melaporkan aksi pungutan terkait program MBG.

    “Jika ada oknum yang mencoba menjual janji menjadi penyedia program MBG tapi meminta uang di awal, maka wajib dilaporkan. Itu penipuan,” jelasnya.

    Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah ingin membantu masyarakat melalui program MBG. Apalagi, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program MBG pada 2025.

    “Jadi tidak mungkin ada pemerintah yang minta-minta, nggak ada. Orang memberi anggaran begitu besar,” ungkapnya.

    Untuk itu, Zulhas kembali mengimbau agar masyarakat melaporkan oknum yang tak bertanggung jawab kepada aparat kepolisian.

    “Kalau ada oknum-oknum yang menamakan siapapun yang meminta biaya itu pasti penipu dan tidak benar, laporkan kepada aparat penegak hukum. Hati-hati, sekali lagi, tidak ada pungutan apapun, ini semua dari pemerintah,” pungkasnya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya juga sempat mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif Makan Bergizi Gratis untuk melapor ke polisi.

    Hal ini seiring dengan terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, modus yang mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri itu, murni penipuan.

    “Kami sangat menyesalkan kejadian ini,” ujar Lalu dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/12/2024).

    Dia menegaskan, program ini merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

    “Kami imbau para korban segera melapor ke polisi, agar kasus ini segera diusut,” jelasnya.

    Selain itu, BGN juga memastikan untuk mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Dia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa di masa mendatang.

    Lalu menuturkan, program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Untuk itu, jika ada penawaran yang mencurigakan, dia meminta masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung informasi yang ada ke instansi terkait.

    “Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan,” pungkasnya.

  • Harlah 100 Tahun Ponpes Al Falah Ploso Kediri Dihadiri Menteri hingga Wapres ke-13 RI  – Halaman all

    Harlah 100 Tahun Ponpes Al Falah Ploso Kediri Dihadiri Menteri hingga Wapres ke-13 RI  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri menggelar acara puncak peringatan harlah 100 tahun, pada Rabu (1/1/2025) malam.

    Acara ini menjadi puncak dari serangkaian kegiatan besar yang dilaksanakan untuk memperingati perjalanan 1 abad pondok pesantren yang telah berkontribusi signifikan bagi pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia.

    Acara resmi dimulai pukul 20.15 WIB, dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Tajuddin Faqih dan Ma’sum. Sambutan disampaikan oleh Gus H. M. Ma’mun atas nama keluarga besar pesantren dan panitia harlah 1 abad.

    “Perjuangan Mbah Yai Djazuli dan Nyai Rodliyah menjadi inspirasi bagi kita semua. Seratus tahun bukan waktu yang singkat, namun ini baru awal dari perjalanan panjang khidmah pesantren untuk bangsa. Peringatan 1 abad ini adalah refleksi perjalanan bagi kami generasi penerus agar tetap istiqomah,” ujar Gus Ma’mun Ketua Umum 1 Abad Al Falah.

    Tokoh-tokoh nasional hadir di antaranya Wakil Presiden ke-13 RI KH. Ma’ruf Amin, KH. Kafabihi Mahrus Pengasuh Ponpes Lirboyo, Prof. Said Aqil Siradj, Menko Pangan Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Sosial Gus Syaifullah Yusuf.

    Mereka menyampaikan kesan mendalam tentang kontribusi Pondok Al Falah dalam membangun generasi dengan semboyan ‘Afdlolutthuruqi ilallah thoriqotutta’lim watta’allum. 

    “Pondok ini adalah salah satu bukti nyata bahwa perjuangan ulama tidak pernah sia-sia. Pesantren Al Falah adalah pabriknya kiai sejak 100 tahun lalu. Dan produk kiai itu telah membuat pabrik-pabrik lagi. Semoga Al Falah terus menjadi mercusuar ilmu dan dakwah,” kata Ma’ruf Amin.

    Sementara itu Ketua Umum PBNU KH. Yahya Kholil Staquf yang datang lebih awal menyampaikan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan selamat 100 tahun pondok pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri. 

    “Telah 100 tahun pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Ahmad Djazuli Utsman mempersembahkan khidmah paripurna menjadi sandaran barokah ilmu bagi santri-santrinya,” katanya.

    “Meninggalkan jejak jejak berskala peradaban yang luar biasa.Masyarakat ahlussunnah wal jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama berhutang besar pada jasa jasa ponpes Al Falah Ploso Mojo Kediri ini dan para masayikhnya. Semoga keberkahan Al Falah dilanggengkan oleh Allah SWT,” lanjutnya.

    Acara ditutup dengan Dawuh Masyayikh oleh KH. Nurul Huda Djazuli dan doa bersama 

    Harlah 100 Tahun Pondok Pesantren Al Falah Ploso bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk merenungkan perjalanan panjang pondok dalam melahirkan generasi penerus bangsa. 

    Dengan berbagai program dan penghargaan, acara ini menjadi bukti nyata komitmen Al Falah Ploso dalam menjaga tradisi keilmuan sambil menjawab tantangan zaman.

    “Semoga peringatan ini menjadi tonggak baru dalam upaya kita melanjutkan perjuangan para pendiri, membawa pesantren menuju abad berikutnya dengan penuh khidmah dan kontribusi nyata,” pungkas Gus H. M. Ma’mun. (*)

  • Masuki 2025, Indonesia Bakal Setop Impor Beras hingga Garam – Page 3

    Masuki 2025, Indonesia Bakal Setop Impor Beras hingga Garam – Page 3

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram.

    “Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dikutip dari Kanal News Liputan6.com, Selasa (31/12/2024).

    Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

    “Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP,” Zulhas menandaskan.

    Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti. Hal itu diputuskan usai rapat terbatas antara sejumlah menteri dari kementerian terkait dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” tutur

    Menurutnya, produksi beras tahun depan diproyeksi mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan, produksi beras pada Januari 2024 sebesar 0,8 juta ton akan naik menjadi 1,3 juta ton pada Januari 2025.

    “Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,8 (juta ton) jadi 1,3 (juta ton). Nah, yang Februari 0,8 (juta ton) jadi 2,08 (juta ton) produksi beras. 2,08 juta (ton),” jelas dia.

     

  • Petani Semringah, Pemerintah Setop Impor Garam Tahun Ini

    Petani Semringah, Pemerintah Setop Impor Garam Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wacana pemerintah menghentikan kegiatan importasi sejumlah komoditas pangan termasuk garam di 2025 menjadi angin segar bagi para petani garam Tanah Air.

    Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin menyampaikan, kebijakan itu meningkatkan semangat para petani dalam menghasilkan garam.

    “Petani garam sangat gembira dengan kebijakan tersebut dan kami akan lebih bersemangat dalam membuat garam,” kata Jakfar kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Menurutnya, adanya kebijakan seperti ini memberikan kepastian bahwa garam hasil produksi petani dapat terjual semua dengan harga yang baik.

    Dia menilai, motivasi ini penting lantaran hal ini dapat meningkatkan semangat petani untuk membuat garam dan lahan-lahan garam yang menganggur akan dikerjakan kembali.

    Dia mengatakan, para petani pernah memproduksi garam sebanyak 2,8 juta ton pada 2018 dan 2,9 juta ton di 2019. Sayangnya, harga garam anjlok pada tahun berikutnya dan produksi pun ikut menurun.

    Setelah sempat anjlok di 2020-2022, harga garam kembali naik pada 2023 lantaran panen garam yang sedikit di 2022 akibat kemarau basah. Kala itu, Jakfar menyebut bahwa harga garam sempat menyentuh Rp4.000 per kilogram.

    “Untuk saat ini, harga sekitar Rp1.000-Rp1.100 per kilogram atas truk di collecting point,” ujarnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tak lagi melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

    Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai di 2027.

    Selain beras, pemerintah juga berencana untuk setop impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.

  • Wamentan siapkan 90 ribu ton benih unggul pacu produktivitas pertanian

    Wamentan siapkan 90 ribu ton benih unggul pacu produktivitas pertanian

    Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung guna memacu peningkatan produktivitas pertanian di 2025.

    “Kementerian Pertanian menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk mencakup 3,7 juta hektar pada tahun 2025,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Wamentan menyampaikan bahwa langkah itu diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor beras.

    Wamentan Sudaryono menyatakan bahwa penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah.

    Menurut Wamentan, hal itu bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    “Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” ujarnya.

    Sudaryono menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12).

    Ia juga menambahkan bahwa penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15 hingga 20 persen. Oleh karena itu, Kementan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Wamentan juga mendorong Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani, terutama di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pada 2025 Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah bahan pangan, termasuk beras, garam, dan gula.

    Menurut Zulhas, serapan beras dari petani akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, sesuai instruksi Presiden.

    “Kita akan menghentikan impor beras dan bahan pangan lainnya. Bulog akan menyerap semua gabah dan jagung yang diproduksi oleh petani untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Zulkifli.

    Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung kesejahteraan petani di seluruh negeri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025