Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Harga Baru Beras dan Jagung Berlaku 15 Januari dan Februari

    Harga Baru Beras dan Jagung Berlaku 15 Januari dan Februari

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah resmi menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan Jagung guna melindungi harga hasil panen petani.

    Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Zulkifli menjelaskan HPP gabah akan berlaku mulai 15 Januari 2025, sedangkan HPP jagung efektif diberlakukan per 1 Februari 2025. Keputusan ini diambil untuk memastikan kesiapan Bulog dalam menyerap hasil panen petani.

    “Harga gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram, dan Bulog akan membeli Beras dari pabrik-pabrik penggilingan seharga Rp12.000 per kilogram. Kebijakan ini efektif mulai 15 Januari 2025,” kata Zulkifli dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (6/1).

    Menurutnya, penetapan waktu tersebut memberikan kesempatan bagi Bulog mempersiapkan mekanisme serapan hasil panen petani.

    Sementara itu, untuk jagung pemerintah menetapkan HPP sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun, kebijakan ini baru akan berlaku efektif pada 1 Februari 2025, bertepatan dengan perkiraan dimulainya panen jagung pada 2025.

    “Kalau diberlakukan sekarang, stok jagung lama yang terserap, bukan hasil panen baru. Tujuan kita adalah memastikan jagung hasil panen petani terserap dengan baik,” ujar Zulkifli.

    Cadangan beras dan jagung SPHP

    Selain penetapan HPP, pemerintah juga mencadangkan 250.000 ton jagung dan 100.000 ton kedelai untuk kebutuhan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Untuk beras, pemerintah akan menyalurkan 160.000 ton per bulan selama Januari dan Februari 2025.

    Penyaluran tambahan selama empat bulan berikutnya akan diputuskan berdasarkan kondisi panen dan musim kemarau.

    “Kami tidak ingin distribusi SPHP mengganggu harga di musim panen. Keputusan tambahan empat bulan itu akan dirapatkan lagi bersama-sama,” kata Zulkifli.

    Dia juga menekankan pentingnya menjaga semangat petani dalam menanam jagung.

    “Sekarang semangat petani luar biasa. Kita tidak ingin semangat ini luntur gara-gara impor bahan-bahan yang justru mengganggu produksi jagung dalam negeri,” ujarnya.

    Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian harga bagi petani dan menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

  • Harga Gabah Naik, Beras Makin Mahal? – Page 3

    Harga Gabah Naik, Beras Makin Mahal? – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengumumkan perpanjangan periode bantuan pangan beras kemasan 10 kilogram (kg) dari dua bulan sepanjang Januari hingga Februari 2025 menjadi enam bulan.

    “Bantuan pangan beras ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan,” katanya dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1).

    Meski demikian, Menko Zulhas belum mengumumkan kapan waktu pencairan perpanjangan bansos pangan beras selama 4 bulan tersebut.

    Dia menyebut, pemerintah masih melakukan pembahasan secara intensif agar penyaluran bansos beras tidak berdampak buruk terhadap harga jual gabah petani.

    “Yang 4 bulannya kapan, nanti tunggu putusan ratas Tunggu, karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras Nanti mengganggu harga nanti kami akan rapat,” bebernya.

    Pemerintah membuka opsi, penyaluran bansos beras dilakukan saat musim kemarau ataupun paceklik. Waktu ini dipilih karena produksi beras dalam negeri cenderung mengalami tren penurunan.

    “Nanti, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim kemarau barulah, atau musim paceklik namanya panen paceklik itu baru akan dibagi,” tegasnya.

  • Harga PP Gabah Naik Jadi Rp6.500, Beras Rp12 Ribu per 15 Januari

    Harga PP Gabah Naik Jadi Rp6.500, Beras Rp12 Ribu per 15 Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah akan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram (kg).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan HPP gabah baru tersebut akan berlaku mulai 15 Januari. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sudah perintahkan agar berapapun produksi gabah petani harus dibeli Rp6.500 oleh Bulog,” katanya dalam konferensi pers di kantornya Senin (6/1).

    Tak hanya HPP gabah, pemerintah juga menaikkan HPP beras di gudang Bulog menjadi Rp12 ribu dari Rp11 ribu per kg.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan HPP gabah dan beras tidak akan mengerek Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

    Dalam Peraturan Badan Pangan Nomor 5 Tahun 2024, besaran HET beras diatur berdasarkan wilayah. Untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium adalah Rp12.500 per kg dan HET beras premium Rp14.900 per kg.

    Kemudian, untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras medium Rp13.100 per kg dan HET beras premium Rp15.400 per kg.

    Lalu wilayah Bali dan NTB, HET beras medium Rp12.500 per kg dan HET beras premium Rp14.900 per kg. Wilayah NTT, HET beras medium Rp13.100 per kg dan HET beras premium Rp15.400 per kg. Untuk wilayah Sulawesi, HET beras medium Rp12.500 per kg dan HET beras premium Rp14.900 per kg.

    Selanjutnya, di wilayah Kalimantan, HET beras medium Rp13.100 per kg dan HET beras premium Rp15.400 per kg. Lalu, di wilayah Maluku, HET beras medium Rp13.500 per kg dan HET beras premium Rp15.800 per kg. U

    Selanjutnya, untuk wilayah Papua, HET beras medium Rp13.500 per kg dan HET beras premium Rp15.800 per kg.

    “Sementara belum ada perubahan HET. Belum ada diskusi kenaikan HET. Kemarin kan alasannya Bulog enggak bisa menyerap karena HPP-nya Rp6.000, sekarang Rp6.500 sama seperti market,” kata Arief.

    (fby/agt)

  • Tok! HPP Gabah Resmi Naik Jadi Rp6.500 per Kg Mulai 15 Januari

    Tok! HPP Gabah Resmi Naik Jadi Rp6.500 per Kg Mulai 15 Januari

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengerek naik Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram, dari semula Rp6.000 per kilogram. Harga tersebut mulai berlaku 15 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, menindaklanjuti hasil rapat terbatas (ratas) pada 30 Desember 2025, pemerintah memutuskan HPP GKP mulai diberlakukan pada 15 Januari 2025.

    “Karena kesiapan, perlu anggaran, dan lain-lain, maka tadi sudah diputuskan waktu pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah efektif 15 Januari [2025],” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (6/1/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menterinya untuk menggelar ratas terkait pangan pada Senin (30/12/2024). Kala itu, Zulhas mengungkap bahwa Kepala Negara akan memberikan arahan terkait harga gabah. 

    “Sekarang Rp6.000, ada Rp7.000, Rp6.500 masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau,” ungkap Zulhas. 

    Sementara itu, Serikat Petani Indonesia (SPI) sebelumnya sempat mengusulkan agar harga gabah naik menjadi Rp7.000 per kilogram. 

    Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, rencana pemerintah menetapkan HPP gabah menjadi Rp6.500 per kg dinilai tidak layak bagi petani, utamanya petani yang menyewa lahan untuk pertanian dan mempekerjakan orang lain. Sebab, nilai yang diusulkan pemerintah tidak memberikan keuntungan bagi para petani tersebut. 

    “Kalau mau petani sejahtera ya [HPP gabah] harus Rp7.000 per kilogram,” kata Henry kepada Bisnis, Rabu (1/1/2025). 

    Usulan kenaikan HPP gabah tersebut, kata dia, menyusul adanya sejumlah komponen input yang mengalami kenaikan harga. Diantaranya, harga benih, obat-obatan tanaman, hingga biaya beli bahan bakar minyak (BBM) untuk irigasi.

    Meski biaya komponen-komponen ini tak naik signifikan, Henry menilai bahwa hal ini telah menyebabkan penurunan pendapatan jika dihitung dari HPP yang berlaku saat ini sebesar Rp6.000 per kg.

    Jika pemerintah tetap mematok HPP gabah sebesar Rp6.500 per kg, Henry berpandangan pemerintah harus menyiapkan lahan untuk petani, minimal 2 hektare per petani.

    Menurutnya dengan cara ini, pemerintah dapat membantu menyejahterakan petani, lantaran produktivitas dan pendapatan petani bisa terkerek. 

    “Karena kalau dia 2 hektare, ya istilahnya kalikan lah dia Rp6.500 per kilogram, 10 ton aja dalam dua kali panen sudah Rp130 juta [penghasilannya],” tuturnya.

  • Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari Ini, Ketua Fraksi PAN DPR RI: Bentuk Realisasi Janji Presiden – Halaman all

    Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari Ini, Ketua Fraksi PAN DPR RI: Bentuk Realisasi Janji Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini.

    Program ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

    “Fraksi PAN DPR RI sangat mendukung program ini karena pemenuhan gizi adalah kunci utama bagi pertumbuhan fisik dan mental anak-anak kita. Ini adalah bentuk realisasi janji Presiden Prabowo yang hadir untuk masyarakat dan melindungi kelompok yang paling rentan” ujar Putri Zulkifli Hasan, Senin (6/1/2024).

    Menurut data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting, yang berdampak langsung pada perkembangan otak dan kemampuan belajar mereka.

    Anak-anak yang kekurangan gizi cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah, prestasi akademik yang buruk, dan peluang kerja yang lebih kecil di masa depan.

    Oleh karena itu, kata Putri, memastikan akses makanan bergizi bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga investasi besar bagi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

    “Selain berkontribusi pada pengurangan angka stunting, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan memperbaiki konsentrasi anak di sekolah” tambah Putri Zulkifli Hasan yang juga merupakan praktisi pendidikan anak usia dini.

    Ia menegaskan, Fraksi PAN DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar berjalan dengan transparan, tepat sasaran, dan berdampak maksimal bagi masyarakat.

    “Kami juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil.

    “Kita bisa menjadikan Program Makan Bergizi Gratis ini sebagai tonggak awal untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Anak-anak sehat dan cerdas adalah aset paling berharga bagi bangsa,” tutup Putri Zulkifli Hasan.

    Dimulai hari ini

    Pemerintah mulai melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada, Senin (6/1/2025). 

    Program tersebut tersebut merupakan salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyatakan, pelaksanaan program tersebut dilakukan bertepatan dengan 78 hari pemerintahan Prabowo – Gibran.

    Sementara makanan yang disiapkan setiap SPPG itu sebanyak 3.000 porsi, dengan menyasar kelompok ibu hamil, menyusui, anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah menengah. 

    “Dibagikan kepada anak sekolah (SD – SMA),” ujar dia.

  • Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Generasi Emas Indonesia

    Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Generasi Emas Indonesia

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini. Program ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

    “Fraksi PAN DPR sangat mendukung program ini karena pemenuhan gizi adalah kunci utama bagi pertumbuhan fisik dan mental anak-anak kita. Ini adalah bentuk realisasi janji Presiden Prabowo yang hadir untuk masyarakat dan melindungi kelompok yang paling rentan” ujarnya, Senin (6/1/2025).

    Menurut data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, disebutkan 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting, yang berdampak langsung pada perkembangan otak dan kemampuan belajar mereka. Anak-anak yang kekurangan gizi cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah, prestasi akademik yang buruk, dan peluang kerja yang lebih kecil di masa depan.

    “Oleh karena itu, makanan bergizi bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga investasi besar bagi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia,” ucapnya.

    Program Makan Bergizi Gratis ini menargetkan 3 juta penerima manfaat pada tahap awal pelaksanaan, termasuk anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Sebanyak 190 dapur penyedia makanan bergizi telah disiapkan di 26 provinsi untuk mendukung program ini, dengan kapasitas produksi hingga 3.500 paket makanan per hari. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk memastikan keberlanjutan program ini hingga 2025.

    “Selain berkontribusi pada pengurangan angka stunting, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan memperbaiki konsentrasi anak di sekolah,” tambah Putri Zulkifli Hasan yang juga praktisi pendidikan anak usia dini.

    Fraksi PAN DPR berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar berjalan dengan transparan, tepat sasaran, dan berdampak maksimal bagi masyarakat. PAN juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil.

    “Kita bisa menjadikan Program Makan Bergizi Gratis ini sebagai tonggak awal untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Anak-anak sehat dan cerdas adalah aset paling berharga bagi bangsa,” katanya.

    (cip)

  • DPR Optimistis Swasembada Pangan Terwujud di 2027

    DPR Optimistis Swasembada Pangan Terwujud di 2027

    loading…

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan optimistis swasembada pangan terwujud di 2027. FOTO/IST

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan mendukung langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang mendorong terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan dan pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

    Menurut Yohan, kebijakan tersebut dan lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, dan pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, membuat target swasembada pangan pada 2027 optimistis bisa terwujud.

    “Kita melihat pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang luar biasa demi ketahanan, dan swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu pembangunan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa terwujud,” papar Yohan, Minggu (5/1/2024).

    Khusus terkait irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, selama ini banyak irigasi yang rusak, bahkan sawah yang tidak memiliki irigasi, karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

    “Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan hanya meringankan bupati dan gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.

    Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan tersebut bisa terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik dan keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menjadi tidak berjalan karena pelaksanaannya yang tidak maksimal atau bahkan diselewengkan.

    “Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, dan memastikan pembangunan dan pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal dan tidak ada yang diselewengkan. Masyarakat juga silakan ikut mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan sampaikan ke kami,” tegas Yohan.

    Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres di mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk membangun dan memelihara irigasi di sejumlah daerah.

    “Ini baru kita putuskan, pusat bisa bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah di Mensesneg, mungkin 1-2 minggu ini bisa ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.

    Pemerintah, katanya, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah di daerah.

  • Ramai-ramai Bersihkan Sampah Laut di Pantai Kuta Bali

    Ramai-ramai Bersihkan Sampah Laut di Pantai Kuta Bali

    loading…

    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggelar aksi bersih sampah laut di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Sabtu (4/1/2025). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggelar aksi bersih sampah laut di Pantai Kuta , Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Sabtu (4/1/2025). Dalam kegiatan ini, BPLH berkolaborasi dengan lima kementerian.

    Sebanyak 2.115 peserta dan sejumlah pejabat tinggi terlibat dalam kegiatan tersebut. Antara lain, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

    Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, kegiatan tersebut adalah implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan permasalahan sampah laut.

    “Ini adalah wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Bali. Sampah laut berdampak langsung pada pariwisata, sehingga pemerintah pusat bersama masyarakat harus bahu-membahu menyelesaikannya,” ujar Hanif.

    Hanif mengatakan, peserta aksi dibagi menjadi 10 zona untuk memungut sampah secara terpilah sesuai jenisnya. Selain sebagai bentuk aksi nyata, kata Hanif, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

    “Acara ini dirancang sesedikit mungkin menimbulkan sampah dengan beberapa pengaturan. Kita juga bersama-sama untuk menguatkan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Bali,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa permasalahan sampah laut di Bali bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemprov Bali dan Pemkab Badung saja. “Tetapi menjadi permasalahan kita semua untuk bersama-sama bergandeng tangan menyelesaikan permasalahan sampah laut di Bali,” tuturnya.

    Dalam kesempatan ini, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bidang pendidikan dasar dan menengah.

  • Politik sepekan, respons Jokowi hingga pelantikan kepala daerah mundur

    Politik sepekan, respons Jokowi hingga pelantikan kepala daerah mundur

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi selama sepekan dalam kancah politik Indonesia, mulai dari Jokowi merespons soal sebutan dirinya sebagai pimpinan terkorup hingga pelantikan kepala daerah diundur Maret agar serentak.

    Berikut rangkuman beritanya:

    Jokowi tanggapi soal sebutan pimpinan terkorup

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pimpinan terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Presiden perintahkan setop impor beras, garam, gula, jagung

    Presiden RI Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa menterinya di Istana Negara, Jakarta, memerintahkan jajaran menterinya untuk menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada tahun 2025.

    “Alhamdulillah, tadi dalam ratas (rapat terbatas) yang pertama, kita sudah memutuskan, tidak impor beras, Pak Mentan ya, tahun depan, tidak (impor). Tidak impor beras, kemudian jagung, gula untuk konsumsi, dan garam,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pemerintah pelajari putusan MK soal “presidential threshold”

    Pemerintah sedang mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pembelajaran diperlukan lantaran MK belum menyatakan waktu pemberlakuan putusan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Panglima pastikan oknum TNI pelaku penembakan ditindak tegas

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan oknum TNI yang jadi pelaku penembakan di rest area tol kawasan Tangerang akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

    “Akan segera diproses lebih lanjut apabila terbukti bersalah akan di tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Agus.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II DPR: Pelantikan kepala daerah diundur Maret agar serentak

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.

    Dede Yusuf mengatakan bahwa seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan tuntas pada bulan Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Ketahanan Pangan Tembus Rp159 Triliun di 2024, Naik 30%

    Anggaran Ketahanan Pangan Tembus Rp159 Triliun di 2024, Naik 30%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran ketahanan pangan menembus Rp159,1 triliun atau melonjak 30% pada 2024.

    Sri Mulyani mengatakan lonjakan anggaran ketahanan pangan termasuk untuk penyediaan pupuk bersubsidi, subsidi bibit, pembangunan infrastruktur, hingga investasi dana internasional.

    “[Sejak pandemi] Kita jadi makin serius. Pangan dan ketahan pangan adalah luar biasa penting. Presiden Prabowo menempatkan ini sebagai prioritas paling tinggi. Tahun ini [2024] kita menaikkan anggaran ketahanan pangan Rp159 triliun, naik 30% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp115 triliun,” kata Sri Mulyani dikutip dari Instagram resmi @smindrawati, Sabtu (4/1/2025).

    Mantan Direktur Bank Dunia itu juga menjelaskan alokasi anggaran digunakan untuk pupuk bersubsidi sebanyak 7,2 juta ton dengan anggaran Rp47,7 triliun kepada petani. Selain itu pemerintah juga memberikan subsidi bibit berbagai macam tanaman budidaya serta hewan ternak.

    “Pupuknya tidak ada atau subsidi tidak tersedia. Makanya bantuan pupuk ditingkatkan harusnya 9 juta atau 7 juta ton. Penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 7,2 juta ton dengan Rp47,7 triliun,” jelasnya.

    Selain memberikan bantuan langsung kepada petani, Sri Mulyani juga menyebutkan pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur seperti bendungan dan irigasi hingga alat-alat mekanisasi pertanian. Langkah tersebut dilakukan karena ketahanan pangan tidak hanya padi melainkan secara keseluruhan.

    Adapula investasi dana pembangunan pertanian sebesar Rp63,1 miliar seperti keamanan stok melalui ID Food yang disebut Sri Mulyani dilakukan sebagai bantuan below the line.

    Sementara itu, pada 2025, anggaran yang dibutuhkan pemerintah mewujudkan swasembada pangan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp139,4 triliun.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran jumbo untuk swasembada pangan tersebar di setiap instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian/lembaga lainnya.

    “Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan pada 2025 itu Rp139,4 triliun totalnya, tetapi tersebar,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi bidang pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Zulhas menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan senilai Rp139,4 triliun ini menyebar ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang salah satunya diperuntukkan untuk membuat bendungan dan irigasi. Dari anggaran tersebut, senilai Rp44 triliun adalah untuk perusahaan pelat merah Pupuk Indonesia Holding Company.

    Anggaran ketahanan pangan lainnya juga diperuntukkan untuk penelitian bibit di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak merinci secara detail anggaran yang akan diterima BRIN.

    Kemudian, pemerintah mengalokasikan anggaran swasembada pangan melalui dana desa senilai Rp16,25 triliun. Di samping itu, Zulhas menyampaikan bahwa ada anggaran ketahanan pangan melalui pemerintah daerah hampir mencapai Rp20 triliun.