Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Bapanas Bantah RI Bakal Impor Gandum Pakan di 2025

    Bapanas Bantah RI Bakal Impor Gandum Pakan di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan, Indonesia pada tahun ini tidak akan membuka keran impor gandum untuk pakan ternak.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, putusan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) beberapa waktu lalu.

    “Hasil rakortas, gandum pakan di setop impornya. Tahun ini tidak ada impor gandum pakan,” kata Ketut kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

    Sesuai hasil rakortas, pemerintah mengharapkan semua pihak, termasuk Perum Bulog dan pabrik pakan, untuk menyerap jagung hasil produksi petani. 

    Selain itu, dia menyebut bahwa produksi jagung dalam negeri melimpah sehingga pemerintah tidak membuka opsi importasi gandum pakan.

    “…makanya tidak ada opsi untuk impor gandum untuk pakan,” ujarnya.

    Meskipun harus melakukan importasi, dia mengatakan bahwa rencana impor harus dibahas dan diputuskan melalui rakortas. Mengingat gandum tidak termasuk dalam larangan terbatas (lartas).

    “Jadi khusus impor gandum pakan, kendalinya melalui rakortas,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana untuk impor gandum. Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan kementerian/lembaga terkait.

    “Tadi sepakat, nanti ada pengganti jagung untuk pakan itu, ada gandum. Gandum untuk pakan, itu harganya murah. Ini nanti kita akan rataskan,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (6/1/2025).

    Alih-alih jagung, Zulhas menyebut bahwa pemerintah bakal impor gandum untuk pakan ternak. Pasalnya, para petani saat ini tengah bersemangat menanam jagung. Dia tidak ingin, semangat itu luntur lantaran pemerintah mendatangkan jagung dari luar negeri.

    Namun demikian, pemerintah belum menetapkan berapa banyak gandum untuk pakan yang bakal diimpor dan kapan rencana tersebut akan direalisasikan.

    “Tapi jangan salah kutip gandum yang untuk pakan, bukan gandum secara umum, tapi gandum yang untuk pakan ternak. Itu kalau impor harus diputuskan dalam rakortas, harus diputuskan dalam rakortas. Karena kalau itu banjir, nanti jagungnya kan gak terserap oleh pabrik-pabrik karena sudah diganti oleh gandum untuk ternak,” ungkap Zulhas.

  • Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 

    Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 

    Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
    Yandri Susanto
    menegaskan bahwa program
    swasembada pangan
    yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
    Dari 12 aksi prioritas yang telah ditetapkan, swasembada pangan atau
    ketahanan pangan
    lokal desa berada di urutan kedua setelah revitalisasi badan usaha milik desa (
    BUMDes
    ) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “(Di antara) 12 aksi yang sudah kami cantumkan, swasembada pangan menjadi aksi kedua, dengan ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” jelas Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/1/2025).
    Untuk mendukung program tersebut, lanjut dia, Kemendes PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengalokasikan minimal 20 persen dari
    dana desa
    (DD) atau sekitar Rp 16 triliun dari total Rp 71 triliun, untuk program ketahanan pangan.
    Yandri menekankan pentingnya penggunaan potensi lokal desa dan peran BUMDes dalam mendukung perputaran
    ekonomi desa
    , sehingga penggunaan dana desa menjadi produktif dan tepat sasaran.
    Ia menambahkan bahwa peraturan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis agar penggunaan 20 persen dana desa dapat tepat sasaran, produktif, dan dirasakan langsung oleh warga desa.
    “Petunjuknya jelas, tidak ada celah bagi kepala desa untuk menyalahgunakan dana ini. Kami akan terus memantau dan evaluasi agar dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun ini digunakan secara produktif,” ujar Yandri.
    Selain itu, Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung realisasi program swasembada pangan.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan)
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) mengatakan bahwa sinergitas antarkementerian dan lembaga menjadi kunci kesuksesan program swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
    Ia mengungkapkan, swasembada pangan merupakan program prioritas yang langsung dipimpin oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    Oleh karena itu, sebut Zulhas, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang intens antara kementerian dan lembaga untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.
    “Kita rapat koordinasi ini yang paling penting adalah menyadari bahwa kita adalah satu tim. Kepentingan merah putih harus berada di atas segalanya. Ibarat tim sepak bola, jika ada satu pemain yang mencetak gol bunuh diri, kita semua kalah. Karena pekerjaan ini adalah satu kesatuan,” katanya.
    Sebagai informasi, beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut termasuk jaringan irigasi di Jatim, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis,
    Kemudian, membahas isu mengenai perbaikan budi daya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular dari sampah dan limbah, serta rehabilitasi
    mangrove
    dan
    silvofishery
    .
    Rapat terbatas tersebut bertujuan untuk menyatukan visi seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2027.
    Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan penuh tanpa impor bahan pangan apa pun.
    Dalam rapat tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Muhammad Afif Zamroni.
    Selain itu, juga hadir sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.
    Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, serta bupati se-Jawa Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Cuma Cukup Sampai Juni

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Cuma Cukup Sampai Juni

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun ternyata hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025. Untuk itu menurutnya Badan Gizi Nasional tengah meminta penambahan anggaran.

    Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran bisa bertambah menjadi Rp 210 triliun. Namun, lagi-lagi anggaran itu tidak cukup juga untuk kebutuhan MBG selama setahun.

    “Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

    Mantan Menteri Perdagangan itu menyebut untuk kebutuhan setahun, belanja makanan untuk MBG bisa tembus Rp 420 triliun. Proyeksi tingginya anggaran tersebut karena kebutuhan pangan meningkat seiring belanja program tersebut.

    “Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun,” tambahnya.

    Menurut Zulhas jika Indonesia tidak segera meningkatkan produksi pangan, belanja bahan baku akan semakin tinggi. Dengan mencapai swasembada pangan, pengeluaran anggaran dapat ditekan terutama untuk impor.

    “Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu nggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas,” ungkap dia.

    Sebagai informasi, program MBG telah resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Program tersebut bertahap dimulai di 26 Provinsi.

    Target program ini pada tahap awal terhadap 3 juta orang periode Januari-Maret 2025. Adapun sasaran penerima mulai dari balita, santi, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil dan menyusui.

    (ada/rrd)

  • RI Hemat Devisa Rp 83 T Kalau Bisa Swasembada Beras-Jagung

    RI Hemat Devisa Rp 83 T Kalau Bisa Swasembada Beras-Jagung

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap ada sejumlah komoditas pangan yang masih diimpor dengan jumlah besar, yakni beras, garam, gula dan jagung. Dia menyebut, jika Indonesia swasembada komoditas tersebut, negara dapat menghemat devisa US$ 5,2 miliar atau setara Rp 83 triliun (kurs Rp 16.100).

    “Apabila swasembada untuk keempat komoditas tersebut dilakukan, maka kita dapat menghemat devisa sektar US$ 5,2 miliar. Ini bisa untuk beli pupuk pertanian dan perikanan,” kata Budi dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

    Untuk impor beras, tahun ini pemerintah membuka kuota sebanyak 3,6 juta ton. Impor dilakukan karena produksi beras dalam negeri menurun akibat fenomena El Nino.

    Lalu, untuk menggenjot produksi dalam negeri, pemerintah memutuskan untuk tidak impor beras, jagung, garam, dan gula konsumsi. Budi mengatakan keempat komoditas itu memang merupakan jenis pangan yang diimpor paling besar selama lima tahun.

    “Sebenarnya 5 tahun terakhir impor beberapa komoditas pangan dengan nilai cukup besar yaitu beras, garam. Namun trennya cendung menurun. Beras dan jagung memang mengalami kenaikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia tidak akan melakukan impor sederet komoditas pangan pada tahun 2025 mendatang. Mulai dari beras, jagung, gula, hingga garam tidak akan diimpor lagi oleh Indonesia.

    Hal ini ditegaskan pria yang akrab disapa Zulhas itu usai melakukan rapat terbatas soal swasembada pangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

    “Dalam ratas yang pertama, kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung, tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” ungkap Zulhas.

    (ada/rrd)

  • Peternak Respons Rencana RI Impor Gandum untuk Pakan Ternak

    Peternak Respons Rencana RI Impor Gandum untuk Pakan Ternak

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah melakukan impor gandum untuk pakan sebagai alternatif jagung mendapat respon dari Asosiasi Peternak Layer.

    Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Musbar Mesdi menyampaikan, pemakaian jagung untuk peternak ayam maupun pabrikan pakan tidak dapat diubah. Apalagi, efisiensi biaya jagung jauh lebih tinggi dibanding gandum.

    “Pabrikan pakan atau peternak lebih suka pakai jagung di banding gandum,” kata Musbar kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

    Musbar mengatakan, saat ini tidak ada yang menggunakan gandum untuk pakan. Apalagi untuk menggunakan gandum sebagai pakan, perlu adanya feed additive atau imbuhan pakan.

    Sebagai informasi, feed additive merupakan bahan yang ditambahkan ke pakan guna meningkatkan kualitas pakan, kesehatan, dan produktivitas hewan.

    Alih-alih gandum, para peternak maupun pabrikan menggunakan jagung lokal lantaran harganya yang murah. Musbar mengungkap, harga jagung saat ini dipatok dikisaran Rp5.200 – Rp5.400 per kilogram.

    “Saat ini tidak ada yang pakai gandum karena harga jagung dalam negeri murah,” ujarnya.

    Di sisi lain, rencana tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan peternak. Mengingat pada Februari 2025, Indonesia memasuki panen raya jagung. Langkah ini, menurutnya dapat merugikan petani.

    “Ini bisa menghancurkan harga jagung, petani akan marah,” ungkapnya.

    Rencana itu juga dinilai tidak sejalan dengan rencana swasembada pangan. Di mana, pemerintah sebelumnya berencana untuk menghentikan impor sejumlah komoditas pangan untuk mendukung swasembada pangan.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berencana untuk impor gandum. Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan kementerian/lembaga terkait.

    “Tadi sepakat, nanti ada pengganti jagung untuk pakan itu, ada gandum. Gandum untuk pakan, itu harganya murah. Ini nanti kita akan rataskan,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (6/1/2025).

    Alih-alih jagung, Zulhas menyebut bahwa pemerintah bakal impor gandum untuk pakan ternak. Pasalnya, para petani saat ini tengah bersemangat menanam jagung. Dia tidak ingin, semangat itu luntur lantaran pemerintah mendatangkan jagung dari luar negeri.

    Namun demikian, pemerintah belum menetapkan berapa banyak gandum untuk pakan yang bakal diimpor dan kapan rencana tersebut akan direalisasikan.

  • Bantuan Beras Akan Diperpanjang dari 2 Menjadi 6 Bulan

    Bantuan Beras Akan Diperpanjang dari 2 Menjadi 6 Bulan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah bakal memperpanjang waktu penyaluran bantuan pangan berupa beras dari awalnya hanya dua menjadi enam bulan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran bantuan pangan yang sebelumnya disepakati hanya pada Januari-Februari. Kemudian pemerintah memutuskan untuk menambah empat bulan lagi.

    “Sudah disepakati dalam ratas bantuan pangan ditambahkan empat bulan lagi. Jadi enam bulan,” katanya pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/1).

    Namun, bantuan pangan tambahan tidak akan langsung disalurkan pada Maret. Penyaluran, sambung Zulhas, masih akan menunggu keputusan rapat terbatas (ratas).

    “Karena kita tidak ingin lagi panen ada pembagian beras, nanti mengganggu harga. Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim paceklik baru akan dibagi,” katanya.

    Terkait jumlah penerimanya, Zulhas mengatakan akan sama dengan yang disalurkan pada Januari dan Februari yakni 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari 22 juta menjadi 16 juta KPM.

    Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program bantuan pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

    “Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya,” katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

    (fby/agt)

  • Kemendag Buka Opsi Revisi Permendag 8/2024, Menperin Respons Begini

    Kemendag Buka Opsi Revisi Permendag 8/2024, Menperin Respons Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menanggapi rencana Kementerian Perdagangan untuk meninjau kembali opsi revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 yang mengatur tata niaga impor. 

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya berterima kasih atas upaya dari Kemendag untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut untuk kepentingan industri dalam negeri. 

    “Alhamdullilah, terimakasih kepada Kemendag atas niat merevisi Permendag 8/2024, ini sesuatu yang positif di awal 2025,” kata Agus dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (6/1/2025). 

    Dalam hal ini, Kemenperin juga telah diajak untuk duduk bersama dan berdiskusi terkait dengan urgensi perbaikan kebijakan relaksasi impor yang dinilai menekan industri dalam negeri lantaran diserbu produk impor. 

    “Kami memang sudah pernah diajak diskusi dan kami siap untuk membantu memberikan masukan terhadap substansi yang dibutuhkan oleh manufaktur. Ini merupakan bukti bahwa koordinasi didalam Kabinet Merah Putih berjalan dengan baik,” jelasnya. 

    Perlu diketahui, Permendag 8/2024 mengatur tentang kebijakan dan pengaturan impor. Permendag 8/2024 ditetapkan pada 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan (Zulhas) yang merupakan Menteri Perdagangan (Mendag) pada masa itu.

    Adapun, peraturan ini mengubah ketentuan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut industri dan pelaku usaha, baik hulu maupun hilir akan dikaji dengan mengundang para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk terkait Permendag 8/2024.

    “Jadi semua Permendag, semua kebijakan itu pasti dievaluasi, kita Permendag 8 juga sering ngundang stakeholders untuk diskusi. Jadi review itu selalu, tidak hanya Permendag 8,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Budi juga mengeklaim pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan industri untuk mengevaluasi dan diskusi terhadap setiap peraturan apakah harus diubah.

  • Tak Ada Susu di Hari Pertama Makan Bergizi Gratis, Zulhas Beri Penjelasan Ini

    Tak Ada Susu di Hari Pertama Makan Bergizi Gratis, Zulhas Beri Penjelasan Ini

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan pada hari ini, Senin (6/1) di sejumlah wilayah. Namun, ada satu hal yang menjadi sorotan, yakni dalam menu MBG tak disertakan susu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, produk susu hanya ada pada hari tertentu dan tidak diberikan setiap hari.

    “Susu kan (hari) tertentu saja kan, nggak tiap hari,” kata Zulhas usai Rapat Terbatas (ratas) mengenai Kebijakan Pangan di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Zulhas menjelaskan, menu MBG akan disesuaikan dengan kultur pangan pada masing-masing daerah. Dengan demikian, tidak semua menu MBG akan sama di semua daerah.

    “Misalnya kalau di tempat saya di Lampung tuh, orang sukanya makan ikan. Ya kan? Tempe tahu buat orang Lampung mungkin nomor dua gitu ya, tapi di Jawa mungkin perlu telur, tempe, dan tahu. Tapi kalau di Kalimantan mungkin lain lagi, itu sudah dipelajari oleh Badan Gizi,” ujarnya.

    Di samping itu, ia juga memastikan bahwa bahan pangan dalam program MBG berasal dari dalam negeri. Zulhas mengakui bahwa susu menjadi salah satu komoditas yang masih kerap diimpor, namun kuotanya tidak terpengaruh dengan program MBG.

    “Ya susu memang ada impornya, jadi seperti biasa saja (impor reguler), tapi yang lain, dari disesuaikan dengan pangan di daerah,” kata dia.

    Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan susu sapi akan masuk dalam menu di wilayah yang terdapat produsen susu sapi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan masuknya susu sapi dalam komponen menu MBG untuk memberdayakan industri susu sapi dalam negeri, diharapkan tidak menambah angka impor susu sapi.

    “Susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong setiap daerah agar punya sapi perah. Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal,” beber Dadan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

    Dadan menjelaskan lebih lanjut anggaran program MBG akan tetap Rp 10.000 per anak termasuk susu di dalam menunya.

    “Kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan, ketika masak apa. Karena indeksnya sudah diletakkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk, kami akan melakukan kombinasi-kombinasi, sehingga di daerah-daerah yang ada sapinya, susu diberikan minimal 3 kali dalam seminggu,” tambah Dadan.

    Terkait dengan daerah yang tidak memiliki produsen susu sapi, Dadan bilang, sumber proteinnya sementara bisa digantikan dengan protein lain seperti dari ikan atau telur. Sumber kalsium lainnya, kata Dadan, salah satunya bisa dari daun kelor.

    (shc/ara)

  • Pemerintah tetapkan HPP komoditas gabah dan jagung

    Pemerintah tetapkan HPP komoditas gabah dan jagung

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan gelar Rapat Terbatas penetapan HPP gabah dan jagung di Jakarta Senin 6/1/2025 (Foto : Radio Elshinta Rizki Rian Saputra)

    Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berlaku 15 Januari dan 1 Februari 2025

    Pemerintah tetapkan HPP komoditas gabah dan jagung
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 06 Januari 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah menetapkan nominal Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam penjualan beras dan jagung dengan petani. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembelian gabah oleh petani pabrik seharga Rp 6.500, yang nantinya akan dibeli kembali seharga Rp 12.000 setelah menjadi beras oleh Bulog. Nominal ini akan berlaku pada 15 Januari 2025 mendatang.

    “Sudah diputuskan waktu pemberlakuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah efektif 15 Januari. Jadi 15 Januari, karena persiapan Bulog,” ujar Menko Pangan, Zulkifli Hasan pada jumpa pers usai melakukan Rapat Terbatas di Jakarta Senin (6/1/2025).

    “Jadi efektif gabah 6.500 dibeli oleh petani pabrik-pabrik padi. Nanti pabrik-pabrik padi itu berasnya dibeli oleh bulog seharga Rp 12.000 efektif mulai tanggal 15 Januari,” ungkap Zulhas.

    Zulhas juga mengungkapkan nominal penetapan HPP pada komoditas pangan lainnya. Perum BULOG akan membeli bahan pangan pada komoditas jagung dengan nominal Rp 5.500 dan akan berlaku pada Februari mendatang.

    “Kedua, jagung, Bulog akan menerima harga jagung Rp 5.500. Tentu memerlukan waktu dan tadi diskusi panjang, rupanya panen jagung itu akan dimulai febuari.”

    Dia juga menjelaskan penetapan nominal HPP tersebut merupakan hasil rapat terbatas dan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 30 Desember lalu.

    “Menindaklanjuti hasil Ratas minggu lalu dengan Bapak Presiden pada tanggal 30 Desember. Ratas dengan Bapak Presiden itu,” ungkap Zulhas.

    “Presiden sudah perintahkan agar berapapun produksi gabah petani harus dibeli. 6.500 oleh Bulog. Kedua, jagung, berapapun produksi petani jagung, Bulog harus membeli dengan harga 5.500. Nah, menindak lanjuti hasil ratas dengan Bapak Presiden itu tadi kita rapat.” 

    Zulhas juga menerangkan hasil ratas tersebut, pemerintah telah menyepakati bahwa bantuan pangan sebesar 160.000 ton/bulan.

    “Jadi saya ulang lagi gabah 15 Januari, sementara jagung 1 Februari. Kemudian sudah sepakat di ratas, bantuan pangan nanti sebanyak 160.000 ton per bulan yang sudah diputuskan waktunya Januari-Februari,”jelas Zulkifli Hasan.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menko Pangan Sebut HPP Jagung Terbaru Berlaku Mulai 1 Februari Saat Masa Panen Dimulai

    Menko Pangan Sebut HPP Jagung Terbaru Berlaku Mulai 1 Februari Saat Masa Panen Dimulai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebutkan, pemberlakuan harga pembelian pemerintah (HPP) Jagung mulai dilakukan pada 1 Februari 2025.

    Hal itu ia sampaikan setelah rapat koordinasi (rakor) Kemenko Pangan bersama kementerian/lembaga, para asosiasi penggilingan dan asosiasi pengolahan jagung. 

    Zulhas mengatakan, HPP Jagung terbaru ini nantinya akan dibeli oleh Bulog mulai tanggal 1 Februari mendatang.

    “(Untuk HPP) Jagung, Bulog akan menerima harga jagung Rp 5.500. Tentu memerlukan waktu dan tadi diskusi panjang dan rupanya panen jagung itu akan dimulai Februari,” jelas Zulhas saat konferensi pers, Senin (6/1/2025).

    Zulhas melanjutkan, pemberlakuan HPP Jagung terbaru, bukan diterapkan saat diputuskan pemerintah selepas rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 30 Desember 2024 kemarin. Dia menjelaskan, tujuan kenaikan HPP jagung agar mengakomodir musim panen raya petani jagung pada Februari nanti.

    “Jadi jagung hasil panen tahun ini dimulai berlaku 1 Februari. Jadi pada panen yang masak yang akan datang,” ucap dia.

    Selain itu, Zulhas menuturkan HPP gabah dan beras, mulai diberlakukan pada 15 Jamuari 2025 mendatang. Keputusan tersebut diambil, lanjut pria yang kerap dipanggil Zulhas itu, menimbang kesiapan serta anggaran yang dialokasikan dalam penerapannya.

    “Maka tadi sudah diputuskan waktu pemberlakuan harga pembelian pemerintah HPP gabah dan beras efektif 15 Januari 2025,” ujarnya.

    Zulhas menuturkan, selain menbutuhkan persiapan, Bulog selaku lembaga yang akan menyerap hasil produksi tersebut, juga membutuhkan persiapan. Persiapan yang dimaksud, berupa pemberlakukan harga jual beras hasil gilingan senilai Rp 12.000 per kilogram, yang akan dibeli oleh Bulog.

    “Jadi efektif gabah Rp 6.500 dibeli oleh pabrik-pabrik (penggilingan) padi. Nanti pabrik-pabrik padi itu berasnya dibeli oleh Bulog seharga Rp 12.000 efektif mulai tanggal 15 Januari,” katanya.

    “Jadi saya ulang lagi gabah 15 Januari 2025, sementara jagung 1 Februari 2025,” tegas Zulhas melanjutkan.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah dan jagung. Kebijakan ini dalam rangka mendukung kesejahteraan para petani.

    Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam konferensi pers usai menghadiri rapat terbatas (ratas) swasembada pangan, bersama para menteri bidang pangan di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Senin (30/12/2024).

    Amran mengungkapkan HPP gabah saat ini dinaikkan dari harga Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. “Sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 per kilogram,” ujar dia.

    Amran mengatakan instruksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo yakni penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung.

    “Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujar Mentan Amran dalam menanggapi HPP jagung, gabah, dan beras.