Rabu, 22 Januari 2025 21:28 WIB
ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk menutup keran impor jagung dan beras pada akhir tahun 2025. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut produksi kedua komoditas tersebut melimpah di dalam negeri.(Aria Cindyara/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mencatatkan harta kekayaan senilai Rp49,65 miliar pada tanggal penyampaian 18 Desember 2024. Hartanya melonjak Rp17,04 miliar jika dibandingkan 31 Desember 2023 yang hanya bernilai Rp32,61 miliar.
Perlu diketahui, Zulhas merupakan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilantik sebagai salah satu pembantu Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menko Bidang Pangan pada 21 Oktober 2024.
Adapun, Kemenko Bidang Pangan merupakan struktur kementerian baru di Kabinet Merah Putih 2024–2029 di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (22/1/2025), Zulhas memiliki total harta kekayaan senilai Rp49,65 miliar dan tanpa utang alias Rp0.
Zulhas melaporkan data LHKPN terbarunya pada 6 Desember 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa Zulhas berada di unit kerja pimpinan tertinggi sebagai menteri untuk periode awal menjabat.
Harta kekayaan Zulhas tersebar di tanah dan bangunan yang mencapai Rp13,24 miliar. Di sana, Zulhas memiliki sembilan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan kota Bogor yang diklaim merupakan hasil sendiri.
Salah satu bidang tanah dan bangunan termahal yang dimiliki Zulhas bernilai Rp3,54 miliar seluas 1.427 m2/958 m2 yang berada di kawasan Jakarta Timur. Untuk di kota Bogor, dirinya juga memiliki tanah seluas 3.700 m2 senilai Rp916,98 juta.
Selain tanah dan bangunan, Zulhas juga melaporkan harta kekayaan dua buah mobil Toyota Alphard dengan total Rp1 miliar.
Pertama, Zulhas memiliki mobil Toyota Alphard Minibus Tahun 2009, senilai Rp200 juta. Kedua, mobil Toyota Alphard Tahun 2019 seharga Rp800 juta.
Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp13,91 miliar. Kemudian, nilai surat berharga yang dimiliki Zulhas senilai Rp4,99 miliar. Serta, kas atau setara kas yang bernilai Rp16,5 miliar.
Justru sekarang kita lagi bingung ini. Karena kapasitas industri pabrik kita itu nggak akan cukup menampung hasil produksi kita tahun ini.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan kebingungannya mencari tempat penampungan hasil panen pertanian yang diprediksi akan melimpah tahun ini.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi diperkirakan akan naik hingga 50 persen pada Januari, Februari, dan Maret. Begitu juga dengan produksi jagung yang mengalami lonjakan luar biasa.
“Justru sekarang kita lagi bingung ini. Karena kapasitas industri pabrik kita itu nggak akan cukup menampung hasil produksi kita tahun ini. Oleh karena itu kita larang impornya,” kata Zulhas, di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, produksi jagung diperkirakan mencapai 20 juta ton, sementara kebutuhan domestik hanya sekitar 11 juta ton. Hal ini menyebabkan pihaknya harus mengambil langkah tegas untuk melarang impor jagung, beras, dan produk pertanian lainnya, demi menjaga keseimbangan pasar dalam negeri.
Zulhas menambahkan bahwa pemerintah kini sedang bekerja keras bersama Kementerian Pertanian dan Bulog untuk membeli hasil panen petani, agar tidak terjadi penurunan harga yang merugikan mereka.
“Kalau enggak dibeli, harganya hancur, mereka nggak mau nampung lagi. Maka itu ke depan akan problem lagi kita,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram.
“Kami sedang mengoordinasikan seluruh stakeholder untuk mendukung Bulog dalam menampung hasil panen ini,” katanya pula.
Zulhas juga menyebutkan bahwa selain untuk kebutuhan pangan, hasil jagung ini juga akan digunakan untuk berbagai industri lain, seperti pakan ternak dan produk olahan lainnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa industri pengolahan dalam negeri masih terbatas dalam menampung produksi yang lebih besar dari kebutuhan.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Kita optimis dengan stok 2 juta ton itu jika diperlukan sudah cukup.
Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menyatakan stok beras yang saat ini dimiliki perusahaan negara ini sebanyak 2 juta ton bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama dua bulan ke depan hingga periode Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.
“Kita optimis dengan stok 2 juta ton itu jika diperlukan sudah cukup,” kata Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, di Jakarta, Rabu.
Selain itu, berdasarkan data dari Perum Bulog, produksi beras domestik pada Ramadhan atau bulan Maret diprediksi mencapai 5,05 juta ton, serta pihaknya menargetkan melakukan serapan beras di periode itu sebesar 505 ribu ton atau 10 persen dari total produksi.
“Jadi dua bulan ini, sampai dengan puasa, stok kita cukup,” ujar Wahyu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memastikan stok pangan untuk Imlek hingga Lebaran tahun 2025 ini dalam kondisi aman dan cukup.
“Ini menghadapi Imlek, kemudian akan puasa dan Lebaran persediaan (pangan) aman, cukup stoknya,” ujar Zulkifli, di Jakarta, Rabu.
Kendati demikian, dia menyampaikan bahwa beberapa hal yang harus segera diputuskan terkait kebutuhan pangan lainnya untuk puasa dan Lebaran, seperti pelaksanaan pengadaan daging.
“Memang ada beberapa yang harus segera diputuskan, pelaksanaan pengadaan daging untuk puasa dan Lebaran,” katanya pula.
Kemudian, juga terkait kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok di sejumlah daerah, seperti minyak curah yang akan dievaluasi.
“Kemudian ada beberapa daerah seperti Sumatera Utara, harga minyak termasuk minyak curah agak naik, juga gula agak naik, nanti akan rapat lebih lanjut akan dievaluasi apa sebabnya dan selanjutnya ada kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil,” kata Zulkifli.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga pangan menjelang Ramadhan hingga Lebaran 2025 tetap terjaga dan stabil dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.
Saat ini, sejumlah komoditas yang dipastikan stabil meliputi daging sapi, ayam, beras, gula pasir, telur, cabai merah keriting, cabai merah rawit, bawang merah dan bawang putih.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Saat ini kami menunggu Keputusan Presiden tentang tim transformasi.
Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menyatakan pada tahun 2025, perusahaan penyerap dan distributor beras petani tersebut masih menjadi bagian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan belum menjadi badan otonom.
“2025 ini kami tetap dan masih berjalan selaku operator pangan sebagai Perum Bulog atau sebagai Badan Usaha Milik Negara,” kata Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, katanya lagi, perusahaan yang dipimpinnya secara langsung terikat dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan otoritas Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Meski demikian, kata dia pula, transformasi Perum Bulog hingga saat ini terus berjalan, mengingat pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI pada 4 November tahun lalu, legislator mendukung penuh perusahaan yang dipimpinnya untuk ditransformasi menjadi badan otonom, serta menunggu Keputusan Presiden (Kepres) terkait pembentukan Tim Transformasi Perum Bulog.
“Saat ini kami menunggu Keputusan Presiden tentang tim transformasi,” kata dia lagi.
Lebih lanjut ia menyatakan, dirinya akan mewujudkan visi yang diminta oleh Presiden Prabowo untuk membesarkan Perum Bulog seperti pada 50 tahun yang lalu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Perum Bulog akan bertransformasi menjadi badan otonom, karena sudah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Zulkifli bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono, dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.
Setelah bertransformasi, kata Zulkifli, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat, karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog ditargetkan menyerap beras sebanyak tiga juta ton hingga Mei 2025. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi terbatas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas.
“Bulog diminta menyerap tiga juta ton setara beras. Saya ingin tegaskan kembali, Bulog diminta untuk menyerap 3 juta ton setara beras. Itu yang pertama,” ujar Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Wahyu Suparyono di kantornya pada Rabu (22/1/2025).
Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, untuk mencapai target tiga juga ton beras, Bulog telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pedagang Beras (Perpadi).
“Dengan asosiasi perbenihan, kami akan segera menandatangani kerja sama. Selain itu, kami juga terus menjalin kerja sama dengan mitra pangan pengadaan (MPP) yang jumlahnya lebih dari 1.200 mitra,” jelas Wahyu.
Langkah lain yang dilakukan Bulog adalah menjemput hasil panen langsung di lokasi panen. Setelah menerima data lokasi panen dari Kementerian Pertanian, Bulog akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyerapan.
“Hari ini, saya menugaskan wakil direktur utama ke sentra produksi di Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi sekaligus memulai penyerapan gabah maupun setara beras di wilayah tersebut,” tambah Wahyu.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bulog juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani.
Selain itu, Bulog mengusulkan HPP untuk beras hingga sampai di gudang Bulog sebesar Rp 12.000 per kilogram. Namun, usulan ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
“Tentu saja, keputusan akhir mengenai usulan ini akan ditetapkan dalam rapat terbatas yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dua hari lagi. Kami mengusulkan kisaran HPP beras sebesar Rp 12.000 hingga Rp 12.250 per kilogram,” terang Wahyu.
Namun, Wahyu menegaskan bahwa usulan ini belum menjadi keputusan final. “Saat ini, penyerapan beras dilakukan dengan harga Rp 12.000 per kilogram, dengan beberapa syarat dan ketentuan, seperti kadar kekeringan yang ditetapkan. Semua aturan ini berada di bawah kewenangan Badan Pangan Nasional sebagai regulator,” pungkasnya dalam menanggapi langkah Bulog untuk serap beras tiga juta ton.
Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton pada awal tahun 2025. Penyerapan ini dilakukan karena produksi awal tahun ini diprediksi melonjak.
Zulhas mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi pada awal tahun meningkat 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
“Tadi kami rapatnya agak panjang, memang harus beli sebanyak 3 juta ton dalam waktu yang pendek ini Januari, Februari, Maret, April, 3 juta itu menyerap dalam bentuk beras,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
Bulog akan menyerap gabah dari penggilingan-penggilingan yang bekerja sama. Harga untuk penyerapan beras ini Rp 12.000 per kilogram (kg).
Namun, Zulhas mengatakan berdasarkan hasil rapat, Bulog mengusulkan harga penyerapan beras itu dikisaran Rp 12.000/kg sampai Rp 12.500/kg. Keputusan kisaran harga itu akan diteruskan pada rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami rakor sepakat, tapi belum menjadi keputusan setelah nanti kita akan bawa ratas (rapat terbatas) dulu. Jadi sekarang masih berlaku Rp 12.000. Tapi untuk mencapai 3 juta, itu usulan bulog, kami setuju di sini, tapi nanti akan dibawa ke ratas,” jelasnya.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi penugasan penyerapan 3 juta ton merupakan penugasan dalam satu tahun. Namun menurutnya memang Bulog perlu melakukan penyerapan pada semester I atau 6 bulan pertama 2025.
“Karena kalau nanti di second semester, produksinya itu di bawah, rebutan sama penghiling padi. Kalau rebutan, maka harganya akan naik. Kan kita disuruh jaga daya beli masyarakat juga,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sebenarnya dalam tugas penyerapan, Bulog melakukan dengan beberapa skema, yakni menyerap gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG) dan beras.
(ada/rrd)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5098360/original/038610700_1737158764-IMG-20250117-WA0072.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hal Penting saat Menko Zulhas dan Bupati Ipuk Bahas Ketahanan Pangan")
Liputan6.com, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menekankan pentingnya dukungan generasi muda, dalam mengembangkan sektor pertanian, untuk meningkatkan ketahanan pangan.
“Saat diskusi bareng Menko Zulkifli Hasan kami sampaikan pentingnya regenerasi di sektor pertanian, karena kebutuhan pangan ini sifatnya sepanjang hayat. Diperlukan pengelolaan yang baik dan dukungan dari anak-anak muda. Regenerasi di sektor pertanian sangat penting, terutama dalam aspek riset, inovasi teknologi, hingga pemasaran digital,” ujar Ipuk, Sabtu (18/1/2025).
Ipuk menjelaskan berbagai program pertanian terus digulirkan, utamanya regenerasi di sektor pertanian melalui Jagoan Tani. Program ini merupakan inkubasi bisnis berbasis pertanian ini untuk anak-anak muda Banyuwangi dengan menyediakan hadiah modal usaha.
Hasilnya Banyuwangi terus menunjukkan capaian positif dalam produksi pangan. Data Neraca Pangan Kabupaten Banyuwangi 2024 menyebut, produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 794.783 ton atau setara 508.820 ton beras, meningkat dari 788.704 ton pada 2023. Surplus beras mencapai 341.074 ton setelah kebutuhan masyarakat lokal yang sebesar 167.746 ton terpenuhi.
“Banyuwangi memiliki lahan pertanian yang subur. Surplus beras yang kami hasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga daerah lain,” tambah Ipuk.
Selain beras, sejumlah komoditas lain juga mencatatkan surplus. Cabai merah, misalnya, mengalami peningkatan produksi menjadi 18.111 ton, surplus sebesar 13.926 ton. Cabai rawit naik dari 15.231 ton menjadi 19.578 ton, surplus 16.055 ton.
Selain Jagoan Tani, berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Seperti memanfaatkan lahan non-sawah area Perhutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), meningkatkan indeks tanam, menggunakan bibit unggul, serta menerapkan mekanisasi modern.
Upaya peningkatan kesuburan tanah juga dilakukan melalui bantuan pupuk organik cair pada petani. Sepanjang 2024 sebanyak 137.130 liter pupuk organik cair telah didistribusi untuk lahan seluas 13.713 hektare. Dinas Pertanjan juga aktif memberikan pelatihan pembuatan pupuk alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk bersubsidi.
“Kami terus berupaya agar sektor pertanian Banyuwangi terus terjaga, dan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah,” kata Ipuk.
Detik-Detik Nelayan Terpental dan Tenggelam Usai Kapalnya Dihantam Ombak Pantai Sodong Cilacap
Intinya, Bapak/Ibu Kepala Daerah, porsinya betul-betul dari hulu dan hilir
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap isu ketahanan pangan baik di tingkat hulu maupun hilir.
Hal itu disampaikan Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa.
Dia menjelaskan di tingkat hulu, kepala daerah harus memahami berbagai isu yang berkaitan dengan produksi pertanian, ketersediaan pupuk, serta peran petugas irigasi dan penyuluh pertanian.
Sementara di tingkat hilir, kepala daerah perlu memastikan distribusi berjalan lancar, harga tetap stabil, dan terjalinnya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bulog.
“Intinya, Bapak/Ibu Kepala Daerah, porsinya betul-betul dari hulu dan hilir,” ujar Bima Arya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu, Bima menekankan pentingnya fokus kepala daerah dalam mencapai target swasembada pangan.
Sebab, hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita ingin agar kepala daerah itu semua juga sangat fokus, perlu sinkron, Pak [Menko]. Tadi soal makan bergizi itu juga perlu detail nanti dikoordinasikan,” jelas Bima.
Selain itu, dirinya juga melaporkan kepada Menko Pangan hasil peninjauannya ke irigasi di Sumut sebelum mengikuti rakor kali ini.
Pada sehari sebelumnya, ia sempat mengecek kondisi irigasi di Desa Pematang Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
“Kemarin kami mengunjungi satu titik di [Desa] Pematang Lalang, Pak [Menko], di Deli Serdang. Nah, di sana itu area sawahnya 2.600 hektare. Tanamnya tiga kali, panennya satu kali saja, karena 70 persen lahannya terendam banjir akibat hujan,” ungkapnya.
Banjir yang melanda kawasan tersebut akibat tidak berfungsinya bendungan. Pintu air (klep) irigasi yang dibangun sejak era Orde Baru pada tahun 1990-an tidak lagi berfungsi dengan baik.
Memang pada tahun 2016 pintu klep sempat diperbarui, tetapi tidak disertai dengan normalisasi sedimentasi. Akibatnya, air terus meluap dan merendam lahan pertanian warga.
“Sampai sekarang sedimentasinya menumpuk, Pak [Menko], sehingga air laut masuk. Dan ketika banjir datang, kondisinya sudah seperti lautan. Kami ke sana, warga cukup emosional, Pak [Menko]. Mereka berharap ada perhatian lebih dan pembangunan yang konkret,” jelas Bima.
Bima pun kembali menekankan bahwa target untuk mewujudkan ketahanan pangan harus dikawal bersama oleh seluruh kepala daerah.
Tercatat, hingga saat ini Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan kepada 205 kepala daerah, terdiri dari 8 gubernur, 152 bupati, dan 45 wali kota.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
Makassar, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan menutup keran impor untuk empat komoditas utama, yaitu beras, jagung, garam, dan gula. Kebijakan ini diambil meskipun program makan bergizi gratis (MBG) mulai berjalan.
Hal ini disampaikan Zulkifli seusai memimpin Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah bersama 24 kepala daerah di Sulawesi Selatan di Baruga Patingalloang, kompleks rumah dinas Gubernur Sulsel, Jumat (17/1/2025).
“Tahun ini kita tidak impor lagi garam, gula, jagung, atau beras. Kita fokus pada produksi dalam negeri,” ujar Zulkifli.
Rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri PUPR Dody Hanggodo, dan sejumlah pejabat lainnya membahas strategi untuk mencapai swasembada pangan pada 2025.
Zulkifli menegaskan seluruh kementerian dan perangkat daerah harus bersinergi dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kita kerja keras, rapat koordinasi ini untuk memastikan seluruh bupati dan gubernur satu pemikiran. Swasembada pangan adalah target utama,” katanya.
Zulkifli optimistis penutupan impor tidak akan mengganggu program makan bergizi gratis maupun kebutuhan pangan nasional. Pemerintah sedang fokus meningkatkan produksi empat komoditas utama tersebut untuk mendukung kemandirian pangan.
“Dengan tidak perlu impor, swasembada pangan akan kita capai. Namun, kita semua perlu kerja keras,” tambahnya.
Meski impor ditutup, pelaksanaan program makan bergizi gratia tetap berjalan lancar. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, dengan memanfaatkan hasil produksi dalam negeri.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian dan mendukung petani lokal, sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia.